Connect with us

HUKUM

Ditunda 2 Kali, Ini Alasan Jaksa Tunda Sidang Tuntutan Soekardiman Terdakwa Pemalsuan Surat Kuasa

Published

on

PATI – Untuk kedua kalinya, jaksa menunda pembacaan tuntutan terhadap Soekardiman. Jaksa beralasan belum siap menuntut terdakwa dugaan pemalsuan surat kuasa dan surat kesepakatan bersama mending istrinya RR Retno Rukiyati.

Sebelumnya, pada 23 Januari lalu, jaksa juga batal membacakan tuntutan hukuman dengan alasan berkas tuntutan belum siap.

“Kami mohon maaf karena kami belum siap yang mulia. Mohon sidang ditunda lagi, minta waktu tunda selama satu minggu lagi,” kata jaksa Eko Yulianto SH di Pengadilan Negeri (PN) Pati, Senin (28/1/2019).

Ketua Majelis Hakim AA Putu Putra SH yang mengadili sidang dugaan pemalsuan surat kuasa dan surat kesepakatan bersama dengan terdakwa Soekardiman kembali menunda sidang yang beragendakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penundaan ini dikarenakan jaksa kembali belum siap membacakan berkas tuntutannya.

Mendengar permintaan penundaan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, AA Putu Putra SH langsung menegur jaksa dengan nada cukup tinggi.

“Minta tunda lagi? Sudah berapa kali Jaksa meminta tunda, sesulit apasih membuat surat tuntutan, kan tinggal ketik to “tanya Ketua Majelis Hakim kepada JPU.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eko Yulianto SH yang mewakili Jaksa Purwono SH menjelaskan alasan penundaan karena pihaknya masih melakukan pendalaman pembuktian tuntutan

Meski demikian, Ketua Majelis Hakim akhirnya memutuskan penundaan sidang tuntutan. Majelis Hakim menegaskan, penundaan sidang tersebut, untuk memberikan kesempatan penuntut umum menyelesaikan berkas tuntutannya, untuk dibacakan di persidangan mendatang.

“Karena Penuntut Umum menyatakan tuntutan belum siap, akan kami tunda hingga kamis 31 januari 2019 ,” jelas Hakim Ketua AA Putu Putra SH, didampingi Hakim Anggota Dyah Retno Y SH MH dan Rida Nur Karima SH Mhum,

Perkara yang mendudukan Soekardiman sebagai terdakwa itu, bermula dari diketahuinya surat kuasa dan surat perjanjian kesepakatan bersama sebagai bukti di perkara gugatan terhadap keempat anaknya. Gugatan waktu itu, ada indikasi terdakwa hendak mengambil sertifikat tanah hak milik almarhumah RR Retno Rukiyati (istri terdakwa) yang tersimpan di safe deposit box di sebuah bank.

Sementara safe deposit box yang berisi surat-surat berharga, perhiasan dan uang tunai milik RR Retno Rukiyati sudah dikuasakan kepada keempat anaknya yang dipercayakan kepada Ratna Dewi Puspita SE. Meski awalnya sempat menang pada tingkat di PN Pati, namun terdakwa kalah pada tingkat banding di PT Semarang.

Dari situlah kemudian terbongkar surat kuasa dan surat perjanjian kesepakatan bersama diduga palsu. Karena tercantum tahun pembuatan yang berbeda dengan semestinya. Karena notaris yang tertera nama dan tanda tangannya telah meninggal dunia setahun sebelumnya dari tahun yang tertulis di kedua surat tersebut.

“Dugaan surat palsu itu muncul, karena kedua surat yang seolah-olah terbit pada 1994 dan ditandatangani Notaris Sholikoen Hadi SH. Padahal, notaris bersangkutan telah meninggal dunia pada 1993 yang dikuatkan oleh anak dari bersangkutan, serta adanya surat kematian dari tempat tinggal notaris Sholikhoen Hadi SH,” jelas Suyono SH, Kuasa Hukum dari Ratna Dewi Puspita (pelapor yang juga putri ketiga terdakwa Soekardiman.

Jaksa menilai terdakwa Soekardiman telah melanggar dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer pasal 263 ayat 1 KUHP, dan subsider pasal 263 ayat 2 KUHP.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

Bakornas LKBHMI PB HMI Minta Polri Usut Tuntas Kasus Novel dan Skandal Buku Merah

Published

on

Jakarta – Terkait kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK terhadap Novel Baswedan yang diduga melibatkan Jendral Polisi dan skandal buku merah. 

Bakornas LKBHMI PB HMI pada Jumat petang pukul 18.47 WIB melakukan aksi simbolik dengan memberikan “keranda kematian” sebagai bentuk keprihatinan terhadap instusi penegak hukum yang hingga kini belum juga mampu mengungkap dua kasus besar tersebut.

“Aksi ini sebagai tindak lanjut dari aksi Bakornas LKBHMI PB HMI, sebelumnya di setiap DPP Partai politik,” terang Abdul Rahmatullah Rorano (Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI) pada keterang tertulisnya yang diterima di media ini. Jumat, (12/4/2019).

Oleh sebab itu, LKBHMI mendesak agar Kapolri harus tegas dan transparan dalam menuntaskan dua kasus tersebut sehingga menghilangkan stigma publik yang sebagian besar menganggap kedua kasus tersebut cenderung dipolitisasi, apalagi di tahun politik ini. 

Selain itu, terdapat beberapa tuntutan LKBHMI PB HMI diantaranya : (1) Meminta Pimpinan Parpol agar mendesak Fraksi-Fraksi Parpol di DPR RI khususnya di Komisi III untuk segera memanggil Kapolri guna mempertanyakan kasus novel yang diduga melibatkan Jendral Polisi.

Selain itu memanggil KPK untuk mempertanyakan skandal kasus buku merah yang sampai hari in juga belum menemukan Titik terang. 

(2) Mendesak Presiden Jokowi agar melakukan evaluasi terhadap Polri sebagai bentuk komitmen dalam penegakkan hukum sebagaimana nawacita yang selama ini beliau sampaikan di berbagai forum publik.

Lanjut Rorano, karena dua kasus ini punya kecenderungan mendelegitimasi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. LKBHMI PB HMI meminta isu tersebut menjadi concern para pemangku kepentingan. 

“Desakan ini akan terus kami suarakan dan ikut serta mengawal hingga tuntas dan transparan. Dalam beberapa hari kedepan kami juga akan melakukan diskusi secara terbuka untuk kedua kasus tersebut,” tegasnya. (ari)

Continue Reading

HUKUM

Sudah 700 Hari Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Selesai Temukan Pelaku Penyiraman

Published

on

Jakarta – 700 hari kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Novel Baswedan terjadi. Hingga kini polisi belum juga bisa mengungkap siapa pelaku dan dalang dibalik penyiraman air keras tersebut pada 11 April 2017.

Dalam menyikapi hal tersebut, Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI) menyampaikan sikap dengan melakukan longmarch dan aksi demontrasi di setiap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik. 

“Hari ini kami melakukan aksi di tiga titik yaitu kantor DPP PDIP, DPP Demokrat, dan DPP PPP untuk mendesak para Ketua Umum Partai Politik (Parpol) agar menyampaikan ke fraksi-fraksinya yang ad di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi III untuk segera melakukan pemanggilan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Dan mempertanyakan perkembangan kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel. Bahkan ada dugaan keterlibatan Jendral Polisi dalam kasus tersebut,” ungkap Abd. Rahmatullah Rorano Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI). Jumat, (05/4/2019).

Rorano menambhkan, selama proses pengungkapan kasus ini berjalan, terdapat berbagai macam kejanggalan. Salah satunya ialah rilis sketsa wajah terduga pelaku yang berbeda antara Markas Besar (Mabes) Polri & Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Selain itu beberapa terduga pelaku yang ditangkap tetapi kemudian di bebaskan.

“Desakan ini bukan hanya untuk Parpol, tetapi juga kepada Presiden Joko Widodo agar tegas dan komitmen dalam penegakan hukum sebagaimana nawacita yang selama in beliau sampaikan di berbagai forum publik. 

Sehingga apabila dalam proses kedepannya aksi ini tidak mendapat respon, maka kami meminta Presiden Jokowi segera untuk mencopot Kapolri,” tegasnya. (ari)

Continue Reading

HUKUM

Menyimpang, Dana Desa Aeng Panas Sumenep Tak Kunjung Selesai

Published

on

Sumenep – Lambannya pengerjaan proyek dana desa tahun anggaran 2018 di desa Aeng Panas, kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep yang ditengarai tidak tepat waktu dan diduga telah menyimpang dari prosedur yang ada kini semaki memanas.  

Pasalnya dari dua item kegiatan tahun anggaran 2018 tersebut selain pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu, juga administrasi dari dua kegiatan tersebut menjadi persoalan yang baru, dikarenakan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari dua kegiatan tersebut selesai terebih dahulu sebelum kegiatan dilaksanakan.   

Aktifis Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur), Wani, mengecam salah fatal ketika kegitan 2018 dikerjakan tahun 2019, lebih-lebih jika SPJ sampai deselasikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan. 

“Jadi itu sudah salah total karena selain peksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu,  tambah fatal lagi ketika SPJ itu bisa selesai terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan, jadi itu kan sudah ngawur dan pastinya itu sudah ada kerja sama antar pihak desa, pihak pendamping dan yang lainnya,  karena tidak mungkin hal itu bisa sampai terjadi ketika tidak ada kerja sama antar kelembagaan tersebut,” tegas Wani melalui keterangan tertulisnya yang dikirim ke media ini. Rabu, (20/3/2019).

Pihaknya juga mengecam, seluruh pihak yang berwenang dalam hal kegiatan dana desa di desa Aeng Panas kecamatan Pragaan, untuk bersama-sama mempertanggung jawabkan hal itu.

Terpisah, Arif Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) kecamatan Pragaan ketika dimintai komentarnya via telepon, membenarkan bahwa, kegiatan di desa Aeng Panas tersebut memang program tahun anggaran 2018 namun memang baru dilaksanakan pada bulan 2 tahun 2019, dan ia pun mengakui bahwa SPJ dari dua kegiatan tersebut memang selesai terlebih dahulu, yaitu pada tahun 2018 berkisar pada bulan Desember tahun 2018.

“Ia mas pengerjaan Dana Desa (DD) di desa Aeng Panas yang dua titik itu SPJnya memang sudah selesai sekitar bulan Desember 2018 dan pekerjaannya memang baru dikerjakan 2019 ini, namun mohon maaf mas itu diluar sepengetahuan saya, karena saya tidak hanya memantau yang desa Aeng Panas mas, tapi juga ada desa yang lain, jadi itu merupakan keteledoran saya,” ungkapnya melalui via telepon.

Namun berbeda dengan Rofik Pendamping Lokal Desa (PLD) desa Aeng Panas kecamatan Pragaan, pihaknya mengaku kegiatan di dua titik di desa Aeng Panas tersebut memang dikerjakan pada bulan 2  tahun 2019 namun berkaitan dengan SPJ dari dua titik kegitan tersebut menurutnya belum selesai.

Padahal sebelumnya, Arif Pendamping Desa (PD) kecamatan paragaan Saat dikonfirmasi oleh wartawan TeraDesa.com melalui via teleponnya mengakui bahwa SPJ dari dua kegiatan tersebut sudah selesai pada Desember 2018 (sebelum pekerjaan dilakukan).

Selain itu, dilansir dari pernyataan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD)  kabupaten Sumenep, Masuni menyampaikan bahwa pada awal bulan Maret 2019, hanya ada empat desa saja di kabupaten sumenep ini yang belum menyetorkan SPJ, namun desa Aeng Panas tidak termasuk dari empat desa yang belum menyetorkan SPJ terdebut. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending