Connect with us

HUKUM

Ditunda 2 Kali, Ini Alasan Jaksa Tunda Sidang Tuntutan Soekardiman Terdakwa Pemalsuan Surat Kuasa

Published

on

PATI – Untuk kedua kalinya, jaksa menunda pembacaan tuntutan terhadap Soekardiman. Jaksa beralasan belum siap menuntut terdakwa dugaan pemalsuan surat kuasa dan surat kesepakatan bersama mending istrinya RR Retno Rukiyati.

Sebelumnya, pada 23 Januari lalu, jaksa juga batal membacakan tuntutan hukuman dengan alasan berkas tuntutan belum siap.

“Kami mohon maaf karena kami belum siap yang mulia. Mohon sidang ditunda lagi, minta waktu tunda selama satu minggu lagi,” kata jaksa Eko Yulianto SH di Pengadilan Negeri (PN) Pati, Senin (28/1/2019).

Ketua Majelis Hakim AA Putu Putra SH yang mengadili sidang dugaan pemalsuan surat kuasa dan surat kesepakatan bersama dengan terdakwa Soekardiman kembali menunda sidang yang beragendakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penundaan ini dikarenakan jaksa kembali belum siap membacakan berkas tuntutannya.

Mendengar permintaan penundaan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, AA Putu Putra SH langsung menegur jaksa dengan nada cukup tinggi.

“Minta tunda lagi? Sudah berapa kali Jaksa meminta tunda, sesulit apasih membuat surat tuntutan, kan tinggal ketik to “tanya Ketua Majelis Hakim kepada JPU.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eko Yulianto SH yang mewakili Jaksa Purwono SH menjelaskan alasan penundaan karena pihaknya masih melakukan pendalaman pembuktian tuntutan

Meski demikian, Ketua Majelis Hakim akhirnya memutuskan penundaan sidang tuntutan. Majelis Hakim menegaskan, penundaan sidang tersebut, untuk memberikan kesempatan penuntut umum menyelesaikan berkas tuntutannya, untuk dibacakan di persidangan mendatang.

“Karena Penuntut Umum menyatakan tuntutan belum siap, akan kami tunda hingga kamis 31 januari 2019 ,” jelas Hakim Ketua AA Putu Putra SH, didampingi Hakim Anggota Dyah Retno Y SH MH dan Rida Nur Karima SH Mhum,

Perkara yang mendudukan Soekardiman sebagai terdakwa itu, bermula dari diketahuinya surat kuasa dan surat perjanjian kesepakatan bersama sebagai bukti di perkara gugatan terhadap keempat anaknya. Gugatan waktu itu, ada indikasi terdakwa hendak mengambil sertifikat tanah hak milik almarhumah RR Retno Rukiyati (istri terdakwa) yang tersimpan di safe deposit box di sebuah bank.

Sementara safe deposit box yang berisi surat-surat berharga, perhiasan dan uang tunai milik RR Retno Rukiyati sudah dikuasakan kepada keempat anaknya yang dipercayakan kepada Ratna Dewi Puspita SE. Meski awalnya sempat menang pada tingkat di PN Pati, namun terdakwa kalah pada tingkat banding di PT Semarang.

Dari situlah kemudian terbongkar surat kuasa dan surat perjanjian kesepakatan bersama diduga palsu. Karena tercantum tahun pembuatan yang berbeda dengan semestinya. Karena notaris yang tertera nama dan tanda tangannya telah meninggal dunia setahun sebelumnya dari tahun yang tertulis di kedua surat tersebut.

“Dugaan surat palsu itu muncul, karena kedua surat yang seolah-olah terbit pada 1994 dan ditandatangani Notaris Sholikoen Hadi SH. Padahal, notaris bersangkutan telah meninggal dunia pada 1993 yang dikuatkan oleh anak dari bersangkutan, serta adanya surat kematian dari tempat tinggal notaris Sholikhoen Hadi SH,” jelas Suyono SH, Kuasa Hukum dari Ratna Dewi Puspita (pelapor yang juga putri ketiga terdakwa Soekardiman.

Jaksa menilai terdakwa Soekardiman telah melanggar dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer pasal 263 ayat 1 KUHP, dan subsider pasal 263 ayat 2 KUHP.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKUM

Terima 11 Tahun Penjara, Bos Koperasi Di Pati Terbukti Rugikan Nasabah 4,2 M. 

Published

on

Pati – Ketua Majelis hakim Pengadilan Negeri Pati,Bertha Arry Wahyuni SH MKn menjatuhkan vonis 11 tahun penjara terhadap Ketua Koperasi Serba Usaha Artha Jaya Mandiri, H Kajri. Putusan tersebut lebih berat satu tahun dari tuntutan Jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan sepuluh tahun penjara.

Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Bertha Arry Wahyuni SH MKn, Niken Rochayati SH MH dan Agung Irawan SH MH dalam amar putusannya menyatakan, terdakwa Karji ST, 43 tahun warga Desa Tluwah Kecamatan Juwana terbukti melakukan perbuatan pidana melawan hukum.

“Terdakwa H Karji ST terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16’, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 46 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU Nomor7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,” kata Hakim Ketua Bertha Arry Wahyuni SH MKn saat membacakan putusan.

Putusan tersebut, karena pertimbangan yang memberatkan terdakwa H Karji juga menjadi narapidana dengan perkara lain dan ditahan di rumah tahanan Rembang, dan berbelit-belit dipersidangan. Sedang pertimbangan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan saat dipersidangan.

“Majelis Hakim juga memerintahkan ratusan lembar warkat simpanan, kupon undian maupun buku rekening tabungan dikembalikan kepada dua puluh satu nasabah yang memperkarakan terdakwa,” tutur Majelis Hakim.

Dalam perkara ini, terdakwa yang telah divonis sebelas tahun penjara, H. Karji, ST selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Artha Jaya Mandiri secara bersama-sama General Manager KSU Artha Jaya Mandiri, dalam kurun waktu 2006 s/d tahun 2015, telah melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia. Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi 21 saksi korban yang juga nasabah KSU AJM mengalami kerugian kurang lebih Rp4,202 milyar.

Continue Reading

HUKUM

Ada 3 Landasan DPR-Pemerintah Merancang UU

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa dalam merancang sebuah undang-undang, pemerintah maupun DPR RI senantiasa berlandaskan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling mengikat satu sama lain. Tanpa ketiganya, sebuah undang-undang yang dihasilkan akan kehilangan ruhnya.

“Para pakar dan praktisi hukum punya kompetensi tinggi untuk menelaah aspek yuridis dalam setiap pembahasan undang-undang. Karena itu, sebagai mahasiswa hukum, kalian jangan lelah menimba ilmu pengetahuan di kampus ataupun melalui ruang-ruang pembelajaran lainnya. Masa depan undang-undang maupun produk hukum lainnya berada di tangan kalian semua,” ujar Bamsoet saat menerima perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu (06/01/19).

Mahasiswa yang hadir antara lain, M. Raehan, Flaviana Meydi, Heru Amal, Govino Abdiella Dayanu dan Nadya L. Tampubolon.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, melalui pemikiran para praktisi hukum diharapkan sebuah produk undang-undang tidak menabrak UUD 1945. Disisi lain, berbagai ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 juga perlu ditafsirkan lebih lanjut oleh para praktisi hukum.

Sebagai contoh, konstitusi negara dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berbunyi: ‘Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota‎ dipilih secara demokratis’.

“Konstitusi mengamanahkan bahwa Pilkada dilakukan secara demokratis. Berbeda dengan Pilpres yang dengan lugas ditulis dipilih secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A UUD 1945). Artinya, UUD 1945 membuka ruang bagi kita semua untuk merumuskan lebih lanjut mekanisme penyelenggaraan Pilkada, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tutur Bamsoet.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegera, dan Kebumen ini menambahkan, penyelenggaraan Pilkada secara tidak langsung melalui DPRD bisa jadi merupakan hal yang demokratis. Karena sila ke-4 Pancasila jelas menyebutkan ‘Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan’. Artinya, sistem perwakilan juga merupakan bagian dari jati diri bangsa Indonesia.

“Pilkada langsung atau tidak langsung, semua dikembalikan kepada kesepakatan bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh para wakilnya di DPR RI. Tentu akan ada perdebatan dari banyak kalangan mengenai apakah pemilihan tidak langsung itu bentuk lain dari demokrasi sebagaimana yang dituliskan dalam UUD 1945. Disinilah pentingnya ahli hukum untuk menjelaskan lebih jauh,” papar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menaruh harapan besar agar kelak para mahasiswa hukum tidak hanya pandai dalam aturan soal hukum, namun juga bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat agar senantiasa sadar terhadap hukum. Dengan demikian keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terwujud.

“Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik harus didasarkan pada pengaturan dan penegakan hukum. Hukum harus dijadikan panglima, bukan alat politik untuk mengelabui masyarakat. Sebagai kalangan yang mempelajari hukum, mahasiswa Fakultas Hukum punya peran besar menjaga dan menegakan hukum agar kita tidak menjadi bangsa yang fasis, absolut dan represif,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

HUKUM

Heboh! Video Panas Artis Banyuwangi Tersebar

Published

on

Banyuwangi – Moch. Zaeni selaku pengacara untuk artis Banyuwangi, Fitri Andarista sedang mendampingi kliennya dalam kasus video unggahan yang mengandung unsur melawan hukum (UU ITE).

Zaeni menjelaskan, awal kasusnya ini berawal ketika kliennya sedang melahirkan anak pertamanya pada tanggal 21 desember 2015. Disaat yang sama, diduga mantan suami kliennya sedang merekam langsung videonya.

“Yang menjadi permasalahan kami adalah, sang mantan suami mengunggah videonya tanpa izin ke media sosial (Youtube) pada tanggal 25 Januari 2019. Video yang berdurasi 40 menit tersebut yang diduga diunggah oleh berinisial HR yang sudah ditonton sebanyak kurang lebih 12 ribu orang,” ujarnya saat ditemui di Surabaya. Selasa, (05/2/2019).

Lanjut Zaeni, seminggu setelah video terunggah, dihapus oleh pengunggahnya pada tanggal 31 Januari 2019. Padahal, mereka sudah bercerai pada tanggal 27 Oktober 2016 silam. 

“Kasus ini dilaporkan oleh klien saya kepada kepolisian dan diterima pada tanggal 1 Februari 2019, saya mendampingi klien yang menjadi korban dalam kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Dan diperiksa oleh penyidik Polres Banyuwangi selama 4 jam,” katanya.

“Pelaku bisa dijerat dengan pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan juncto pasal 45  UU ITE yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),” tegas Zaeni.

Lebih kronologisnya, kata Zaeni, video tersebut direkam selama 40 menit dengan menggunakan kamera Go Pro. Video panas Artis Banyuwangi tersebut terlihat seluruh tubuhnya.

“Itulah mengapa, klien saya keberatan dengan video tersebut, dan meyakini tindakan itu melanggar hukum. Sehingga, dilaporkan ke kepolisian dan menyerahkan bukti VCD video panas klien saya yang diunggah di Youtube dengan pemilik akun berinisial HR yang sudah kami screenshoot. Serta menyerahkan fotokopi akte perceraian dengan mantan suaminya,” pungkasnya.

“Jadi dalam kasus ini, saya berpesan pada seluruh lapisan masyarakat agar berhati-hati dalam bersosial media,” tutur Pengacara yang lagi hits di Banyuwangi. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending