Connect with us

RAKYAT

China Maju Karena Terapkan Model GBHN yang Kini Pro-Kontra di Indonesia

Published

on

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai jika di Indonesia saat ini tengah ramai pro kontra rencana MPR RI menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara, di China justru sudah menerapkan model serupa sejak 1953.

China merumuskan pembangunan nasional jangka pendek, menengah, dan panjangnya melalui lembaga National Development and Reform Commision/NDRC (Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional). Perencanaan program kerja kementerian serta pemerintah daerah di China juga harus mengacu pada perencanaan yang telah dibuat NDRC. Sehingga menjamin terwujudnya harmoni pembangunan.

“Tak heran jika dalam Kongres Partai Komunis China ke-19 pada Oktober 2017 lalu, sebagai forum yang menentukan kepemimpinan China serta arah pembangunan China, Presiden China Xi Jinping selama 3 jam lebih berbicara jauh mengenai Visi China hingga tahun 2050. Tak hanya membahas rencana sosial dan ekonomi, visi China 2050 juga bertekad menjadi super power di sepakbola, ditandai dengan rencana pembentukan 20.000 pusat pelatihan sepakbola dan 70.000 lapangan baru, sehingga bisa melahirkan 50 juta pemain sepak bola profesional. Sebuah rencana kerja yang konkret dan terukur, tak mengawang-awang,” jelas Bamsoet usai menerima Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (20/1/20).

Turut hadir dari MAHUTAMA antara lain Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, Prof. Zaenal Arifin Hoessein, dan Zulhidayat, MH.

Melihat berbagai keberhasilan pembangunan di berbagai sektor yang telah dilakukan China melalui model pembangunan semacam Pokok-Pokok Haluan Negara, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menyambut hangat dukungan Pengurus Pusat Muhammadiyah dan juga Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) atas rencana kerja MPR RI melakukan perubahan terbatas UUD NRI 1945 untuk menghadirkan Haluan Negara. MPR RI akan memanfaatkan waktu golden time hingga 2023 untuk menyerap aspirasi dari berbagai kalangan lainnya.

“Selain dukungan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara, PP Muhammadiyah dan MAHUTAMA juga mengusulkan penguatan kedudukan MPR RI dan menghidupkan kembali Utusan Golongan sebagai Anggota MPR RI. Seperti apa penerapannya, apakah bisa dilakukan atau tidak, biarkan mewarnai ruang dialektika publik terlebih dahulu. Sehingga nanti kita bisa menarik benang merah dan mengambil kesimpulan,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang & Industri (KADIN Indonesia) ini menambahkan, MAHUTAMA juga mengusulkan usulan menarik yang patut dielaoborasi lebih jauh. Usulan tersebut adalah perlunya memberlakukan doktrin Struktur Dasar (basic structure doctrine) dalam konstitusi negara, sebagaimana telah dilakukan di berbagai negara seperti India, Malaysia, dan Singapura.

“Doktrin Struktur Dasar menyangkut ketentuan yang tak dapat diubah, baik oleh MPR RI sendiri maupun oleh Mahkamah Konstitusi. Di UUD NRI 1945, kita hanya mempunyai satu ketentuan yang tak bisa diubah, yakni bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 37 ayat 5. Sedangkan negara seperti India, memiliki 17 doktrin Struktur Dasar seperti Supremasi Konstitusi, Negara Hukum, Prinsip Pemisahan Kekuasaan, Perlindungan HAM, hingga Sistem pemerintahan parlementer,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

RAKYAT

DPP KNPI Angkat Bicara Soal Sikap Polres Madina yang Gegabah Tangani Demo Mompang Julu

Published

on

By

Jakarta – Efek dari kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Mompang Julu, Kabupaten Madina berbuntut panjang. Warga yang melakukan demo untuk menuntut haknya atas Bantuan Sosial (Bansos) malah berbuntut panjang.

Langkah dan Tindakan yang dilakukan oleh Polres Mandailing Natal membuat Wakil Sekretaris Jenderal DPP KNPI, Ahmad Maskuri Daulay Bicara. Beliau menuntut Kapolres Madina, AKBP Horastua Silalahi untuk mencari langkah dan solusi yang tepat. Duduk perkaranya adalah masyarakat yang berdemo baku hantam dengan pihak kepolisian yang menjaga dan akhirnya mobil Wakapolres, AKBP Elizama Zalukhu tidak sengaja terbakar di lapangan.

“Awalnya adalah warga Mompang Julu berdemo di Jalan Lintas Sumatera untuk menuntut haknya yang dipangkas oleh Kepala Desa. Tiba-tiba terjadi baku hantam dan saling lempar antara warga dan polisi yang berjaga hingga akhirnya mobil Wakapolres yang berada di lokasi tersebut terbakar,” tutur Maskuri.

Lebih lanjut Maskuri mengatakan, atas kejadian tersebut kedua belah pihak menjadi korban, baik warga yang mengalami luka-luka bahkan ada tiga orang anak kecil dan dari pihak kepolisian. Sekarang ini pihak kepolisian telah melakukan penyisiran pemukiman warga untuk menangkap yang ikut berdemo.

“Untuk itu tidak tepat kalau warga dibuat panik, saya menyimpulkan bahwa tindakan Kapolres dengan melakukan penyisiran ke pemukiman warga adalah tindakan gegabah”. “Sekarang warga merasa panik karena banyak polisi berkeliaran di sekitar rumah mereka”.

“Peristiwa ini menunjukkan bahwa Kapolres Madina tidak paham pernyataan Kapolri dalam maklumat yang pernah di keluarkan, Salus populi suprema lex esto yaitu Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi dan mencoreng HUT Bhayangkara ke 74,゛jelas Maskuri yang juga putra Madina.

“Seharusnya sikap Kapolres Madina lebih kooperatif dan mengedepankan musyawarah mufakat, supaya tidak ada perlawanan dari warga yang lebih keras lag,” tutupnya. (mas)

Continue Reading

RAKYAT

‘Bulog Diberi Dana dari APBN untuk Beli Beras tapi Tidak Diberi Kewenangan Menyalurkan’

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Hermanto mendesak Pemerintah agar memberi Bulog kewenangan penuh menyalurkan beras terutama untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Sembako serta beras untuk PNS, TNI dan Polri. Kewenangan penyaluran ini penting agar APBN yang dikeluarkan untuk beli beras tidak mubazir.

“Saat ini Bulog diberi dana dari APBN untuk beli beras tapi tidak disertai kewenangan menyalurkan. Akibatnya terjadi penumpukan stok beras di gudang. Karena lama disimpan maka terjadi penurunan kualitas. Kualitas turun, harga turun. Ini kemubaziran APBN”, papar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, sudah terjadi. Beras tersimpan lama, terus mengalami penurunan kualitas dan mengalami pembusukan. Beras tidak dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

“Beras tersebut selanjutnya dianggap kadaluarsa. Ini kemubaziran APBN”, tandas legislator FPKS ini.

“Kalau beras sampai kadaluarsa apalagi busuk maka biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan sewa gudang jadi mubazir. Ini juga kemubaziran APBN”, tambahnya.

Akibat pandemi covid-19, katanya, kita mengalami defisit APBN.

“Karena itu, APBN yang tersedia harus digunakan secara efektif dan efisien. Buat kebijakan yang tepat agar APBN tidak hilang sia-sia”, tutur Hermanto.

“Buat kebijakan sehingga Bulog punya kewenangan yang komprehensif dalam hal membeli dan menyalurkan beras sehingga APBN tidak terbuang percuma”, pungkas legislator dari dapil Sumbar I ini.

Saat ini, program Beras Sejahtera (Rastra) yang dahulu menjadi pangsa pasar khusus bagi Bulog dalam menyalurkan berasnya, telah diganti dengan BPNT. Dalam program BPNT, pemerintah tidak menugaskan secara langsung Bulog sebagai penyedia beras tunggal. Hanya diimbau untuk memakai beras Bulog. Perum Bulog berencana untuk terus meningkatkan penyaluran beras komersial dalam BPNT. Tahun ini, Bulog menargetkan bisa menyalurkan beras BPNT kepada para penerima manfaat hingga 500 ribu ton. (Joko)

Continue Reading

RAKYAT

Bamsoet Bersama Aa Gym: UMKM Harus Dapatkan Perhatian Khusus Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Published

on

By

Bamsoet Bersama Aa Gym: UMKM Harus Mendapat Perhatian Khusus Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak sektor perekonomian terpukul. Termasuk kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai kelompok usaha yang paling banyak jumlahnya. Saat ini Indonesia didominasi oleh sekitar 58 juta pelaku bisnis UMKM, atau mencapai 98 persen dari total unit usaha yang ada.

“Untuk bisa bertahan hidup, UMKM membutuhkan kehadiran dan dukungan pemerintah melalui stimulus kebijakan perekonomian yang berpihak pada mereka. Di tengah lompatan kemajuan zaman, maka bantuan pemerintah dalam mewujudkan literasi teknologi bagi pelaku UMKM adalah suatu keniscayaan. Misalnya di masa pandemi, di mana interaksi penjual dan pembeli dibatasi secara fisik, diperlukan pemanfaatan teknologi yang bisa menjadi solusi,” ujar Bamsoet dalam Acara Bincang-Bincang Santai Virtual bersama Aa Gym di Bogor, Sabtu (20/6/20).

Acara Bincang-bincang santai ini akan ditayangkan di INews TV pada hari Sabtu, 27 Juni Pukul 20.15 pekan depan.

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, pada tanggal 3 Juni 2020 Pemerintah telah mengumumkan kenaikan anggaran penanganan Covid-19 dari Rp 405,1 triliun menjadi Rp 677,2 triliun. Atau naik sebesar 67 persen. Dari anggaran tersebut akan diperuntukkan bagi pelaku UMKM sebesar Rp 123,46 triliun.

“Anggaran sebesar itu digunakan untuk membiayai subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai Rp 10 miliar. Serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menekankan alokasi kenaikan anggaran tersebut harus tepat sasaran. Sehingga, dapat memberi output yang optimal dan dampak yang efektif sebagai bagian dari solusi mengatasi persoalan pandemi.

“Kenaikan anggaran tersebut harus juga diimbangi dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Untuk menjamin terlaksananya dua hal tersebut, perlu dilakukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyelewengan,” tegas Bamsoet.

Namun, Anggota Dewan Pakar KAHMI ini menilai, dari sudut pandang ekonomi, masih akan sulit mencapai target pendanaan untuk menjaga taraf hidup rakyat. Sebab, daya beli dunia menurun, export Indonesia menurun, produksi dalam negeri melemah serta pengangguran bertambah sekitar 3-4 juta orang. Sementara, Covid-19 masih belum bisa diprediksi kapan akan berakhir.

“Para ahli ekonomi juga memperkirakan, setengah lapangan pekerjaan di dunia akan hilang dan tidak akan kembali lagi. Dunia industri akan berubah total di masa depan. Kita akan semakin individualistik dan lebih cepat masuk ke dalam era teknologi, digitalisasi dan robotik,” papar Bamsoet.

Karenanya, Ketua MPR RI ini menegaskan diperlukan komitmen dan kerjasama seluruh komponen bangsa dalam menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. Di saat masa krisis seperti kondisi sekarang, sangat penting agar setiap elemen masyarakat berperan dan berkontribusi sesuai bidang masing-masing.

“Dengan masih tingginya angka persebaran kasus positif Covid-19 pada masa gaya hidup baru atau new normal, kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan tidak boleh kendor. Saatnya kita bergandengan tangan, bahu-membahu, bergotong royong bersama sebagai satu kesatuan bangsa dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sesuai dengan apa yang diajarkan dalam nilai-nilai Pancasila,” pungkas Bamsoet.

Aa Gym sendiri meminta kepada umat muslim agar tetap tabah dan bersabar serta menjadikan pandemi covid-19 ini sebagai cobaan yang akan menaikan derajat keimanan yang semakin memperkokoh rasa ke Islaman umat. (dwi)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending