Connect with us

OPINI

Catatan PKS, Kapolri Idham Azis: Tausyiah Sebelum Rapim Polri

Published

on

Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS

Hari ini Komisi III DPR RI gelar raker dengan Kapolri. Saya menyampaikan apresiasi untuk Kapolri, yang membuat suasana baru saat pembukaan Rapim Polri. Yaitu menghadirkan tausiyah dari seorang ustadz sebelum menggelar Rapim.

Ini adalah langkah baik sebagai bentuk implementasi pancasila, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu saya juga apresiasi pesan yang diberikan kapolri saat itu, yang meminta agar para aparat di lapangan, mengedepankan pendekatan humanisme saat menangani aksi unjuk rasa.

Saya ada beberapa catatan untuk Kapolri, mulai dari persoalan SDM, Kompolnas menyampaikan selama tahun 2019 menerima 2.059 pengaduan yang kebanyakan yang berkaitan pelaksanaan tugas yang tidak profesional.

Ini menandakan masih banyaknya persoalan penyalahgunaan kewenangan oleh personel. Misalkan saja dua kasus yang lagi menjadi atensi publik pada pekan-pekan terakhir. Ada Brigadir HH yang bertugas sebagai Banit Opsnal Subbid Surveillance Ditintelijen Densus 88 Antiteror Polri yang menjual Senpi ke sipil. Bayangkan, kok bisa sekelas personel intel dari Densus menjual Glock 17 ke sipil ? bagaimana ini bisa terjadi ?

Adalagi soal SDM, pada persidangan di PN Jakarta Pusat 20 Januari kemarin, Lutfi Alfiandi pembawa bendera saat demo STM yang fotonya viral, memberikan pengakuan didepan persidangan bahwa yang bersangkutan di setrum untuk mengakui melempar petugas dengan batu.

Ini pengakuan diberikan di depan persidangan, tentunya harus mendapat atensi dari kita. Masak ngatasi anak STM demo saja pakai ditrum segala, Kenapa bisa terjadi seperti ini ?

Selain SDM saya berikan atensi soal Narkoba, ini persoalan serius, negara ini sudah darurat narkoba. Sampai saat ini masih banyak zona merah di republik ini, yang harus diatensi oleh Polri.

Setidaknya ada 654 kawasan narkoba di seluruh Indonesia, sara rasa Pak Kapolri perlu perintahkan kepada jajarannya untuk mengurangi hot spot narkoba yang sangat banyak itu.

Misalkan saja di Jakarta 117 zona merah, tolong kasih target untuk pada Kapolda agar jumlah zona itu bisa berkurang. Dan secara berkala, tentunya perlu dievaluasi bersama BNN. Sehingga nantinya akan terlihat, ada berapa pengurangan zona merah narkoba di Indonesia.

Hal lainnya, saya minta Kapolri memberikan penjelasan soal kedatangan penyidik KPK ke PTIK, Apa yang sebenarnya terjadi di sana ? ada yang menggunakan istilah disekap, ada yang bilang di tes urine. Karena ini menjadi atensi publik yang perlu dijelaskan agar tidak mengundang spekulasi di tengah masyarakat.

Selain itu, ada kabar Penyidik KPK yang Tangani Suap KPU kemarin ditarik oleh polri, ini juga membuat publik semakin berspekulasi. Karenanya saya minta Kapolri menjelaskan hal itu. []

OPINI

Calon Komisioner Komisi Informasi Bulukumba Yang Lolos Berkas

Published

on

Kabarakyat.com-Pemerintah kabupaten bulukumba membuka rekrutmen anggota/komisioner Komisi Informasi ( KI ) Kabupaten Bulukumba untuk priode 2020- 2024.

Rekruitment dilakukan berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2020 Tentang Komisi Informasi Kabupaten Bulukumba.

Selain itu, teknis pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi /PERKI No.4 Tahun 2016.

Setelah melalui proses panjang dalam prospek Syarat dan Ketentuan yang berlaku. Maka kemudian pihak penyeleksi dalam hal ini mengeluarkan pengumuman bagi nama-nama yang lulus berkas.

Berikut Nama-namanya:

1. Drs Abdul Rahman

2. Abdul Rauf S.Sos

3. Ahmad S.Sos Med

4. Alimuddin Musbar S.Pdi

5. Amar Ma’ruf H. S.Ag M.Pdi

6. Amrullah SH

7. Andi Abdul Karim S.S

8. Andi Juanda S.Pdi

9. Drs H. Andi Syafrul Patunru

10. Arman S.Pd

11. Arman S.Pd

12. Armanto S.Pd

13. Asdiana S.Pdi

14. Asriyanti Arna S.IP

15. Dhanial Aziz, S. S.Sp

16. Drs Hasanuddin Salassa

17. Idil Akbar S.Pd

18. Ikhwan Bahar S.Pdi M.Pd

19. Jusmin S.Pd

20. Laode Satyawarman SE

21. Muhammad Arsyad S.Pdi

22. Nawaling HR S.Sos

23. Nurdianti Alam S.Pd

24. Parma Indiar SH

25. Quraysi S.Pd M. Hum

26. Rachmawati SH

27. Sudirman S.Pd

28. Sufriadi S.Pd M.Pd

29. Sugianto S.Pd

30. Supriadi SH

Continue Reading

OPINI

Pandemi Covid-19, Pertamina Harus Kembalikan Keuntungan Rakyat

Published

on

By

Saya menanggapi statement PT Pertamina yang menyiapkan Rp 100 milliar untuk pinjaman UMKM. Hal ini merupakan sekedar hiburan disaat Rakyat lagi susah akibat Covid-19. Mengapa?

Karena Pertamina sudah menikmati keuntungan yang diberikan oleh Rakyat Indonesia dari penjualan BBM premiun oleh Pertamina seharga Rp 6.450/liter dimana estimasi kalkulasi harga keekonomiannya Rp 6000/ liter.

Sehingga keuntungan yg diperoleh Pertamina adalah Rp 450/ liter dikalikan 1 juta barrel/ hari atau RP 71.5 milyar/ hari atau Rp 2.1 Trilliun/ bulan.

Rakyat Indonesia telah memberikan keuntungan juga ke Pertamina berupa Cost Saving dari harga minyak dunia turun mencapai +/- US $ 35 sementara harga ICP US$ 63/ barrel.Total Cost saving Pertamina Rp 13.1 Trilliun/ bulan.

Seharusnya Pemerintah/ Pertamina jangan menikmati keuntungan dari Rakyat. Untuk itu Harga BBM Premium harus diturunkan.

Bantuan pinjaman Pertamina Rp100 Miliar itu adalah uang yang diambil dari keuntungan penjualan Premium per hari dari Rakyat yang seyogianya disubsidi oleh Pemerintah sebanyak Rp 18.7 Trilliun. Anggaran subsidi ini tidak terpakai oleh Pemerintah.

Komite Penghapusan Bensin Bertimbal juga sudah memberikan pandangan bahwa harga jual BBM premiun di Indonesia yang diberlakukan kini terlalu mahal bila dibandingkan degan negara-negara lain.

Di tengah pandemi Covid-19 yang menimpa Rakyat bawah, seharusnya Pemerintah/ Pertamina mengembalikan keuntungan tersebut kepada Rakyat dalam bentuk hibah bukan pinjaman dan jumlahnya seharusnya lebih agar dapat membangun ekonomi Rakyat khususnya para pelaku usaha UMKM.

Diingatkan bahwa sesuai amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun1945, (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR RI

Continue Reading

OPINI

Pembayaran THR Bertahap Harus Disepakati Pengusaha dan Pekerja

Published

on

By

Oleh: Syaiful Bahri AnshoriPresiden DPP Konfederasi Sarbumusi

THR atau Tunjangan Hari Raya wajib dibayarkan oleh perusahaaa sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Permenaker 06/2016. Artinya kewajiban ini punya konsekwensi hukum dan tidak bisa ditawar tawar lagi, sehingga pada posisi ini DPP Konfederasi Sarbumusi mempunya pandangan yang sama dengan kemnaker dan serikat pekerja lain bahwa secara hukum THR menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengusaha.

Bagi perusahaan yang mampu dan tidak terlalu terdampak covid-19 maka perusahaan tersebut wajib membayar ketentuan THR sebagaimana diamanatkan oleh Permenaker No.6 tahun 2016.

Adapun mekanisme pembayaran THR, karena melihat situasi dan kondisi saat ini apabila perusahaan tidak mampu dikarenakan dampak covid-19 (dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan) maka mekanisme pembayaran bisa di dialogkan dengan pekerja atau serikat pekerja dengan mekanisme;

Pertama pembayaran THR secara bertahap (tahapan disepakati oleh pengusaha dan pekerja)

Kedua bisa dilakukan penundaan apabila perusahaan tidak mampu sama sekali sesuai waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan, dengan waktu sesuai kesepakatan para pihak,

Ketiga kesepakatan ini juga mengatur tatacara denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan pasal 10 permenker 6/2016.

Pertama, DPP konfederasi Sarbumusi mempunyai sikap bahwa untuk menjamin kesepakatan itu dilaksanakan maka kesepakatan ini wajib dilaporkan kepada Disnaker setempat. Dan pengawas harus pro aktif dalam mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap pelanggaran bagi perusahaan yang tidak melakukan pembayaran THR dan atau tidak melaporkan ke Disnaker, pengawas bisa memberikan sanksi pelanggaran norma kerja kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.

Kedua, perlu kita pahami bersama, surat edaran ini hanya berlaku bagi perusahaan yang terdampak covid-19, bukan yang nyata nyata mampu karena perusahaan yang mampu harus dan wajib membayar sesuai dengan permenaker 6/2016, selain itu ketentuan ini berlaku hanya karena dampak covid-19. Bila situasi normal yang berlaku adalah Permenaker 06/2016.

Ketiga,DPP konfederasi Sarbumusi melalui presiden DPP konfederasi Sarbumusi menghimpau kepada perusahaan untuk mengedepankan dialog dan terbuka pada kemampuan dan kesulitan perusahaan sehingga pekerja/buruh tidak dipersulit dalam kondisi yang kesulitan ini.

Keempat, DPP sarbumusi menyerukan kepada semua pihak untuk sama-sama menjaga hubungan industrial yang harmonis, tidak saling mengorbankan dan bersama sama menghadapi dampak pandemi covid-19 ini.

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending