Connect with us

POLITIK

Di Pilpres 2014-2019, Eggi Sudjana Sebut SBY Terapkan Politik Banci?

Published

on

Jakarta – Politikus PAN Eggi Sudjana tidak sependapat dengan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut politik SARA mengemuka sejak Pilgub DKI 2017. Dia lalu bicara soal politik banci.

“Saya tidak sependapat dengan SBY. Kalau ngikutin pendapat SBY, jadi banci. Nggak jelas ya. Netral itu setan bisu dalam perspektif tauhid. Dia setan, tapi bisu, tapi kan tetep setan. Saya nggak bilang dia setan. Ini kan soal sikap, jangan dipelintir. Kalau politik banci, benar,” kata Eggi di D Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Pusat, Minggu (11/11/2018).

Menurut Eggi, identitas perlu ditunjukkan termasuk soal agama. Dia lalu menyinggung soal pemahaman Islam.

“Saya kira ya tidak bermaksud saya lebih baik, ya enggak. Apa pun jauh lebih baik SBY dari saya, tapi kalau konteks pemahaman Islam boleh kita berdiskusi. Sejauh mana pemahaman Islamnya dia,” ungkapnya.

Eggi lalu mengungkit sikap SBY di Pilpres 2014. Dia berpendapat jika SBY tegas mendukung Prabowo-Hatta, maka kemenangan akan didapat pasangan itu.

“Dulu misalnya kalau 2014 SBY tegas pilih Prabowo, menang. Kan sebabnya dia enggak,” ucap Eggi.

Sama seperti 2014, SBY dinilai Eggi juga main aman di Pemilu 2019.

“Sekarang juga. Karena nggak terlalu jelas identitasnya. Tapi ini urusan dia sama Allah lah,” katanya.

Sebelumnya, SBY menyebut ada perubahan politik Indonesia sejak Pilkada DKI Jakarta tahun lalu. Perubahan itu ditandai dengan mengemukanya politik identitas dan SARA.

“Politik Indonesia tanpa kita sadari sejak tahun 2017 telah berubah, sejak berlangsungnya Pilkada Jakarta 2017 lalu. Saya berani mengatakan bahwa politik kita telah berubah. Apa yang berubah? Yang berubah adalah makin mengemukanya politik identitas atau politik SARA dan politik yang sangat dipengaruhi oleh ideologi dan paham,” kata SBY dalam acara pembekalan caleg Demokrat di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11/2018). (detik/kabarakyat)

POLITIK

Sepekan Jelang Kongres KNPI di Aceh, Dukungan Senior Pemuda Pancasila untuk Haris Pertama

Published

on

By

Jakarta – Menanggapi perhelatan Kongres Pemuda/KNPI yang akan digelar di Aceh bulan Desember 2018, Senior Pemuda Pancasila Gunung Hutapea menyatakan dukungannya kepada Haris Pertama untuk menjadi Ketua Umum DPP KNPI periode 2018-2021.

“Selain memiliki Visi yang jelas dan rasional, Haris juga sangat menghormati senior-senior KNPI yang ada, dia sambangi langsung tidak gunakan tangan lain,” ujar Gunung saat diwawancarai via selulur di Jakarta, Rabu (05/12/2018).

Menurut Gunung, nilai-nilai Pancasila terangkum dalam Visi besar Haris Pertama yang pernah disampaikan kepadanya.

“Panjang lebar Haris paparkan Visinya, saya resapi dan tergambar mengandung nilai ke Pancasila-an. Keinginan dan tekad mempersatukan seluruh elemen kepemudaan sangat besar terasa, itu yang pemuda butuhkan saat ini,” urai Gunung.

Selain hal tersebut, sebagai senior Gunung juga berharap Kongres KNPI XV di Aceh nanti dapat melahirkan gagasan yang orisinil dari pemuda se Nusantara agar jelas posisi Pemuda dalam partisipasinya terhadap pembangunan.

“Selain menetapkan Haris Pertama sebagai Ketum terpilih, saya juga harap kongres menelurkan rumusan posisi pemuda Indonesia yang bermanfaat dan berpartisipasi terhadap pembangunan,” tegas Gunung.

Diharapkan Kongres Pemuda/KNPI XV dapat dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo untuk memberikan motivasi kepada pemuda Indonesia. (adam)

Continue Reading

HUKUM

KIPP Jatim Kritisi Kinerja Timsel Calon Anggota KPU Jatim Periode 2019-2024

Published

on

Surabaya – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur menyampaikan kritikan terkait kinerja Tim Seleksi (Timsel) dalam melakukan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur periode 2019-2024.

Menurut Koordinator Pemantau KIPP Jatim, Novli Thyssen mengatakan, kritikan dari masyarakat terkait dengan kinerja Tim Seleksi (Timsel) adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau proses seleksi calon penyelenggara pemilu yang diharapkan dari proses seleksi tersebut melahirkan calon anggota KPU Jawa Timur yang berintegritas dan berkualitas dalam mengelolah kepemiluan di Jawa Timur.

“Dalam proses seleksi calon anggota KPU Jawa Timur khususnya pada tahapan seleksi administrasi yang dilaksanakan, pihaknya menemukan ketidakprofesionalan dan ketidaktransparan KPU dan Timsel dalam proses seleksi,” terang Novli Thyssen kepada awak media. Sabtu, (08/12).

Dalam rilisannya Novli, dirinya menyampaikan empat poin penting soal ketidakprofesionalan dan ketidaktransparan KPU dan Timsel dalam proses seleksi.

  1. Tim seleksi tidak terbuka mengumumkan kepada masyarakat terkait dengan aturan skoring yang dipergunakan untuk menentukan lolos tidaknya calon peserta anggota KPU Jatim dalam seleksi administrasi.
  1. Tim seleksi tidak terbuka mengumumkan hasil skor yang didapat tiap masing-masing peserta seleksi. Sehingga tiap peserta tidak mengetahui berapa skor yang didapat dalam proses seleksi administrasi.
  1. Dengan tidak diumumkan secara terbuka hasil skor tiap masing-masing peserta, Timsel melanggar asas asas keterbukaan. Dan menimbulkan adanya “dugaan hubungan kepentingan tertentu antara Timsel dengan peserta yang lolos administrasi”. Dugaan ini dapat dibuktikan dari hasil temuan KIPP Jatim, banyak peserta yang punya pengalaman pernah menjadi penyelenggara pemilu tidak lolos seleksi, terkalahkan dengan peserta lain yang nota bene nya pernah punya pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Pertanyaanya adalah, apa yang menjadi pembeda antara calon yang tidak lolos seleksi dengan calon yang lolos seleksi jika kedua-duanya mempunyai skor yang sama karena sama-sama mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara pemilu?. Indikator penilaian lain inilah yang tidak pernah diumumkan secara terbuka dan transparan oleh Timsel, sehingga “muncul dugaan adanya kepentingan tertentu antara Timsel dengan peserta yang lolos seleksi”.
  1. Jika pengalaman kepemiluan sebagai penyelenggara pemilu dibutuhkan dan menjadi prioritas utama dalam menyeleksi calon anggota KPU Jawa Timur, hal tersebut sama dengan KPU membatasi hak konstitusi warga negara yang ingin berpartisipasi dalam seleksi calon anggota KPU Jawa Timur, terkhusus bagi para peserta yang notabene nya adalah relawan pemantau atau expert pemilu yang sebelumnya tidak pernah menjadi penyelenggara pemilu tapi kemampuan pemahaman kepemiluan mereka sangat tidak diragukan bahkan kemampuan mereka lebih dibandingkan dengan para pemegang predikat penyelenggara pemilu. Mereka, para relawan pemantau pemilu atau para expert pemilu dengan sendirinya akan tersingkirkan dari arena seleksi karna bobot nilai skor pengalaman sebagai penyelenggara pemilu yang tidak mereka miliki. (ari)

Continue Reading

POLITIK

Al Washliyah Banten Sesalkan Dukungan Al Washliyah Sumut ke Jokowi-Ma’ruf

Published

on

By

Tangerang – Al Washliyah Provinsi Banten menyayangkan adanya deklarasi dukungan terhadap Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin yang dikeluarkan Al Washliyah Sumatera Utara pada Rabu (05/12) kemarin di Medan.

Sejatinya para pengurus organisasi yang lahir 1930 ini melihat kepentingan yang lebih besar dari pada kepentingan sesaat.

“Kami sangat menyayangkan adanya deklarasi dukungan kepada capres nomor urut 01 yang dilakukan PW Al Washliyah Sumut bersama dengan pengurus daerahnya. Hal ini telah melanggar AD/ART yang di dalamnya sangat jelas tertulis bahwa Al Washliyah organisasi yang independen,” kata Ketua Pengurus Wilayah Al Washliyah Banten Edi Sunaryo Budiyanto yang didampingi Sekretarisnya Muhammad Nizam Harahap di Tangerang pada Kamis (06/11/2018) kemarin.

Ketua Al Washliyah Banten itu mendapat informasi dari video yang beredar di masyarakat. Dalam video tersebut terlihat Al Washliyah Sumut tengah mengeluarkan dukungan kepada capres Jokowi dan KH. Ma’ruf Amin dalam acara HUT ke-88 Al Washliyah.

Menurut Edi para pengurus Al Washliyah jangan mudah tergiur dengan kepentingan sesaat dengan mengorbankan yang lebih maslahat. Sebagai organisasi yang lahir dan besar di Medan, seharusnya para pengurus Al Washliyah Sumut memberikan contoh yang baik kepada wilayah lainnya.

Diingatkan Edi, dulu Al Washliyah pernah mengeluarkan dukungan kepada capres menjelang Pemilu, namun setelah itu Al Washliyah tidak memperoleh apa pun dari dukungan tersebut. Ditambah lagi saat ini Ormas Islam lainnya belum mengeluarkan dukungan terhadap dua calon presiden yang akan bertarung pada 17 April mendatang.

Dia juga meminta PB Al Washliyah segera bersikap atas kejadian ini. Saat ini warga Al Washliyah tengah heboh atas keputusan Al Washliyah Sumut yang mengeluarkan dukungan kepada Capres dan Cawapres nomor urut 01.

“PB Al Washliyah harus cepat menyikapi kondisi internal yang untuk menenangkan warga Al Washliyah,” pinta Edi Sunaryo. (rilis)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending