Connect with us

INTERNASIONAL

Dinilai Ikut Campur Urusan Dalam Negeri, DPR Desak Pemerintah Pulangkan Dubes Arab Saudi

Published

on

Jakarta- Anggota Komisi I DPR RI Syaiful Bahri Anshori memprotes keras memprotes keras cuitan Duta Besar Arab Saudi untuk Republik Indonesia, Osamah Muhammad Al-Suaibi.

Menurut Syaiful, Pernyataan Osamah Dubes Arab Saudi yang mengatakan Reuni 212 Ahad 2 Desember yang lalu sebagai respon dari pembakaran bendera tauhid telah mencampuri urusan politik dalam negeri Indonesia.

“Tentu hal tersebut sangat tidak patut disampaikan oleh Dubes Arab Saudi. Karena Ini adalah urusan politik dalam negeri Indonesia,” ungkap Syaiful dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/12/2018).

Syaiful menuntut kepada Dubes Arab Saudi untuk meminfa maaf kepada PBNU dan GP Ansor.

“Saya meminta Osamah untuk segera tabayun dan meminta maaf kepada PBNU dan GP Ansor,” katanya.
Sekjend Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga mendesak kepada pemerintah untuk memulangkan Osamah ke Arab Saudi.

“Tidak boleh terjadi lagi. Pemerintah harus segera mengambil sikap untuk memulangkan Osamah ke Arab dan menggantinya dengan Dubes yang baru,” tandasnya.

Seperti yang telah diketahui Osamah Muhammad Al-Suaibi, Duta Besar Arab Saudi membuat cuitan yang menyatakan Dia menyatakan aksi 212 yang berlangsung Ahad, 2 Desember 2018 terjadi lantaran dipicu pembakaran bendera Tauhid oleh organisasi yang sesat. (b3)

INTERNASIONAL

Anna Luthfie Ingatkan Pada Mahasiswa, Kekuatan Utama Dunia Ada di Indonesia

Published

on

Sidoarjo – Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Se-Indonesia (ILMISPI) Badan Koordinasi Daerah Jawa Timur gelar Seminar Kebangsaan dengan tema “Implementasi Pergerakan Mahasiswa Menuju Generasi Beradab dan Kebangsaan”.

Anna Luthfie selaku pemateri seminar, dalam pemaparannya mengatakan, gerakan mahasiswa saat ini bisa dianggap ‘mati suri’, karena mahasiswa tidak serius bertindak pada isu-isu sosial kemasyarakatan.

“Apalagi kekuatan utama dunia itu akan bergeser pada asia pasifik, yakni di bidang ekonomi. Dan itu tergantung pada sumber daya alam Indonesia,” tegas Anna Luthfie dihadapan mahasiswa ilmu sosial dan politik se Jawa Timur di Gedung Srikandi I6, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Minggu, (27/1/2019).

Lanjut Anna Luthfie, yang juga merupakan Wakil Ketua Bidang Pemuda Karang Taruna Nasional mengatakan, mahasiswa saat ini rapuh solidaritas dan kepedulian, menandakan mahasiswa tidak mampu menjawab tantangan zaman. “Padahal, gerakan mahasiswa itu harapan besar bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Kemudian, Anna Luthfie juga menyampaikan, keprihatinnya atas gerakan mahasiswa yang lebih mengarah obrolan diskusinya di warkop tidak substantif. Ini menjadi kemunduran bagi gelar mahasiswa yang merupakan penyambung lidah rakyat.

“Solusi yang bisa saya berikan pada adik-adik mahasiswa, yakni, fokus dan tekuni hal-hal yang disukai/hobi yang kemudian optimis akan menjadi ahli dalam bidangnya,” tutur dia.

Gerakan Mahasiswa, kata Anna Luthfie, akan efektif dan hidup ketika menemukan Common Platform, yakni, gerakan gerakan itufokus pada isu-isu terkait pembangunan dan kemandirian ekonomi, gerakan pendidikan, lingkungan, sosial dan budaya.

“Sehingga, gerakan mahasiswa itu menjadi daya lecut, dimana mahasiswa yang sebagai agen perubahan, didorong untuk melakukan perang terhadap ketidakadilan, ketertinggalan dan ketimpangan sosial,” pungkas Caleg DPRD Jatim dari PAN nomor urut 1 dapil kabupaten Sidoarjo tersebut. (ari)

Continue Reading

INTERNASIONAL

20 WNA Buka Pijat Terapi tanpa Izin, Ketua DPR: Lakukan Razia…

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta aparat yang bertugas bertindak tegas kepada ditemukannya 20 orang Warga Negara Asing (WNA) dari beberapa Negara yang datang ke Palembang, Sumatera Selatan, menggunakan paspor wisata (9/1/2018). Mereka telah melanggar izin tinggal di Indonesia.

Menurut Bamsoet, tindakan mereka itu tak bisa ditolerir mengingat sebelumnya ada kejadian serupa di Medan, Jakarta, Bali dan Surabaya. Untuk itu, pihak terkait segera menindak lanjuti hal tersebut.

“Kami berharap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Imigrasi, bersama Kepolisian untuk melakukan razia terhadap WNA. Terutama bagi yang WNA yang visa tinggalnya sudah hampir habis maupun yang menyalahi ketentuan visa yang berlaku,” jelas Bamsoet, Jumat (10/1’2019) kemarin.

“Juga segera mengusut tuntas kasus tersebut dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam kasus ini sebagaimana diatur dalam Pasal 122 A Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian,” tegasnya.

Bamsoet juha akan meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan pengawasan dan lebih ketat dalam melakukan pemberian visa izin tinggal terbatas terhadap WNA yang akan berkunjung ke Indonesia.

Tak hanya itu, politisi Senior Partai Golkar itu, akan menyampaikan pada pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan lebih ketat terhadap perizinan-perizinan usaha yang dilakukan oleh WNA untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan izin dan memantau aktivitas WNA selama berada di Indonesia.

“(Sejatinya) Direktorat Jenderal Imigrasi bersama instansi terkait lainnya untuk melakukan upaya pencegahan secara komprehensif guna menghindari atau mencegah terjadinya penyalahgunaan izin terhadap WNA yang datang ke Indonesia,” terangnya.

Alumni aktivis HMI ini, mengimbau kepada masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi atau melaporkan kepada pihak yang berwenang, seperti kepada aparat Kepolisian, Direktorat Jenderal Imigrasi, atau melalui aplikasi DPRNow!

“Jika mengetahui adanya WNA yang tidak memiliki izin tinggal atau usaha yang valid,” terangnya.

20 WNA Ditangkap di Palembang karena Buka Terapi Tanpa Izin

Ilustrasi penangkapan WNA. (DOK. Ditjen Imigrasi)

Seperti diberitakan sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Selatan menangkap 20 warga negara asing Asing yang melanggar wisata. Selain melanggar visa wisata, mereka membuka praktik pijat terapi di Palembang tanpa izin.

Secara rinci 20 WNA itu adalah 16 warga negara Malaysia, 2 warga negara China, 1 warga negara Belgia, dan 1 warga negara Hongkong. (Dwi)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Diboikot Negara Teluk: Bamsoet Minta Blokade Qatar Diselesaikan dengan Baik

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) minta blokade diselesaikan secara baik terhadap Qatar diteluk seperti Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir sejak 2017 lalu. Bagi Bamsoet, sesama negara muslim di dunia, Indonesia selalu ingin berkontribusi sebagai jembatan untuk menyelesaikan persoalan di Timur Tengah.

“Saat ini Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020. Indonesia merupakan sahabat bagi semua negara, baik Qatar maupun bagi negara-negara kawasan teluk. Kita sebagai sesama negara berpenduduk muslim, Indonesia ingin kawasan teluk dan Timur Tengah dipenuhi kedamaian,” kata Bamsoet usai menerima Chairman Of the Board Trustees Humanitarian Funds Of Royal Charity Qatar Abdulaziz Bin Ali Al-Thani di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu (9/1/19) kemarin.

Pada pertemuan itu dihadiri Duta Besar Qatar untuk Indonesia Ahmed  Bin Jassim Mohammed Ali Al-Hamar,

Director Of Financial Resources Development Othman Abdel Qader, dan Director Of Communication and Information Administration Mohanad Al-Shourbaji,

Sementara itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo didampingi Wakil Ketua DPR RI RI Fadli Zon, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI Nurhayati Ali Assegaf, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI Dave Laksono, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

Politisi asal Dapil VII Jawa Tengah ini menyampaikan,  DPR  selama ini telah menjalankan fungsi Diplomasi Parlemen dengan menciptakan perdamaian dunia.  DPR RI merangkul seluruh parlemen dunia melalui Inter Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC).

Untuk itu, pada kesempatan itu Bamsoet menyampaikan harapan agar penyelenggaraan sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-140 yang akan diselenggarakan di Doha Qatar pada 6-10 April 2019, berlangsung sukses. Bamsoet berjanji, DPR RI turut serta berpartisipasi.

“Kita ingin Parlemen Indonesia dan Qatar dapat berbuat banyak dalam forum IPU tersebut. Karena itu, kita perlu mengajak parlemen negara lainnya untuk semakin mempererat hubungan dan menghasilkan resolusi-resolusi  mendukung perdamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia,” terang Bamsoet.

Terkait peningkatan hubungan bilateral, Bamsoet mengapresiasi usaha Pemerintah Qatar untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia yang sudah terbangun sejak tahun 1976. Itu terlihat dari  saling kunjung pemimpin kedua negara. Kerjasama terbaru, yakni investasi Qatar sebesar USD 500 juta dollar untuk pengembangan pariwisata di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB)

“Nilai perdagangan bilateral kedua negara di tahun 2017 telah  meraih USD 916 juta. Itu mengalami peningkatan dari USD 915 juta pada tahun 2016. Sehingga kita lihat, angka ini bisa ditingkatkan di tahun berikutnya. Apalagi peluang kerjasama ekonomi dan perdagangan masih terbuka lebar,” harapnya.

Politisi Senior Partai Golkar itu menjelasakan program sosial, Royal Charity Qatar telah membantu meringankan beban rakyat dunia, termasuk Indonesia. Apalagi bantuan pihak Qatar itu tanpa memandang warna kulit, agama, ras atau kebangsaan. Indonesia menerima bantuan USD 5 juta sebagai bantuan untuk pemulihan pasca bencana Tsunami Palu, Sulawei Tengah.

“Royal Charity Qatar telah banyak membantu masyarakat dunia, khususnya di daerah-daerah konflik yang tingkat kehidupannya sangat memprihatinkan yang membutuhkan bantuan. Untuk itu, saya selalu yakin bahwa dunia akan semakin lebih indah jika kita saling peduli antar sesama,” pungkasnya.  (dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending