Connect with us

NASIONAL

Debat Pilpres 2019: Perlu Dievaluasi Peran Pembawa Acara

Published

on

JAKARTA – Pendukung Calon Presiden Prabowo Subianto dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai debat Pilpres sesi ke-2 sudah mulai membaik. Meski ada yang perlu diberi masukan sari sisi penyelenggaraan.

“Mungkin perlu dievaluasi mengenai peran pembawa acara. Kalau kita perhatikan, beberapa kali Pak Prabowo diinterupsi dikatakan bahwa waktu sudah habis, padahal waktu masih ada sekian detik,” kata Habib Aboe usai menghadiri acara debat di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad (17/2/2018) semalam.

Bagi Habib Aboe, hal ini tentunya akan membawa spekulasi publik, akan dinilai pembawa acara memiliki pandangan politik tertentu yang menguntungkan salah satu pihak.

Untuk itu, Habib Aboe berharap, kejadian tersebut perlu dihindari di sesi debat selanjutnya, sehingga KPU akan terlihat benar benar fair dan tidak berpihak.

“Saya juga mendorong agar Stadiun TV nasional bekerja sama dengan kampus untuk membuat bedah debat pilpres. Fokusnya adalah menguji data dan fakta yang digunakan dalam debat, sehingga publik tidak akan tersesat dengan data bohong atau palsu. Misalkan saja petaha mengklaim bahwa selama tiga tahun terakhir tidak ada kebakaran hutan, sedangkan bila kita lihat dari web site kementerian lingkungan hidup, selama tiga tahun tersebut hampin 30 ribu hektar hutan kita terbakar,” jelasnya.

Habib Aboe ingin, bedah debat pilpres juga akan memperdalam materi debat. Misalkan saja soal kebakaran hutan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam putusan tertanggal 22 Maret 2017 menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memvonis Presiden Joko Widodo bersalah atau lalai dalam bencana asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan. Ini memperkuat bahwa kebakaran hutan itu benar benar terjadi.

Contoh lain yang bisa diperdalam adalah klaim presiden yang telah memenangkan gugatan kepada 11 perusahaan akibat kerusakan lingkungan dan kebakaran hutan.

Faktanya, kanjutnya, sampai hari ini menurut informasi lembaga yang konsern terhadap lingkungan belum ada seperpun ganti rugi yang sudah dibayarkan. Padahal seharusnya ada denda sampai 18,9 Trilyun yang seharusnya dibayarkan.

“Tentunya fakta mendalam seperti ini harusnya dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat,” pungkas Habib Aboe. (HMS)

NASIONAL

Respon Pernyataan Kepala BPIP, ART: Pancasila Tak Bisa Dipisahkan dari Agama

Published

on

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Abdul Rachman Thaha (ART) merespon pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi yang menyatakan bahwa agama jadi musuh terbesar pancasila.

Menurut ART, pancasila itu tidak bisa dipisahkan dari agama, karena kelima sila itu terilhami oleh nilai-nilai agama, terutama Islam.

“Saya tegaskan ya. Pancasila itu tak bisadipisahkan dari agama,” tegas ART dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Ia pun menyesalkan pernyataan seperti itu keluar dari lisan seorang Kepala BPIP yang seharusnya di garis terdepan menjaga dan membumikan nilai pancasila.

“Saya sesalkan, kenapa pernyataan seperti itu dinyatakan oleh seorang Kepala BPIP yang mestinya menggawangi pancasila itu sendiri,” ujarnya.

ART akan memaklumi jika pernyataan tersebut dilontarkan di lingkungan akademik dan menjadi diskursus di lingkungan kampus.

“Tapi beliau sekarang bukan seorang rektor lagi dan tidak sedang mengajar di hadapan mahasiswa. Beliau mestinya menyadari bahwa beliau adalah pejabat publik dan bicara di media,” terang Senator asal Sulawesi Tengah ini.

ART mengimbau, agar semua tokoh dan semua stakeholde
tidak membuat gaduh suasana bangsa dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversi.

“Keadaaan Republik ini jangan selalu dibuat gaduh. Republik ini direbut dari tetesan darah dan yang berjuang adalah para tokoh agama yang ada di republik ini,” kata dia.

“Ini pernyataan harus di pertanggung jawabkan baik secara akedemik,” tegas ART.

Seperti diketahui, Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam suatu wawancara mengatakan ada kelompok yang mereduksi agama sesuai depentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

“Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan,” kata Yudian.[]

Continue Reading

NASIONAL

MASIKA ICMI dan ICMI Orwil DKI Jakarta Perkuat Sinergitas

Published

on

JAKARTA – Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (Masika ICMI) DKI Jakarta melakukan audiensi dengan Ketua ICMI Orwil Jakarta Prof Dr H Dailami Firdaus,SH,LLM di kampus Assyafiiyah Jatiwaringin, Rabu (5/2/2020).

Kedatangan pengurus Masika ICMI DKI Jakarta di sambut hangat oleh Prof Dailami Firdaus di ruangan nya.

Abdul Malik Raharusun yang mewakili pengurus Masika ICMI DKI Jakarta mengawali pembicaraan dengan Prof Dailami Firdaus dengan memperkenalkan para pengurus yang datang.

“Kami dari Masika ICMI DKI Jakarta sudah ada SK dari pengurus pusat Masika ICMI ,dan kami berharap bisa bersinergis dengan ICMI Orwil DKI Jakarta yang di pimpin oleh Prof Dailami Firdaus,” kata Abdul Malik.

Sementara itu, Prof Dailami Firdaus mengatakan untuk pelantikan Masika ICMI DKI Jakarta ,kami bisa memberikan fasilitas tempat di kampus Assyafiiyah.

Dr Masduki Ahmad selaku Rektor Universitas Islam Assyafiiyah (UIA) dan juga pengurus ICMI DKI Jakarta mengatakan bahwa ICMI dalam menjalankan roda pengurusan harus sinergis dalam membangun Umat dan bangsa.

“Peran Masika ICMI DKI Jakarta menjadi garda terdepan dalam generasi muda ICMI dalam mempersiapkan pemimpin yang akan mendatang, Pelantikan Masika ICMI DKI Jakarta harus dilaksanakan sesuai AD/ART nya akan bisa menjalankan tujuan MASIKA ICMI, ICMI dan MASIKA adalah kesatuan yang utuh,” kata Dr Masduki.

Untuk diketahui, MASIKA ICMI telah Terdaftar di Kementrian Pemuda Dan Olahraga,Berasaskan Islam. Sifat: MASIKA ICMI adalah Badan otonom di lingkungan ICMI. Otonomi MASIKA ICMI merupakan pengembangan kreatifitas dan orisinalitas kaum muda.

“Sifat otonom MASIKA ICMI merupakan wujud kemandirian, kebebasan, dan lepas dari intervensi dari pihak manapun. Secara administratif memberikan kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir masa kepengurusan kepada ICMI sesuai dengan jenjang keorganisasian,” jelasnya.

“Semoga sinergitas antara Masika ICMI DKI Jakarta dan ICMI Orwil DKI Jakarta bisa membawa manfaat untuk umat,” imbuhnya.

Continue Reading

NASIONAL

Ranti Purwasih Nakhodai Kohati HMI Cabang Kuantan Singingi

Published

on

Kuantan Singingi¬†– Pelantikan Pengurus Kohati Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kuantan Singingi Periode 2020-2021 dilaksanakan pada hari Jum’at, 24 Januari 2020 di Teluk Kuantan. Sebelum pelantikan, diadakan Musyawarah Kohati (Muskoh) yang pertama dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2020 di Teluk Kuantan. Hasil Muskoh Ke-1 tersebut memutuskan Ranti Purwasih sebagai Formatur Kohati HMI Cabang kuantan Singingi. (lebih…)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending