Connect with us

TEKNOLOGI

Di Sidang Parlemen Asia, Delegasi DPR Ingatkan Sulitnya Wujudkan Integrasi Parlemen Asia

Published

on

ISFAHAN – IRAN  – Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menghadiri sidang Komisi Politik Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) di Isfahan, Iran, 26-27/6/2019. Delegasi diwakili Syamsul Bachri dan Fathan Subchi.

Perhelatan rutin di destinasi wisata terkenal Iran itu menyoroti isu-isu kepentingan bersama negara-negara Asia. “Sidang ini sangat bermanfaat. Anggota parlemen dari 18 negara Asia bersama-sama bertukar pandangan terkait banyak hal. Ada 10 draf resolusi yang dibahas. Ada isu Palestina, penguatan parlemen, demokrasi, multilateralisme dan bahkan integrasi parlemen Asia,” ujar Syamsul memberikan keterangan.

Terkait isu-isu yang dibahas, sambung Syamsul, Indonesia kembali menegaskan komitmen kuatnya terhadap perjuangan bangsa Palestina dan perlunya penguatan multilateralisme.

Politisi kawakan Golkar asal Sulsel itu menjelaskan posisi penting Indonesia lantaran salah satu negara demokrasi terbesar di Asia di forum itu. “Mereka melihat kita sangat penting. Saya sendiri didaulat menjadi salah satu pimpinan sidang itu. Saya diberikan mandat sebagai pemberi laporan,” imbuh dia.

Delegasi Indonesia lainnya, Fathan Subchi menjelaskan pembahasan draf-draf resolusi di Komisi Politik APA sangat dinamis. Selain isu Palestina yang menjadi perhatian bersama, isu gagasan pembentukan parlemen Asia juga menyedot perhatian diskusi para peserta.

“Kita menyampaikan bahwa sebelum berbicara pembentukan itu, hal pertama yang harus digulirkan adalah isu integrasi antar-pemerintah Asia. Ini ranahnya politik masing-masing negara Asia. Harus ada kemauan politik (political will) negara-negara Asia untuk menyatu. Ini tidak mudah,” beber politisi PKB itu.

Legislator yang duduk di komisi 11 itu menambahkan, negara-negara Asia harus terus mendorong dan menumbuhkan kemauan politik untuk berintegrasi. “Parlemen-parlemen di Asia kita dorong terlibat langsung mempromosikan isu integrasi Asia ke masyarakat dan terutama ke kekuatan-kekuatan politik. Pertanyannya adalah sudahkan gagasan pembentukan parlemen Asia melakukan itu,” lontar Fathan di forum itu.

Lebih jauh Fathan menilai gagasan pembentukan parlemen Asia masih perlu diskusi panjang dan mendalam. “Diskusi dengan melibatkan banyak pihak sangat diperlukan. Pakar, politisi, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan pihak relevan lainnya harus diajak. Kepentingan nasional masing-masing negara Asia akan menjadi batu sandungan. Integrasi parlemen Asia akan sangat sulit,” pungkas dia. (Mochamad Ilyas)

TEKNOLOGI

Gerindra Disebut Gubernur Anies hanya Pencitraan, kok Bisa?

Published

on

By

JAKARTA – Kamrussamad DPR RI Fraksi Gerindra menilai Gubernur Anies Baswedan kecolongan dalam kasus yang terjadi di Wilayah Ibukota DKI Jakarta.

“Anies kecolongan soal kasus nenek gendong jenazah cucu, warganya sampai gendong jenazah sendiri menunjukkan pelayanan publik kesehatannya belum berjalan optimal,” ujar Kamrussamad DPR RI Fraksi Gerindra.

Kasus Dian Islamiyati yang menggendong jenazah cucunya yang meninggal di Puskesmas Kecamatan Cilincing, Gubernur DKI Anies Baswedan menunggu investigasi di lapangan dan menegaskan SOP yang ada harus ditegakkan. Anies menjelaskan jika melihat SOP maka setelah ada yang meninggal harus menunggu 2 jam kemudian untuk dibawa dengan mobil jenazah.

Sebelumnya, diketahui pihak puskesmas tidak menawarkan ambulans, namun Dian melihat mobil ambulans, tetapi tidak bisa digunakan mengantar jenazah, hanya bisa digunakan untuk pasien darurat, sedangkan untuk mobil jenazah belum ada. Menurut Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Yudi Dinyati, diketahui SA belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).

Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta kembali kecolongan dengan kasus perjudian di Apartemen Robinson yang melibatakan ratusan orang.

“Pergubnya kan ada nomor 132 tahun 2018 tentang pembinaan pengelolaan rumah susun milik, kok bisa kecolongan apartemen jadi tempat perjudian besar, artinya Gubernur DKI Anies belum tuntas dalam sosialisasi dan pelaksanaan regulasinya,” ucap Kamrussamad di Gedung Nusantara I, Senayan.

Minggu (6/10/19) Polda Metro Jaya membongkar tempat judi di lantai 29 dan 30 Apartemen Robinson yang baru beroperasi 3 hari. Dalam tiga hari tempat perjudian yang bernama RBS29 mampu memperoleh keuntungan Rp 700 juta dalam sehari dari empat permaian yang disediakan yaitu Roullate, Pay Kiu, Baccarat, Tashio.

Polisi menangkap 133 orang mulai dari karyawan, pemain hingga orang yang menonton judi. Dari penangkapan itu, polisi menetapkan 91 orang sebagai tersangka, yang terdiri dari 42 tersangka dari penanggung jawab hingga karyawan dan 49 tersangka lainnya pemain.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi terbongkarnya praktek judi di Apartemen Robinson bisa dihindari jika pengelola melaksanakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 132 tahun 2018 tentang pembinaan pengelolaan rumah susun milik bersih dari persoalan sosial.

Continue Reading

TEKNOLOGI

Bamsoet: Besok Pembagian Tugas 9 Wakil Ketua dan Pembentukan Alat Kelengkapan MPR

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan pembagian tugas 9 Wakil Ketua MPR RI dan pembentukan Alat Kelengkapan MPR RI akan diputuskan dalam Rapat Pimpinan MPR RI yang akan diselenggarakan Rabu, 9 Oktober 2019. Sebagaimana penetepan Ketua MPR RI, penetapan pembagian tugas para Wakil Ketua MPR RI dan juga pembentukan Alat Kelengkapan MPR RI akan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

“Salah satu kekuatan sosial Bangsa Indonesia yang tak dimiliki bangsa lainnya adalah mampu menyelesaikan berbagai hal dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Ciri jati diri tersebut tak boleh kita lupakan. Berbagai perbedaan pandangan dan argumentasi pasti ada, namun dengan musyawarah kita bisa cari jalan keluar terbaiknya,” ujar Bamsoet di Kawasan MPR RI, Jakarta, Selasa (8/10/19).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, pembagian tugas 9 Wakil Ketua MPR RI terdiri dari Koordinator Bidang Sosialisasi, Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Koordinator Bidang Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Wewenang dan Tugas MPR RI, Koordinator Bidang Persidangan MPR RI, Koordinator Bidang Komisi Kajian Ketatanegaraan, Koordinator Bidang Pengkajian, Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Negara, Koordinator Bidang Evaluasi Pelaksanaan Ketetapan MPR RI, dan Koordinator Bidang Penganggaran.

“Sedangkan untuk Alat Kelengkapan MPR RI, antara lain terdiri dari Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Penganggaran serta Komisi Kajian Ketatanegaraan. Pembagian Ketua dan Wakil Ketua Alat Kelengkapan MPR RI dilakukan secara proporsional sesuai UUD MD3 dengan memperhatikan perolehan kursi Fraksi dan keberadaan kelompok DPD,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini meyakini tidak akan ada dinamika dan gejolak berarti dalam mengambil berbagai keputusan mengenai pembagian tugas Wakil Ketua MPR RI maupun Alat Kelengkapan MPR RI. Sehingga keputusan bisa cepat dihasilkan, dan MPR RI bisa langsung tancap gas menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan UU MD3.

“MPR RI yang terdiri dari dua gabungan lembaga perwakilan, DPR RI dan DPD RI, merupakan cerminan umum wajah Rakyat Indonesia. Jika MPR RI bisa mengedepankan musyawarah untuk mufakat, menghindari berbagai gejolak, Insya Allah Rakyat Indonesia juga akan terhindar dari gejolak,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

TEKNOLOGI

Presiden dan DPR Harus Intensifkan Proses Deliberasi Produk Legislasi

Published

on

JAKARTA – Penolakan Rakyat terutama oleh para mahasiswa terhadap berbagai rancangan produk legislasi kian hari semakin meluas, dan terjadi hampir di seluruh daerah, hal itu menandakan ada yang salah dalam berbagai produk rancangan legislasi tersebut.

“Aksi penolakan oleh mahasiswa itu harus menjadi perhatian bagi eksekutif dalam hal ini Presiden dan juga Legislatif,” kata ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Razikin Juraid kepada AKURAT.CO, Rabu (25/9/2019).

“Saya berharap kedua Institusi Negara tersebut tidak underestimate terhadap tuntutan Mahasasiswa seperti yang di pertontonkan oleh Menkumham Yasonna Laoli di ILC TVOne tadi malam,” lanjutnya.

Selain itu, ia juga menyesalkan pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang menuding aksi Mahasiswa ditunggangi oleh kelompok tertentu. Wiranto, kata dia, harusnya lebih bijak menyikapi dan merespons tuntutan Mahasiswa bukan mengeluarkan tudingan yang justru dapat memicu amarah Mahasiswa.

“Kita harus beranjak dari cara-cara lama yang sifatnya koersif dalam menangani aksi Mahasiswa,” ujarnya.

Oleh karenanya, ia mempersilakan Presiden Joko Widodo maupun DPR RI mengkonsolidasikan lagi berbagai rancangan produk legislasi tersebut dan membuka akses publik secara deliberatif. Sehingga produk legislasi itu memenuhi apa yang diharapkan masyarakat.

Selain itu, ia juga menyoroti soal revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tengang KPK. Menurutnya, Revisi UU KPK yang telah disahkan itu sangat berpotensi menghambat efektifitas pemberantasan korupsi.

“Meski demikian, kami meminta para Mahasiswa agar dapat menggunakan kanal konstitusional sebagai jalan untuk menolak atau membatalkan pasal-pasal yang dinilai menghambat atau melemahkan KPK. Dengan demikian, kita menjadi bagian dalam mewujudkan ketertiban hukum,” pungkasnya.[]

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending