Connect with us

POLITIK

Debat Capres II, Pengamat: Jokowi Mulai dengan Data Bohong

Published

on

JAKARTA – Kritikus dan aktivis Natalius Pigai menilai Joko Widodo terbebani dengan materi debat yang disampaikan terkait soal debat soal Energi, Pangan dan Infrastruktur.

Menurut Pigai, Jokowi bisa disebut pembohong dengan data yang disampaikan. Khususnya, narasi yang didengarkan rakyat berpotensi juga manifulasi.

“Dimulai dengan data bohong, maka patut diduga data berantai dalam narasi juga berpotensi bohong dan manipulatif. Pantaskah kita percaya lagi?” kata Pigai pada wartawan, Senin (18/2/2018).

Seperti diketahui, Debat ke-2 Pilpres kali ini menjadi momentum penting agar Joko Widodo harus meyakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa janji-jani yang pernah diucapkan telah dilaksanakan.

Khususnya janji-janji penting terkait pembangunan listrik 35 ribu MW. Kedua, komitmen tidak import pangan dan membuka lahan. Dan ketiga, sekelumit problematika tentang Infrastruktur.

“Rakyat sebenarnya mengharapkan Pak Joko Widodo harus sampaikan seberapa jauh realisasi janji pengembangan listrik 35 Ribu MW, Tarif Dasar Listrik yang tinggi dan mencekik leher rakyat khususnya emak-emak di rumah tangga yang tiap bulan emak-emak menjerit,” jelas Pigai.

Contoh nyata terkait pembangunan LRT di Palembang yang dibangun dengan nilai Rp 10 triliun melalui utang luar negeri. Setelah selesai, saat ini ternyata pendapatan dari LRT Perbulan hanya 1 miliar, sedangkan biaya operasional tiap bulan mencapai 10 miliar.

“Jadi mulai saat ini bukannya untung tetapi justru pemerintah subsidi ke pihak LRT 9 miliar,” ujarnya.

“Persoalan paling serius dan krusial yang gagal dari Joko Widodo adalah Soal Pangan. Pada tahun 2014, Janji Joko Widodo untuk tidak akan Impor beras, jagung, kedelei, gula dan garam tetapi ternyata berbohong dan Impor lebih menguntungkan negara lain atau petani dari negara lain dibandingkan petani sendiri,” papar Pigai

Pigai mengungkap, saat ini ancaman serius dengan adanya penyusutan lahan di pulau Jawa dari 7’juta (50%) Ha lahan pangan dari 15 juta Ha di Indonesia, tiap tahun mengalami penyusutan sebesar 200 Ribu Ha.

Akibatnya, sambung Pigai, tahun 2018, FAO memberi nilai Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki indek keberlanjutan pangan terburuk (food Sustainability indeks). (HMS)

 

POLITIK

Lima DPD Partai Golkar Kembali Dukung Bamsoet Ketum Partai Golkar

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang juga menjabat Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar kembali mendapatkan dukungan dari pengurus DPD Golkar daerah untuk maju menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024. Dukungan kali ini datang dari berbagai pengurus DPD Golkar di Provinsi Riau, antara lain dari Kota Pekanbaru, Kabupaten Dumai, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Meranti. Turut memberi dukungan pula DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara.

“Hampir setiap hari dukungan datang silih berganti datang dari berbagai daerah. Sekaligus mereka menyampaikan berbagai aspirasi untuk perbaikan Partai Golkar kedepannya. Niat baik pengurus akar rumput yang menginginkan Partai Golkar tetap jaya ini harus diapresiasi,” ujar Bamsoet saat menerima pengurus DPD Partai Golkar Kota Pekanbaru, Kabupaten Dumai, Kabupaten Kampar, Kabupaten Meranti dan Kabupaten Maluku Tenggara, di Jakarta, Selasa (02/07/19).

Bendahara Umum DPP Partai Golkar periode 2014-2016 ini menyampaikan bahwa kontestasi pemilihan Ketua Umum Partai Golkar tidak akan mempengaruhi dukungan Partai Golkar kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo – KH Maruf Amin. Dukungan tersebut sudah bulat dan final sesuai dengan aspirasi akar rumput Partai Golkar, tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun.

“Siapapun yang menjadi ketua umum, Partai Golkar akan tetap mendukung pemerintahan Joko Widodo – KH Maruf Amin. Karena khitah Partai Golkar selalu berada dalam pemerintahan untuk membantu percepatan pembangunan nasional,” tut Bamsoet.

Agar memastikan roda organisasi Partai Golkar tidak berhenti ditengah jalan, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini memandang perlunya kader muda diberikan posisi strategis di Partai Golkar, baik dari tingkat pusat sampai daerah. Selain sebagai persiapan alih generasi, juga untuk memastikan bahwa Partai Golkar tidak menjadi kenangan.

“Periode kepemimpinan 2019-2024 sangat penting karena inilah waktunya mempersiapkan alih generasi di tubuh Partai Golkar. Jika pemimpinnya pro terhadap anak-anak muda dan punya pergaulan luas dalam merangkul anak-anak muda, proses alih generasi bisa berjalan dengan lancar. Jika tidak, jangan heran jika Partai Golkar kedepannya akan semakin ketinggalan zaman. Semua tergantung bagaimana pemimpinnya,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

POLITIK

Pilkada 2020,DPD PAN Pessel Usung Konsep #2020Pesselbupatibaru

Published

on

By

Kabarakyat,(Painan) – Dinilai gagal menjalani berbagai program yang pernah dijanjikan Bupati Pesisir Selatan saat ini,Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pesisir Selatan mengusung konsep#2020Pesselbupatibaru dalam pemilihan kepala daerah(Pilkada)tahun 2020.

“Kita dengan konsep untuk Pilkada 2020,seperti yang sering di viral media sosial yakni konsep #2020Pesselbupatibaru,”ujar Ketua DPD PAN Pesisir Selatan Yul Afnedi di Painan, Selasa, 2 Juli 2019.

DPD PAN Pesisir Selatan dan jajaran mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memilih partai PAN sehingga meraih kursi tertinggi di kursi DPRD Pesisir Selatan sebagai pemenang pertama pemilu legislatif tahun 2019.

Menurut Yul Afnedi Paul,DPD PAN Pesisir Selatan mengutamakan mengususung kader dalam mengikuti pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

Dikatakan Yul Afnedi Paul, pihaknya setelah menerima juklak dan juknis tentang pencalonan PAN Pesisir Selatan selanjutnya akan menerima figur-figur yang mengapung baik dikampung halaman Pesisir Selatan maupun para perantau yang punya niat untuk memimpin Pesisir Selatan kedepan.

“Artinya yang lama diluar konteks, kita Bupati baru untuk perubahan,” ujar Yul Afnedi

Namun, DPD PAN Pessel tidak menutup kemungkinan melakukan komunikasi dengan sejumlah partai lain.

“Kita akan terus membuka komunikasi dengan semua partai yang ada,apakah nanti akan berkoalisi kita akan utamakan kader sendiri,”ujar Yul Afnedi yang merupakan salah satu putra terbaik Tarusan ini.

Terkait issu dirinya yang akan maju Pilkada Pesisir Selatan 2020, Yul Afnedi memberikan sinyal siap jika amanah tersebut diberikan Partai.

“Sebagai kader Partai Amanat Nasional (PAN) dan mendapatkan dukungan masyarakat saya harus siap,”ujar Yul Afnedi mengakhiri sembari tersenyum. (Chan)

Continue Reading

POLITIK

Airlangga Maksa Ketum Golkar Lagi, Pengamat: Tidak Ada Duduki Jabatan Itu Dua Kali

Published

on

By

JAKARTA – Di internal Partai Golkar sudah mulai bermunculan ‘dua kubu’. Yakni kubu yang ingin Airlangga Hartarto dua periode memimpin Golkar dan kubu ingin suasana baru, khususnya saat perolehan suara Golkar menurun.

Apalagi, tak lama lagi bakal menggelar musyawarah nasional (munas) sejumlah manuver politik terus dimainkan dan terus berkembang bahkan mulai panas. Ada yang ingin ketua umum Golkar saat ini kembali memimpin, ada juga yang ingin ada pergantian dengan figur yang menjanjikan.

Adalah Yorrys Raweyai Politikus senior Partai Golkar di antaranya ingin suasana baru. Ia menilai dalam tradisi partai berlambang beringin, belum pernah ada ketua umum yang menjabat selama dua periode.

Dan alasan Yorrys benar adanya. Yorrys mengaku, agak sulit bagi Airlangga untuk terpilih kembali.

“Itu hak (jika ingin maju). Mencoba boleh-boleh saja, tapi tidak mungkin,” kata Yorrys di Jakarta, Sabtu (22/6/2019) lalu seperti dikutip Republika.

Yorrys  menyampaikan ketika Abu Rizal Bakrie (ARB) hendak maju kembali pada periode keduanya. Namun, ARB yang saat itu dianggap oleh media yang paling solid ternyata. Namun, hal itu tak cukup untuk kembali menguasai Golkar.

“Dulu Abu Rizal saja paling solid, paling kuat saja, kita melawan. Ini partai kader,” ujar Yorrys.

Hal itu dikuatkan oleh pendapat pengamat politi Salim Said. Sebagai tradisi satu periode untuk ketum Golkar, Salim Said yang juga Ketua Institut Peradaban ini mengungkapkan, sudah menjadi tradisi Golkar tidak pernah ada ketum yang menjabat dua periode pascareformasi. Kecuali jika, Airlangga ingin seperti Soeharto??

“Saya katakan tradisi Golkar itu tidak ada ketua (umum, red) yang menduduki jabatan itu dua kali,” kata Salim Said.

Tradisi itu berbeda dengan PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, dan Nasdem.  (HMS)

 

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending