Connect with us

NASIONAL

Firman: Saya Sudah Baca Desain Pemindahan Ibu Kota, Kantor Parlemen Tetap di Jakarta

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo mengaku sudah membaca desain pemindahan Ibu Kota baru pada 2023 nanti.

Menurut Firman, Kantor Parlemen disebutnya tak ikut pindah ke ibu kota baru yakni Kalimantan dan tetap di Jakarta.

“Mungkin DPR tetap di sini (Jakarta) kan tidak masalah,” kata Firman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2019 seperti dikutip medcom.id.

Polisitisi Senior Partai Beringin ini mengungkapkan, keberadaan Gedung Parlemen tetap di Jakarta tak bakal menjadi persoalan. Bagaimana dengan rapat antara DPR dan pemerintah? Kata Firman, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kedua lembaga tersebut.

“Mungkin suatu saat ke depan kan rapat-rapat antara pemerintah dan DPR tidak seperti sekarang setiap hari rapat mungkin nanti rapat itu dilihat urgensinya apa,” paparnya.

Politisi asal Pati itu menyebut persoalkan jarak antara Jakarta dan ibu kota yang baru bukan menjadi persoalan. Pemerintah dan parlemen bisa saling bertandang menggelar rapat baik itu di Jakarta maupun ibu kota yang baru tersebut.

“Mungkin anggota DPR yang bijak ke lapangan sana atau pemerintah yang ke sini (Jakarta), secara bertahap begitu. Malah justru efektifnya begitu,” ungkapnya.

Untuk itu, Ketua Umum Ikatan Keluarga Pati (IKKP) meminta pemerintah serius soal rencana pemindahan Ibu Kota. Pembangunan Ibu Kota baru harus direncanakan secara matang, bukan rancang dengan singkat.

Bagi Firman, pemindahan ibu kota jangan melulu dilihat dari sisi negatif., juga positif yang tekandung di dalamnya Pemindahan ibu kota itu suatu keniscayaan dan sudah banyak dilakukan negara seperti Brazil, Malaysia, dan India.

“Itu memang kota pemerintahan tidak ada menjadi kota metropolitan untuk bisnis,” pungkasnya.  (medcom)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Ermalena: Generasi Muda Pemimpin Masa Depan Bangsa

Published

on

By

MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Sulawesi Selatan menggelar Latihan Kepemimpinan Kader Madya (LKKM) di Demelia Hotel sebagai upaya penguatan kader di kalangan milenial, Sabtu (7/12/2019).⁣

Wakil Ketua DPP PPP, Ermalena saat membuka acara mengatakan LKKM merupakan jenjang perkaderan di PPP yang saat ini juga menjadi program unggulan partai berlambang kakbah itu.⁣

“Selain kita akan terus mempertahankan kader-kader militan di kalangan generasi lama, kita juga terus bertransformasi agar partai ini semakin dicintai di kalangan milenial, itu merupakan tantangan,” paparnya.⁣

Dirinya optimis, partainya kedepan akan lebih maju lagi sehingga kedepan bisa lebih banyak berkontribusi bagi masyarakat Indonesia. ⁣

“Perkaderan ini akan menjadi fokus kita, dan PPP akan melibatkan mereka dalam setiap program-program yang dicanangkan, itu harus dilakukan karena generasi muda merupakan pemimpin masa depan bangsa,” katanya.⁣

Sementara itu, Ketua DPW PPP Sulsel, Muhammad Aras mengatakan LKKM menjadi ajang penguatan kader setelah sebelumnya mereka melakukan LKKD sebagai jenjang perkaderan PPP yang paling dasar. ⁣

“Di jenjang ini (LKKM), selain merupakan pelatihan untuk penguatan ideologi, mereka juga diberi materi-materi penerapan yang lebih aplikatif sehingga para kader yang sudah mengikuti pelatihan ini bisa menerapkannya di masyarakat. Mereka dilatih untuk menjadi pemimpin di masyarakat, sehingga kedepan partai ini bisa melahirkan pemimpin bangsa,” kata Anggota DPR RI Komisi V ini.⁣

Selanjutnya, kata Aras, kader yang telah mengikuti jenjang LKKM akan dikirim ke DPP PPP untuk digembleng di jenjang perkaderan yang lebih tinggi, Latihan Kepemimpinan Kader Utama (LKKU).⁣

“Setelah mengikuti semua jenjang perkaderan itu diharapkan para kader akan menjadi generasi unggulan partai yang bukan saja bisa memajukan partai ini, tapi bisa berkontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa,” pungkasnya.⁣

Sementara itu, kader muda PPP, Muhammad Ramli mengatakan dirinya yakin PPP kedepan akan memiliki format baru yang bisa menciptakan generasi milenial yang kreatif dan produktif. Apalagi saat ini generasi Indonesia menghadapi tantangan era industri 4.0.⁣

“Oleh karena itu, para kader muda PPP harus dibekali dengan wawasan yang luas agar bisa berinovasi, tentunya dengan tanpa menghilangkan ideologi Islam, sebagai asas partai ini,” pungkasnya. (rml)

Continue Reading

NASIONAL

Ketua Umum PB HMI Lantik Pengurus HMI Cabang Padang

Published

on

Padang – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam melantik Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padang Periode 2019-2020. Pelantikan ini mengambil tema “Transformasi Gerakan Kader HMI melalui Implementasi Khittah Perjuangan”. Sebagai Cabang yang mempunyai sejarah besar terhadap pergolakan HMI ditahun 80-an, HMI MPO Cabang Padang kembali mengikrarkan diri di ranah Minang. (lebih…)

Continue Reading

NASIONAL

Beritanya Soal LGBT Dipelintir, Arsul: Ini Jelas Framing

Published

on

By

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen) Arsul Sani angkat suara terkait adanya framing dan pemelintiran berita terkait statemennya di sejumlah media yang menyebutkan bahwa PPP tidak terima lebian, jaga Gay, Biseks dan Transgender atau LGBT menjadi PNS di Kejaksaan Agung.

Untuk diketahui, di beberapa media beredar berita yang memuat penjelasan Arsul Sani, terkai larangan orang berstatus LGBT sebagai diskriminasi. Bahkan ada berita yang diturunkan dengan judul “Politikus PPP Tidak Terima LGBT jadi PNS Kejaksaan Agung”.

Untuk itu, Arsul Sani menyampaikan bahwa pemberitaan seperti ini jelas merupakan framing dan pemelintiran tehadap apa yang disampaikannya Kamis (21/11/2019) lalu di Komplek DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

Menurut Arsul, yang ia sampaikan saat diwawancarai wartawan sehubungan dengan pandangan dari Ombudsman RI (ORI) menyatakan bahwa larangan itu adalah diskriminatif. Karena ORI sebagai institusi pengawasan pemerintahan menyatakan demikian.

“Maka Kejaksaan Agung harus menjelaskan soal kebijakan ini agar tidak dinilai diskriminatif. PPP sendiri melihat soal ini paling tidak pada dua hal. Pertama, penyandang LGBT dengan riwayat perbuatan cabul memang harus dilarang. Kedua, proses penerimaan CPNS harus memperhatikan betul soal LGBT ini seperti melalui pemeriksaan psikologis atau kejiwaan dan lain sebagainya,” jelas Arsul Sani.

Arsul Sani menegaskan PPP bahkan merupakan fraksi yang mengusulkan perluasan Pasal terkait orang dengan status LGBT dan berperilaku cabul dalam RKUHP.

“Jadi tidak sekedar dilarang sebagai ASN tapi PPP juga menginginkan agar hal terkait dengan perbuatan cabul LGBT ini diancam pidana melalui pengaturan di KUHP,” pungkas Arsul yang juga Wakil Ketua MPR RI ini. (HMS)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending