Connect with us

POLITIK

Dukungan Jokowi Semakin Mengalir, Seknas Jokowi Indramayu Deklarasikan Capres 01

Published

on

Indramayu – Pekik atau yel-yel mendukung Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin bergemuruh berkali-kali di Lapangan Bola desa Sukaslamet kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu Jawa barat.

Slogan itu dilantunkan ribuan orang yang menghadiri acara “Deklarasi dukungan relawan Seknas Jokowi kabupaten Indramayu bersama petani hutan ke calon Presiden dan Wakil Presiden No.1 Jokowi-Ma’ruf Amin. Kamis, (07/3/2019).

“Untuk melanjutkan Nawacita dan mempercepat pembangunan yang telah dijalankan pemerintah saat ini, tak ada jalan lain, Jokowi harus menjadi presiden untuk periode kedua. 

Karena itu, hari ini Seknas Jokowi Indramayu mendeklarasi dukungan relawan Seknas  Jokowi kabupaten Indramayu bersama petani hutan ke calon Presiden dan Wakil presiden No.1 Jokowi-Ma’ruf Amin,” kata Bendahara Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Seknas Jokowi, Ismarilda Priadi mewakili Ketua Umum Muhammad Yamin, memberikan kata sambutan.

Selain itu, lanjut Isma, sosok Jokowi sebagai pemimpin sangatlah mumpuni. Itu terlihat dari sikapnya yang sederhana, anti korupsi, mampu menyelesaikan masalah-masalah pembangunan, berpikiran optimis dan merakyat.

Ismarilda juga menegaskan bahwa, Seknas Jokowi di seluruh Indonesia akan mengawal dan memastikan kemenangan Capres 01 Jokowi-Ma’ruf Amin hingga hari H pemilihan Presiden yang akan berlangsung 17 April 2019.

“Kita semua akan bergerak dan berjuang untuk memperjuangkan lagi Jokowi sebagai presiden. Apakah kalian siap?” tegas Isma.

“Siap..,” sambut ribuan hadirin, dengan bergemuruh.

“Seluruh jajaran pengurus dan simpatisan Seknas Jokowi Kabupaten Indramayu siap memenangkan capres 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Kabupaten Indramayu,” ujar Muhamad Nurudin, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Seknas Jokowi Kabupaten Indramayu.

Acara deklarasi ini dihadiri seluruh jajaran pengurus DPD Seknas Jokowi Kabupaten Cianjur dan petani hutan.

Massa yang membludak memenuhi tempat acara menunjukkan antusiasme masyarakat Indramayu mendukung Capres 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. (ari)

NASIONAL

KH Ma’ruf Amin Akui Kemajuan Pemerintahan Dalam Memberantas Korupsi

Published

on

Jakarta – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 KH. Ma’ruf Amin mengatakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan. Dirinya menilai banyaknya pihak yang ditangkap bukan karena korupsi merajalela.

“Penindakan korupsi di Indonesia sampai saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun ada orang mengatakan karena banyaknya yang ditangkap menunjukkan banyaknya korupsi. Padahal itu justru karena bagusnya sistem penindakan, bukan karena banyaknya korupsi,” ujar Ma’ruf Amin. Selasa, (19/3/2019).

Hal itu disampaikan Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan dalam acara  seminar publik dengan tema, “Strategi Pemberantasan Korupsi untuk Kembalikan Uang Negara”, yang diselenggarakan oleh Seknas Jokowi dan Master C19 Portal KMA di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Ma’ruf Amin menganggap pemberantasan korupsi saat ini jauh lebih baik.

“Dulu tidak ada, atau jarang yang ditangkap, karena penegakan hukum lemah, penindakan hukumnya itu belum sebaik seperti sekarang. Ini saya kira yang mesti dipahami,” terangnya.

Ma’ruf Amin menyadari pemberantasan korupsi di Indonesia harus terus ditingkatkan. Untuk itu, dirinya menyoroti upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

“Meskipun demikian, apa yang telah dicapai tersebut perlu ditingkatkan lebih lanjut terutama dalam hal upaya mengembalikan kebocoran keuangan negara baik yang di dalam negeri maupun yang disimpan di luar negeri. Saya kira itu tujuan kita yang mana dana-dana yang sudah dikorupsi itu bisa dikembalikan,” kata Kyai Ma’ruf Amin.

Ismarilda Priadi ketua Panitia sekaligus Bendahara Umum Seknas Jokowi dalam laporan panitia menyatakan tujuan dari seminar publik ini adalah untuk  mentransformasi kerja nyata pemerintahan, memperkuat kinerja para penegak hukum dan memperkuat peraturan perundang–undangan pemberantasan korupsi yang mengatur kejelasan dan mekanisme pengembalian kerugian keungan negara akibat tindak pidana korupsi. 

Ismarilda Priadi menjelaskan ada beberapa faktor yang membuat upaya pengembalian uang negara belum maksimal. Salah satunya adalah keterbatasan fungsi dan kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum.

M. Yamin Ketua Umum Seknas Jokowi dalam sambutannya menyambut baik terselengaranya acara ini dan mengatakan, penegakan hukum terhadap korupsi melalui tindak pidana korupsi adalah upaya untuk salah satunya memprioritaskan pengembalian kerugian negara untuk dimanfaatkan bagi pemenuhan kesejahteraan bangsa.  

“Meskipun demikian, apa yang telah dicapai tersebut perlu ditingkatkan lebih lanjut terutama dalam hal upaya mengembalikan kebocoran keuangan negara baik yang di dalam negeri maupun yang disimpan di luar negeri. Saya kira itu tujuan kita yang mana dana-dana yang sudah dikorupsi itu bisa dikembalikan,” tutup M. Yamin. (ari)

Continue Reading

NASIONAL

Antusias Warga dan Fans Sambut Caleg DPR RI dari Partai Nasdem Livy Andriani di Sragen

Published

on

Sragen – Kebahagian dirasakan oleh Livy Andriani calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Nasdem nomor urut 6 ini, ketika setiap kunjungan bisa secara langsung bertatap muka dengan masyarakat.

Hal tersebut dilakukan saat mengunjungi beberapa pasar yang berada di daerah pemilihan Jawa Tengah lV yaitu Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri.

Antusias warga dan fans meyambut kedatangan calon anggota legislatif Livy Andriani yang sekaligus artis sinetron mengumbar senyum kepada pengunjung dan foto bersama di pasar Gondang kabupaten Sragen. Jumat, (15/3/2019).

Keluar masuk pasar dan warga secara langsung atau door to door ke pelosok desa sering dilakukan livy Andriani dalam setiap kunjungan dapil 

Livy menceritakan banyak hal positif yang didapatkan dengan terjun langsung ke masyarakat, sehingga kita tau kekurangan kelebihan dari masing daerah, kita juga jadi tau hal-hal baru mulai dari peternak, petani, industri sampai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Ini merupakan pengalaman yang paling berharga, dan ini menjadi bekal kelak kalau dipercaya masyarakat untuk menjadi wakil rakyat,” ucap Livy. (ari)

Continue Reading

NASIONAL

Kepatuhan Prinsip Hukum dan Etika Sebabkan Demokrasi yang Berintegritas

Published

on

Jakarta – Demokrasi yang berintegritas dibangun lewat penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang berintegritas, terutama menyangkut elemen penyelenggara Pemilu. Integritas Pemilu menuntut ketaatan dan kepatuhan pada prinsip hukum dan etika. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu di seluruh tingkatan.

Hal ini disampaikan oleh anggota DKPP, Alfitra Salam dalam acara dialog publik yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI) dengan tema “Menakar Integritas Penyelenggara Pemilu”, di Kedai Kopi Perjoeangan, Jakarta.

“DKPP adalah kanal bagi para pihak, khususnya mereka yang merasa dirugikan oleh sikap dan tindakan para penyelenggara Pemilu. DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Harkat dan martabat penyelenggara pemilu, DKPP lah yang menjaganya”, kata Alfitra. Senin, (18/2/2019).

Di akhir diskusi, Alfitra mengimbau agar masyarakat tidak lagi curiga terhadap proses penyelenggaraan pemilu.

“Pemilu merupakan mekanisme negara demokratis, awal mula lahirnya kekuasaan, penyelenggaraan hak-hak konstitusional, dan kejujuran penyelenggara,” ujar Syamsuddin Radjab (akademisi) yang juga sebagai narasumber.

Terpisah, Viryan Aziz yang juga merupakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyampaikan bahwa integritas penyelenggara pemilu, di mulai dari proses rekrutmen anggota KPU, sehingga melahirkan Komosioner yang independen dan berintegritas.

Untuk tanggapan penyelenggaran pemilu KPU telah mengantisipasi munculnya kemungkinan Pemilih siluman.

“Yang berhak untuk mengawal dan melaporkan hasil pemilu adalah tim pemantau, pemilik suara dan panwaslu,” tegas Rahmat Bagja selaku Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending