Connect with us

POLITIK

Demokrat Ungkap Janji Prabowo yang Masih Dingkari

Published

on

Jakarta ‐ Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan bahwa pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pernah menjanjikan elektabilitas kepada para parpol pengusungnya. Namun, janji itu belum terealisasi dan keuntungan masih ada di kubu Partai Gerindra.

Ia mengatakan Prabowo dan Sandi menjanjikan elektabilitas 55-60 persen bagi para parpol pengusung.

“Dari angka tersebut, Gerindra 25 persen, Demokrat 15 persen, PAN 8-10 persen, dan PKS 7-10 persen,” ujar Andi Andi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (15/11).

Namun, Andi mengatakan sejauh ini Prabowo dan Sandi terlihat belum berupaya untuk merealisasikan janjinya tersebut, misalnya dengan mengampanyekan parpol pengusung. Bahkan, lanjutnya, pasangan ini juga belum merumuskan suatu petunjuk pelaksanaan kampanye bersama untuk meningkatkan elektabilitas parpol pengusung.

“Pengaturan kampanye juga belum dilakukan dalam satu juklak yang jelas. Demokrat belum melihat tanda-tanda itu,” ucap Andi.

Walhasil, target rasio elektabilitas parpol pengusung 55-60 persen belum tercapai hingga saat ini.

“Artinya jangkar elektabilitas partai pendukung masih bermasalah,” kata Andi.

Andi lantas membuktikan pernyataannya merujuk dari hasi survei internal partai Demokrat 15-30 Oktober. Survei dilakukan di 80 daerah pemilihan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setiap dapil melibatkan 600 responden.

Hasilnya, prediksi perolehan kursi DPR paling banyak diperoleh Gerindra. Jauh melampaui parpol pengusung Prabowo-Sandi lainnya.

Andi mengatakan Gerindra diprediksi memperoleh 19 persen kursi di DPR. Berturut-turut, Demokrat 9,7 persen, PAN 4 persen, PKS 3 persen. Partai Berkarya hanya diprediksi memperoleh 0,3 persen.

“PAN dan PKS zona merah. Ini yang kita sebut hanya menguntungkan Gerindra,” tutur Andi.

Merujuk dari hasil survei tersebut, Andi berharap Prabowo dan Sandi berupaya untuk merealisasikan janjinya untuk turut berjuang meningkatkan elektabilitas parpol pengusung.

Prabowo bersama para pimpinan parpol koalisi pengusungnya.Prabowo bersama para pimpinan parpol koalisi pengusungnya. (CNN Indonesia/Aulia Bintang Pratama) Langkah pertama yang perlu ditempuh yakni menghelat rapat bersama untuk merumuskan petunjuk pelaksanaan kampanye bersama. Petunjuk pelaksanaan kampanye itu harus memuat misi peningkatan elektabilitas parpol pengusung.

Andi mengatakan Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono bersedia hadir dalam rapat.

Dia juga mengatakan sikap Demokrat selama ini bukan berarti merongrong Prabowo-Sandi dari dalam. Hal itu justru untuk kepentingan parpol pengusung lainnya.

“Justu Demokrat ini menyuarakan kawan koalisi lainnya. Biar masyarakat jelas. Kalau cuma untuk kepentingan Demokrat, kita sudah aman,” ujar Andi. (cnn/kabarakyat)

POLITIK

Sepekan Jelang Kongres KNPI di Aceh, Dukungan Senior Pemuda Pancasila untuk Haris Pertama

Published

on

By

Jakarta – Menanggapi perhelatan Kongres Pemuda/KNPI yang akan digelar di Aceh bulan Desember 2018, Senior Pemuda Pancasila Gunung Hutapea menyatakan dukungannya kepada Haris Pertama untuk menjadi Ketua Umum DPP KNPI periode 2018-2021.

“Selain memiliki Visi yang jelas dan rasional, Haris juga sangat menghormati senior-senior KNPI yang ada, dia sambangi langsung tidak gunakan tangan lain,” ujar Gunung saat diwawancarai via selulur di Jakarta, Rabu (05/12/2018).

Menurut Gunung, nilai-nilai Pancasila terangkum dalam Visi besar Haris Pertama yang pernah disampaikan kepadanya.

“Panjang lebar Haris paparkan Visinya, saya resapi dan tergambar mengandung nilai ke Pancasila-an. Keinginan dan tekad mempersatukan seluruh elemen kepemudaan sangat besar terasa, itu yang pemuda butuhkan saat ini,” urai Gunung.

Selain hal tersebut, sebagai senior Gunung juga berharap Kongres KNPI XV di Aceh nanti dapat melahirkan gagasan yang orisinil dari pemuda se Nusantara agar jelas posisi Pemuda dalam partisipasinya terhadap pembangunan.

“Selain menetapkan Haris Pertama sebagai Ketum terpilih, saya juga harap kongres menelurkan rumusan posisi pemuda Indonesia yang bermanfaat dan berpartisipasi terhadap pembangunan,” tegas Gunung.

Diharapkan Kongres Pemuda/KNPI XV dapat dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo untuk memberikan motivasi kepada pemuda Indonesia. (adam)

Continue Reading

HUKUM

KIPP Jatim Kritisi Kinerja Timsel Calon Anggota KPU Jatim Periode 2019-2024

Published

on

Surabaya – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur menyampaikan kritikan terkait kinerja Tim Seleksi (Timsel) dalam melakukan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur periode 2019-2024.

Menurut Koordinator Pemantau KIPP Jatim, Novli Thyssen mengatakan, kritikan dari masyarakat terkait dengan kinerja Tim Seleksi (Timsel) adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau proses seleksi calon penyelenggara pemilu yang diharapkan dari proses seleksi tersebut melahirkan calon anggota KPU Jawa Timur yang berintegritas dan berkualitas dalam mengelolah kepemiluan di Jawa Timur.

“Dalam proses seleksi calon anggota KPU Jawa Timur khususnya pada tahapan seleksi administrasi yang dilaksanakan, pihaknya menemukan ketidakprofesionalan dan ketidaktransparan KPU dan Timsel dalam proses seleksi,” terang Novli Thyssen kepada awak media. Sabtu, (08/12).

Dalam rilisannya Novli, dirinya menyampaikan empat poin penting soal ketidakprofesionalan dan ketidaktransparan KPU dan Timsel dalam proses seleksi.

  1. Tim seleksi tidak terbuka mengumumkan kepada masyarakat terkait dengan aturan skoring yang dipergunakan untuk menentukan lolos tidaknya calon peserta anggota KPU Jatim dalam seleksi administrasi.
  1. Tim seleksi tidak terbuka mengumumkan hasil skor yang didapat tiap masing-masing peserta seleksi. Sehingga tiap peserta tidak mengetahui berapa skor yang didapat dalam proses seleksi administrasi.
  1. Dengan tidak diumumkan secara terbuka hasil skor tiap masing-masing peserta, Timsel melanggar asas asas keterbukaan. Dan menimbulkan adanya “dugaan hubungan kepentingan tertentu antara Timsel dengan peserta yang lolos administrasi”. Dugaan ini dapat dibuktikan dari hasil temuan KIPP Jatim, banyak peserta yang punya pengalaman pernah menjadi penyelenggara pemilu tidak lolos seleksi, terkalahkan dengan peserta lain yang nota bene nya pernah punya pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Pertanyaanya adalah, apa yang menjadi pembeda antara calon yang tidak lolos seleksi dengan calon yang lolos seleksi jika kedua-duanya mempunyai skor yang sama karena sama-sama mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara pemilu?. Indikator penilaian lain inilah yang tidak pernah diumumkan secara terbuka dan transparan oleh Timsel, sehingga “muncul dugaan adanya kepentingan tertentu antara Timsel dengan peserta yang lolos seleksi”.
  1. Jika pengalaman kepemiluan sebagai penyelenggara pemilu dibutuhkan dan menjadi prioritas utama dalam menyeleksi calon anggota KPU Jawa Timur, hal tersebut sama dengan KPU membatasi hak konstitusi warga negara yang ingin berpartisipasi dalam seleksi calon anggota KPU Jawa Timur, terkhusus bagi para peserta yang notabene nya adalah relawan pemantau atau expert pemilu yang sebelumnya tidak pernah menjadi penyelenggara pemilu tapi kemampuan pemahaman kepemiluan mereka sangat tidak diragukan bahkan kemampuan mereka lebih dibandingkan dengan para pemegang predikat penyelenggara pemilu. Mereka, para relawan pemantau pemilu atau para expert pemilu dengan sendirinya akan tersingkirkan dari arena seleksi karna bobot nilai skor pengalaman sebagai penyelenggara pemilu yang tidak mereka miliki. (ari)

Continue Reading

POLITIK

Al Washliyah Banten Sesalkan Dukungan Al Washliyah Sumut ke Jokowi-Ma’ruf

Published

on

By

Tangerang – Al Washliyah Provinsi Banten menyayangkan adanya deklarasi dukungan terhadap Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin yang dikeluarkan Al Washliyah Sumatera Utara pada Rabu (05/12) kemarin di Medan.

Sejatinya para pengurus organisasi yang lahir 1930 ini melihat kepentingan yang lebih besar dari pada kepentingan sesaat.

“Kami sangat menyayangkan adanya deklarasi dukungan kepada capres nomor urut 01 yang dilakukan PW Al Washliyah Sumut bersama dengan pengurus daerahnya. Hal ini telah melanggar AD/ART yang di dalamnya sangat jelas tertulis bahwa Al Washliyah organisasi yang independen,” kata Ketua Pengurus Wilayah Al Washliyah Banten Edi Sunaryo Budiyanto yang didampingi Sekretarisnya Muhammad Nizam Harahap di Tangerang pada Kamis (06/11/2018) kemarin.

Ketua Al Washliyah Banten itu mendapat informasi dari video yang beredar di masyarakat. Dalam video tersebut terlihat Al Washliyah Sumut tengah mengeluarkan dukungan kepada capres Jokowi dan KH. Ma’ruf Amin dalam acara HUT ke-88 Al Washliyah.

Menurut Edi para pengurus Al Washliyah jangan mudah tergiur dengan kepentingan sesaat dengan mengorbankan yang lebih maslahat. Sebagai organisasi yang lahir dan besar di Medan, seharusnya para pengurus Al Washliyah Sumut memberikan contoh yang baik kepada wilayah lainnya.

Diingatkan Edi, dulu Al Washliyah pernah mengeluarkan dukungan kepada capres menjelang Pemilu, namun setelah itu Al Washliyah tidak memperoleh apa pun dari dukungan tersebut. Ditambah lagi saat ini Ormas Islam lainnya belum mengeluarkan dukungan terhadap dua calon presiden yang akan bertarung pada 17 April mendatang.

Dia juga meminta PB Al Washliyah segera bersikap atas kejadian ini. Saat ini warga Al Washliyah tengah heboh atas keputusan Al Washliyah Sumut yang mengeluarkan dukungan kepada Capres dan Cawapres nomor urut 01.

“PB Al Washliyah harus cepat menyikapi kondisi internal yang untuk menenangkan warga Al Washliyah,” pinta Edi Sunaryo. (rilis)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending