Connect with us

NASIONAL

Diskusi Pasamuan Hos Tjokroaminoto, Hasilkan Resolusi Pemuda di Tahun Politik

Published

on

Surabaya – Puluhan mahasiswa dan pelajar dari berbagai organisasi berkumpul di Museum Hos Tjokroaminoto yang terletak di Jl. Peneleh VII no. 29-31 Surabaya. Ada acara diskusi menarik yang dibuat oleh para mahasiswa dan pelajar, mereka menyebut pertemuan diskusi rutinan ini dengan “Diskusi Pasamuan Hos Tjokroaminoto”.

Tema yang ditampilkan pada acara diskusi yakni “Resolusi Pemuda di tahun politik”, dengan pemantik diskusi Dimas Oky Nugroho, Ph.D., yang merupakan Pendiri Kader Bangsa Fellowship Program, sedangkan pemantik diskusi kedua yakni dr. Intan Andaru, dokter sekaligus novelis muda yang sangat produktif dengan moderator hebat Cak Dhofir, aktivis organisasi ekstra kampus dari pasuruan. Di akhir acara ditutup dengan bedah buku dr Intan Andaru, ‘perempuan bersampur merah’ oleh mbak Vika Winu, penulis, pakar komunikasi.

Acara Diskusi Rumah Hos Tjokroaminoto, dibuka dengan sambutan dan doa yang disampaikan oleh bapak Eko Tjokro, Juru kunci kediaman Sang Guru bangsa, Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto, Pahlawan Indonesia. Bapak Eko Tjokro menceritakan sejarah Rumah Hos Tjokroaminoto yang saat orde baru sedikit orang yang mengetahui, baru setelah reformasi sedikit orang mengetahui keberadaan rumah ini, hingga pada akhirnya diresmikan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, pada November 2017.

Eko Tjokro berharap semakin banyak masyarakat terutama pemuda yang berkunjung ke Museum Rumah Hos Tjokroaminoto, banyak nilai sejarah positif yang bisa kita ambil dari Hos Tjokroaminoto di rumah ini.

Seluruh hadirin berdiri menyanyikan lagu Indonesia Indonesia Raya dengan Khidmat dan disambung dengan secara bersama mengucapkan ikrar sumpah pemuda. Selanjutnya untuk memicu semangat dari para peserta diskusi, Ishak Isay, Mahasiswa asal Papua yang saat ini kuliah di Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya ini menyanyikan secara solo lagu daerah ’Tanah Papua’ diiringi alunan gitar yang dimainkannya. Ini semacam ritual wajib di tiap acara Diskusi Pasamuan Hos Tjokroaminoto yang selalu diawali dengan menyanyikan lagu wajib dan lagu daerah. Ritual ini diyakini menumbuh suburkan rasa cinta tanah air dan memperkuat rasa persatuan.

Dimas Oky Nugroho, Ph.D., mejadi pembicara pertama, Host Tjokroaminoto menelateni murid-muridnya yang tinggal di Rumah Hos, termasuk Soekarno, Muso, Kartosuwiryo, mereka saya sebut sebagai para penggerak Jaman. Sejak muda mereka punya kesadaran tinggi terhadap nasib bangsa, kegelisahan terhadap nasib bangsa, mereka menyimpan pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai berbagai persoalan bangsanya, dan mereka bertemu guru terbaik, Hos Tjokroaminoto, Sang Raja Jawa Tanpa Mahkota. Hos Tjokroaminoto merepresentasikan perjuangan sejarah yang panjang, yang memiliki relevansi pada saat ini, dan proyeksi bagaimana Indonesia ke depan.

Hindia Belanda, Nusantara, yang saat ini disebut Indonesia memiliki nilai strategis yang luar biasa. Bangsa Indonesia bukan sekedar bangsa yang muncul begitu saja kemudian mereka merumuskan kemerdekaan Indonesia, Indonesia sejak awal menyimpan pemahaman, bahwa negara kebangsaan sangat kaya dan strategis, karena kaya dijajah, dan karena kaya dan strategis berdampak pada ekonomi dan politik secara global.

Terkait kondisi pada saat ini, Dimas menyampaikan bahwa ada persoalan governance yakni banyaknya persoalan-persoalan sebelumnya yang tidak diselesaikan dengan kerja cepat, ada pertimbangan tertentu yang terkait keuntungan oknum tertentu. Kita membutuhkan suatu kebijaksanaan ini yang kita temukan, karena pancasila itu berisikan khidmat kebijaksanaan. Kita harus punya kesadaran dalam hati oh Indonesia setelah 72 tahun Indonesia merdeka sebaiknya seperti ini. Para pemuda generasi milenial harus menemukan kebijaksanaan ini.

Saya melihat para pemuda ada yang mulai capek dengan kondisi politik pada saat ini terutama setelah Pilkada DKI Jakarta. Politik menebar hoax, politik provokatif, dan politik identitas. Pemuda harus masuk ke rumah ini, mempelajari bahwa kita ini sebagai sebuah bangsa, bukan sebagai orang papua, orang Aceh, orang Minang, dan lain sebagainya, bagaimana kita harus punya siasat sebagai sebuah bangsa, kalau tidak kita akan terlambat. Dari rumah Hos Tjokroaminoto ini semoga kita kita sebagai pemuda menemukan bagaimana proyeksi Indonesia ke depan. Bagaimana kita terus menerus berdiskusi dan menemukan pemikiran yang futuristik bagaimana Indonesia ke depan.

Selanjutnya, dr. Intan Andaru menyampaikan paparanya, “saya soroti dan amati kondisi saat ini pemuda yang sebaliknya, pemuda disebut sebagai kaum cendikiawan, bahkan ada yang sudah lulus dan menjadi dosen, namun perilaku di sosial media menyebarkan hoax, menurut saya tidak ada yang salah kita berpolitik, memilih salah satu calon pemimpin, mencintainya. Yang saya sesalkan adalah ketika cinta intu menjadi buta, dan sudah tidak ada logika lagi, mengkhianati idealismenya sebagai pemuda, sudah tahu hoax namun masih tetap menyebarkan hoax karena dinilai menguntungkan calon yang dicintainya, mengkhianati idealismenya sebagai pemuda,” tegasnya. Sabtu, (05/01).

Isu Hoax sangat berbahaya terutama untuk masyarakat di Indonesia, masyarakat sangat rapuh menghadapi isu hoax, pada tahun 1998 terjadi kerusuhan antara umat Islam dan Nasrani di Maluku, saling membunuh, mereka tidak bertegur sapa dengan rekan kerja karena beda agama, kisah ini saya tulis di salah satu buku saya tentang Maluku. Begitu pula mengenai cerita yang saya tuliskan pada buku saya ‘perembuan bersampur merah’. Di Banyuwangi hanya karena isu hoax dukun santet, masrakakat bisa saling membunuh tanpa melakukan croscek terlebih dahulu. Ini sangat tidak kita harapkan terjadi kembali. Kita sebagai pemuda harus memerangi terhadap hoax, melawan upaya pemecah belah persatuan.

Para peserta sangat antusias dengan diskusi, Salah satu peserta diskusi, Seno Bagaskoro, dari Aliansi Pelajar Surabaya, mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Dimas mengenai solusi atas sumpeknya suasana politik. Seno menyampaikan pertanyaan yang semakin meramaikan diskusi, apakah memungkinkan Indonesia tidak lagi memakai sistem multipartai namun tetap demokratis dan tidak otoriteranisme. Peserta diskusi menyampaikan pertanyaan dan kegelisahan-kegelisahan yang mereka simpan terkait kondisi bangsa pada saat ini. Para peserta berharap diskusi pasamuan ini diteruskan dan semakin banyak pemuda yang tertarik bergabung.

Menurut penggagas Diskusi Panitia Diskusi Pasamuan Hos Tjokroaminoto ini merupakan sebuah forum diskusi lintas mahasiswa dan pelajar dari berbagai macam organisasi yang rutin kami selenggarakan sebulan sekali. Kami para pemuda khususnya di Surabaya berharap Rumah Hos Tjokroaminoto menjadi cermin bagi kita semua. Kami bisa melanjutkan aktivitas intelektual harian yang dilakukan Hos Tjokroaminoto dengan murid-muridnya, Rumah Hos Tjokroaminoto sebagai pusat lalu lintas ide-ide, gagasan, pemikiran dari segenap anak bangsa, Rumah Hos Tjokroaminoto mampu melipatgandakan kesadaran kolektif kami pemuda dalam membangun Indonesia di masa depan. (ari)

NASIONAL

HMI Pro Perkaderan Tak Akui Affandi Ismail

Published

on

PERNYATAAN SIKAP

Tentang hasil Kongres HMI ke-XXXII di Kendari

Kongres HMI ke-XXXII di Kendari merupakan pertemuan HMI Cabang se-Indonesia untuk membahas internal HMI, eksternal HMI, dan pemilihan Ketua Umum PB HMI untuk estafeta kepemimpinan HMI. Namun, hasil pemilihan Formatur PB HMI Periode 2020-2022 yang dimenangkan Sdr. Affandi Ismail dari HMI Cabang Makassar cacat administrasi, karena Sdr. Affandi Ismail tidak pernah menjadi Pengurus HMI Cabang Makassar dan Tidak Lulus Senior Course. (lebih…)

Continue Reading

NASIONAL

Seleksi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di Nilai Cacat Hukum

Published

on

Jakarta – Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa Anggota Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Manindaklanjuti hal tersebut, Komisi Informasi lalu membentuk Tim Seleksi sebagaimana yang telah diamanatkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 04 Tahun 2016.

Sesuai dengan pasal 2 ayat (2) peraturan Komisi Informasi Nomor 04 tahun 2016, bahwa Tim Seleksi melakukan perekrutan anggota Komisi Informasi tingkat Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur yang salah satunya tugasnya adalah melakukan perekrutan, pendaftaran dan penyeleksian calon anggota Komisi Informasi tingkat Provinsi.

Tim Seleksi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta melalui Nomor : 01/TIMSEL-KIP/XII/2019, tertanggal 17 Desember 2019 mengumumkan Pendaftran Seleksi Calon Anggota Komsi Informasi Provinsi DKI Jakarta periode 2020 – 2024, secara tertulis TIM SELEKSI dengan susunan adalah ; Henri Subagiyo, SH., M.H sebagai ketua, Atika Nur Rahmania, S.IP., M.Si sebagai Sekretaris dan anggota adalah Prof. Dr. Ibnu Hamad, M.Si, Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M.Hum, Gede Narayana, S.E., M.Si.

Setelah melalui proses pengumanan, secara normatif Tim Seleksi bekerja mulai proses Test Potensi yang melahirkan 40 peserta untuk mengikuti tahap Psikotes dan Dinamika kelompok diteruskan dengan tahap wawancara, untuk menghasilkan 15 orang yang diajukan untuk mengikuti tahap pembuatan makalah untuk dilakukan wawancara di DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Dalam proses yang telah berjalan tersebut, kami berpandangan bahwa terdapat permasalahan terutama mulai dari tahap Psikotes dan Dinamika kelompok diteruskan dengan tahap wawancara. Permasalahan terkait proses tersebut adalah :

1.Tim Seleksi telah melanggar pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor No. 04 Tahun 2016. Dimana disebutkan bahwa tahap wawancara dilakukan oleh Seluruh Timsel dan Bukan Orang yang tidak termasuk dalam SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam setiap pengumuman yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi.

Realitasnya, dalam tahap wawancara hari pertama kamis, tanggal 20 Februari 2020, SEKRETARIS TIMSEL bernama Atika Nur Rahmania, S.IP., M.Si TIDAK HADIR sama sekali, disisi oleh RAIDES dan hari kedua jum’at tanggal 21 Februari 2020, yang bersangkutan hanya hadir setengah hari, lalu selanjutnya diisi kembali oleh RAIDES yang TIDAK tercantum dalam nama-nama TIM SELEKSI.

2. Penundaan Jadwal Pengumuman hasil seleksi psikotes dan wawancara merupakan bentuk pelanggaran dari TIM SELEKSI sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 04 Tahun 2016. Dimana disebutkan bahwa hasil tahap wawancara dilakukan 5 (lima) hari kerja setelah itu diumumkan 2 (dua) hari setelah mendapatkan hasil wawancara.

3. Seluruh TIM SELEKSI tidak menghadiri sama sekali tahap Psikotes dan Dinamika Kelompok.

4. Tidak mengumumkan hasil Tahap Psikotes, Dinamika Kelompok dan Wawancara pada (dua) Media Elektronik selama 3 (tiga) hari berturut-turut sesuai Pasal 16 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 04 tahun 2016. Hal ini ditujukan atas hasil Pemberitaan Media Trans, tanggal 7 Maret 2020, disebutkan hanya di Webside Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, untuk mengaksesnyapun dalam kondisi error.

Berdasarkan Fakta tersebut diatas, dengan ini kami menuntut :

1. Meminta Kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk MEMBATALKAN proses seleksi calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dikarenakan CACAT HUKUM.

2. Meminta Gubernur Untuk membubarkan TIM SELEKSI dan membentuk TIM SELEKSI yang baru untuk melaksanakan tahap wawancara calon anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta hingga akhir.

3. Meminta Komisi I DPR – RI untuk memanggil Seluruh Anggota Komisi Informasi Pusat termasuk Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia merangkap anggota TIM SELEKSI Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Saudara Gede Narayana, S.E., M.Si, terkait proses seleksi yang CACAT HUKUM.

4. Meminta Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk memberhentikan saudari Atika Nur Rahmania, S.IP., M.Si dari jabatannya Sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta yang diduga tidak menjalankan tugas secara profesional dan cenderung melakukan maladministrasi, dimana saat tahap Wawancara TIDAK PROFESIONAL dan tidak menghadiri proses wawancara tersebut dan digantikan oleh RAIDES.

5. Meminta Ombudsman untuk memanggil dan melakukan penyelidikan terkait maladministrasi yang berlangsung pada saat proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

6. Menuntut Komisi Informasi Pusat untuk membentuk Dewan Kehormatan atas dugaan pelanggaran KODE ETIK yang dilakukan oleh Seluruh TIM SELEKSI termasuk saudara Gede Narayana, S.E., M.Si selaku Ketua Komisi Informasi Pusat merangkap anggota TIM SELEKSI Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Demikian tuntutan kami, agar menjadi perhatian.

JAKARTA, 7 MARET 2020

TERTANDA :
PESERTA CALON SELEKSI KOMISI INFORMASI DKI JAKARTA

1. Imam Mustafa
2. Abdul Muin
3. Ahmad Syukri
4. Dedi Poltak Tambunan
5. Muhammad Ikbal
6. Moch Sidik
7. Saryono Noto
8. Prianda Anatta
9. Agus Taufikqurrohman
10. Ferry Iswan

Continue Reading

NASIONAL

Gegara Banjir Ansor DKI Minta Anies Baswedan Mundur

Published

on

By

JAKARTA – Banjir yang melanda Jakarta beberapa kali beberapa bulan terakhir ini jadi bola panas yang menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah.

Bagi Pemprov DKI, banjir tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tapi juga terjadi di beberapa wilayah pulau Jawa. Yang jadi masalah, saat Saefullah berujar bahwa kondisi banjir tersebut dinikmati saja.

“Jadi dinikmati saja, itu soal manajemen, tubuh kita dua per tiga persen air, sering keluar air, di kepala di mata, harus ada manajemennya,” ujar  Saefullah yang juga pria asli Betawi itu berseloroh.

Dengar tanggapan Sekda terkait bajir Jakarta itu, Gerakan Pemuda (GP) Ansor DKI Jakarta geram. Ketua Ansor DKI Jakarta Abdul Azis angkat suara dan meminta Pemprov DKI tidak hanya melakukan pencitraan. Menurut Abdul bahwa Pemprov DKI tak melakukan antisipasi sehingga banjir kembali terjadi.

Ansor pun berjanji akan seruduk Balai Kota untuk meminta Anies Baswedan dan Saefullah mundur. Karena keduanya tak memperlihatkan kinerja yang baik.

“Dari banjir di Jakarta GP ANSOR DKI meminta Gubernur DKI dan Sekda fokus penanganan banjir bukan pencitraan, ” kata Abdul Azis pada Lintas Parlemen, Selasa (3/3/2020).

Abdul Azis meminta Pemprov DKI, dalam penangan pasca banjir harus lebih serius dilakukan. Mengingat Gubernur dan Sekda belum ada keseriusan menangani dan mengantisipasi banjir.

“Daerah-daerah banjir dari hasil pantauan darr Ansor DKI belum ada yang menyentuh langsung ke masyarakat DKI,” ujarnya.

Abdul Azis memcontohkan, banyak warga yang terjangkit penyakit pasca banjir. Kali belum Dinormalisasi. Dan anggaran untuk penanganan banjir juga tidak maksimal padahal sangat penting.

“Banjir kemarin membuktikan Pemprov DKI tidak melakukan apa-apa dalam mengantispasi banjir,” tegasnya.

Untuk itu, Ansor memimta Pemprov DKI mampu menyiapkan sarana dan prasarana pasca banjir.

Abdul Azis juga berjanji,  akan melakukan seruduk ke Balai Kota bersama-sama semua Cabang Ansor se-DKI untuk meminta mundur Gubernur dan Sekda.

“Kami akan demo untuk meminta mundur Gubernur dan Sekda,” pungkasnya. (Jodira)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending