Connect with us

NASIONAL

Firman Soebagyo Dukung Sikap Pemkab Pati Cabut Izin Import Garam 200.000 Ton

Published

on

Firman Soebagyo bersama petani garam di kecamatan Batangan

Pati- Firman Soebagyo selaku tokoh masyarakat kabupaten Pati dan juga anggota komisi II  DPR RI menyayangkan import garam yang tidak memperhatikan potensi wilayah penghasil garam seperti di kabupaten Pati. Pati adalah salah satu kabupaten penghasil garam terbesar setelah madura, terdapat  4 kecamatan yang menjadi pusat Kristalisasi Air Laut ini, yaitu Trangkil, Wedarijaksa, Juwana, Batangan. Stok garam Kabupaten Pati Tahun 2018 sebanyak 133,199,30 ton yang tersimpan di 3.330 gudang. Masing-masing di Kecamatan Batang terdapat di 7 desa, Kecamatan Juwana  (4 desa), Kecamatan Wedarijaksa (3 desa), dan Kecamatan Trangkil lima desa.Hal ini menandakan Kehidupan petani garam Pati cukuplah tinggi.

“ Kebutuhan garam nasional memang belum bisa dicukupi dari hasil produksi garam lokal, tetapi sebaiknya garam import jangan masuk sentra2 produksi garam rakyat atau garam lokal,” Tegas Firman (11/01/2019)

Lebih lanjut Firman memberikan Apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah kabupaten Pati atas sikap tegas mencabut dan mebatalkan ijin import  perluasan usaha impor garam 35.000 ton ke 200.000 ton, karena menurutnya jika import dibuka luas  dan terjadi pembiaran sudah barang tentu akan mematikan petani garam lokal.

“ Banyak sekali para petani garam rakyat yang menyampaikan kegeramannya dan kegelisahannya  kepada saya saat reses karena impor garam akan mematikan petani garam lokal, “ tegasnya

Oleh sebab itu Firman meminta kepada pemerintah pusat agar sebelum ijin import dikeluarkan  hendaknya menguasai  terlebih dahulu peta wilayah penghasil garam agar tidak terjadi protes dari masyarakat.

“Apalagi ini adalah tahun politik. kalau pemerintah tidak bijak justru akan merugikan pak Jokowi sendiri karena  kebijakan yang dikeluarkan  merugikan masyarakat, ” pungkas Firman

Selain itu, Firman juga meminta hendaknya pemerintah pusat mensupport dan memberi semangat pada petani yang sedang bergairah menananam padi,jagung dan tebu. Jangan malah gencar membuat kebijakan untuk mengimport gula,beras,jagung  secara besar-besaran karena hal ini menimbulkan gejolak di masyarakat.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Terkait Mahalnya Pembangunan Proyek LRT, Rendy Lamadjido Desak Pemerintah Tertibkan Kontraktor Nakal

Published

on

Jakarta – Baru-baru ini Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik biaya pembangunan LRT atau Light Rail Transit yang menghubungkan Jakarta – Bogor – Depok dan Bekasi atau Jabodebek sangat mahal.  Menurut Kalla, pembangunan LRT yang dibangun melayang atau eleveted tidak efisien, apalagi pembangunannya bersinggungan dengan jalan tol.

“Bangun LRT ke arah Bogor dengan elevated. Ya buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol. Dan biasanya itu tidak dibangun bersebelahan dengan jalan tol, harus terpisah,” kata JK.

Kalla menambahkan, selain tidak efisien, JK juga menyayangkan tingginya harga patokan yang dibuat oleh kontraktor. Menurutnya biaya Rp.500 miliar per kilometer adalah angka yang fantastis.

Menanggapi tingginya harga pembangunan LRT Jakarta – Bogor – Depok – Bekasi, anggota Komisi V DPR RI, Rendy Lamadjido, mengatakan, hal tersebut seharusnya tidak perlu terjadi karena perbedaan harga yang di tetapkan antara main contractor dengan sub contractor.

Menurut Rendy, sebenarnya pemerintah cukup transparan dalam memberikan patokan harga di dalam proyek LRT ini, namun sayang, pihak main contractor maupun sub contractor tidak melakukan hal yang sama.

“Saya melihat ada ketidak transparan antara pihak main contractor dengan pihak sub contactor dalam menyelesaikan proyek ini, sehingga terjadi perbedaan angka yang sangat besar, padahal, pemerintah saat ini sudah sangat terbuka terkait masalah harga ini”, kata Rendy.

Rendy menambahkan, sepertinya pihak main contractor menyembunyikan harga satuan sesungguhnya ke sub contactor, sehingga terjadilah perbedaan harga yang sangat besar. Ini yang menjadi masalah utamanya, bukan pemerintah, karena selama ini pemerintah cukup terbuka, terutama dalam melakukan tender yang bisa diikuti oleh berbagai pihak.

Untuk itu Rendy mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap kontraktor-kontraktor yang sering mempermainkan harga, karena akan merugikan nama baik pemerintah dan molornya proyek yang sudah di tetapkan dari awal. (*)

 

 

Continue Reading

HUKUM

Gus Haris Ungkap Gerakan Pembubaran PA 212 Mirip Komunis Gaya Baru

Published

on

Malang –Menyikapi kekhawatiran kelompok tertentu yang ikut membubarkan Pembekalan Alumni 212 yang terjadi Minggu, 20 Januari 2019 di Gedung Muamalat Jalan Nusakambangan petang hari dengan tuduhan separatisme dan kampanye terselubung. Telah mengusik pikiran Haris Budi Kuncahyo yang biasa dipanggil Gus Haris dan selaku pemerhati Pro NKRI Kota Malang. 

Menurut Gus Haris, perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan memberikan kecurigaan berlebihan bila acara tersebut bagian dari kampanye terselubung Pilpres 2019 dan bermuatan Separatisme adalah salah besar. 

Mengapa demikian, gerakan pembubaran yang dipimpin oleh Korlap aksi Dimas Loka Jaya telah berbuat gegabah dan melawan hukum.

Sebab menurut Gus Haris, Kota Malang sudah kondusif dan cinta damai. Dampak dari gerakan Dimas dkk justru membuat Kota Malang tidak kondusif. “Pasti dibelakang Dimas ada oknum aktor intelektual yang menggerakkan, ini tugas BIN, BAIS, Bakesbangpol, Polri, TNI, KPU dan Bawaslu setempat untuk mengungkap dibalik Aksi yang melanggar UU HAM dan KUHP tersebut”, demikian kritik keras tertulis Gus Haris yang diterima di media ini. Selasa, (22/01/2019).

Perlu diketahui, sambung Gus Haris yang juga Alumni FAMI dan Eksponen 98 ini. Perbuatan Dimas dkk telah melawan UU HAM No. 39 Th. 1999 Pasal 23, 24, 29, 30, 31. Sedangkan KUHP yaitu Pasal 167.

“Gedung Muamalat di Jalan Nusakambangan tersebut milik Yayasan bukan milik umum atau Pemerintah. Sah saja digunakan, dan bersifat internal gerakan bukan dishare ke publik. Khusus Alumni 212.”, tambah Gus Haris.

Sehingga dalam perspektif UU HAM dan KUHP telah melanggar perbuatan memasuki pekarangan orang dan hak politik sebagai warga negara.

Maka Gus Haris berpesan agar warga Kota Malang tidak mudah diprovokasi untuk kepentingan sepihak yang akan meretakkan kerukunan dan kedamaian Kota Malang 

“Padahal kalau kegiatan Alumni 212 itu ada pelanggaran dalam temuan Bawaslu Kota Malang maka masih memerlukan kajian lebih lanjut selama 3 hari, Setelah waktu dilaporkan dan ada pemanggilan hingga persidangan, pungkas Gus Haris yang juga mantan Staf Panwaslu (sekarang Bawaslu) Kota Malang. 

Lanjut Gus Haris, maka dari itu, bila gerakan kemarin minggu mengaitkan dengan Kampanye Terselubung, “maka yang berhak membubarkan adalah PL (Pengawas Lapangan) bersama Panwascam dan Bawaslu Kota Malang. Warga cukup melaporkan ke Bawaslu, Panwascam bukan bergerak seenaknya sendiri.”

Gerakan Pembubaran Pembekalan Alumni 212 di Gedung Muamalat pada Minggu, 20 Januari 2019 jelas tindakan makar hukum dan adanya dugaan kuat digerakkan oleh “komunitas tertentu” yang mulai hilangnya netralitas. Gedung Muamalat adalah sejak awal basecamp Gerakan 212 bukan milik umum. Jadi tindakan untuk membubarkan tersebut bertentangan dengan KUHP dan UU HAM.

Gus Haris yang juga Deklarator Hari Santri Nasional bersama Capres Jokowi Tahun 2014 ini mengatakan, Gerakan Dimas dkk di Kota Malang yang masuk Kantor halaman pekarangan milik Yayasan Muamalat untuk Kegiatan Alumni 212 tersebut mirip atau menyerupai Gerakan Komunis Gaya Baru (KGB) yang berbahaya bagi keutuhan dan keharmonisan Umat Beragama dan Kepercayaan di Kota Malang dan sekitarnya.

“Kita menolak tegas segala bentuk perbuatan melawan hukum yang mengganggu kerukunan umat Beragama dan Kepercayaan di Kota Malang”, seru Gus Haris mengakhiri wawancara yang juga satu Alumni S2 Sosiologi Pascasarjana UMM dengan Kapolda Jatim Irjenpol Lucky Hermawan. (ari)

Continue Reading

NASIONAL

Rendy Lamadjido Kritisi Kenaikan Tarif Bagasi yang Memberatkan Masyarakat

Published

on

Jakarta – Hari ini, Selasa 22 Januari 2019, dua maskapai penerbangan, yaitu Lion Air dan Wings Air, resmi di memberlakukan tarif berbayar setelah melewati masa sosialisasi selama dua minggu.

Menurut Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi , kenaikan ini disesuaikan dengan peraturan yang sudah di tentukan sebelumnya.

“Karena memang sesuai regulasi dan sudah dilakukan sosialisasi selama dua minggu, ya memang mesti berlaku,” kata Budi.

Berikut daftar kenaikan tarif bagasi tambahan yang mulai berlaku di dua maskapai nasional tersebut. Lion mengenakan tarif bagasi tambahan untuk bobot 5 kilogram (kg) sebesar Rp 155.000, 10 kg Rp 310.000, 15 kg Rp 465.000, 20 kg Rp 620.000, 25 kg Rp 755.000, dan 30 kg Rp 930.000.

Menyikapi kenaikan tarif bagasi yang mulai berlaku hari ini anggota komisi V DPR RI, Rendy Lamadjido mengatakan, ia akan melakukan pendekatan dengan pihak maskapai penerbangan, untuk mengkomunikasikan kenaikan tarif bagasi ini, yang banyak di keluhkan masyarakat.

“Intinya, maskapai penerbangan ini merasa seperti raja, mereka merasa berhak menentukan besaran tarif bagasi dari maskapai yang mereka miliki, untuk itu kami akan mendesak pemerintah untuk mempermudah persyaratan dalam mendirikan maskapai penerbangan baru, seperti di tahun 90-an “, demikian ungkap anggota DPR asal PDI Perjuangan ini.

Rendy menambahkan, dengan munculnya maskapai penerbangan baru, diharapkan akan menghidupkan kembali persaingan yang sehat, diantara maskapai penerbangan tersebut. Hal ini bertujuan agar tercipta range harga yang sehat dan membawa keuntungan bagi masyarakat pengguna moda transportasi udara. (*)

 

 

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending