Connect with us

NASIONAL

Di Konstitusi Jelas!! Saddam Masih Menjabat Sebagai Ketua Umum PB HMI

Published

on

Jakarta – Penjelasan AD/ART, berikut penjelasan proses pemecatan dan pergantian Ketua Umum PB HMI yang termuat di Konstitusi HMI Hasil Kongres Ke-XXX di Ambon, tepatnya termuat di bagian Anggaran Rumah Tangga HMI Pasal 21 (Ayat 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17): 

Ayat 9: Ketua Umum dapat diberhentikan dan diangkat Pejabat Ketua Umum sebelum Kongres apabila memenuhi satu atau lebih hal-hal berikut:

a. Membuat pernyataan publik atas nama PB HMI yang melanggar Anggaran Dasar pasal 6.

b. Terbukti melanggar Anggaran Dasar pasal 16 dan Anggaran Rumah Tangga pasal 52.

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur Anggaran Rumah Tangga pasal 21 ayat 4.

Ayat 10: Pemberhentian Ketua Umum dan pengangkatan/pengambilan sumpah jabatan Ketua Umum sebelum Kongres hanya dapat melalui:

a. Keputusan sidang Pleno Pengurus Besar yang disetujui minimal 50%+1 suara utusan Sidang Pleno Pengurus Besar apabila pemberhentian Ketua Umum diusulkan melalui Keputusan Rapat Harian Pengurus Besar yang di setujui oleh 2/3 jumlah Pengurus Besar.

b. Keputusan Sidang Pleno Pengurus Besar atau Rapat Harian Pengurus Besar yang disetujui 50%+1 jumlah suara utusan Sidang Pleno Pengurus Besar atau 50%+1 jumlah Pengurus Besar apabila Ketua Umum diusulkan oleh minimal ½ jumlah Cabang penuh.

Ayat 11: Usulan pemberhentian Ketua Umum harus disampaikan secara tertulis disertai alasan, bukti dan saksi disertai tanda tangan pengusul. Usulan ditembuskan kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI). 

Ayat 12: Ketua Umum dapat mengajukan gugatan pembatalan atas putusan pemberhentiannya kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) selambat-lambatnya satu minggu sejak putusan pemberhentiannya di tetapkan. 

Putusan Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) yang bersifat final dan mengikat dikeluarkan paling lambat dua minggu sejak pengajuan gugatan pembatalan diterima. 

Ayat 13: Dalam hal Ketua Umum mangkat atau mengundurkan diri, Sekretaris Jendral Pengurus Besar secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum hingga dipilih, diangkat dan diambil Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Besar terdekat. 

Ayat 14: Bila Sekretaris Jendral tidak dapat menjadi Pejabat Sementara Ketua Umum karena mangkat, mengundurkan diri atau berhalangan tetap hingga 2 kali Rapat Harian yang terdekat dari mangkat atau mundurnya Ketua Umum maka Pejabat Sementara Ketua Umum diangkat otomatis dari Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi hingga dipilih, diangkat dan disumpah jabatan Pejabat Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Besar yang terdekat.

Ayat 15: Sebelum diadakan Rapat Harian Pengurus Besar untuk memilih Pejabat Ketua Umum, Pejabat Sementara Ketua Umum memberitahukan mangkat atau pengunduran diri Ketua Umum kepada Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) dan untuk selanjutnya mengundang sebahagian atau keseluruhan anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) menjadi saksi dalam Rapat Harian Pengurus Besar. 

Ayat 16: Rapat Harian Pengurus Besar untuk memilih Pejabat Ketua Umum langsung dipimpin oleh Pejabat Sementara Ketua Umum. Pejabat Ketua Umum dapat dipilih melalui 17 Musyawarah atau pemungutan suara dari calon-calon yang terdiri dari Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang. 

Ayat 17: Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Ketua Umum dilakukan oleh koordinator Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI) atau anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI). yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Majelis Pengawas dan Konsultasi Himpunan Mahasiswa Islam (MPK HMI). (ari)

NASIONAL

KH Ma’ruf Amin Akui Kemajuan Pemerintahan Dalam Memberantas Korupsi

Published

on

Jakarta – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 KH. Ma’ruf Amin mengatakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan. Dirinya menilai banyaknya pihak yang ditangkap bukan karena korupsi merajalela.

“Penindakan korupsi di Indonesia sampai saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun ada orang mengatakan karena banyaknya yang ditangkap menunjukkan banyaknya korupsi. Padahal itu justru karena bagusnya sistem penindakan, bukan karena banyaknya korupsi,” ujar Ma’ruf Amin. Selasa, (19/3/2019).

Hal itu disampaikan Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan dalam acara  seminar publik dengan tema, “Strategi Pemberantasan Korupsi untuk Kembalikan Uang Negara”, yang diselenggarakan oleh Seknas Jokowi dan Master C19 Portal KMA di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Ma’ruf Amin menganggap pemberantasan korupsi saat ini jauh lebih baik.

“Dulu tidak ada, atau jarang yang ditangkap, karena penegakan hukum lemah, penindakan hukumnya itu belum sebaik seperti sekarang. Ini saya kira yang mesti dipahami,” terangnya.

Ma’ruf Amin menyadari pemberantasan korupsi di Indonesia harus terus ditingkatkan. Untuk itu, dirinya menyoroti upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

“Meskipun demikian, apa yang telah dicapai tersebut perlu ditingkatkan lebih lanjut terutama dalam hal upaya mengembalikan kebocoran keuangan negara baik yang di dalam negeri maupun yang disimpan di luar negeri. Saya kira itu tujuan kita yang mana dana-dana yang sudah dikorupsi itu bisa dikembalikan,” kata Kyai Ma’ruf Amin.

Ismarilda Priadi ketua Panitia sekaligus Bendahara Umum Seknas Jokowi dalam laporan panitia menyatakan tujuan dari seminar publik ini adalah untuk  mentransformasi kerja nyata pemerintahan, memperkuat kinerja para penegak hukum dan memperkuat peraturan perundang–undangan pemberantasan korupsi yang mengatur kejelasan dan mekanisme pengembalian kerugian keungan negara akibat tindak pidana korupsi. 

Ismarilda Priadi menjelaskan ada beberapa faktor yang membuat upaya pengembalian uang negara belum maksimal. Salah satunya adalah keterbatasan fungsi dan kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum.

M. Yamin Ketua Umum Seknas Jokowi dalam sambutannya menyambut baik terselengaranya acara ini dan mengatakan, penegakan hukum terhadap korupsi melalui tindak pidana korupsi adalah upaya untuk salah satunya memprioritaskan pengembalian kerugian negara untuk dimanfaatkan bagi pemenuhan kesejahteraan bangsa.  

“Meskipun demikian, apa yang telah dicapai tersebut perlu ditingkatkan lebih lanjut terutama dalam hal upaya mengembalikan kebocoran keuangan negara baik yang di dalam negeri maupun yang disimpan di luar negeri. Saya kira itu tujuan kita yang mana dana-dana yang sudah dikorupsi itu bisa dikembalikan,” tutup M. Yamin. (ari)

Continue Reading

NASIONAL

Legislator PDI Perjuangan Realisasikan Jembatan Gantung di Desa Mabung Nganjuk

Published

on

Nganjuk – Sore tepi sungai widas desa Mabung, warga menyambut kedatangan Henky Kurniadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi V Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akan meresmikan Jembatan Gantung.

Henky menceritakan bahwa, jembatan tersebut menelan biaya Rp 3,5 milyar dengan bentang 83 meter dan lebar 1,8 meter menghubungkan kecamatan Baron dan Gondang kabupaten Nganjuk.

Bermula dari keluhan masyarakat Mabung yang sebelumnya menggunakan perahu tambang untuk menyebrangi sungai pada tahun 2018 direspon oleh Henky Kurniadi yang merupakan Anggota Komisi V DPR RI membidangi Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dan telah diselesaikan pada awal 2019.

“Jembatan ini akan dinamai sebagai jembatan ‘Amanah’, dimaksudkan seorang pemimpin harus memiliki jiwa amanah untuk dapat merealisasikan keinginan warga,” tegas Henky. Minggu, (17/3/2019).

“Jembatan Gantung ini bermanfaat bagi ekonomi warga Mabung yang didominasi petani,” imbuh Putut Priyanto selaku Kepala Desa (Kades) Mabung.

Dalam peresmian juga dihadiri Suwarsi yang juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Nganjuk dari Fraksi PDI Perjuangan), Satiran (Mantan Kades Mabung), perwakilan Kementerian PUPR dan Forum Kominkasi Pimpinan Kecamatan (Forkompicam). (ari)

Continue Reading

NASIONAL

Rakernas IMORI Ke-VII, Ardian Aji : Olahraga Sebagai Pemersatu Bangsa

Published

on

Surabaya – Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia (IMORI) mengadakan deklarasi pemilu damai di Tugu Pahlawan Surabaya. Dalam serangkaian agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke VII yang diadakan di Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Imori dari seluruh Indonesia. Isi pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia dalam Deklarasi Pemilu Damai yang disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Imori, Burhanudin pada hari Minggu, (10/3/2019) yakni :

1. Menjadi garda terdepan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian Pemilihan Umum (Pemilu) pada tanggal 17 April 2019.

2. Ikut serta mensukseskan terselenggaranya Pemilu pada tanggal 17 April 2019 dengan aman, damai, dan kondusif.

3. Ikut serta menangkal berita hoax yang berkembang dimasyarakat

4. Apapun pilihan politiknya, olahraga tetap menjadi pemersatu bangsa. 

“Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam menyambut dan mensukseskan Pemilu pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Antusias pengunjung Tugu Pahlawan Surabaya sangat luar biasa dalam menandatangani petisi pemilu damai ini,” tuturnya.

Senada dengan Burhanudin, Ketua Pelaksana Rakernas Imori ke VII, Ardian Aji Pranata menjelaskan bahwa, dengan adanya kegiatan ini bertujuan untuk mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam mengawal berjalannya pemilu dengan baik.

“Dan menegakkan persatuan bangsa tanpa membeda-bedakan pilihan. Seperti tema yang kita canangkan sejak awal yaitu olahraga sebagai pemersatu bangsa,” tegas Mahasiswa Jurusan Ilmu Keolahragaan (Ikor) Fakultas Ilmu Olahraga (FIO) Unesa tersebut. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending