Connect with us

POLITIK

Dukungan Al Washliyah Sumut Ke Salah Satu Capres Dianggap Langgar AD/ART

Published

on

Jakarta – Keputusan Rapat Kordinasi Wilayah (Rakorwil) Al Washliyah Sumatera Utara yang mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin mendapat respon negatif. Hasil Rakorwil itu dianggap melanggar aturan organisasi di Al Washliyah.

Ketua Pengurus Besar Al Washliyah Dr. H. Amran Arifin, MM mengatakan apa yang dikeluarkan Al Washliyah Sumut dengan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden telah melanggar AD/ART Al Washliyah.

Di dalam AD/ART organisasi yang telah berusia 88 tahun ini sangat tegas mengatakan sebagai organisasi yang independen.

“Di dalam Anggaran Dasar Al Washliyah sangat tegas bahwa organisasi ini bersifat independen. Ini menunjukkan bahwa Al Washliyah tidak boleh dibawa untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden tertentu. Jadi apa yang dilakukan Al Washliyah Sumut telah melanggar aturan organisasi,” kata Amran, Rabu (05/11/2018) di Jakarta.

Seharusnya pengurus Al Washliyah Sumut tidak latah membawa organisasi yang didirikan para ulama itu ke wilayah politik praktis. Menurutnya kalau mau berpolitik sebaiknya atas nama pribadi saja tidak bawa organisasi. Dari dulu orang Al Washliyah ada di berbagai partai politik, sehingga tidak elok bila membawa organisasi ini ke wilayah dukung mendukung capres tertentu.

“Kalau mau berpolitik sebaiknya atas nama pribadi saja, jangan bawa Al Washliyah ke politik, apa lagi sampai melanggar AD/ART organisasi dengan mengeluarkan pernyataan dukungan,” sesal mantan Ketum PP Gerakan Pemuda Al Washliyah itu.

Perlu diketahui, Pengurus Wilayah Al Washliyah Sumut telah mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap Capres dan Cawapres Jokowi – KH. Ma’ruf Amin. Pernyataan dukungan itu disampaikan dalam acara Rakorwil Al Washliyah Sumatera Utara pada Rabu 05 Desember 2018 di Kota Medan. Dukungan ini menurut Amran Arifin telah menuai respon negatif dari warga Al Washliyah.

Dalam waktu dekat dikatakannya PB Al Washliyah akan mengeluarkan sikap tegas terhadap pernyataan dukungan tersebut. “Saya sudah berhubungan dengan beberapa pengurus di Jakarta, dan semua sependapat bahwa masalah ini tidak boleh dibiarkan dan PB Al Washliyah akan menindak tegas,” ungkapnya.

Ditambahkannya, organisasi Al Washliyah dalam mengambil kebijakan atau keputusan yang sifatnya strategis baik internal maupun eksternal punya mekanisme organisasi. Mekanisme organisasi itu tertuang dalam aturan legal formal organisasi. “Mekanisme itu seharusnya dijalankan terlebih dahulu sebelum memutuskan,” terangnya.(muralis)

POLITIK

Rapimnas Golkar, Musyawarah Mufakat Bukan Berarti Aklamasi atau Calon Tunggal

Published

on

By

Jakarta – Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Viktus Murin menegaskan, prinsip musyawarah mufakat tidak boleh dipersempit maknanya sebagai aklamasi atau harus tampilnya calon tunggal. Prinsip musyawarah mufakat juga tidak boleh ditabukan dan diposisikan vis a vis dengan pemungutan suara. Sebab, musyawarah mufakat juga dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai pemungutan suara atau voting.

Hal tersebut disampaikan Viktus di sela-sela acara Rapimnas Partai Golkar yang berlangsung di Hotel Ritz Carlton Jakarta Kamis (14/11/2019).

Menurut Viktus yang juga Juru Bicara Calon Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo ini, sebagai partai moderen yang berbasis intelektual, Partai Golkar diharapkan meningkatkan kualitas pencerahan demokrasi kepada publik.

“Partai Golkar sejak pasca reformasi 1998 telah melahirkan paradigma baru. Jangan lagi kita menarik Golkar kembali pada era kegelapan demokrasi seperti di masa rezim Orde Baru,” tegas mantan aktivis mahasiswa 1998, yang juga mantan Sekjen Presidium GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia).

Menyinggung kemungkinan dan peluang Bamsoet di Musyawarah Nasional Golkar 3 sampai 6 Desember 2019, Viktus memastikan bahwa Tim Pemenangan Bamsoet optimis dapat menghantar kemenangan Bamsoet di Munas Golkar.

“Saat ini belum Munas, masih Rapimnas. Kami Tim Pemenangan Bamsoet saat ini berkonsentrasi penuh untuk mengikuti kegiatan Rapimnas. Tidak patut kami bicara dukung-mendukung calon ketua umum di dalam forum Rapimnas. Kami tidak mau dinilai oleh publik sebagai pihak yang tidak paham fatzun dan tata krama berorganisasi, yang menyalahgunakan forum Rapimnas untuk kepentingan sempit berkaitan dengan Munas,” tegas Viktus, mantan wartawan harian Pos Kupang. (dwi)

Continue Reading

POLITIK

Wacana Aklamasi di Munas, Pengamat: Golkar Bukan Partai Milik Dinasti

Published

on

JAKARTA, Partai Golkar akan melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) pada awal bulan Desember di Jakarta. Pihak Airlangga Hartaro saat ini sedang mengupayakan agar di Munas Golkar kali ini Calon Ketua Umum dipilih secara aklamasi dan hanya ada calon tunggal.

Menanggapi hal itu, APengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai, jika mekanisme pemilihan ketua umum secara aklamasi dilakukan pada Munas, maka Partai Berlambang Beringin ini tidak mencerminkan dirinya sebagai partai yang demokratis atau demokrasi di tubuh Golkar akan semakin suram.

“Golkar ini termasuk partai tertua di Indonesia, sudah matang dan melewati berbagai era perpolitikan di Indonesia, dari orde lama, orde baru hingga era reformasi saat ini. Mestinya lebih maju dan demokratis dari partai lain,” kata Pangi di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Menurut Pangi, mestinya moment Munas seperti ini harus dijadikan moment untuk memunculkan kader dan tokoh terbaik Golkar untuk tampil dan menunjukkan kemampuan dan kapasitas mereka, bukan malah memunculkan calon tunggal dan mematikan yang lainnya.

“Kalau seperti ini gayanya, Golkar kembali ke era orde baru. Karena, hanya ingin mempertahankan status quo saja. Partai Golkar adalah partai milik publik tertua di Indonesia, bukan partai milik saham tertentu, bukan partai milik dinasti” jelas Pangi.

Dia menambahkan, Partai Golkar tidak akan melawan demokrasi, karena partai ini dari dulu penuh dinamika dan memberi ruang kontestasi kepada setiap kader, memberi ruang gerak pada siapapun untuk memimpin nahkoda partai tersebut.

Pangi pun menyarankan agar Munas Golkar membuka ruang pada kader lain yang secara kapasitas intelektual dan kepemimpinannya sudah mumpuni untuk tampil.

“Karena dengan seperti itu, Golkar akan kelihatan lebih demokratis dan terbuka dan tidak dikapling oleh satu orang atau kelompok tertentu saja yang ingin berkuasa,” ujar Pangi.[]

Sementara itu, Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus mengungkapkan, Partai Golkar dikenal selalu dinamis dan terjadi persaingan sengit antarcalon ketua umum dalam setiap penyelenggaraan Munas.

“Ini merupakan ciri khas Golkar. Oleh karenanya, jika dalam Munas Golkar pada Desember mendatang ada pihak-pihak yang ingin meredam persaingan tersebut dengan memaksakan aklamasi, hal tersebut berbahaya bagi eksistensi Partai Golkar,” katanya.[]

Continue Reading

POLITIK

Bamsoet: Merawat Demokrasi Berarti Menjaga dan Merawat Partai Politik

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memaparkan dalam sebuah negara demokrasi, termasuk Indonesia, miniatur pengelolaan lalu lintas kehidupan politiknya bisa dilihat dari tata kelola partai politiknya. Jika partai politik dikelola sangat baik, maka pengelolaan kehidupan politik di negara tersebut juga baik. Demikian juga sebaliknya. Karena itu, untuk membenahi dan memajukan Indonesia, terlebih dahulu harus dibenahi dan dimajukan partai politiknya.

“Menjaga dan merawat demokrasi adalah menjaga dan merawat partai politik. Demokrasi telah dipilih menjadi cara hidup (way of life) kita dalam berbangsa dan bernegara, dan partai politik adalah batang tubuhnya. Negara demokrasi kuat jika partai politiknya kuat. Negara demokrasi rapuh jika partai politiknya keropos,” ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speaker dalam Diskusi Publik ‘Golkar Mencari Nahkoda Baru’, yang diadakan Posbakum Golkar di Jakarta, Selasa (12/11/19).

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan lebih jauh, semua instrumen yang bekerja pada negara terlebih dahului melalui assessment partai politik. Bisa dibayangkan jika partai politik terkelola dengan buruk, taruhannya tentu masa depan rakyat, masa depan bangsa dan negara.

“Harus disadari, sesungguhnya partai politik lahir untuk mengemban tugas-tugas besar, kerja-kerja luhur dan penuh kemuliaan. Karena itu, seluruh visi dan misi partai politik tidak pernah membicarakan tentang hal hal kecil, remeh temeh atau pribadi-pribadi orang per perorang. Tetapi, partai politik membicarakan hal-hal besar, membicarakan bangsa, umat, negara serta khalayak seluruhnya,” jelas Bamsoet.

Karena itu, khusus bagi Partai Golkar sebagai partai politik tertua di Indonesia yang pada bulan Desember 2019 nanti akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional untuk memilih Ketua Umum, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mempunyai sejumlah catatan. Terlebih, setelah melihat perolehan suara yang tidak menggembirakan dari Pemilu 2019, kehilangan 1,2 juta suara dan 6 kursi DPR RI, Partai Golkar harus melakukan konsolidasi membangun kembali kekuatan dengan merangkul semua golongan dan komunitas.

“Selain untuk kepentingan masa depan Partai Golkar, akumulasi semua sumber kekuatan nasional itu diperlukan untuk membentengi Pancasila dan merawat serta memperkokoh persatuan-kesatuan bangsa. Di masa lalu, Sekber Golkar berhasil mengakumulasi kekuatan yang bersumber dari ratusan organisasi, yang kemudian dikelompokan dalam tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO), antara lain Kosgoro, Soksi dan MKGR, serta sejumlah organisasi kepemudaan dan keagamaan,” tutur Bamsoet.

Catatan singkat tentang peran strategis Partai Golkar di masa lalu tersebut, bagi Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini perlu dikedepankan lagi agar semua unsur di dalam keluarga besar Partai Golkar paham betapa bangsa dan negara sangat membutuhkan Partai Golkar. Sebagai partai yang terbukti menjadi penjaga dan pengamal Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, Partai Golkar di masa lalu juga mampu menjalankan perannya sebagai perekat keberagaman bangsa, sehingga turut menjadi kekuatan politik yang tak terpisahkan dari eksistensi Indonesia.

“Maka, karena panggilan sejarah pula, takdir itu harus diaktualisasikan lagi karena kehendak zaman. Termasuk menyatukan kembali berbagai kekuatan yang lama terserak menjadi satu kekuatan penuh, termasuk para purnawirawan dan keluarga TNI/Polri serta Satkar Ulama, MDI dan Al Hidaiyah yang selama ini jalan sendiri-sendiri,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, sudah saatnya Partai Golkar melakukan re-branding untuk menyesuaikan diri terhadap tantangan zaman. Agar dapat terus menerus melakukan akselelari dan modernisasi agar Partai Golkar melepaskan diri dari stigma ‘Partai Jadul’, menjadi Partai masa depan yang memberikan kebanggaan dan harapan bagi generasi milenial.

“Golkar harus mau melakukan perubahan dari dalam agar mampu berbaur dengan generasi milenial yang demokratis dan anti-ketergantungan. Golkar bisa membentuk gugus tugas khusus yang pro aktif untuk lebih dekat dengan generasi milenial. Pola lama dalam upaya merangkul konstituen atau simpatisan partai harus diubah, disesuaikan dengan perilaku dan budaya milenial,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending