Connect with us

HUKUM

Dua Wamen Jadi Menteri, Kabarnya Jokowi Akan Lantik 9 Wakil Menteri yang Kosong?

Published

on

KabaRakyat.com | JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah memilih enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju dan akan dilantik Rabu (23/12). Lalu, kapan Jokowi melantik wakil menteri (wamen) untuk beberapa pos kementerian?.

Informasi yang dihimpun, Presiden Jokowi dijadwalkan memanggil Wamen pada besok hari. Apakah langsung dilantik atau tidak.

Seperti diketahui, dari enam menteri baru yang dipilih, dua di antaranya, sebelumnya menjabat wamen. Mereka adalah Budi Sadikin (Wamen BUMN) dan Sakti Wahyu Trenggono (Wamen Pertahanan). Otomatis dua jabatan wamen tersebut kosong. Ada 7 kementerian yang sudah diatur posisi wakil menteri, tetapi belum ada yang mengisi kursi tersebut, di antaranya:

1. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Perpres Nomor 72 Tahun 2019)
2. Wakil Menteri Riset dan Teknologi (Perpres Nomor 73 Tahun 2019)
3. Wakil Kepala Staf Kepresidenan (Perpres Nomor 83 Tahun 2019)
4. Wakil Sekretaris Kabinet (Perpres Nomor 55 Tahun 2020)
5. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Perpres Nomor 95 Tahun 2020)
6. Wakil Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Perpres Nomor 96 Tahun 2020)
7. Wakil Menteri Perindustrian (Perpres Nomor 107 Tahun 2020).

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat Partai Bulan Bintang (PBB) berpeluang masuk kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

“PBB kan ada sosok besar, Prof Yusril Ihza Mahendra. Tapi tentu tidak relevan untuk menempatkan Bang Yusril di posisi wamen, apalagi dia sempat jadi Menteri Sekretaris Negara. Bisa dialihkan juga jabatan wamen ke Bang Afriansyah Noor (Sekjen PBB, red),” katanya, Senin (21/12/20).

Menurut Ujang, kader partai Islam seperti PBB layak untuk menjadi tim kabinet, karena disampaing manfaat profesionalnya, juga untuk menjaga gawang dan mengawal isu-isu keumatan yang lemah di pemerintahan saat ini.

“PBB bisa menjadi kekuatan signifikan dan salah satu penentu arah kekuatan politik bangsa. PBB akan menjadi kekuatan politik Islam moderat yang mengedepankan nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan,” ujarnya.

HUKUM

Jokowi Minta Gunakan 4 Kriteria Ini Cari Pengganti Idham Azis

Published

on

By

JAKARTA – Isu pergantian pimpinan Polri jelang Kapolri Idham Aziz akan memasuki masa pensiun semakin hangat dibicarakan. Sejumlah nama pun beredar ke publik.

Dekan Fakultas Hukum Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin DR. Muammar Bakri saat ditemui di ruangan kerjanya mengatakan ada empat kriteria calon Kapolri pengganti Idham Aziz. Di antaranya, figur yang muncul tersebut harus bersih dipercaya oleh rakyat menegakan hukum di negeri ini.

“Pertama, figur yang diinginakan rakyat yakni bersih dari kasus hukum selama berkarir di lembaga kepolisian,” kata Muammar, Rabu (30/12/2020).

Seperti diwartakan, bursa nama-nama calon Kapolri pengganti Jenderal (Pol) Idham Aziz makin menghangat dan terus menggeliat di tengah isu banyaknya calon yang muncul.

Sementara Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) segera menyodorkan calon kepala Polri (kapolri) sebagai rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Bagi Muammar, yang terpenting dari nama-nama yang disodorkan tersebut memiliki empat kriteria sehingga polisi semakin dipercaya oleh masyarakat.

“Kriteria kedua, yakni nasionalis. Pimpinan penegak hukum yang mengayomi semua agama dan kelompok, tidak penting dia dari kalangan mayoritas atau minoritas sepanjang mampu menjamin rasa aman bagi warga negara dan menjaga stabilitas keamanan dalam negeri,” terang Muammar.

Adapun kriteria ketiga menurut Muammar, yakni sosok kapolri kedepan tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan politik praktis. Karena baginya, akan merusak marwah institusi bayangkara.

“Empat, loyal terhadap presiden, jika ada calon kapolri yang dalam proses suksesi menggunaan tangan-tangan pengusaha maupun politisi untuk memuluskan karirnya maka otomatis Ketika menjabat kapolri pasti loyalitasnya akan semu, membangun loyalitas kerja terhadap pimpinan jika seseorang tidak ada balas jasa dengan orang lain,” pungkas Muammar.

Sementara informasi beredar ke awak media, Wanjakti tengah menggodok 10 nama-nama perwira tinggi dengan pangkat Komjen sebagai calon kandidat Kapolri. Enam orang di antaranya yakni komjen di internal Polri dan empat lainnya bertugas di luar struktur Polri.

Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, pada Pasal 11 ayat (6) huruf B menjelaskan, Kapolri yang baru sebelum dipilih dilihat dari dua aspek, yaitu kepangkatan dan jenjang karier di lembaga kepolisian. (Nas)

Continue Reading

HUKUM

Kabareskrim Polri Diharap Turun Tangan Usut “Industri Hukum” di Polda Sulsel

Published

on

By

KabaRakyat.com | Jakarta – Politisi Partai Bulan Bintang, R. Wijaya Dg Mappasomba yang sekaligus Juru Bicara Rajamuddin meminta ketegasan Kabareskrim Polri agar menindak oknum penyidik Polres Bulukumba dan penyidik Polda Sulawesi Selatan yang bekerja tidak berdasarkan Undang-undang atau peraturan yang berlaku. Dimana Rajamuddin bersama kawannya Suhardi Hammado melalui kuasa hukumnya telah mengadukan oknum penyidik tersebut di Bareskrim Polri dan berharap agar keadilan dan kepastian hukum tetap ditegakkan. (lebih…)

Continue Reading

HUKUM

OKP Se-DKI Jakarta Minta Presiden Usut Tuntas Peristiwa Tol Karawang

Published

on

By

KabaRakyat.com | Jakarta – Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda se-DKI Jakarta kembali aksi turun ke jalan atas matinya Hak Asasi Manusia. Massa yang terdiri dari 7 OKP ini melakukan teatrikal tabur bunga di depan Istana Negara sebagai simbolis dukacita atas matinya hak asasi manusia di Indonesia. (lebih…)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending