Connect with us

POLITIK

Dukung Jokowi, PD Cirebon Minta Jangan Bawa Al Washliyah ke Ranah Politik Praktis

Published

on

Cirebon – Al Washliyah tetap berkomitmen menjadi Ormas Islam independen yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Secara kelembagaan, Al Washliyah mengambil sikap tidak masuk pada ranah politik praktis. Hal ini sesuai aturan yang tertuang dalam AD/ART Al Washliyah.

Ketua Pengurus Daerah (PD) Al Washliyah Cirebon, H. Ahmad Aidin Tamim menegaskan, komitmen tersebut harus dipegang teguh oleh semua pengurus dan anggota Al Washliyah dari tingkat pusat sampai ke ranting.

Jika ada yang mau masuk pada politik praktis, itu adalah hak pribadi masing-masing dengan tidak membawa nama organisasi atau mengatasnamakan institusi Al Washliyah.

Demikian dijelaskan Ketua PD Al Washliyah Kabupaten Cirebon Aidin Tamim, Kamis (6/12/2018).

Terkait adanya dukungan pengurus Al Washliyah Sumatra Utara (Sumut) terhadap salah satu calon presiden (capres), Al Washliyah Cirebon melihat sebagai keputusan segelintir orang dan melanggar aturan dan bertentangan dengan Anggaran Dasar organisasi.

“Apa yang diputuskan kawan-kawan Al Washliyah di Sumut, sebenarnya itu adalah keputusan segelintir orang yg menjual nama Al Washliyah untuk kepentingan pribadi, dan itu merupakan bentuk pelanggaran berat dan menyimpang dari aturan sebuah organisasi. Saya menilainya sebagai tindakan melacurkan diri, tepatnya ‘Pelacur Politik’ yang tidak beradab dan tidak tahu etika berorganisasi. Hal itu jelas menyimpang dan bertentangan dengan AD/ART Al Washliyah,” papar Aidin di Cirebon.

Pengurus Daerah Al Washliyah Cirebon menurutnya sudah melayangkan protes keeras kepada Ketua Umum melalui Sekjen PB Al Washliyah ustadz Masyhuril Khamis di Jakarta.

Ia menambahkan, bilapun pada situasi tertentu Al Washliyah terpaksa harus memutuskan dukungan, maka itu adalah ranahnya Pengurus Besar (PB) melalui rapat yang berskala nasional dan pengambilan keputusannya harus mengacu pada AD/ART melalui mekanisme organisasi yang benar.

Keputusan yang diambil PB Al Washliyah itu baru bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh semua struktur dan anggota Al Washliyah.

“Jadi bukan ranahnya pengurus wilayah. Kalau tiap-tiap PW memutuskan sendiri-sendiri, maka bisa saja nanti setiap PD memutuskan sendiri-sendiri pula. Dengan begitu maka lenyaplah makna sebuah organisasi atau dengan kata lain ‘Organisasi Konyol’,” tegas Aidin.

Ia kembali mengingatkan kepada seluruh pengurus dan anggota Al Washliyah dimanapun untuk tetap solid, karena ada indikasi masuknya pihak luar yang ingin memecah belah keutuhan Al Washliyah dengan iming-iming tertentu kepada oknum pengurus tertentu pada momentum tahun politik ini dan masa pemilihan presiden saat ini.

Dijelaskannya, hanya pelacur-pelacur politik yang rela menjual marwah organisasi demi recehan yg mereka kantongi. “Wallahi, Demi Allah, kami Keluarga Besar Al Washliyah Kabupaten Cirebon tidak rela dunia akherat dg kelakuan seperti ini,” imbuhnya.

Dia mengingatkan kepada seluruh Keluarga Besar Al Washliyah untuk menggunakan akal sehat dalam menyikapi dinamika politik yang berkembang dan harus cerdas, santun dan waspada terkait trik dan intrik di tahun politik sekarang ini.

“Intinya, kami minta agar PB Al Washliyah segera menggelar Rapim untuk menyikapi Keputusan PW Sumut dan memberikan sanksi atas sikap mereka yang kebablasan dan keluar dari jalur aturan organisasi, dan semua struktur Al Washliyah tidak bermain sendiri-sendiri. Jangan juga dimanfaatkan kelompok tertentu, yang ingin mengganggu keutuhan Keluarga Besar Al Washliyah,” jelas Aidin dengan semangat.

Lebih lanjut Aidin mengatakan sikap, perilaku atau keputusan pribadi jangan sampai membawa-bawa nama organisasi.

“Kami menilai Pengurus Wilayah Sumut tidak cerdas dalam menyikapi perkembangan politik, dan terkesan belum paham mekanisme berorganisasi, makanya mereka tampak jalan sendiri dan tidak menghormati Pengurus Besar (PB). Sikap parsial seperti itu harus ditindak tegas oleh PB. Sebab, tidak boleh ada pernyataan sikap resmi organisasi yang mendahului PB. Pengurus Daerah Al Washliyah Kab. Cirebon akan terus merapatkan barisan dan melakukan penggalangan demi menjaga marwah organisasi,” ungkapnya.

Al Washliyah Cirebon mengajak kepada pengurus dan anggota Al Washliyah untuk kembali memahami aturan organisasi, tempuh mekanisme yang ada di AD-ART dan patuh pada keputusan resmi organisasi.

“Jadi, jangan bawa-bawa nama organisasi demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ormas Islam Al Washliyah jangan dibuat gaduh oleh kepentingan pribadi oknum internal tertentu demi mengejar recehan. Saya meyakini ada peran pihak luar yang menggoda segelintir pengurus dengan iming-iming recehan, kemudian nama Al Washliyah dibawa-bawa,” pungkas Aidin. (rilis/mrl)

POLITIK

Quick Count Unggul, Seknas Jokowi : Rakyat Masih Ingin Jokowi Melanjutkan Pemerintahan

Published

on

Jakarta – Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 berjalan dengan damai. Pemilu kali ini serentak memilih Presiden, DPD, DPR RI, DPR Tingkat Propinsi dan DPR Tingkat Kota.

“Dan kedepan, kita harus segera menciptakan suasana Rekonsiliasi Nasional untuk membangun bersama Indonesia Maju yang Adil dan Makmur. 

Diharapkan pihak elit politik, pihak TNI dan Polri memberi ketenangan pada masyarakat hingga putusan akhir dari KPU,” ucap Dedy Mawardi, Sekjen SEKNAS JOKOWI kepada Bergelora.com di Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Menurutnya, pesta demokrasi terbesar ini merupakan proses pemilihan langsung Presiden maupun wakil rakyat di DPR yang berjalan damai.

“Seknas Jokowi menyatakan terima kasih kepada seluruh rakyat yang menyalurkan aspirasi lewat pemilu hingga berjalan lancar,” ujar Dedy Mawardi.

Menurutnya hasil “Hitung Cepat“ lembaga lembaga yang kredibel Jokowi-Ma’ruf menang patut disyukuri. Karena Rakyat masih tetap percaya dan menginginkan Jokowi melanjutkan pemerintahnya untuk 5 tahun mendatang.

“Lebih lanjut, sesuai arahan Jokowi, kita harus bersabar menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU,” ujarnya.

Dedy Mawardi juga mengajak semua pihak yang berkontestan untuk memelihara suasana yang tenang sampai hasil resmi penghitungan KPU selesai.

“Kemanganan ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Yang terpenting kita semua menjaga persatuan rakyat, bangsa dan negara ini. Hanya jika kita bisa bersatu, pembangunan yang dipimpin Presiden Jokowi bisa lebih cepat dan lebih luas lagi dinikmati oleh rakyat Indonesia,” tukasnya.

Sementara itu dilaporkan hasil quick count dari berbagai lembaga survei independen menunjukkan kemenangan pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo-Ma’aruf Amin sebanyak 55% atas pasangan Prabowo-Sandi yang hanya 45%. (ari)

Continue Reading

POLITIK

Vote Indeknews.com, Tri Agus Bayususeno atau TAB Duduki Posisi Kedua

Published

on

Sragen – Tri Agus Bayususeno atau TAB  menduduki posisi kedua vote tertinggi yang diadakan Indeksnews.com dalam Polling Tahap II untuk Calon Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah IV dengan perolehan sebanyak 31%.

Peserta poling tahap dua ini merupakan peserta Polling yang mendapatkan jumlah VOTE tertinggi atau dua kali lipat jumlah kursi yang terdapat di dapil tersebut pada poling tahap pertama lalu. 

Posisi vote kedua ini bukanlah hal yang datang tiba-tiba. Meski berlabel dapil neraka yang dihuni banyak incumbent kuat dan pendatang baru yang potensial.

Bayu mengaku sudah memantapkan optimisme perjuangannya untuk misi menyejahterakan masyarakat. Predikat pengusaha sukses dengan beragam usaha, tak membuat Tri Agus Bayuseno jemawa. 

Sebaliknya, citra merakyat, sederhana dan bersahaja lebih banyak melekat di sosok pengusaha muda kelahiran Gemolong, Sragen 47 tahun silam ini.

Ya, itulah Tri Agus Bayuseno yang akrab disapa Bayu TAB. Segudang pengalaman dan kesuksesan bisnisnya memang membuatnya kini makin dikenal publik Sragen, Wonogiri, dan Karanganyar.

Terlebih, keputusannya terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Jateng IV (Sragen-Karanganyar-Wonogiri) membuat namanya makin dikenal sehingga banyak elemen masyarakat yang sukarela bergabung menjadi relawannya.

Namun bukan hanya karena kesuksesan atau misinya di panggung politik, dukungan relawan itu muncul lantaran sepak terjang Bayu yang memang sudah banyak merintis kemitraan usaha dengan masyarakat utamanya kalangan petani dan peternak.

“Sudah sejak beberapa tahun lalu, kami memang terjun ke lapangan baik Sragen, Wonogiri dan Karanganyar. Kami mencoba menggali aspirasi apa yang dialami masyarakat. Kemudian mengajak mereka untuk menjadi mitra kami merintis usaha ternak ayam dan sapi yang orientasi menguntungkan mereka. 

“Niat kami, apa yang kami miliki, sebisa mungkin ditularkan seluas-luasnya kepada masyarakat khususnya di Sragen, Wonogiri dan Karanganyar. Sehingga ekonomi mereka bisa terangkat dan lebih sejahtera,” papar Bayu. Jumat, (12/4/2019).

Bayu maju dari partai Hanura. Ia mendapat nomor urut 1 di dapil Sragen-Karanganyar-Wonogiri.

Ingin berbagi, memberi kemanfaatan lebih dan mengangkat derajat hidup masyarakat, adalah motivasi yang mendorongnya terjun ke panggung politik.

“Nggak muluk-muluk kok. Selama ini banyak masyarakat yang belum memiliki usaha, kita gandeng jadi mitra kita bekali merintis usaha ternak dan yang lainnya. 

Dengan menjadi DPR RI tentu pengabdian dan akses membantu masyarakat itu tentu akan lebih luas lagi. Dan untuk menuju kesitu jalurnya harus lewat politik. Motivasinya hanya itu,” tuturnya.

Bayu juga menegaskan sebenarnya pilihan ke dunia politik bukan untuk ambisi jabatan apalagi materi. Menurutnya keputusan maju nyaleg itu adalah bagian dari ikhitarnya mewujudkan motto hidupnya bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi kemanfaatan bagi sesama.

“Kalau rezeki, Alhamdulillah saya syukuri dan sudah lebih dari cukup. Tapi bagi saya, kebahagiaan hidup itu akan lebih ketika kita bisa membantu dan bermanfaat untuk lebih banyak masyarakat,” tukasnya. (ari)

Sumber : Hendra Nazif

Continue Reading

POLITIK

Sebanyak 20.28% TPS Dibuka Ngaret dan Tidak Ramah bagi Pemilih Disabilitas

Published

on

Jakarta – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ambil bagian dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. HMI telah terdaftar dan terdaftar di Bawaslu sebagai salah satu pemantau. 

Abdul Azis selaku Penanggung Jawab Nasional i-Pantau menjelaskan bahwa, ada dua (2) tahapan pemantauan yang dilakukan. Pertama, pemantauan persiapan pembukaan TPS. Pemantauan ini dilakukan sebelum pukul 07.00 waktu setempat. Dilaporkan ke pusat data 08.15 waktu setempat.

“Pemantauan kedua, dilakukan pukul 08.20 hingga 13.00 waktu setempat. Untuk memudahkan dan mempercepat bisnis proses pemantauan maka tim dibekali dengan aplikasi i-pantau. i-pantau dapat diakses melalui Google Store dan berbasis Android,” terangnya melalui keterangan tertulisnya yang diterima di media ini. Rabu, (17/4/2019).

Ia menceritakan bahwa, pada laporan pemantauan tahap pertama diketahui, sebanyak 20.28 persen TPS dibuka tidak tepat waktu pukul 07.00 sesuai PKPU 3/2019, Pasal 4, ayat 4. 

“Alasan TPS tidak tepat waktu 9.30 persen, KPPS telat datang. 15.12 persen belum hadir, 2.33 persen kekurangan logistik. 2 persen karena kendala alam, habis turun hujan lebat, 72 persen karena alasan lainnya,” ungkap Azis.

Dari sejumlah TPS yang dipantau, 12.80 persen lokasinya berhimpitan dengan tempat ibadah. Ada 8.94 persen TPS, petugas KPPS tidak berjumlah tujuh (7) orang sesuai Pasal 59 UU 7/2017. 

“8.41 persen, TPS tidak ramah bagi pemilih disabilitas. 18.39 persen, akses keluar masuk TPS tidak ramah bagi disabilitas. 12.62 persen, meja dan kotak TPS, dinilai terlalu tinggi bagi disabilitas,” bebernya.

Lanjut Azis, ada 1.89 persen petugas KPPS tidak menggunakan ID. INi sesuai dengan Pasal 20 Ayat 3, huruf B, PKPU 3/2019. 38 persen petugas KPPS mengenakan baju/tanda/lambang/warna mirip dengan baju/tanda/lambang/warna peserta pemilu. 

“Sebanyak 7.07 persen, di TPS tidak terpasang Daftar Pemilih Tetap (DPT). 7.14 persen, di TPS tidak terpasang Daftar Calon Tetap (DCT) peserta pemilu,” ujarnya.

Dari hasil pemantaun pertama ini, kata Azis, disimpulkan bahwa, masih terdapat petugas KPPS tidak tepat azas pelaksanaan pemilu. Seperti, TPS tidak dibuka tepat waktu. DCT dan DPT tidak terpasang di lokasi TPS. TPS yang kurang bersahabat dengan pemilih disabilitas. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending