Connect with us

TEKNOLOGI

Efektifkah Jokowi Tangkal Pandemi Covid-19

Published

on

Oleh: DR Rasminto, Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial UNJ

Masa tanggap darurat pandemi Covid 19 sudah berjalan lebih dari 3 minggu, kini Pemerintah RI sudah menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pembatasan Sosial Skala Besar lalu setelah 3 hari Perpu tersebut terbit, Permenkes pun terbit sebagai turunan teknis operasional Perpu tersebut. Namun, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya pada Sabtu malam (4/4) 16 orang ditangkap pihak kepolisian karena berada di sejumlah cafe di Bendungan Hilir dan Menteng, Jakarta Pusat, saat pandemi virus corona.

Kondisi di berbagai daerah pun juga tidak kalah mencekam, Pemda sudah memberlakukan lockdown terbatas di daerahnya masing-masing dengan menutup fasilitas umum dan membatasi aktivitas warganya. Bahkan aparat Kepolisian beserta TNI mensweeping warga yang berkeliaran di jalan-jalan dan fasilitas umum dan tidak segan-segan membubarkan acara pesta pernikahan warga dalam langkah mengantisipasi penyebaran virus corona tersebut.

Selain itu, ormas keagamaan dan tokoh-tokoh agama sangat gencar menghimbau umatnya agar tidak mudik saat lebaran tahun ini. Situasi ini sudah berimbas kepada buruh dan pembantu rumah tangga di kota-kota besar yang melaksanakan mudik lebih awal, pada umumnya alasan mereka lebih baik tidak punya uang daripada tidak mudik. Apabila kondisi ini dibiarkan dan pemerintah hanya fokus dalam penanganan covid 19 tanpa memperhatikan faktor turunannya akan sangat rentan terjadi masalah dampak lainnya. Berdasarkan data Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat (5/4) dampak covid 19 berimbas pada PHK 6500 lebih pekerja, selain itu kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika cenderung mengalami penurunan kurs dengan menembus Rp. 16.400,- per 1 USD. Begitu juga dengan kondisi perdagangan saham di bursa efek Indonesia terjadi pemerosotan nilai saham sejak Januari-Maret 2020 hingga anjlok di atas 20% dan hal ini merupakan penurunan dengan nilai tertinggi sepanjang penjualan bursa saham nasional.

Terlebih lagi beberapa lembaga memprediksi waktu penyebaran virus corona Covid 19 di Indonesia akan berakhir paling cepat Mei 2020 itupun jika pemerintah mengintervensi. Penelitian tersebut dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi hingga Badan Intelijen Negara (BIN). Meski demikian, prediksi berakhirnya corona tergantung dua hal yakni campur tangan pemerintah serta kedisiplinan masyarakat.

Menurut Kepala Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo saat rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kamis (2/4) mengatakan bahwa BIN meramal kasus positif corona mencapai puncak pada akhir Juli dengan jumlah kasus positif 106.287 orang. Menurutnya Doni skenario yang dihitung oleh BIN cukup akurat karena BIN sebelumnya memprediksi kasus Covid 19 akhir Maret 1.577 orang, angka tersebut cukup dekat dengan realisasi 1.528 kasus per 31 Maret lalu.

Apabila pandemi covid 19 terus berlangsung, analisis ketersediaan sembako diragukan efektif tersedia sampai bulan Juli 2020 karena sebagian besar para petani sejak bulan Maret 2020 banyak yang tidak ke sawah dan ke ladangnya karena takut adanya covid 19, hal tersebut diperparah dengan berbagai prediksi para ahli dan lembaga riset bahwa ketersediaan energi dan pangan dunia diragukan hanya mampu hingga Juli 2020 karena berbagai negara memprioritaskan untuk kepentingan domestik negaranya. Oleh karena itu, diharapkan adanya rencana kontijensi dalam menghadapi pandemi covid 19 dengan mengoptimalkan peran TNI-Polri.

Bicara lebih lanjut dalam memberdayakan peran TNI dalam penanggulangan bencana tertuang dalam Undang–undang TNI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas Pokok TNI tersebut dilakukan dengan menggunakan operasi militer untunk perang dan operasi militer selain perang. Salah satu tugas TNI dalam melaksanakan operasi militer selain perang adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.

Maka, Presiden Jokowi sebagai Panglima tertinggi tidak perlu ragu untuk memberi instruksi kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk menyusun rencana kontijensi dalam menghadapi krisis yang mungkin ditimbulkan oleh pandemi covid 19 ini yakni dengan memetakan kekuatan TNI-Polri dalam menangani dampak turunan pandemi covid 19, dimana diharapkan peran TNI dapat berkontribusi dengan tampil dalam penanganan pada aspek medis dengan gelar kekuatan 15% dan sosialisasi keadaan PSBB cukup 15%. Selebihnya fokus utama pada tugas TNI beserta stakeholder terkait mencari solusi dan eksekusi solusi dalam hal menjaga ketahanan pangan dan energi nasional dengan menjaga kontinuitas produksi, ketersediaan, distribusi sembako dan BBM termasuk gas ke seluruh penjuru Indonesia agar dapat dijangkau oleh seluruh rakyat dimanapun mereka berada, khususnya masyarakat strata sosial bawah karena tingkat kerawananan yang lebih tinggi dengan menimbulkan gejolak sosial seperti yang pernah terjadi pada era “great depression” 1929.

Secara rinci, peran matra TNI AL dapat bersinergi dengan Nelayan sebagai leading sektor produksi hasil laut untuk mengganti lauk daging dan telur yang selama ini jadi lauk pokok dan akhir-akhir ini mulai mengalami peningkatan harga yang signifikan serta stoknya mulai jarang di pasaran. Bila perlu Kapal TNI AL dapat digunakan untuk menangkap ikan selain melaksanakan tugas pokoknya.

Adapun TNI AD dapat berperan dan bersinergi dengan para petani dan industri pertanian sebagai leading sektor yang bergerak di bidang pertanian agar dapat menjaga kontinuitas produksi padi, umbi-umbian, jagung dan kacangan serta tanaman palawija serta tanah-tanah HGU yang terbengkalai dapat diambil alih untuk program tersebut. Begitu juga dengan peran TNI AU dapat bergerak dalam distribusi energi terutama BBM dan gas melalui pesawat-pesawat milik TNI AU. Dengan demikian, peran Polri dapat fokus menangani aspek medis dan khususnya masalah kamtibmas yang diakibatkan dari dampak covid 19 dengan dibantu kekuatan TNI yang 15% tersebut. Jika skenario ini dapat berjalan, Indonesia dapat menjaga ketersediaan stok pangan dan energi nasional.

Catatan: Perna dipublikasikan di media BELARAKYAT.COM dengan judul, INDONESIA PERLU RENCANA KONTIJENSI DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID 19

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TEKNOLOGI

Pandemi Covid-19 di Hari Fitri, Anggota DPR Ini Bagikan 1900 Paket Ikan Olahan

Published

on

By

Padang – Anggota Komisi VI DPR RI Hermanto dalam perjalanan dinasnya ke daerah pemilihan (Dapil) ia berkesempatan menyerahkan bantuan berupa 1900 paket ikan dan olahan ikan bantuan Pemerintah secara simbolis kepada masyarakat di 12 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Penyerahan bantuan paket ikan tersebut merupakan bentuk Kegiatan Bulan Mutu Karantina 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengambil tema: Ikan Sehat Bermutu untuk Menanggulangi Covid-19.

“Paket ikan yang dibagikan ini berasal dari jenis ikan tuna, ikan bermutu tinggi kualitas ekspor. Ikan ini bergizi tinggi, bermanfaat untuk meningkatkan imun tubuh. Imun tubuh yang kuat bisa menangkal berbagai macam penyakit, termasuk covid-19,” papar Hermanto dalam sambutannya pada penyerahan secara simbolis paket ikan tingkat Sumatera Barat di halaman Kantor Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang, belum lama ini.

“Karena karakternya yang bergizi tinggi sekaligus bisa meningkatkan imun tubuh tersebut maka paket ikan ini cocok dikonsumsi oleh masyarakat dalam menanggulangi wabah covid-19,” tambah legislator dari FPKS DPR ini.

Hermanto meminta kepada KKP agar kegiatan ini tidak hanya dilakukan tahun ini.

“Saya berharap kegiatan ini bisa dilakukan tiap tahun sebagai upaya meningkatkan gizi masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah,” ucap legislator dari dapil Sumbar 1 ini.

Disamping penyerahan secara simbolis tingkat Sumatera Barat, Hermanto didampingi Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang Rudi Bambara melakukan roadshow penyerahan simbolis paket ikan di Padang Panjang, Tanah Datar, Pariaman, Padang (untuk masyarakat Padang dan Pesisir Selatan), Pelabuhan Muaro Padang (untuk Masyarakat Mentawai), Kabupaten Solok (untuk masyarakat Kabupaten Solok, Kota Solok dan Sawahlunto) dan Silungkang (untuk masyarakat Sawahlunto, Sijunjung dan Dharmasraya). (Joko)

Continue Reading

TEKNOLOGI

Pelatihan Kartu Pra Kerja: Ini Sebagai Kasus Hukum Akan Terbuka Lebar

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Arsul sani menilai skema Pelatihan Kartu-Prakerja bisa jadi kasus hukum di masa depan. Kok bisa?

Arsul menceritakan, dirinya sebagai Anggota Komisi III DPR RI yang bidangi antara lain terkait penegakan hukum dalam cuitan akun twitter-nya @arsul_sani sempat menyampaikan bahwa skema pelatihan kartu-prakerja yang melibatkan beberapa perusahaan star-up berpotensi menjadi kasus hukum setelah tahun 2024.

Dan cuitan Arsul Sani yang juga Wakil Ketua MPR ini bermula dari cuitan akun twitter Yunarto Wijaya yang menganggap tidak seharusnya Presiden Jokowi mendiamkan persoalan skema pelatihan kartu prakerja ini. Di mana para pengkritiknya melalui akun medsos prakerja.org telah menciptakan modul-modul pelatihan yang semuanya gratis.

Dihubungi terpisah, Sekjen PPP ini menyampaikan bahwa program kartu prakerja-nya sendiri tidak bermasalah.

“Apalagi ini merupakan pemenuhan janji Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Yang dianggap bermasalah adalah pelaksanaannya melalui skema pelatihan kerja secara online dimana sebagian anggarannya yang Rp5,6 triliun tersebut menjadi pendapatan dan keuntungan sejumlah perusahaan star up,” jelas Arsul pada Bela Rakyat, Rabu (20/5/2020).

Arsul mengingatkan kasus-kasus hukum terkait kebijakan publik dalam masa krisis tahun 1998 dan 2008, yakni BLBI dan Bank Century. Juga kasus e-KTP.

Semua kasus itu menurutnya, tidak bermasalah pada lingkup kebijakannya, tetapi pada tataran pelaksanaan kebijakan.

Lebih lanjut Arsul menyatakan jika nanti hasil audit BPK atau BPKP menemukan ketidakwajaran pada komponen pembiayaan yang telah dikeluarkan. Misalnya melakukan perbandingan dan pendalaman terhadap pelaksanaan skema pelatihan dengan para penyedia jasa yang memberikannya secara cuma-cuma seperti prakerja.org ini.

“Maka menggelindingnya skema pelatihan kartu prakerja ini sebagai kasus hukum akan terbuka lebar,” ujar Sekjen DPP PPP ini.

Arsul mengingatkan agar para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan terkait skema kartu prakerja ini jangan mengandalkan Pasal 27 Perppu 1/2020 yg sudah menjadi UU No. 2 Tahun 2020 itu.

“Absurd kalau para pembantu Presiden dan jajarannya merasa sudah aman karena diberikan kekebalan hukum oleh Pasal tersebut,” terang Arsul.

Mengakhiri keterangannya, Arsul mengingatkan agar pemerintahan Presiden Jokowi melalui kementerian dan lembaga terkait dengan implementasi skema kartu prakerja ini untuk meninjau kembali skema pelatihan dan penganggarannya.

“Lebih baik mencegah potensi kasus hukum dari sekarang dari pada nanti berhadapan dengan lembaga penegak humum,” pungkas Arsul. (HMS)

Continue Reading

TEKNOLOGI

Bamsoet juga Berikan Bantuan ke PMII

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS) dan Relawan 4 Pilar memberikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Untuk kemudian dibagikan kepada mahasiswa anggota dan kader PB PMII yang merelakan diri tak mudik ke kampung halaman, demi menekan penyebaran virus Covid-19.

“Bantuan sosial ini adalah hak mereka sebagai warga negara yang turut terdampak pandemi Covid-19. Jadi bukan untuk membungkam suara kritis mahasiswa terhadap lembaga perwakilan rakyat maupun pemerintahan. Mahasiswa harus tetap kritis, khususnya dalam mengoreksi penyelenggaraan negara,” ujar Bamsoet saat menyerahkan bantuan, di Jakarta, Senin (18/5/20).

Sebagai mantan aktifis mahasiswa yang turut terlibat dalam berbagai pergerakan, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengungkapkan dahulu musuh mahasiswa adalah pejabat yang tak amanah. Kini mahasiswa dan pejabat punya musuh yang sama, yakni virus Covid-19.

“Walaupun pemerintah pusat dan daerah telah mengeluarkan berbagai perangkat kebijakan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19, namun bukan berarti mereka tak memerlukan side opinion. Suara kritis dari kaum intelektual seperti mahasiswa tetap dibutuhkan. Saran maupun kritik akan bisa mengoreksi seandainya ada kekeliruan dari kebijakan yang diambil. Sehingga bisa segera diperbaiki demi kemaslahatan bersama,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mendorong kalangan mahasiswa turut terlibat melakukan berbagai penelitian ataupun kajian seputar managemen penanggulangan pandemi maupun bencana alam dan non alam. Sehingga bisa menjadi input bagi para penyelenggara negara agar kedepannya tak gagap dalam menghadapi berbagai musibah yang datang.

“Walaupun sebagian besar kegiatan perkuliahan dihentikan, bukan berarti daya nalar dan kritis mahasiswa juga berhenti. Pandemi maupun krisis seharusnya bisa menjadi pijakan bagi mahasiswa untuk melakukan berbagai penelitian dan kajian. Baik seputar managemen kesehatan nasional, penanggulangan bencana, maupun sistem jaminan sosial nasional. Tinggal bagaimana mahasiswa mau mengkajinya,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending