Connect with us

OPINI

Data BPS: Tingkat Pengangguran Terbuka 5,28% atau Mencapai 7,05 Juta Orang

Published

on

OLEH: Amin, Ak, MM, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS

Pada pekan ke-4 sejak Kebijakan Pembatasan Sosial diberlakukan, Gelombang PHK terus bermunculan.

Bank Indonesia telah merevisi Pertumbuhan Ekonomi dari 5,0 – 5.4 persen menjadi 4,2 – 4,6 persen. Ada penurunan sekitar 1 persen.

Data ILO (International Labour Organization) menyebutkan setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menyerap 350.000 – 400.000 tenaga kerja.

Ini artinya, saat ada perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen, RI akan kehilangan kesempatan tenaga kerja sebesar 350.000 – 400.000 orang. (Persis dengan Jumlah PHK yang saat ini sedang terjadi).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2019 sebesar 5,28% atau mencapai 7,05 juta orang. Angka pengangguran tersebut naik secara jumlah dibandingkan Agustus 2018 sebesar 7 juta orang atau turun secara persentase sebesar 5,34%.

Tanpa adanya wabah COVID-19 saja, Tingkat Pengangguran bertambah secara absolut. Padahal sepanjang Agustus 2018 – Agustus 2019 Pertumbuhan Ekonomi meningkat, meskipun laju pertumbuhannya melambat.

Ini menunjukan ada yang salah dalam tata kelola ketenagakerjaan dan pembukaan lapangan kerja untuk rakyat domestik.

Sejak tahun 2016, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) terus meningkat 5-10 persen per tahun. Tahun 2018 adalah peningkatan TKA tertinggi, hingga 10,8 persen atau dari 85.974 orang menjadi sekitar 95.335 orang, dengan TKA terbanyak dari China 33,7 persen (Data Kemenaker, 2019).

Ironis, bila lapangan kerja untuk TKA terus dibuka, pada saat yang sama, PHK massal terus terjadi akibat wabah COVID-19.

Di Jakarta, Sebanyak 16.065 pekerja di PHK dan 72.770 pekerja dirumahkan (Data Disnakertrans DKI Jakarta). Sedangkan di Jawa Timur ada 814 karyawan (1,48%) di PHK akibat pandemi COVID-19 (data Gugus Sosial Ekonomi Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur).

Di Jawa Tengah, 40 pabrik Industri dan perusahaan stop produksi (data APINDO Jawa Tengah).

Karyawan di PHK dan dirumahkan akibat 2 hal. Yang pertama Demand menurun drastis, yang kedua kebijakan Social Distancing akibat mewabahnya COVID.

Industri manufaktur adalah yang pertama kali terpukul akibat wabah ini. Pabrik garmen, tekstil, otomotif, elektronik mengencangkan ikat pinggang.

Seharusnya menjelang Ramadhan, Industri manufaktur menggenjot produksi, tapi kini justru buruh libur bergantian, tidak ada lembur, sebagian dirumahkan dan di PHK.

Padahal Industri manufaktur adalah penyumbang terbesar PDB tahun 2019, sebesar 19,62 %. Menurunnya performa Industri manufaktur akan berdampak signifikan terhadap menurunnya Pertumbuhan Ekonomi, dan akibatnya menurunkan Lapangan Kerja.

Kondisi Industri seperti ini (dan diperkirakan akan terjadi dalam waktu yang lama sepanjang tahun 2020), karena tidak ada satu pihak pun yang dapat memprediksi kapan wabah ini akan berakhir.

Perusahaan / Industri atau bisnis apapun harus memiliki agility (kelenturan) produk dan berbagai varian barang produksi dan jasa.

Misalnya mengubah line productionnya dari garmen pakaian / T-Shirt menjadi produksi APD dan masker. Dari Industri produksi mesin industri menjadi pengadaan alat ventilator.

Atau Industri kimia yang memproduksi Handsanitizer, Vitamin dan lain-lain. Industri Perhotelan yang menyediakan kamar untuk isolasi bagi ODP dan PDP.

Sektor Industri bisa didorong untuk memproduksi kebutuhan tersebut, sehingga harga di masyarakat jauh lebih murah.

Pemerintah perlu memberikan insentif fiskal dan kemudahan perizinan serta anggaran untuk percepatan produksi alat dan kebutuhan tersebut.

Instrumen fiskal diberikan tepat sasaran dan tepat jumlah (anggarannya). Pilihan instrumennya adalah Pembebasan bea impor bahan baku bagi industri, insentif pajak dan subsidi harga khusus produksi UMKM.

Catatan: Sudah dimuat di BELARAKYAT.COM dengan judul: Dampak Wabah COVID-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

OPINI

Resiko MTQ di Masa Pandemi; Apakah Cluster Terbaru Penyebaran Covid-19?

Published

on

By

MTQ Nasional ke-XXVIII akan digelar di Sumatera Barat secara langsung di saat masa pandemi Covid-19. Bahkan Wakil Gubernur Sumatera Barat mengatakan akan diikuti sekitar 1.924 peserta dari seluruh Provinsi di Indonesia. (lebih…)

Continue Reading

OPINI

HMI MPO Cabang Jakarta di Pusaran Politik Nasional

Published

on

By

Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945, perubahan demi perubahan, baik itu sistem pemerintahan, ekonomi, politik maupun mekanisme pemilihan Presiden dan kepala daerah. Hal itu diukur dari kecakapan dan kecerdasan para founding father serta pemimpin Negara kepulauan ini dalam mengelola dan membangun bangsa yang berkemajuan.

(lebih…)

Continue Reading

OPINI

Ecocide, Oligarki dan Keberanian Jokowi

Published

on

M. Ridha Saleh*

Transisi demokrasi yang terjadi dari rezim orde baru menuju era-reformasi membawa banyak perubahan khususnya pada aspek kebebasan hak sipil politik. Simbol-simbol yang menghalangi kebebasan hak sipil politik rakyat satu persatu ditata ulang secara proporsional, relasi antar negara dan rakyat tak berjarak lagi.

Namun, kebebasan sipil politik tidak berbanding lurus dengan kualitas demokrasi atau demokrasi substansial yang diharapkan sebahagian kalangan.

Demokrasi yang tumbuh dimasa transisi, bahkan hingga detik ini, justru mengarah pada praktek demokrasi liberal yang jauh berbeda dengan tafsir dan prinsip demokrasi yang dianut oleh konstitusi dan Pancasila.

Tanda Negara masih dalam masalah besar, sebab belum ada perubahan substansial dalam sistim ekonomi politik, khususnya demokrasi ekonomi dan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Transisi nampak sekedar merubah kulit saja, dari kekuasaan otoritarianise negara menuju ke kapitalisme neoliberal.

Bisa dilihat dari sajian ciri pokok kebijakan yang meliputi deregulasi, liberalisasi perdagangan, investasi dan privatisasi. Ciri lain yaitu terjadi kesenjangan antara sektor jasa, industri, pertanian dan penguasaan sumber daya alam.

Negara diatur sedemikian rupa agar tidak turut campur dalam aktivitas mekanisme pasar, prinsipnya negara hanya berfungsi sebagai fasilitator, penjaga modal serta pemungut pajak dari modal itu bekerja.

Masalah besar lainya yaitu makin menguatnya pengaruh oligarki menentukan kebijakan ekonomi politik Negara. Menurut Winters, para oligark memiliki banyak cara mengekspresikan kekuasaan mereka dalam liberalisasi Indonesia.

Oligarki yang dibesarkan oleh rezim Soeharto terus bertransformasi dengan menyesuaikan konteks politik di Indonesia melalui skema neoliberalisme, seperti demokratisasi, desentralisasi, dan deregulasi yang berkelindan dengan agenda politik Negara.

Yang menjadi masalah adalah, terjadi konsentrasi dan kesenjangan kekuatan materil yang begitu besar, bahkan disebut terbesar di dunia. Betapa tidak, oligark yang hanya berjumlah 2/1.000.000 atau sekitar 400 orang (dengan asumsi jumlah penduduk 200 juta), mereka memiliki kekayaan bersih setara 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) – (data 2010).

Ciri Negara dan pemerintahan yang dikuasai oleh oligarki yakni, kekuasaan terkonsentrasi atau dikendalikan oleh kelompok atau segelintir elit politik dan ekonomi, terjadi ketidaksetaraan ataupun kesenjangan dari segi material yang cukup ekstrem, uang dan kekuasaan merupakan hal yang tidak terpisahkan, kekuasaan dimiliki hanya untuk mempertahankan aktivitas bisnis dan kekayaan.

Ecocide

DPR RI telah mengesahkan Undang-undang yang kontroversial, yaitu Undang-undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) saat Negara sedang bertarung dengan Covid 19, para oligrak mencuri momentum itu setelah melewati dan mengabaikan berbagai penolakan dari beragam elemen masyarakat khususnya para aktivis agraria, lingkungan hidup dan korban tambang.

Salah satu isu yang sentral dari penolakan atas UU Minerba, terkait tidak hanya dampak terhadap kerusakan lingkungan dan konsumsi energi kotor, juga kuatnya camput tangan para oligark tambang.

Fatalnya oligark tidak hanya berperan diluar kekuasaan, namun duduk sebagai pengambil kebijakan dan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan oligarkinya.

Itu hanya satu contoh dimana posisi Negara tidak lagi berdaulat dan berfungsi sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam sistim ekonomi politik kapitalistik seperti di Indonesia, tentu bukanlah soal efek kerusakan semata, seperti hutan gundul karena pertambangan, CO2 karena prilaku konsumsi energi fosil atau buang limbah menyebabkan pencemaran. Itu hanya sebagai gelembung permukaan, namun bukan arus dasar yang menghinggapi buruknya tata kelola sumber daya alam.

Kalau persoalanya hanya pada gelembung permukaan, cukup dengan memperbaiki prilaku korporasi, minta mereka babat hutan pakai AMDAL, garuk tambang mengacu pada KLHS atau kampanye ke Eropa jangan beli CPO Indonesia karena perusahaan bakar hutan dan rampas tanah rakyat, artinya sama dengan legalisasi ecocide.

Karena tidak menyentuh dan bukan persoalan dasarnya, persoalan dasar dari kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam ada pada sistim ekonomi politik kapitalistik.

Itulah sebabnya kenapa dalam beberapa tahun belakangan ini krisis lingkungan hidup dan konflik sumber daya alam di Indonesia semakin menjadi-jadi.

Keberanian Jokowi

Lantas, apa yang melatar belakangi kembalinya tendensi tatanan dan rasa seperti Orde Baru, dalam postula dan kerangka ekonomi politik, ini terkait dengan belum berubahnya prinsip dasar bernegara yang diatur dalam Konstitusi dan Pancasila.

Sistim ekonomi politik yang kapitalistik neoliberal justru oligarki dan kekuatan oligark eksis diruang demokrasi dalam mempertahankan modal dan posisinya.

Gerakan penolakan terhadap UU Minerba, bahkan RUU Cipta kerja, dimaksudkan tidak hanya menolak norma terkandung didalam UU atau Rancangan UU tersebut, lebih dari itu menolak sistim ekonomi politik kapitalistik neoliberal yang dititipkan dalam norma dan praktek kebijakan.

Kemudian menggantikanya dengan suatu sistim demokrasi ekonomi kerakyatan, dimana aktivitas ekonomi harus bertumpuh pada pembangunan kapasitas produktivitas rakyat bukan bertumpuh pada ilusi pertumbuhan yang saat ini menjelang kebangkrutanya.

Kondisi seperti ini, kemanuan untuk merubah dan menata secara radikal dari presiden Jokowi sudah tidak memadai lagi, yang dibutuhkan dari presiden Jokowi adalah keberanian untuk merombak melalui langkah-langkah yang luar biasa terukur dan segera dapat dilaksanakan.

*Penulis adalah Wakil Ketua Komnas HAM 2007-2012

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending