Connect with us

RAKYAT

Di Akun Facebooknya, Anak Semata Wayang Prabowo Dukung Kampanye LGBT

Published

on

Jakarta – Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak Judicial Review Pasal pasal 284, 285, dan 292 dalam KUHP tentang kesusilaan tampaknya sebagai propaganda yang semakin santer digelorakan oleh penggiat isu SARA dan penggiat politisasi agama.

Namun nampaknya sasaran tersebut akan mengenai keluarga tokoh utama oposisi Indonesia yakni anak Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo Prabowo.

Didit Hediprasetyo, atau lebih dikenal dengan Didit Prabowo, yakni anak dari Prabowo Subianto diduga melakukan kampanye untuk mendukung komunitas gay.

Dalam akun Facebooknya, Didit dengan terang-terangan mengkampanyekan komunitas gay dengan menulis. Kok bisa?

”Mari sosialisasikan keberadaan para gay dan buktikan kita melengkapi keberagaman dan juga memiliki kontribusi untuk negeri ini,” tulis Didit seperti dikutip bataraonline, Kamis (18/10/2018).

Didit adalah anak semata wayang Prabowo hasil pernikahannya dengan Politikus Golkar Titiek Soeharto yang juga anak presiden ke 2 RI Suharto.

Jika melihat beberapa gambar atau foto, selain selalu dikerumuni gadis-gadis cantik, Didit juga memang terlihat menikmati kegiatannya sebagai desiner.

Sebagai informasi, di Indonesia LGBT tidak melanggar hukum normatif dan tidak dikategorikan sebagai kejahatan. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan norma dan budaya yang berlaku secara umum masyarakat Indonesia. (batara/kabarakyat)

 

RAKYAT

Ketua DPR: Banyak Negara yang Kagum Indonesia Sebagai Bangsa Majemuk, Bisa Menjaga Kedamaian

Published

on

By

Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) terus mengingatkan Pemuda Pancasila agar tidak henti melakukan transformasi. Seiring kemajuan teknologi informasi, organisasi seperti Pemuda Pancasila juga harus hadir dalam digitalisasi.

“Berbagai kerja nyata di lapangan maupun ide dan gagasan yang dilakukan Pemuda Pancasila harus disosialisasikan melalui berbagai platform media sosial maupun teknologi informasi lainnya. Bila perlu, bisa juga dibuat aplikasi Pemuda Pancasila yang bisa diunduh di smartphone setiap orang,” ujar Bamsoet saat menghadiri peresmian kantor baru Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, di Jakarta, Rabu (14/11/18).

Hadir dalam acara ini antara lain Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soeryosoemarno, Wakil Ketua Umum Yorris Raweyai, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, Ketua DPN Srikandi Srimaya serta sejumlah Ketua MPW Pemuda Pancasila.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Kaderisasi Pemuda Pancasila ini yakin dengan melakukan berbagai transformasi digital, Pemuda Pancasila tidak akan tertinggal roda zaman. Kehadiran Pemuda Pancasila akan senantiasa eksis ditengah kehidupan masyarakat.

“Banyak negara, khususnya dari Timur Tengah, yang kagum dengan Indonesia. Sebagai bangsa majemuk, namun kita bisa menjaga kedamaian. Pancasila adalah jawabannya. Melalui internet, Pemuda Pancasila bisa menyebarkan nilai-nilai ideologi Pancasila ke dunia luas. Tak menutup kemungkinan Pemuda Pancasila menjadi Go Internasional membawa nilai Pancasila ke berbagai penjuru negara” urai Bamsoet.

Sesuai arahan ketua umum, lanjut Bamsoet. Pemuda Pancasila dalam anjang Pilpres 2019 mendatang, tidak kemana-mana tapi ada dimana-mana. Artinya Pemuda Pancasila sebagai organisasi menyerahkan sepenuhnya pilihan kepada anggota.

“Kalau saya lihat, Mas Japto adalah orang Solo. Dan Pak Jokowi juga orang Solo. Mas Japto Memang tidak mengatakan kepada kita, secara pribadi akan memilih siapa nanti. Namun saya ragu kalau Mas Japto akan memilih orang lain dalam pilpres nanti, selain memilih orang Solo juga,” canda Bamsoet yang disambut ketawa para hadirin.

Terkait dengan kantor MPN Pemuda Pancasila yang baru, politisi Partai Golkar ini berharap adanya kantor baru tersebut akan berbanding lurus dengan peningkatan semangat kebangsaan para pengurus dan kader Pemuda Pancasila. Kantor tersebut tidak hanya dijadikan tempat rapat saja, melainkan harus menjadi rumah kebangsaan bagi seluruh anak bangsa.

“Kantor baru, semangat juga harus baru. Dari kantor inilah, Pemuda Pancasila membaktikan dirinya sebagai think thank bangsa. Menjadi penjaga dan pengayom segenap elemen bangsa,” tegas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menekankan pentingnya Pemuda Pancasila memanfaatkan kantor tersebut sebagai mercusuar menjaga nilai-nilai ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Berbagai kegiatan diskusi, konsolidasi, dan sejenisnya harus dihidupkan di kantor Pemuda Pancasila.

“Jangan sampai kantor ini seperti makam yang tak ada aktifitasnya. Sejak awal didirikan, Pemuda Pancasila sudah menjadi penjaga ikatan persatuan bangsa dan pengisi kemerdekaan. Ini tidak boleh pudar,” pungkas Bamsoet. (MM)

Continue Reading

RAKYAT

Seminar OJK dengan Petani Nelayan Banten, Jazuli: Mereka Bisa Sejahtera jika Ada Keberpihakan Negara

Published

on

By

Serang – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan Seminar “Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Petani Nelayan Melalui Dukungan dan Akses Permodalan Yang Sehat” di Hotel Ledian Serang (Minggu, 11/11/2018) lalu.

Tampil sebagai Narasumber dari OJK Regional I Jakarta-Banten Deputi Direktur Informasi, Dokumentasi dan Edukasi FA Purnama Jaya dan Chandra Shadiq.

Sementara mewakili DPR, hadir sebagai pembicara Anggota DPR Dapil Banten Jazuli Juwaini yang juga merupakan Ketua Fraksi PKS DPR RI. Acara ini sendiri dihadiri 200 peserta dari unsur Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Paguyuban Nelayan Kokab Serang Banten.

Menurut Jazuli Juwaini Indonesia berhutang besar kepada petani dan nelayan. Indonesia adalah negara agraris terbesar di dunia. 30-35 persen rakyat Indonesia bekerja pada sektor ini. Bahkan pertanian dan nelayan merupakan penyumbang PDB terbesar kedua bagi Indonesia dengan kontribusi 13,6 persen, di bawah sektor industri pengolahan (20,8 persen). Bahkan, lebih dari separuh PDB sektor industri pengolahan adalah berbasis pertanian.

“Tapi sayangnya sejak merdeka hingga hari ini kehidupan petani dan nelayan tidak beranjak sejahtera. Saya sendiri sampai hari ini adalah petani, saya sekolah dan dibesarkan dari hasil pertanian. Jadi saya paham betul masalah petani. Saat masa tanam pupuk mahal, saat masa panen harga jatuh. Begitu terus siklusnya,” kata Jazuli.

Anggota DPR Dapil Banten ini menganalisa kenapa petani dan nelayan tidak sejahtera. Pertama, karena kecilnya kepemilikan lahan bagi petani dan penggunaan kapal dan penangkap ikan alakadarnya bagi nelayan.

“Sawah milik petani semakin kecil, dibeli oleh konglomerat dan pengusaha kota dan sebagiannya dialih fungsikan. Data menunjukkan dari total 26,1 juta rumah tangga usaha pertanian di seluruh Indonesia, 56 persen di antaranya atau 14,6 juta rumah tangga usaha pertanian memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare. Luasan yang marjinal ini jauh di bawah skala keekonomian,” tandasnya.

Yang kedua, lanjut Jazuli, rendahnya keberpihakan kebijakan negara terhadap peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui proteksi dan pemberdayaan yang berkesinambungan.

“Jujur diakui regulasi dan kebijakan negara belum sepenuhnya berpihak pada mereka dari sejak pengadaan bibit tanaman, distribusi pupuk, penyaluran hasil panen (penyerapan hasil panen) hingga akses permodalan. Hal yang sama kurang lebih dialami para nelayan mulai masalah pengadaan alat tangkap, persaingan dengan penangkap ikan modern, hingga sulitnya akses permodalan,” paparnya.

Politik kebijakan importasi komuditas pertanian dan pangan seperti beras, buah, dan garam industri yang dijalankan pemerintan juga menambah ‘kesengsaraan’ nasib petani. Kebijakan yang kerap kali tidak memperhitungkan masa panen–di saat stok beras petani melimpah atau jelang panen ini jelas menjatuhkan harga gabah/beras di tingkat petani. “Tidak bisa dipungkiri pemerintah belum bisa mengelola tata niaga perberasan nasional secara baik, akibatnya yang dirugikan adalah para petani,” tegasnya.

Terkait akses permodalan, kata Jazuli, lahan pertanian yang relatif kecil dan tidak memiliki sertifikat, menyebabkan petani sulit mendapatkan pembiayaan formal yang jauh lebih efisien dibandingkan rentenir.

Baginya, kesulitan permodalan kemudian menghambat petani untuk bisa menggunakan input-input pertanian yang berkualitas maupun untuk menerapkan teknologi baru. Apabila kendala ini tidak diatasi secara serius maka produktivitas dan daya saing komoditas pertanian Indonesia akan mengalami stagnasi, sehingga kesejahteraan rumah tangga usaha pertanian semakin sulit untuk ditingkatkan. Setali tiga uang dengan kondisi nelayan kebijakan pelarangan alat tangkap centrang ke alat yang lebih ramah lingkungan seperti gillnet, misalnya, sangat terkendala modal karena harganya yang tidak murah.

Kesejateraan petani dan nelayan, kata Anggota Komisi I ini, sudah semestinya menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder negara ini. “Kita harus merasa bersalah jika petani dan nelayan kita tidak sejahtera karena bangsa ini berhutang banyak kepada mereka. Petani dan nelayan bisa sejahtera asal ada keberpihakan kebijakan negara yang jelas kepada mereka berupa proteksi kepemilikan lahan dan hasil pertanian serta kemudahan akses permodalan. Itu kuncinya,” pungkas Jazuli.

Sementara itu, FA Purnama Jaya dan Chandra Shadiq dari OJK Regional Jakarta Banten menekankan pentingnya para petani dan nelayan mengerti dan memahami literasi tentang industri jasa keuangan.

Tim OJK lalu mensosialisasikan apa saja jenis-jenis layanan keuangan mulai dari kredit permodalan hingga asuransi yang dapat diakses oleh petani dan nelayan.

“Saat ini, sebagian besar tingkat pemahaman masyarakat terhadap industri jasa keuangan dan produk keuangan masih rendah. Masih terbatasnya informasi dan layanan keuangan yang dapat dijangkau oleh golongan masyarakat di kalangan petani dan nelayan. Oleh karenanya, masih banyak masyarakat yang tertipu dengan investasi bodong, sehingga menimbulkan ketakutan untuk berinvestasi. Untuk itu OJK akan terus melakukan sosialisasi dan pelayanan konsumen terkait hal itu,” terangnya. (J3)

Continue Reading

RAKYAT

Mentawai Minta UU Kabupaten Kepulauan

Published

on

By

Kabupaten Kepulauan – Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet minta agar ada UU tentang Kabupaten Kepulauan. Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Anggota DPR dari Dapil Sumbar I Hermanto saat berkunjung ke Mentawai belum lama ini.

“Saya mendukung permintaan tersebut. Kepada bupati sudah diminta agar mengajukannya secara tertulis supaya semua aspirasinya bisa diperjuangkan secara utuh,” papar Hermanto dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (13/21/2018).

Menurut Hermanto, kabupaten-kabupaten kepulauan di NKRI ini umumnya terletak pada posisi terjauh dan terluar. Penduduknya relatif sedikit.

“Jarak dari satu desa dengan desa yang lain berjauhan, harus menembus hutan bahkan mengarungi lautan,” ucap alumni HMI ini.

“Sulit mengelola daerah dengan karakter semacam ini,” tambahnya.

Daerah dengan karakter semacam ini, lanjutnya, menjadi tempat yang relatif aman untuk persembunyian berbagai pelaku kejahatan.

“Daerah kepulauan sangat rawan dengan berbagai kejahatan. Karena itu aparat keamanan harus diperkuat,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Hermanto, untuk menjangkau pulau terluar dengan medan yang berat perlu alat-alat transportasi yang memadai. Untuk ini perlu diperkuat dengan pengadaan tambahan kapal dan speedboat.

“Untuk hal tersebut semua, perlu ada UU tentang Kabupaten Kepulauan,” ucapnya.

Tanpa UU tersebut, katanya, pembangunan di kabupaten kepulauan tidak akan sejajar dengan kabupaten daratan.

“Dengan aturan yang ada, kondisi daerah kepulauan akan semakin tertinggal dibandingkan daerah daratan,” pungkas legislator dari FPKS.

Dalam kesempatan kunjungan ke Mentawai, Hermanto menyerahkan 172 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan pemerintah pusat kepada petani Mentawai.

Alsintan tersebut antara lain berupa: traktor roda 2, pompa air, mesin tanam padi dan alat tanam jagung. (H3)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending