Jakarta – Baru-baru ini Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik biaya pembangunan LRT atau Light Rail Transit yang menghubungkan Jakarta – Bogor – Depok dan Bekasi atau Jabodebek sangat mahal.  Menurut Kalla, pembangunan LRT yang dibangun melayang atau eleveted tidak efisien, apalagi pembangunannya bersinggungan dengan jalan tol.

“Bangun LRT ke arah Bogor dengan elevated. Ya buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol. Dan biasanya itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol, harus terpisah,” kata JK.

Kalla menambahkan, selain tidak efisien, JK juga menyayangkan tingginya harga patokan yang dibuat oleh kontraktor. Menurutnya biaya Rp.500 miliar per kilometer adalah angka yang fantastis.

Menanggapi tingginya harga pembangunan LRT Jakarta – Bogor – Depok – Bekasi, anggota Komisi V DPR RI, Rendy Lamadjido, mengatakan, hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi karena perbedaan harga yang di tetapkan antara main contractor dengan sub contractor.

Menurut Rendy, sebenarnya pemerintah cukup transparan dalam memberikan patokan harga di dalam proyek LRT ini, namun sayang, pihak main contractor maupun sub contractor tidak melakukan hal yang sama.

“Saya melihat ada ketidak transparan antara pihak main contractor dengan pihak sub contactor dalam menyelesaikan proyek ini, sehingga terjadi perbedaan angka yang sangat besar, padahal, pemerintah saat ini sudah sangat terbuka terkait masalah harga ini”, kata Rendy.

Rendy menambahkan, sepertinya pihak main contractor menyembunyikan harga satuan sesungguhnya ke sub contactor, sehingga terjadilah perbedaan harga yang sangat besar. Ini yang menjadi masalah utamanya, bukan pemerintah, karena selama ini pemerintah cukup terbuka, terutama dalam melakukan tender yang bisa diikuti oleh berbagai pihak.

Untuk itu Rendy mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap kontraktor-kontraktor yang sering mempermainkan harga, karena akan merugikan nama baik pemerintah dan molornya proyek yang sudah di tetapkan dari awal. (*)

Malang –Menyikapi kekhawatiran kelompok tertentu yang ikut membubarkan Pembekalan Alumni 212 yang terjadi Minggu, 20 Januari 2019 di Gedung Muamalat Jalan Nusakambangan petang hari dengan tuduhan separatisme dan kampanye terselubung. Telah mengusik pikiran Haris Budi Kuncahyo yang biasa dipanggil Gus Haris dan selaku pemerhati Pro NKRI Kota Malang. 

Menurut Gus Haris, perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan memberikan kecurigaan berlebihan bila acara tersebut bagian dari kampanye terselubung Pilpres 2019 dan bermuatan Separatisme adalah salah besar. 

Mengapa demikian, gerakan pembubaran yang dipimpin oleh Korlap aksi Dimas Loka Jaya telah berbuat gegabah dan melawan hukum.

Sebab menurut Gus Haris, Kota Malang sudah kondusif dan cinta damai. Dampak dari gerakan Dimas dkk justru membuat Kota Malang tidak kondusif. “Pasti dibelakang Dimas ada oknum aktor intelektual yang menggerakkan, ini tugas BIN, BAIS, Bakesbangpol, Polri, TNI, KPU dan Bawaslu setempat untuk mengungkap dibalik Aksi yang melanggar UU HAM dan KUHP tersebut”, demikian kritik keras tertulis Gus Haris yang diterima di media ini. Selasa, (22/01/2019).

Perlu diketahui, sambung Gus Haris yang juga Alumni FAMI dan Eksponen 98 ini. Perbuatan Dimas dkk telah melawan UU HAM No. 39 Th. 1999 Pasal 23, 24, 29, 30, 31. Sedangkan KUHP yaitu Pasal 167.

“Gedung Muamalat di Jalan Nusakambangan tersebut milik Yayasan bukan milik umum atau Pemerintah. Sah saja digunakan, dan bersifat internal gerakan bukan dishare ke publik. Khusus Alumni 212.”, tambah Gus Haris.

Sehingga dalam perspektif UU HAM dan KUHP telah melanggar perbuatan memasuki pekarangan orang dan hak politik sebagai warga negara.

Maka Gus Haris berpesan agar warga Kota Malang tidak mudah diprovokasi untuk kepentingan sepihak yang akan meretakkan kerukunan dan kedamaian Kota Malang 

“Padahal kalau kegiatan Alumni 212 itu ada pelanggaran dalam temuan Bawaslu Kota Malang maka masih memerlukan kajian lebih lanjut selama 3 hari, Setelah waktu dilaporkan dan ada pemanggilan hingga persidangan, pungkas Gus Haris yang juga mantan Staf Panwaslu (sekarang Bawaslu) Kota Malang. 

Lanjut Gus Haris, maka dari itu, bila gerakan kemarin minggu mengaitkan dengan Kampanye Terselubung, “maka yang berhak membubarkan adalah PL (Pengawas Lapangan) bersama Panwascam dan Bawaslu Kota Malang. Warga cukup melaporkan ke Bawaslu, Panwascam bukan bergerak seenaknya sendiri.”

Gerakan Pembubaran Pembekalan Alumni 212 di Gedung Muamalat pada Minggu, 20 Januari 2019 jelas tindakan makar hukum dan adanya dugaan kuat digerakkan oleh “komunitas tertentu” yang mulai hilangnya netralitas. Gedung Muamalat adalah sejak awal basecamp Gerakan 212 bukan milik umum. Jadi tindakan untuk membubarkan tersebut bertentangan dengan KUHP dan UU HAM.

Gus Haris yang juga Deklarator Hari Santri Nasional bersama Capres Jokowi Tahun 2014 ini mengatakan, Gerakan Dimas dkk di Kota Malang yang masuk Kantor halaman pekarangan milik Yayasan Muamalat untuk Kegiatan Alumni 212 tersebut mirip atau menyerupai Gerakan Komunis Gaya Baru (KGB) yang berbahaya bagi keutuhan dan keharmonisan Umat Beragama dan Kepercayaan di Kota Malang dan sekitarnya.

“Kita menolak tegas segala bentuk perbuatan melawan hukum yang mengganggu kerukunan umat Beragama dan Kepercayaan di Kota Malang”, seru Gus Haris mengakhiri wawancara yang juga satu Alumni S2 Sosiologi Pascasarjana UMM dengan Kapolda Jatim Irjenpol Lucky Hermawan. (ari)

Jakarta – Hari ini, Selasa 22 Januari 2019, dua maskapai penerbangan, yaitu Lion Air dan Wings Air, resmi di memberlakukan tarif berbayar setelah melewati masa sosialisasi selama dua minggu.

Menurut Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi , kenaikan ini disesuaikan dengan peraturan yang sudah di tentukan sebelumnya.

“Karena memang sesuai regulasi dan sudah dilakukan sosialisasi selama dua minggu, ya memang mesti berlaku,” kata Budi.

Berikut daftar kenaikan tarif bagasi tambahan yang mulai berlaku di dua maskapai nasional tersebut. Lion mengenakan tarif bagasi tambahan untuk bobot 5 kilogram (kg) sebesar Rp 155.000, 10 kg Rp 310.000, 15 kg Rp 465.000, 20 kg Rp 620.000, 25 kg Rp 755.000, dan 30 kg Rp 930.000.

Menyikapi kenaikan tarif bagasi yang mulai berlaku hari ini anggota komisi V DPR RI, Rendy Lamadjido mengatakan, ia akan melakukan pendekatan dengan pihak maskapai penerbangan, untuk mengkomunikasikan kenaikan tarif bagasi ini, yang banyak di keluhkan masyarakat.

“Intinya, maskapai penerbangan ini merasa seperti raja, mereka merasa berhak menentukan besaran tarif bagasi dari maskapai yang mereka miliki, untuk itu kami akan mendesak pemerintah untuk mempermudah persyaratan dalam mendirikan maskapai penerbangan baru, seperti di tahun 90-an “, demikian ungkap anggota DPR asal PDI Perjuangan ini.

Rendy menambahkan, dengan munculnya maskapai penerbangan baru, diharapkan akan menghidupkan kembali persaingan yang sehat, diantara maskapai penerbangan tersebut. Hal ini bertujuan agar tercipta range harga yang sehat dan membawa keuntungan bagi masyarakat pengguna moda transportasi udara. (*)