Connect with us

POLITIK

Dukung Jokowi, PD Cirebon Minta Jangan Bawa Al Washliyah ke Ranah Politik Praktis

Published

on

Cirebon – Al Washliyah tetap berkomitmen menjadi Ormas Islam independen yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Secara kelembagaan, Al Washliyah mengambil sikap tidak masuk pada ranah politik praktis. Hal ini sesuai aturan yang tertuang dalam AD/ART Al Washliyah.

Ketua Pengurus Daerah (PD) Al Washliyah Cirebon, H. Ahmad Aidin Tamim menegaskan, komitmen tersebut harus dipegang teguh oleh semua pengurus dan anggota Al Washliyah dari tingkat pusat sampai ke ranting.

Jika ada yang mau masuk pada politik praktis, itu adalah hak pribadi masing-masing dengan tidak membawa nama organisasi atau mengatasnamakan institusi Al Washliyah.

Demikian dijelaskan Ketua PD Al Washliyah Kabupaten Cirebon Aidin Tamim, Kamis (6/12/2018).

Terkait adanya dukungan pengurus Al Washliyah Sumatra Utara (Sumut) terhadap salah satu calon presiden (capres), Al Washliyah Cirebon melihat sebagai keputusan segelintir orang dan melanggar aturan dan bertentangan dengan Anggaran Dasar organisasi.

“Apa yang diputuskan kawan-kawan Al Washliyah di Sumut, sebenarnya itu adalah keputusan segelintir orang yg menjual nama Al Washliyah untuk kepentingan pribadi, dan itu merupakan bentuk pelanggaran berat dan menyimpang dari aturan sebuah organisasi. Saya menilainya sebagai tindakan melacurkan diri, tepatnya ‘Pelacur Politik’ yang tidak beradab dan tidak tahu etika berorganisasi. Hal itu jelas menyimpang dan bertentangan dengan AD/ART Al Washliyah,” papar Aidin di Cirebon.

Pengurus Daerah Al Washliyah Cirebon menurutnya sudah melayangkan protes keeras kepada Ketua Umum melalui Sekjen PB Al Washliyah ustadz Masyhuril Khamis di Jakarta.

Ia menambahkan, bilapun pada situasi tertentu Al Washliyah terpaksa harus memutuskan dukungan, maka itu adalah ranahnya Pengurus Besar (PB) melalui rapat yang berskala nasional dan pengambilan keputusannya harus mengacu pada AD/ART melalui mekanisme organisasi yang benar.

Keputusan yang diambil PB Al Washliyah itu baru bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh semua struktur dan anggota Al Washliyah.

“Jadi bukan ranahnya pengurus wilayah. Kalau tiap-tiap PW memutuskan sendiri-sendiri, maka bisa saja nanti setiap PD memutuskan sendiri-sendiri pula. Dengan begitu maka lenyaplah makna sebuah organisasi atau dengan kata lain ‘Organisasi Konyol’,” tegas Aidin.

Ia kembali mengingatkan kepada seluruh pengurus dan anggota Al Washliyah dimanapun untuk tetap solid, karena ada indikasi masuknya pihak luar yang ingin memecah belah keutuhan Al Washliyah dengan iming-iming tertentu kepada oknum pengurus tertentu pada momentum tahun politik ini dan masa pemilihan presiden saat ini.

Dijelaskannya, hanya pelacur-pelacur politik yang rela menjual marwah organisasi demi recehan yg mereka kantongi. “Wallahi, Demi Allah, kami Keluarga Besar Al Washliyah Kabupaten Cirebon tidak rela dunia akherat dg kelakuan seperti ini,” imbuhnya.

Dia mengingatkan kepada seluruh Keluarga Besar Al Washliyah untuk menggunakan akal sehat dalam menyikapi dinamika politik yang berkembang dan harus cerdas, santun dan waspada terkait trik dan intrik di tahun politik sekarang ini.

“Intinya, kami minta agar PB Al Washliyah segera menggelar Rapim untuk menyikapi Keputusan PW Sumut dan memberikan sanksi atas sikap mereka yang kebablasan dan keluar dari jalur aturan organisasi, dan semua struktur Al Washliyah tidak bermain sendiri-sendiri. Jangan juga dimanfaatkan kelompok tertentu, yang ingin mengganggu keutuhan Keluarga Besar Al Washliyah,” jelas Aidin dengan semangat.

Lebih lanjut Aidin mengatakan sikap, perilaku atau keputusan pribadi jangan sampai membawa-bawa nama organisasi.

“Kami menilai Pengurus Wilayah Sumut tidak cerdas dalam menyikapi perkembangan politik, dan terkesan belum paham mekanisme berorganisasi, makanya mereka tampak jalan sendiri dan tidak menghormati Pengurus Besar (PB). Sikap parsial seperti itu harus ditindak tegas oleh PB. Sebab, tidak boleh ada pernyataan sikap resmi organisasi yang mendahului PB. Pengurus Daerah Al Washliyah Kab. Cirebon akan terus merapatkan barisan dan melakukan penggalangan demi menjaga marwah organisasi,” ungkapnya.

Al Washliyah Cirebon mengajak kepada pengurus dan anggota Al Washliyah untuk kembali memahami aturan organisasi, tempuh mekanisme yang ada di AD-ART dan patuh pada keputusan resmi organisasi.

“Jadi, jangan bawa-bawa nama organisasi demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ormas Islam Al Washliyah jangan dibuat gaduh oleh kepentingan pribadi oknum internal tertentu demi mengejar recehan. Saya meyakini ada peran pihak luar yang menggoda segelintir pengurus dengan iming-iming recehan, kemudian nama Al Washliyah dibawa-bawa,” pungkas Aidin. (rilis/mrl)

POLITIK

Sepekan Jelang Kongres KNPI di Aceh, Dukungan Senior Pemuda Pancasila untuk Haris Pertama

Published

on

By

Jakarta – Menanggapi perhelatan Kongres Pemuda/KNPI yang akan digelar di Aceh bulan Desember 2018, Senior Pemuda Pancasila Gunung Hutapea menyatakan dukungannya kepada Haris Pertama untuk menjadi Ketua Umum DPP KNPI periode 2018-2021.

“Selain memiliki Visi yang jelas dan rasional, Haris juga sangat menghormati senior-senior KNPI yang ada, dia sambangi langsung tidak gunakan tangan lain,” ujar Gunung saat diwawancarai via selulur di Jakarta, Rabu (05/12/2018).

Menurut Gunung, nilai-nilai Pancasila terangkum dalam Visi besar Haris Pertama yang pernah disampaikan kepadanya.

“Panjang lebar Haris paparkan Visinya, saya resapi dan tergambar mengandung nilai ke Pancasila-an. Keinginan dan tekad mempersatukan seluruh elemen kepemudaan sangat besar terasa, itu yang pemuda butuhkan saat ini,” urai Gunung.

Selain hal tersebut, sebagai senior Gunung juga berharap Kongres KNPI XV di Aceh nanti dapat melahirkan gagasan yang orisinil dari pemuda se Nusantara agar jelas posisi Pemuda dalam partisipasinya terhadap pembangunan.

“Selain menetapkan Haris Pertama sebagai Ketum terpilih, saya juga harap kongres menelurkan rumusan posisi pemuda Indonesia yang bermanfaat dan berpartisipasi terhadap pembangunan,” tegas Gunung.

Diharapkan Kongres Pemuda/KNPI XV dapat dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo untuk memberikan motivasi kepada pemuda Indonesia. (adam)

Continue Reading

HUKUM

KIPP Jatim Kritisi Kinerja Timsel Calon Anggota KPU Jatim Periode 2019-2024

Published

on

Surabaya – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur menyampaikan kritikan terkait kinerja Tim Seleksi (Timsel) dalam melakukan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur periode 2019-2024.

Menurut Koordinator Pemantau KIPP Jatim, Novli Thyssen mengatakan, kritikan dari masyarakat terkait dengan kinerja Tim Seleksi (Timsel) adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau proses seleksi calon penyelenggara pemilu yang diharapkan dari proses seleksi tersebut melahirkan calon anggota KPU Jawa Timur yang berintegritas dan berkualitas dalam mengelolah kepemiluan di Jawa Timur.

“Dalam proses seleksi calon anggota KPU Jawa Timur khususnya pada tahapan seleksi administrasi yang dilaksanakan, pihaknya menemukan ketidakprofesionalan dan ketidaktransparan KPU dan Timsel dalam proses seleksi,” terang Novli Thyssen kepada awak media. Sabtu, (08/12).

Dalam rilisannya Novli, dirinya menyampaikan empat poin penting soal ketidakprofesionalan dan ketidaktransparan KPU dan Timsel dalam proses seleksi.

  1. Tim seleksi tidak terbuka mengumumkan kepada masyarakat terkait dengan aturan skoring yang dipergunakan untuk menentukan lolos tidaknya calon peserta anggota KPU Jatim dalam seleksi administrasi.
  1. Tim seleksi tidak terbuka mengumumkan hasil skor yang didapat tiap masing-masing peserta seleksi. Sehingga tiap peserta tidak mengetahui berapa skor yang didapat dalam proses seleksi administrasi.
  1. Dengan tidak diumumkan secara terbuka hasil skor tiap masing-masing peserta, Timsel melanggar asas asas keterbukaan. Dan menimbulkan adanya “dugaan hubungan kepentingan tertentu antara Timsel dengan peserta yang lolos administrasi”. Dugaan ini dapat dibuktikan dari hasil temuan KIPP Jatim, banyak peserta yang punya pengalaman pernah menjadi penyelenggara pemilu tidak lolos seleksi, terkalahkan dengan peserta lain yang nota bene nya pernah punya pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Pertanyaanya adalah, apa yang menjadi pembeda antara calon yang tidak lolos seleksi dengan calon yang lolos seleksi jika kedua-duanya mempunyai skor yang sama karena sama-sama mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara pemilu?. Indikator penilaian lain inilah yang tidak pernah diumumkan secara terbuka dan transparan oleh Timsel, sehingga “muncul dugaan adanya kepentingan tertentu antara Timsel dengan peserta yang lolos seleksi”.
  1. Jika pengalaman kepemiluan sebagai penyelenggara pemilu dibutuhkan dan menjadi prioritas utama dalam menyeleksi calon anggota KPU Jawa Timur, hal tersebut sama dengan KPU membatasi hak konstitusi warga negara yang ingin berpartisipasi dalam seleksi calon anggota KPU Jawa Timur, terkhusus bagi para peserta yang notabene nya adalah relawan pemantau atau expert pemilu yang sebelumnya tidak pernah menjadi penyelenggara pemilu tapi kemampuan pemahaman kepemiluan mereka sangat tidak diragukan bahkan kemampuan mereka lebih dibandingkan dengan para pemegang predikat penyelenggara pemilu. Mereka, para relawan pemantau pemilu atau para expert pemilu dengan sendirinya akan tersingkirkan dari arena seleksi karna bobot nilai skor pengalaman sebagai penyelenggara pemilu yang tidak mereka miliki. (ari)

Continue Reading

POLITIK

Al Washliyah Banten Sesalkan Dukungan Al Washliyah Sumut ke Jokowi-Ma’ruf

Published

on

By

Tangerang – Al Washliyah Provinsi Banten menyayangkan adanya deklarasi dukungan terhadap Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin yang dikeluarkan Al Washliyah Sumatera Utara pada Rabu (05/12) kemarin di Medan.

Sejatinya para pengurus organisasi yang lahir 1930 ini melihat kepentingan yang lebih besar dari pada kepentingan sesaat.

“Kami sangat menyayangkan adanya deklarasi dukungan kepada capres nomor urut 01 yang dilakukan PW Al Washliyah Sumut bersama dengan pengurus daerahnya. Hal ini telah melanggar AD/ART yang di dalamnya sangat jelas tertulis bahwa Al Washliyah organisasi yang independen,” kata Ketua Pengurus Wilayah Al Washliyah Banten Edi Sunaryo Budiyanto yang didampingi Sekretarisnya Muhammad Nizam Harahap di Tangerang pada Kamis (06/11/2018) kemarin.

Ketua Al Washliyah Banten itu mendapat informasi dari video yang beredar di masyarakat. Dalam video tersebut terlihat Al Washliyah Sumut tengah mengeluarkan dukungan kepada capres Jokowi dan KH. Ma’ruf Amin dalam acara HUT ke-88 Al Washliyah.

Menurut Edi para pengurus Al Washliyah jangan mudah tergiur dengan kepentingan sesaat dengan mengorbankan yang lebih maslahat. Sebagai organisasi yang lahir dan besar di Medan, seharusnya para pengurus Al Washliyah Sumut memberikan contoh yang baik kepada wilayah lainnya.

Diingatkan Edi, dulu Al Washliyah pernah mengeluarkan dukungan kepada capres menjelang Pemilu, namun setelah itu Al Washliyah tidak memperoleh apa pun dari dukungan tersebut. Ditambah lagi saat ini Ormas Islam lainnya belum mengeluarkan dukungan terhadap dua calon presiden yang akan bertarung pada 17 April mendatang.

Dia juga meminta PB Al Washliyah segera bersikap atas kejadian ini. Saat ini warga Al Washliyah tengah heboh atas keputusan Al Washliyah Sumut yang mengeluarkan dukungan kepada Capres dan Cawapres nomor urut 01.

“PB Al Washliyah harus cepat menyikapi kondisi internal yang untuk menenangkan warga Al Washliyah,” pinta Edi Sunaryo. (rilis)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending