Connect with us

INTERNASIONAL

Di Sidang IPU 139 Jenewa, Jazuli Juwaini Tolak Penyebaran Paham LGBT

Published

on

Jenewa (16/10) – Delegasi Parlemen Indonesia melalui Anggotanya Jazuli Juwaini tegas menolak penyebaran paham LGBT pada Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) 139 yang berlangsung 14-18 Oktober 2018 di Jenewa. Hal itu disuarakan Jazuli yang juga Ketua Fraksi PKS DPR RI pada sesi komisi demokrasi dan hak asasi manusia sebagai respon atas usul negara Eropa seperti Swedia yang juga didukung Kanada agar LGBT masuk dalam draf resolusi untuk diadopsi.

“Kita menolak setiap upaya untuk menyebarkan paham LGBT apalagi yang menjurus pelegalan. Alhamdulillah upaya kita didukung oleh mayoritas negara, 36 menolak dan hanya 9 negara yang mendukung,” kata Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini berharap parlemen dunia bersama-sama membangun peradaban dunia yang bermartabat dengan penegakan etika dan nilai moral universal termasuk nilai-nilai agama. “Tidak ada agama apapun di dunia ini yang melegalkan LGBT karena efek kerusakan yang ditimbulkannya bagi kemanusiaan,” tegasnya.

Penolakan LGBT di forum parlemen dunia ini, bagi Anggota DPR Dapil Banten ini, juga merupakan bagian dari misi Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh dasar negara dan konstitusi. “Dasar negara Pancasila dan UUD 1945 jelas menolak penyebaran apalagi pelegalan LGBT. Untuk itu di forum apapun kita akan terus memperjuangkannya,” pungkas Jazuli. (J3)

 

 

 

INTERNASIONAL

DPR Desak PBB Gelar Rapat Darurat Bentuk Tim Independen Laporkan Hasil Agresi Gaza

Published

on

By

Solo – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, mengutuk keras serangan tentara Israel terhadap warga Palestina di Gaza yang telah menewaskan 7 orang lebih dan meluluhlantakkan bangunan media dan warga sipil.

“Kebiadaban dan apalagi kata yang tepat buat negara zionis yang membantai warga sipil di Gaza, mereka diblokade sejak 2006 hingga sekarang terus di serang dan di bom, terkutuklah Israel dan pendukungnya,” ujar Kharis, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/11/2018).

Kharis menyampaikan duka cita mendalam dan solidaritas penuh kepada korban serta keluarga korban akibat aksi serangan tentara Israel.

Anggota DPR RI asal Fraksi PKS ini mengingatkan bahwa ada amanah Konstitusi dalam kaitan Paletina yang hingga kini belum juga bebas dari teror Israel.

“Dalam Pembukaan UUD 45 jelas sekali amanat Konstitusi kita menyatakan dan menegaskan bahwa Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena itu soal Palestina bukan sekedar isu agama, tapi Indonesia melihatnya sebagai isu Kemerdekaan, Kemerdekaan Palestina,” ungkap pria asal Solo, Jawa Tengah itu.

Lebih lanjut, ia meminta agar Indonesia mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar rapat darurat dan membentuk tim independen serta melaporkan hasilnya kepada dunia atas kejadian di Gaza.

“Israel memiliki tanggung jawab di bawah hukum Hak Asasi Manusia dan kemanusiaan internasional untuk melindungi warga sipil, karena itu PBB harus mengusut hingga tuntas dan jangan biarkan pelanggaran HAM didepan mata rakyat dunia terjadi di Gaza, Palestina,” katanya.

Kkharis juga meminta langkah kongkret Kementerian Luar Negeri dimana Indonesia sebagai Anggota Dewan Keamanan PBB bisa segera mengusulkan untuk mengutuk penggunaan kekuatan Israel terhadap warga Palestina, terutama di Jalur Gaza, dan menyebarkan pasukan internasional untuk melindungi masyarakat sipil.

“Sebuah rancangan resolusi bisa Indonesia ajukan di Dewan Keamanan PBB, juga menuntut agar Israel segera menghentikan pembalasan militernya, hukuman kolektif, dan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap warga sipil, termasuk di Jalur Gaza,” tegas Kharis menutup keterangannya. (fajar)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Kondisi Belum Aman, Pengungsi Rohingya Kabur Tolak Dipulangkan dari Bangladesh

Published

on

By

Jakarta ‐ Puluhan keluarga pengungsi Rohingya kabur dari kamp-kamp penampungan di Bangladesh untuk menghindari pemulangan ke Myanmar setelah nama mereka masuk dalam daftar repatriasi.

“Sebagian besar orang dalam daftar itu telah melarikan diri untuk menghindar dipulangkan,” kata Abdus Salam, seorang pemimpin Rohingya, di kamp Jamtoli.

Salam mengatakan bahwa sebagian besar dari mereka melarikan diri ke kamp tetangga karena takut dipaksa kembali ke Myanmar.

Seorang pengungsi juga mengaku kabur dari kamp Jamtoli ke kamp Kutupalong untuk menghindari pemulangan.

“Orang-orang takut teridentifikasi. Mereka juga menghindari salat Jumat di masjid,” katanya.

Pada Oktober lalu, Bangladesh dan Myanmar sepakat untuk memulai pemulangan ratusan ribu pengungsi Rohingya yang melarikan diri akibat genosida oleh militer di Myanmar.

Kesepakatan ini tetap berjalan meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa kondisi di wilayah Rakhine masih belum kondusif.

Menteri Sosial Myanmar, Win Myat Aye, mengatakan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan logistik untuk membawa 2.251 orang ke tempat transit dengan perahu pada Kamis mendatang.

Sementara itu, 2.095 orang Rohingya lainnya akan menyusul dalam kloter dua yang berangkat melalui jalur darat.

Pada pekan lalu, lebih dari 20 muslim Rohingya di daftar pengungsi menolak untuk kembali ke Rakhine karena ketakutan.

Badan PBB untuk pengungsi (UNHCR) menyatakan bahwa kaum Rohingya seharusnya diizinkan untuk pergi dan melihat kondisi di Myanmar sebelum memutuskan untuk kembali atau tidak.

Bangladesh juga menyatakan bahwa negara mereka tidak akan memaksa kaum Rohingya untuk kembali ke Myanmar.

“Pengembalian akan bersifat sukarela. Tidak ada yang akan dipaksa untuk kembali,” kata Abul Kalam, Komisioner Repatriasi, Bantuan, dan Pengungsi Bangladesh.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750 ribu pengungsi Rohingya yang terdiri dari anak-anak dan perempuan melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh pada Agustus 2017.

Mereka kabur dari Myanmar untuk melarikan diri dari diskriminasi, pembunuhan, hingga pemerkosaan oleh militer di negara bagian Rakhine. (cnn/kabarakyat)

 

Continue Reading

INTERNASIONAL

Ini Bukti Jokowi Peduli Penderitaan Muslim Rohingya

Published

on

By

Singapura – KTT ke-33 ASEAN telah dibuka. Presiden Jokowi mengajak negara-negara ASEAN bergotong-royong mengatasi krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine State. Alhamdulillah.

“Krisis kemanusiaan Rakhine State (Rohingnya) belum juga dapat diselesaikan. Krisis ini telah mengundang kekhawatiran dan menciptakan defisit kepercayaan masyarakat internasional. Sebagai satu keluarga, Indonesia sangat mengharapkan kiranya dapat dilakukan langkah maju penyelesaian krisis kemanusiaan ini,” kata Jokowi seperti dalam keterangan tertulis dari Biro Pers Sekretariat Kepresidenan, Selasa (13/11/2018).

Para kepala negara/kepala pemerintahan ASEAN itu adalah PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Thailand Prayut Chan-o-cha, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, PM Kamboja Hun Sen, PM Laos Thongloun Sisoulith, PM Malaysia Mahathir Mohamad, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, dan PM Vietnam Nguyen Xuan Phuc. Selain itu, State Counsellor Myanmar Aung San Suu Kyi juga hadir.

“Indonesia siap! ASEAN saya yakin juga siap membantu Pemerintah Myanmar untuk menciptakan kondisi kondusif di Rakhine State di mana freedom of movement dihormati, tidak terdapat diskriminasi, dan pembangunan dilakukan secara inklusif,” kata Jokowi.

Jokowi berharap negara-negara ASEAN tetap bersatu menghadapi berbagai permasalahan global. Dia kembali mengungkit ketika ASEAN dibentuk di tengah hegemoni dua negara adikuasa.

“Tahun 1967, ketika kawasan lain di dunia terpecah dan terjebak dalam perebutan kekuasaan dua negara adikuasa, para pemimpin ASEAN sepakat untuk bersatu dan menciptakan kawasan damai dan sejahtera,” kata Jokowi.

Isu krisis kemanusiaan di Rakhine State selalu jadi topik pembicaraan Indonesia dalam setiap pertemuan dengan para pemimpin ASEAN ataupun negara lain. Krisis tersebut telah membuat etnis Rohingya mengungsi dari Myanmar.

Jokowi menyambangi mereka yang tinggal di kamp pengungsian Jamtoli di Cox’s Bazar, Bangladesh, Minggu (28/1/2018) lalu.

Sebelumnya, saat kunjungan kerjanya ke Bangladesh, Presiden Jokowi menyempatkan waktu mengunjungi pengungsi dari wilayah Rakhine, Myanmar. Jokowi menyambangi mereka yang tinggal di kamp pengungsian Jamtoli di Cox’s Bazar, Bangladesh, Minggu (28/1/2018) lalu.

“Alhamdulilah, hari ini (kemarin) saya dapat berkunjung di kamp pengungsi Jamtoli di Cox’s Bazar,” kata Presiden Jokowi di Kompleks Pelayanan Medis IHA melalui keterangan tertulis, Senin (29/1/2018).

Presiden Jokowi pun menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Bangladesh yang telah menerima para pengungsi.

Jokowi juga memberikan secara simbolis paket bantuan kepada mereka. Paket yang diberikan antara lain sarung, selimut, dan perlengkapan sekolah. Bantuan kemanusiaan lain diberikan oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan kebutuhan mendesak para pengungsi di kamp.

Kunjungan Presiden Jokowi kala ini merupakan solidaritas dan kepedulian besar Pemerintah Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang menimpa warga Rakhine di Myanmar.

Para pengungsi Rohingya mengantre untuk mendapat bantuan makanan di kamp Kutupalong di Coxs Bazar, Bangladesh. (detik/kompas/kabarakyat)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending