Connect with us

OPINI

Daripada Golkar Disandera Politik, Sebaiknya Airlangga Mundur Secara Terhormat

Published

on

Oleh: SYAMSUL RIZAL, Kader Muda Golkar

Kalau kita memahami sejarah bahwa setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto.

Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden BJ. Habibie perolehan suara Partai Golkar dibawah kepemimpinan Ir. Akbar Tandjung signifikan menjadi peringkat kedua setelah PDIP dalam posisi Partai Golkar mengalami tsunami politik yang begitu dahsyat.

Kemudian pasca reformasi dari pemilu ke pemilu dalam setiap pergantian kepemimpinan, Partai Golkar bukan hanya sekedar menjadi partai posisi kedua tetapi peran golkar dan kadernya sangat piawai dalam memainkan pion – pion politiknya terutama politik kebangsaan dalam menjaga eksistensi dan marwahnya.

Sebut saja bahwa kepiawaian peran Golkar yang paling spekatkuler saat masa kepemimpinan Pak Jusuf Kalla dan Pak Ir. Aburizal Bakrie.

Periode pak JK dan Pak ARB ini bisa dikatakan Golkar dalam peran politik Nasional menjadi bahasan seksi di semua kalangan karena posisi partai golkar selain sebagai partai pendukung pemerintah, partai Golkar juga vokal dalam melakukan kritik kepada pemerintah, Golkar berselancar dengan segala taktik strategi selayaknya seorang peselancar ulung yang mampuh menaklukan ombak dan angin.

Peralihan dari kepemimpinan ARB ke Setya Novanto, partai Golkar kembali mengalami badai politik namun posisi Golkar tetap tegak dan eksis karena kepiawaian SN dalam mengambil posisi politik yang dibarengi dengan penguatan konsolidasi baik secara internal maupun external.

Tak bisa kita pungkiri bahwa kepemimpinan Partai Golkar dibawah kepemimpinan Setya Novanto jualah yg pertama kali mendeklarasikan Presiden Jokowidodo periode pertama menjadi calon presiden periode kedua dari partai golkar.

Artinya bahwa Setiya Novanto berhasil menempatkan partai golkar pada poisioning yang kuat dan berhasil walaupun posisi golkar berada dalam hantaman badai yang begitu kuat.

Melanjutkan kepemimpinan Setiya Novanto dengan ketua Umum penggantinya adalah Ir. Airlangga Hartarto, semua kader golkar menaruh harapan besar bahwa kepemimpinan Airlangga dapat membawa golkar akan lebih baik dari pemimpin pemimpin sebelumnya, sayang seribu sayang harapan – harapan golkar akan besar itu pupus ditengah jalan akibat lemahya kepemimpinan Airlangga dalam membawa golkar menjadi partai besar, partai yang berwibawah yg disegani kawan maupun lawan.

Pemilu 2019 masih menyisakan ribuan masalah dan banyak sekali kekecawaan yang dialami oleh kader partai golkar mulai dari lemahnya konsolidasi DPP ke DPD, kesiapan atribut partai yg tidak sesuai seperti lazimnya, persoalan uang saksi, maupun pelanggaran – pelanggaran AD – ART, PO dan lain lain yang akibatnya adalah PG dibawah kepimpinan Airlangga Hartarto bukan mengalami kemajuan tapi makin mundur yakni makin berkurangnya kursi dan suara partai baik di tingkat DPR RI maupun DPRD bahkan daerah – daerah yg merupakan daerah lumbung suara partai golkar rata – rata suara dan kursi partai berkurang.

Terakhir menurut saya akan membuat partai golkar menjadi hilang kewibawaaannya dan menjadi partai amatiran ketika Airlangga hadiri Pertemuan 4 Pimpinan Partai koalisi di Gondangdia cikini berdampak pada posisi Poitik Partai Golkar menjadi murah harganya dalam dinamika politik nasional.

Terakhir saya menegaskan juga bahwa langkah politik yang diperankan Airlangga dan beberapa koleganya ini hanya memanfaatkan partai untuk kepentingan personal dan kelompoknya bukan kepentingan partai secara kolektif.

Untuk Himbauan saya kepada kader idiologis Partai Golkar untuk bangkit dan segera menyudahi permainan politik busuk ini sebelum partai golkar akan menjadi sandraan politik baru yang kelak merusak marwah partai. []

OPINI

Agama Dibuat Main-main: Pendukung Airlangga Sudah Permalukan Golkar dengan Aksi Sumpah Gunakan Al quran

Published

on

By

Oleh: Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI dan Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar

Anomali atau keanehan praktek kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan para pengikutnya semakin menjadi-jadi, ngawur, dan mempermalukan Golkar sebagai partai politik moderen berhaluan nasionalis tengahan.

Sebagaimana video yang sedang viral, dalam suatu ruangan acara, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, mengeja sumpah di hadapan para pengurus DPD kabupaten/kota yang mengulangi sumpah politik tersebut. Tampak seorang tokoh agama Islam mengangkat tinggi Alquran pada posisi di atas kepala para pengucap sumpah. Terlihat dalam video itu, Airlangga berdiri mendengarkan sumpah yang diucapkan para bawahan partainya. Beberapa elite DPP Partai Golkar kubu Airlangga juga terlihat menyaksikan pengucapan sumpah itu, diantaranya Melchias Markus Mekeng, Ketua Korbid Wilayah Timur.

Sejatinya, dalam setiap agama, sumpah yang diucapkan di bawah Kitab Suci (Alquran, Alkitab, dan lainnya), dengan membawa nama Allah sang pencipta alam semesta, merupakan sesuatu yang sakral, mulia, dan sarat pesan amanah. Lazimnya seremoni pengucapan sumpah di muka Kitab Suci itu dilakukan oleh para pejabat di level jabatannya masing-masing, agar yang bersangkutan mengingat dengan sungguh-sungguh amanah yang diberikan melalui jabatan tersebut. Amanah itu berkorelasi denga harapan-harapan warga negara atau rakyat yang telah menitipkan amanah kepada sang pejabat, agar dapat berlaku adil, jujur, dan bertanggungjawab bagi kemaslahatan umum. Intinya, pejabat yang disumpah tidak boleh berkhianat kepada rakyat atau warga negara yang sudah menitipkan amanah mulia kepadanya.

Apabila dihubungkan dengan situasi riil yang menimpa Partai Golkar hari-hari ini, maka aksi sumpah para pengikut Airlangga itu tampak tidak lazim dan cenderung aneh. Bagaimana bisa di tengah kerusakan organisasi Partai Golkar yang telah ditimbulkan oleh Airlangga, para pengurus harus mengucapkan sumpah dengan membawa nama Allah untuk tetap mendukung Airlangga? Itu artinya, sumpah tersebut merupakan ikrar bersama untuk mendukung berbagai kerusakan organisasi yang telah ditimbulkan Airlangga.

Yang sungguh mengherankan, para pengurus Partai Golkar di Jawa Barat itu juga bersumpah bahwa siapa yang berkhianat atau membuat penghianatan terhadap Airlangga, akan mendapatkan laknat. Bagaimana mungkin, Airlangga yang sudah berkhianat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, serta berlaku semena-mena misalnya dengan aksi pendudukan sepihak Kantor DPP Partai Golkar, meminta para pengurus Golkar untuk tidak mengkhianatinya?

Sumpah tersebut menjadi proporsional dan logis diberikan kepada Airlangga, apabila Airlangga terbukti sebagai pemimpin yang amanah, menjadi sumber keteladanan, dan bijaksana. Ini malah sebaliknya, pemimpin yang telah menimbulkan banyak kerusakan di dalam organisasi, malah disumpah atas nama Allah untuk tetap dipilih.

Pada titik ini, jelas terlihat, bahwa Airlangga, para loyalis, dan pengikutnya hanya menjadikan agama sebagai perkakas politik. Padahal, agama itu simbol kejujuran yang harus tercermin dalam setiap jabatan yang diemban oleh pemeluk agama termasuk yang sedang menjabat sebagai ketua umum.

Agama sebagai simbol moral tertinggi dimana aktualusasinya tercermin dalam kehidupan pribadi, penuh tanggung jawab, respinsif terhadap aspirasi, rela menderita demi orang yang di pimpinnya, berbelarasa dan melayani. Sayangnya perilaku mulia sebagai karakter pemimpin itu tidak tercermin pada diri Airlangga saat dia memimpin Partai Golkar semenjak Munaslub 2017. Itu artinya Airlangga, para loyalis dan pengikutnya hanya menjadi agama sebagai alat bagi pemuasan kepentingan kekuasaan politik belaka.

Dari perspektif kebangsaan dalam konfigurasi dan anatomi politik Indonesia, aksi sumpah politik bernuansa agama yang dilakukan oleh para pengurus Golkar di wilayah Provinsi Jawa Barat itu, semakin mengaburkan karakteristik Partai Golkar sebagai partai nasionalis tengahan. Sedangkan dari dimensi psikopolitis, apabila terjadi salah tafsir atas aksi sumpah politik ber-Alquran kepada Airlangga itu, maka Golkar menghadapi situasi bahaya secara ideologis.

Anggota, kader, atau pengurus Golkar yang belum matang wawasan dan kurang memiliki kedalaman religiositas, dengan serta-merta menularkan sentimen agama secara tidak proporsional ke dalam praktek berpartai. Kalau kondisi negatif seperti ini terjadi, maka yang bertumbuh adalah embrio intoleransi, yang pada gilirannya bakal mengubur karakter kebangsaan Partai Golkar. (*)

Continue Reading

OPINI

Ketua DPR: Saya Ucapkan Selamat kepada Saudara Terpilih Kembali Anggota DPR RI 2019-2024

Published

on

By

SAMBUTAN KETUA DPR RI

PADA ORIENTASI DAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI CALON ANGGOTA DPR RI DAN DPD RI TERPILIH PERIODE 2019-2024

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,

 

Yang terhormat,

Gubernur dan Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional,

Calon Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024,

Hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan nikmat dan karuniaNya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Selanjutnya, izinkan saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian yang telah menjadi calon anggota DPR RI dan DPD RI terpilih periode 2019-2024. Nantinya pada tanggal 1 Oktober 2019, saudara-saudara akan mengucapkan sumpah/janji, dan pada saat itulah secara resmi akan menggantikan keanggotaan DPR RI dan DPD RI periode 2014-2019, dan mulai mengemban tugas konstitusional anggota Dewan, sekaligus mengemban amanat rakyat yang saudara wakili di daerah pemilihan masing-masing.

Saudara-saudara Calon Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024 yang berbahagia,

Program orientasi bagi calon anggota DPR RI dan DPD RI terpilih merupakan program yang secara rutin diadakan dengan tujuan, antara lain untuk:

  • memberikan informasi mengenai peran dan fungsi DPR RI dan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia;
  • membekali calon Anggota DPR RI dan DPD RI terpilih dengan pengetahuan dasar tentang praktik dan prosedur di DPR RI dan DPD RI; dan
  • memberikan informasi informasi terkini tentang perkembangan terbaru di DPR RI dan DPD RI.

Program orientasi bagi calon Anggota baru lazim dilakukan oleh beberapa parlemen negara lain dengan sebutan Induction Programme. Namun demikian, program orientasi bagi calon anggota DPR RI dan DPD RI terpilih ini memiliki kelebihan karena bekerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional, sehingga bekal pengetahuan akan bertambah dan diperkuat dengan wawasan kebangsaan. Setelah mengikuti program orientasi ini, diharapkan calon anggota DPR RI dan DPD RI terpilih dapat beradaptasi secara cepat dan berpartisipasi secara efektif dalam proses kegiatan di Dewan nantinya.

Saudara-saudara Calon Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024 yang berbahagia,

DPR RI memiliki posisi yang penting dan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi memberikan DPR RI tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Jumlah RUU yang telah selesai dibahas mulai dari awal periode keanggotaan DPR RI 2014–2019 sampai dengan 15 Agustus 2019 berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) RUU, dengan rincian sebagai berikut:

  1. Tahun Sidang 2014–2015: 12 (dua belas) RUU;
  2. Tahun Sidang 2015–2016: 16 (enam belas) RUU;
  3. Tahun Sidang 2016–2017: 17 (tujuh belas) RUU;
  4. Tahun Sidang 2017–2018: 17 (tujuh belas) RUU;
  5. Tahun Sidang 2018–2019: 15 (lima belas) RUU.

Sehingga secara keseluruhan sampai dengan 15 Agustus 2019 berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) RUU.

Namun demikian, DPR RI periode ini masih memiliki waktu sampai dengan pelantikan calon anggota DPR terpilih periode 2019-2024 pada 1 Oktober 2019. Terdapat penambahan 1 (satu) RUU yang berhasil diselesaikan pada 20 Agustus lalu, yaitu RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018. Beberapa RUU juga sudah berhasil diselesaikan pembahasannya dan tinggal menunggu penjadwalan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna. Beberapa RUU yang kemungkinan masih dapat diselesaikan pada akhir periode 2014-2019 nanti.

Kinerja fungsi legislasi DPR sering mendapatkan sorotan dan kritik dari masyarakat. Terlebih apabila dibandingkan antara jumlah RUU yang berhasil diselesaikan dengan perencanaan yang terdapat di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pada Pidato kenegaraan Presiden 16 Agustus yang lalu, Presiden menyatakan bahwa ukuran kinerja pembuat peraturan perundang-undangan perlu diubah, bukan diukur dari seberapa banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat, tetapi sejauh mana kepentingan rakyat, kepentingan negara dan bangsa bisa dilindungi. Kita dapat bersepakat dengan itu, sehingga ke depan perlu kita tunjukkan bahwa undang-undang yang dibentuk oleh DPR ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Saudara-saudara Calon Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024 yang berbahagia,

Pelaksanaan fungsi anggaran DPR tidak sekedar memberikan persetujuan terhadap RUU APBN yang diajukan oleh Presiden. DPR RI, melalui alat kelengkapannya, membahas secara cermat dan intens mulai dari Kerangka   Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, serta RKP yang akan  menjadi  dasar  bagi  Pemerintah  menyusun  RUU  APBN. Hasil  pembahasan  tersebut adalahrange besaran asumsi  dasar  ekonomi  makro  RAPBN, seperti pertumbuhan ekonomi (PDB), nilai tukar, Tingkat Suku bunga SPN, Harga Minyak, Lifting Minyak dan Gas Bumi. Selanjutnya juga dibahas mengenai tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia. Di dalam pengambilan keputusan mengenai RUU APBN pun, DPR tidak sekedar setuju, melainkan juga memberikan catatan-catatan kritis atas persetujuannya. Bahkan ada beberapa fraksi yang menyatakan menolak.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR RI perlu memastikan bahwa kepentingan rakyat, bangsa dan negara tercermin dalam penganggaran. Kemudian dalam pelaksanaan nantinya benar-benar untuk sebesar-besarnya   kemakmuran rakyat dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Saudara-saudara Calon Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024 yang berbahagia,

Dalam fungsi pengawasan, DPR melaksanakan kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan APBN, dan kebijakan pemerintah. Fungsi ini dilaksanakan melalui mekanisme penggunaan Hak-Hak DPR dan Hak Anggota DPR, Pembentukan Tim dan Panitia Kerja, Rapat dengan pasangan kerja, Kunjungan Kerja, dan pemberian persetujuan, pertimbangan, dan konfirmasi  terhadap orang dan/atau hal-hal lain.

DPR RI periode 2014-2019 telah menggunakan Hak Angket dengan membentuk Pansus Angket terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KPK (Pansus Angket KPK) dan Pansus Angket tentang Pelindo II.  Pimpinan DPR telah membentuk beberapa Tim, antara lain: Tim Implementasi Reformasi DPR RI (TIR); Tim Pengawas terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; Tim Pengawas (Timwas Otsus Aceh, Papua, DIY, dan DKI Jakarta); Tim Pengawas terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji; Tim Pengawas terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana; Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP); Tim Penguatan Diplomasi Parlemen; dan Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan. Selain Tim yang dibentuk oleh Pimpinan DPR, Komisi juga membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya masing-masing.

Fungsi pengawasan juga tercermin dalam pemberian persetujuan, pertimbangan, dan konfirmasi  terhadap orang dan/atau hal-hal lain, DPR RI periode 2014-2019, antara lain telah memproses Calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK); Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Calon Hakim Agung; Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia; Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

Selain itu, DPR juga pemberikan pertimbangan menyetujui pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril, terpidana UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). DPR mempertimbangkan aspek keadilan bahwa Baiq Nuril bukan seorang pelaku, melainkan korban yang melindungi diri dari kekerasan verbal dan seksual.

Fungsi pengawasan DPR ini perlu dilaksanakan seefektif mungkin agar di satu sisi, DPR tidak menghambat kerja pemerintah, namun di sisi lain DPR tidak kehilangan taji dalam melaksanakan mekanisme checks and balances terhadap pemerintah. Fungsi pengawasan juga perlu dilakukan dengan menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai konsekuensi DPR merupakan representasi rakyat

Saudara-saudara Calon Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024 yang berbahagia,

DPR RI periode 2019-2024 akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh DPR periode sebelumnya. Terdapat beberapa catatan yang perlu dijadikan bahan pertimbangan agar pelaksanaan fungsi DPR dapat lebih optimal. Misalnya, dalam fungsi legislasi, DPR perlu menyusun program perencanaan pembentukan undang-undang melalui Prolegnas secara lebih cermat dengan kriteria yang tepat. Prolegnas bukan sekedar daftar keinginan yang disusun dari akumulasi usulan yang diajukan secara sektoral. Prolegnas harus benar-benar mencerminkan kebutuhan pembangunan hukum nasional yang mendukung pembangunan nasional. Penggantian materi hukum warisan kolonial perlu lebih diprioritaskan karena sudah pasti tidak lagi sesuai dengan kondisi nasional saat ini. Kemudian perlu dipriotaskan pula undang-undang yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan undang-undang yang mendukung program pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR pada umumnya menghasilkan rekomendasi agar ditindaklanjuti oleh Pemerintah, namun rekomendasi tersebut seringkali diabaikan. Untuk itu perlu dipikirkan mekanisme agar fungsi pengawasan DPR terlaksana secara efektif dan dipatuhi oleh pemerintah.

Pelaksanaan rapat-rapat di DPR juga menghadapi kendala di mana terdapat banyak agenda rapat yang harus dihadiri oleh anggota DPR, baik rapat dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, maupun fungsi-fungsi lainnya. Tidak jarang juga jadwal rapat yang harus dihadiri bersamaan waktunya sehingga anggota DPR kurang fokus dalam mengikuti suatu pembahasan dalam rapat. Belum lagi adanya berbagai jenis kunjungan kerja. Dalam hal ini, DPR perlu menciptakan sistem yang memungkinkan pengaturan jadwal dan mekanisme rapat agar tidak tumpang tindih dan efektif.

Saudara-saudara Calon Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024 yang berbahagia,

DPR RI periode 2019-2024 akan dituntut untuk bekerja keras mewujudkan demokrasi yang bukan sekedar prosedural melainkan juga substansial. Pendiri bangsa telah mengingatkan bahwa demokrasi kita sebaiknya bukan sekedar demokrasi politik, tetapi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Demokrasi bukan tujuan akhir, tetapi alat atau sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sinisme dan rendahnya kepercayaan publik masih akan menjadi tantangan bagi DPR ke depan. Melalui DPR yang modern dan terbuka, kita akan terus berupaya menjawab kritikan tersebut dengan menyajikan informasi-informasi positif mengenai apa yang telah dilakukan oleh DPR. Ke depan, DPR perlu menjaga muruah dan kewibawaannya, serta memiliki kemandirian sebagaimana yang selalu diperjuangkan DPR saat ini.

Saudara-saudara Calon Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih Periode 2019-2024 yang berbahagia,

Akhir kata, selamat mengikuti Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan bagi kita untuk mengemban tugas mulia ini bagi kepentingan rakyat yang kita wakili dan kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai.

Sekian dan Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 

Continue Reading

OPINI

Mendorong Pleno, Rapim dan Munas Golkar Itu Perintah AD-ART

Published

on

By

Oleh: Syamsul Rizal, Kader Muda Partai Golkar dan Fungsionaris DPP Partai Golkar

Gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Kata bijak ini pas untuk menjawab stetmen Ketua DPP PG Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa, ”Yang mendesak Munas dipercepat sebelum pelantikan presiden diduga memiliki tujuan tertentu salah satunya agar bisa ikut andil menentukan sosok calon menteri Jokowi.”

Pernyataan Ace itu tidak berdasar dan secara tidak langsung Ace menunjukan ke publik bahwa dirinya tidak paham mekanisme organisasi. Yang mengusulkan seseorang menjadi pejabat publik dari partai itukan Ketua Umum atau bisa melalui pleno.

Kalau saya pakai logika terbalik akan timbul pertanyaan kenapa DPP PG mengulur – ngulur waktu Pleno, Rapim dan Munas ?

Jawabannya bisa saja karena takut kehilangan dan atau takut terganggu kepentingannya untuk menjadi pejabat publik, itulah makanya kenapa agenda agenda penting partai diabaikan dulu oleh kepemimpinan DPP PG saat ini.

Kemudian terkait dalil kedua yang disampaikan Ace bahwa “Selama ini Munas Partai Golkar selalu digelar pada penghujung tahun yakni di bulan Desember.

Menurut saya bahwa pernyataan Bung Ace ini adalah pernyataan yang mengalami kelirumologi akibat terserang apa yang disebut dengan The Power Syndrome.

Tidak ada bahasan dalam AD ART dan PO bahwa Pelaksanaan Munas Golkar dilaksanakan pada penghujung tahun dan bulan desember.

AD – ART menyebutkan Munas Partai Golkar dilaksanakan 5 tahun dalam satu periode kepemimpinan, terkait wakt pelaksanaan dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar

Kenapa kami meminta DPP PG segera menggelar Pleno dan Rapim untuk mempersiapkan munas?

Pertama terkait konsolidasi partai pasca pileg dan pilpres sekaligus konsolidasi persiapan PILKADA serentak tahun 2020 yang prosesnya sebentar lagi.

Kedua evaluasi kinerja DPP PG pasca pilpres dan pileg.

Ketiga, bahwa sejak 1 januari 2019 DPP Partai Golkar tidak lagi melakukan rapat pleno sampai saat ini. Bahkan kalau mau jujur bahwa sesungguhnya daftar caleg yang didaftarkan ke KPU itu juga tidak diplenokan.

Jadi saya mau tegaskan sekali lagi ke Bung Ace bahwa alasan kami mendorong DPP PG segara melaksanakan Pleno, Rapim dan Munas adalah alasan konstitusional organisasi, bukan alasan karena mau bagian dari yang ingin menentukan bagi bagi kue kekuasaan.

Pesan moril saya kepada Bung Ace untuk lebih objektif dan cerdas memahami masalah organisasi agar tidak Menepuk air didulang karena akan kepercik diwajah sendiri. []

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending