Connect with us

HUKUM

Citra Buruk Jelang Pilpres 2019: Foto Presiden Jokowi Disandingkan dengan Tahanan Korupsi Al-Qur’an

Published

on

Jakarta – Beredar gambar yang menampilkan foto tahanan korupsi Al-Qur’an Fahd El Fouz Arafiq yang mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua Umum DPP KNPI dengan foto Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Sepintas tidak ada yang salah dengan tampilan foto dalam gambar tersebut, pun tidak ada yang keliru dengan pose kedua foto di dalamnya. Hanya saja Fahd adalah tahanan KPK dan tukang ‘belah organisasi wadh berhimpun’.

“Tetapi jika kita telisik lebih kritis tentang siapa Fahd Arafiq, baru bisa kita lihat, tidak hanya keliru tetapi juga melanggar etika. Masa koruptor disandingkan dengan Pak Presiden?,” jelas Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP KNPI Herman Ade seperti keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Bagaimana tidak, lanjut Herman, Fahd saat ini masih dalam penjara yang merupakan terpidana kasus korupsi Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an di Kementerian Agama RI. Berdasarkan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, koruptor yang juga “orang paling dekat” dari koruptor e-KTP Setya Novanto ini dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Ia terbukti menerima uang Rp 3,4 miliar bersama-sama tiga politisi partai Golkar lainnya dari Direktur PT Sinergi Pustaka Indonesia, Abdul Kadir Alaydrus.

“Mereka terbukti memengaruhi pejabat Kemenag RI, guna menjadikan PT Batu Karya Mas sebagai pemenang pengerjaan pengadaan laboratorium komputer MTS tahun anggaran 2011, PT Adhi Aksara Abadi Indonesia (A3I) sebagai pemenang pengadaan kitab suci Al-Qur’an tahun anggaran 2011,” papar Herman.

Selain itu, ujarnya, Fahd juga merupakan terpidana suap dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tertinggal (DPID) tahun 2011. Fahd divonis 2,5 tahun tahanan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 11 Desember 2012 dalam kasus suap Rp Rp 5,5 miliar kepada anggota DPR Wa Ode Nurhayati, untuk meloloskan DPID Nanggroe Aceh Darussalam pada 2011 untuk 3 kabupaten.

Tidak hanya korupsi, Fahd juga melakukan pembohongan publik dengan mengatasnamakan dirinya Ketua umum DPP KNPI. Organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia yang diklaim Fahd bukanlah KNPI yang dilahirkan pada 23 Juli 1973 oleh kelompok Cipayung (HMI, GMNI, PMKRI, GMKI, PMII, dll), melainkan KNPI abal-abal yang dibentuk untuk menunggangi syahwat politik dan kepentingan Fahd.

“Menyandingkan foto pembohong dan koruptor Fahd yang masih menjalani hukuman dan mendekap di penjara dengan Presiden Jokowi merupakan suatu hal yang tidak etis dan sangat disayangkan. Sebab hal itu memiliki konsekuensi buruk pada citra Jokowi sebagai calon Presiden,” terang Herman.

“Akibatnya adalah masyarakat luas akan menilai, dengan melihat foto spanduk tersebut, menganggap Jokowi pro koruptor, membela koruptor, tidak anti korupsi, bahkan melindungi orang-orang yang maling uang rakyat. Buktinya ia terima fotonya disandingkan dengan Fahd,” kata Herman.

Menurutnya, penilaian seperti ini akan menjadi celah bagi pihak lain untuk berspekulasi negatif bahkan seolah mendapat mainan baru untuk “digoreng”. Bagaimana tidak, citra Jokowi yang bersih dan tegas pada korupsi, tiba-tiba tercoreng dengan beredarnya foto Jokowi yang bersanding dengan koruptor Al-Qur’an itu.

Padahal, nilainya, situasi seperti ini sangat diwanti-wanti, agar semua pendukung Jokowi berhati-hati dalam bertindak. Kesalahan pemasangan foto itu, akan berakibat fatal pada elektabilitas Jokowi sebagai Calon Presiden dan citranya negatif sebagai Presiden.

“Menurut saya, Fahd tidak hanya tidak beretika dan mencoreng nama baik Jokowi, tetapi sekaligus ia telah menghina Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi saya atas nama Ketua Umum DPP KNPI (yang sah) sangat marah dan memprotes keras atas beredarnya spanduk yang menyandingkan foto koruptor Fahd dengan Presiden Jokowi tersebut.”

“Di samping itu, saya mendesak kepada Team Nasional Kampanye (TKN) Jokowi-Ma’ruf untuk mengambil tindakan hukum tegas atas tindakan seseorang koruptor yang melecehkan citra baik dan mencatut nama Presiden Jokowi untuk “berlindung”, sementara hal itu justru sangat merugikan Jokowi,” tutup Herman.

Sebagai informasi, Kepengurusan Ketua Umum KNPI yang yakni Muhammad Rifai Darus memiliki badan hukum yang sah, Tammi Menkumham mengeluarkan SK NOMOR: AHU-0001403.AH.01.07.TAHUN 2015 tentang pengesahan pendirian badan hukun perkumpulan tertanggal 2 Juni 2015.

Singkat cerita, hasil Kongres Papua itu mulai menuai konflik dengan ‘ceritanya’. Di mana Rifai Darus memilih Ahmad Dolli Kurnia sebagai Ketua MPI ketimbang Taufan EN Rotorasiko. Bermula dari cerita itu konflik berlanjut.

Kemudian dinisiasi Fahd A Rafiq untuk KLB Pemuda/KNPI dihelat di Hotel Kartika Chandra, 1 Juni 2015 lalu. Naming Fahd, tidak memenuhi ketentuan AD/ART KNPI. Syarat sah KLB seperti harus ada pelanggaran AD ART, tertulis oleh setengah lebih dari jumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang berhimpun, permintaan tertulis dari lebih setengah DPD KNPI Provinsi, serta dilaksanakan oleh Ketua Umum DPP,  tidak ada yang terpenuhi. Dengan kata lain, tidak sah kepengurusan Fahd itu alias bodong. (Jodira)

HUKUM

Hakim PN Pati Tolak Keberatan Soekardiman, Sidang Akan Terus Jalan.

Published

on

Hakim Ketua AA Putu Putra SH, didampingi Hakim Anggota Dyah Retno Y SH MH dan Rida Nur Karima SH Mhum menyatakan menolak eksepsi atau keberatan Soekardiman terdakwa perkara pemalsuan surat kesepakatan bersama dan surat kuasa (perjanjian),

(lebih…)

Continue Reading

HUKUM

Ketua DPR: Menyelesaikan Prolegnas DPR Tidak Bekerja Sendirian, jika Pemerintah Tidak Datang Raker Otomatis Pembahasan RUU Tertunda

Published

on

By

Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan dalam penyelesaian program legislasi nasional (Prolegnas), DPR RI tidak bekerja sendirian, melainkan harus bersama pemerintah. Jika pemerintah tidak datang ke rapat kerja, otomatis pembahasan rancangan undang-undang (RUU) menjadi tertunda.

“Sejak menjadi Ketua DPR RI, saya mencoba berbagai terobosan. Sehingga RUU yang lebih dari dua tahun tidak selesai akhirnya dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2 minggu, seperti RUU Terorisme. Tinggal satu lagi RUU yang akan menjadi legacy DPR RI periode ini, yaitu RUU KUHP. Insya Allah jika seluruh stake holder telah setuju, akan jadi kado terindah peringatan 74 Tahun Kemerdekaan Indonesia,” ujar Bamsoet saat mengisi diskusi “Memperkuat Peran dan Fungsi Lembaga Legislatif untuk Kepentingan Rakyat”, dalam acara Jambore Bela Negara Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI), di Jakarta, Minggu (9/12/18). Hadir sebagai pembicara lain Asrena Kapolri Irjen Pol Gatot Eddy Pramono.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, dalam sebuah pembahasan RUU, ada kalanya semua fraksi di DPR RI sudah setuju terhadap RUU, namun pemerintah belum setuju. Begitupun sebaliknya. Karenanya pembahasan RUU memerlukan manajemen dan seni tersendiri.

“Terlepas dari dinamika politik yang ada, dalam penyusunan RUU, DPR RI bersama pemerintah selalu menyesuaikan dengan tiga faktor yang menjadi landasan. Landasan filosofis yang mengacu pada Pancasila, landasan yuridis berupa UUD 1945, serta landasan sosiologis dengan memperhatikan aspirasi dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat,” terang Bamsoet.

Begitupun dalam menjalankan fungsi anggaran. Legislator Partai Golkar Dapil Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, ada empat indikator utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Penyusunan APBN selalu difokuskan untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan serta meningkatkan indeks pembangunan manusia. Sebagai salah satu contoh terobosan, DPR RI selalu mendukung peningkatan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), yang pada tahun 2019 ini jumlahnya mencapai Rp 826,8 triliun,” jelas Bamsoet.

Sedangkan untuk mendongkrak partisipasi rakyat dalam mengawasi kinerja anggota dewan, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan DPR RI telah membuat aplikasi DPR NOW yang bisa di download di smartphone setiap orang. Siapapun, kapanpun, dan darimanapun bisa memantau apa yang dilakukan DPR RI dari detik ke detik secara real time.

“Konsep DPR RI dalam Genggaman Rakyat melalui aplikasi DPR NOW akan memudahkan rakyat memantau para wakilnya di Parlemen, lebih mudah dibanding memantau pasangan masing-masing. Silakan download dan nikmati berbagai fitur didalamnya,” kata Bamsoet.

Lebih jauh, Wakil Ketua Umum KADIN ini menambahkan, DPR RI terus membuka diri dengan mengadakan Lomba Kritik DPR pada peringatan HUT DPR ke-73 bulan Agustus lalu. Lomba Kritik DPR tersebut diwujudkan dalam bentuk essay, meme serta stand up komedi.

“Ini langkah baru dari DPR RI agar lebih terbuka dan semakin dekat dengan rakyat. Biasanya DPR RI yang mengkritik pemerintah, sekarang DPR RI yang dikritik langsung oleh masyarakat,” pungkas Bamsoet.

Jambore Bela Negara FKPPI yang diikuti sekitar 1.350 kader dari berbagai daerah ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada 7 Desember 2018.

Selama mengikuti Jambore Nasional, peserta mendapatkan wawasan tentang ideologi Pancasila beserta ATHG-nya (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan), wawasan kebangsaan, masalah pertahanan dan keamanan serta latihan fisik dan keprajuritan. (Dwi)

Continue Reading

HUKUM

Pemilihan Langsung, Ciri Demokrasi Indonesia

Published

on

By

Padang Panjang – Anggota MPR RI Hermanto mengungkapkan, pada pasal 6A UUD NRI 1945 disebutkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal ini mencirikan sifat demokrasi Indonesia adalah pemilihan langsung.

“Pemilihan umum langsung yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila ini menguatkan kepribadian bangsa untuk menjaga keutuhan NKRI,” kata Hermanto dihadapan peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Gedung Koperasi, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Sabtu (8/12/2018) kemarin.

Meski pemilihan presiden dilakukan secara langsung, lanjutnya, dalam implementasinya haruslah memperhatikan peraturan undang-undang dan ketentuan lain yang mengikat maupun tidak mengikat.

“Adab dan etika patut menjadi bagian dari perilaku baik peserta, penyelenggara maupun pemilih yang menjadi para pihak dalam pemilu sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berjalan lancar aman dan damai,” papar legislator dari FPKS ini.

Lebih jauh Hermanto menyebutkan, penyelenggaraan pemilu berkualitas haruslah menjadi prinsip dengan memperhatikan rasionalitas dan disiplin untuk menghindari terjadinya kecurangan, konflik dan benturan.

“Suasana aman dan tenang perlu diupayakan sedemikian rupa sehingga partisipasi pemilih betul-betul sangat optimal,” pungkas legislator dari Dapil Sumatera Barat I ini. (Joko)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending