Connect with us

HUKUM

Eni Janji Akan Bongkar Siapa Saja Pejabat Terlibat Korupsi

Published

on

Jakarta – Mantan Anggota DPR Komisi VII, Eni Maulani Saragih berjanji bertindak kooperatif dalam persidangan kasus suap PLTU Riau-1. Eni akan mengungkap detail peran nama-nama yang disebut dalam dakwaan jaksa.

“Saya menerima dakwaan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut, walaupun tadi jaksa belum secara ditail menyampaikan peristiwa-peristiwanya dan Insyaallah nanti dalam persidangan, karena saya berjanji sudah dalam waktu penyidikan, Insya Allah kooperatif dalam persidangan,” ujar Eni kepada wartawan di Pengadilan Tipikor, Jl. Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018).

Ketika disinggung duit gratifikasi yang diterima, Eni mengaku sudah lama mengenal orang yang disebut dalam dakwaan. Dia akan menyampaikan detail terkait gratifikasi itu.

“Ya itu kawan-kawan saya, semua karena saya sebelum jadi Anggota DPR saya memang bergerak di situ bidang saya di situ, dan itu kawan-kawan saya semua yang sudah saya kenal baik, nanti saya akan sampaikan di persidangan ditailnya,” tutur Eni.

Eni didakwa menerima uang suap sebesar Rp Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. Duit itu diterima Eni untuk membantu Kotjo mendapat proyek di PLN.

Selain itu, jaksa KPK juga menyebut Eni menerima gratifikasi sebesar Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu (atau sekitar Rp 400 juta). Uang itu diterima Eni dari sejumlah direktur dan pemilik perusahaan di bidang minyak dan gas (migas).

Atas perbuatannya, Eni didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (detik/kabarakyat)

 

HUKUM

Hakim PN Pati Tolak Keberatan Soekardiman, Sidang Akan Terus Jalan.

Published

on

Hakim Ketua AA Putu Putra SH, didampingi Hakim Anggota Dyah Retno Y SH MH dan Rida Nur Karima SH Mhum menyatakan menolak eksepsi atau keberatan Soekardiman terdakwa perkara pemalsuan surat kesepakatan bersama dan surat kuasa (perjanjian),

(lebih…)

Continue Reading

HUKUM

Ketua DPR: Menyelesaikan Prolegnas DPR Tidak Bekerja Sendirian, jika Pemerintah Tidak Datang Raker Otomatis Pembahasan RUU Tertunda

Published

on

By

Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan dalam penyelesaian program legislasi nasional (Prolegnas), DPR RI tidak bekerja sendirian, melainkan harus bersama pemerintah. Jika pemerintah tidak datang ke rapat kerja, otomatis pembahasan rancangan undang-undang (RUU) menjadi tertunda.

“Sejak menjadi Ketua DPR RI, saya mencoba berbagai terobosan. Sehingga RUU yang lebih dari dua tahun tidak selesai akhirnya dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2 minggu, seperti RUU Terorisme. Tinggal satu lagi RUU yang akan menjadi legacy DPR RI periode ini, yaitu RUU KUHP. Insya Allah jika seluruh stake holder telah setuju, akan jadi kado terindah peringatan 74 Tahun Kemerdekaan Indonesia,” ujar Bamsoet saat mengisi diskusi “Memperkuat Peran dan Fungsi Lembaga Legislatif untuk Kepentingan Rakyat”, dalam acara Jambore Bela Negara Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI), di Jakarta, Minggu (9/12/18). Hadir sebagai pembicara lain Asrena Kapolri Irjen Pol Gatot Eddy Pramono.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, dalam sebuah pembahasan RUU, ada kalanya semua fraksi di DPR RI sudah setuju terhadap RUU, namun pemerintah belum setuju. Begitupun sebaliknya. Karenanya pembahasan RUU memerlukan manajemen dan seni tersendiri.

“Terlepas dari dinamika politik yang ada, dalam penyusunan RUU, DPR RI bersama pemerintah selalu menyesuaikan dengan tiga faktor yang menjadi landasan. Landasan filosofis yang mengacu pada Pancasila, landasan yuridis berupa UUD 1945, serta landasan sosiologis dengan memperhatikan aspirasi dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat,” terang Bamsoet.

Begitupun dalam menjalankan fungsi anggaran. Legislator Partai Golkar Dapil Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, ada empat indikator utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Penyusunan APBN selalu difokuskan untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan serta meningkatkan indeks pembangunan manusia. Sebagai salah satu contoh terobosan, DPR RI selalu mendukung peningkatan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), yang pada tahun 2019 ini jumlahnya mencapai Rp 826,8 triliun,” jelas Bamsoet.

Sedangkan untuk mendongkrak partisipasi rakyat dalam mengawasi kinerja anggota dewan, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan DPR RI telah membuat aplikasi DPR NOW yang bisa di download di smartphone setiap orang. Siapapun, kapanpun, dan darimanapun bisa memantau apa yang dilakukan DPR RI dari detik ke detik secara real time.

“Konsep DPR RI dalam Genggaman Rakyat melalui aplikasi DPR NOW akan memudahkan rakyat memantau para wakilnya di Parlemen, lebih mudah dibanding memantau pasangan masing-masing. Silakan download dan nikmati berbagai fitur didalamnya,” kata Bamsoet.

Lebih jauh, Wakil Ketua Umum KADIN ini menambahkan, DPR RI terus membuka diri dengan mengadakan Lomba Kritik DPR pada peringatan HUT DPR ke-73 bulan Agustus lalu. Lomba Kritik DPR tersebut diwujudkan dalam bentuk essay, meme serta stand up komedi.

“Ini langkah baru dari DPR RI agar lebih terbuka dan semakin dekat dengan rakyat. Biasanya DPR RI yang mengkritik pemerintah, sekarang DPR RI yang dikritik langsung oleh masyarakat,” pungkas Bamsoet.

Jambore Bela Negara FKPPI yang diikuti sekitar 1.350 kader dari berbagai daerah ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada 7 Desember 2018.

Selama mengikuti Jambore Nasional, peserta mendapatkan wawasan tentang ideologi Pancasila beserta ATHG-nya (Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan), wawasan kebangsaan, masalah pertahanan dan keamanan serta latihan fisik dan keprajuritan. (Dwi)

Continue Reading

HUKUM

Pemilihan Langsung, Ciri Demokrasi Indonesia

Published

on

By

Padang Panjang – Anggota MPR RI Hermanto mengungkapkan, pada pasal 6A UUD NRI 1945 disebutkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal ini mencirikan sifat demokrasi Indonesia adalah pemilihan langsung.

“Pemilihan umum langsung yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila ini menguatkan kepribadian bangsa untuk menjaga keutuhan NKRI,” kata Hermanto dihadapan peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Gedung Koperasi, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Sabtu (8/12/2018) kemarin.

Meski pemilihan presiden dilakukan secara langsung, lanjutnya, dalam implementasinya haruslah memperhatikan peraturan undang-undang dan ketentuan lain yang mengikat maupun tidak mengikat.

“Adab dan etika patut menjadi bagian dari perilaku baik peserta, penyelenggara maupun pemilih yang menjadi para pihak dalam pemilu sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berjalan lancar aman dan damai,” papar legislator dari FPKS ini.

Lebih jauh Hermanto menyebutkan, penyelenggaraan pemilu berkualitas haruslah menjadi prinsip dengan memperhatikan rasionalitas dan disiplin untuk menghindari terjadinya kecurangan, konflik dan benturan.

“Suasana aman dan tenang perlu diupayakan sedemikian rupa sehingga partisipasi pemilih betul-betul sangat optimal,” pungkas legislator dari Dapil Sumatera Barat I ini. (Joko)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending