Connect with us

POLITIK

Firman Usulkan PKPU Dibahas 2 Tahun Sebelum Pemilu dan Revisi UU Pemilu Dibahas 10 Tahun Sekali

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo angkat suara terkait mekanisme pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sejatinya, kata Firman, pembahasan PKPU tersebut dibahas jauh-jauh sebelum pelaksanaan Pemilu.

“Sebenarnya, idealnya pembahasan PKPU itu, minimal dua tahun sebelum pelaksanaan Pemilu sudah selesai dilaksanakan pembahasannya. Tujuannya banyak, agar KPU  ini punya waktu yang banyak untuk menyusun turunan dari rancangan perundangan,” kata Firman pada wartawan,  Jakarta, Senin, (14/1/2019).

Seperti diberitakan Kamis (10/1/2019) lalu digelar rapat dengan KPU membahas PKPU  Pemungutan dan Penghitungan Suara. Rapat saat itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II dari F-PKB, Nihayatul Wafiroh (Ninik) dari Fraksi PKB.

“Undang-Undang Pemilu itu kan dibahas tiap lima tahun untuk dilakukan revisi. Dan pembahasannya setidak-tidaknya harus mulai dibahas jauh-jauh sebelumnya. Apalagi kita tahu, dalam aturan pemilu banyak materi kontroversi. Masyarakat di era digital seperti ini harus didengar berpendapatnya. Belum lagi banyak lembaga-lembaga kepemiluan yang perlu didengar. Pendapat mereka harus diserap aspirasi oleh KPU dan Bawaslu,” jelas Firman.

Untuk itu, Magister Hukum lulusan Universitas Padjadjaran (Unpad) ini mengusulkan agar UU Pemilu tak dibahas atau direvisi dalam waktu lima tahun. Ia berharap, UU Pemilu dipakai dalam dua periode pemilu, tidak seperti sekarang tiap lima tahun.

“(UU Pemilu) jangan setiap lima tahun diamandemen atau direvisi. Kalau bisa diberlakukan minimal dua kali masa periode penyelenggaraan Pemilu atua 10 tahun. Apalagi revisi UU dalam jangka waktu yang pendek, belum lagi dengan adanya pergantian Komisioner KPU dan Bawaslu hingga di daerah. Sehingga itu akan menyita waktu dalam pembahasan PKPU dalam prosesnya,” papar mantan pimpinan Baleg ini.

Ia juga menilai adanya keterlambatan pembahasan PKPU. Baginya, keterlambatan itu tak bisa tanggungjawabnya diserahkan penuh pada KPU semata.

“Ini (KPU) tidak bisa serta merta dialamatkan kepada KPU, mengingat selama ini KPU telah melaksanakan amanat UU iitu. Dan ini merupakan konsekuensi dari apa yang ada selama ini. Itu sebab akibatnya tadi dari sistem perundang-undangan terlambat, maka KPU sekarang yang menjadi beban daripada pekerjaannya itu,” ujar Firman politisi asal Golkar dari Dapil Jawa Tengah III ini.

Sebagai informasi, kesimpulan rapat Komisi II DPR dengan KPU telah dibacakan setelah sejumlah anggota fraksi Komisi II menyampaikan pendapat. PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara itu disepakati kesepuluh fraksi.

“Pada dasarnya, kita itu menyerahkan semuanya pada kawan-kawan KPU. Harapan kita, mudah-mudahan pihak KPU bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, pada intinya kita, semua kami setuju,” kata Anggota Komisi laiinnya dari Fraksi Golkar Dadang S Muchtar. (HMS)

POLITIK

Kota Pahlawan pada Tahun 2020 Akan Pilwali, Ngatmisih Berpeluang Gantikan Risma

Published

on

Surabaya – Sosok perempuan cerdas, energik dan menjadi Ibunya Kota Pahlawan satu tahun lagi akan berakhir jabatannya sebagai Walikota Surabaya, tepatnya pada tahun 2020 mendatang setelah dua periode memimpin, masa jabatan Tri Rismahari (Risma) sebagai Walikota Surabaya akan berakhir. 

Sejumlah nama pun belakangan muncul digadang-gadang sebagai calon pengganti Walikota Risma. Setidaknya ada sepuluh nama yang sudah muncul di media, dan banyak dibicarakan publik untuk maju dalam pemilihan walikota (Pilwali) kota Surabaya mendatang, dan menggantikan Tri Rismaharini untuk periode 2021-2026.

Terkait hal itu, Pakar komunikasi publik Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo memaparkan, dengan kriprah serta kualitas sosok Risma yang begitu kuat di masyarakat, jelas akan ada tantangan tersendiri bagi calon penerus yang akan maju menggantikan Risma.

“Sebab, mereka harus mampu menawarkan kapasitas yang minimal setara dengan sosok Risma yang menang mutlak di Pilwali Kota Surabaya dengan perolehan 86,22 persen di 2015 lalu,” ucapnya saat dilansir jatim.tribunnews.com

“Walikota Surabaya ke depan, idealnya cerdas, inovatif, care dan komunikatif. Saya sendiri cenderung memilih Walikota yang teknokrat dengan didukung kemampuan komunikasi publik yang memadai,” terangnya.

Teknokrat yang dimaksud Suko bisa berangkat dari banyak tempat. Bisa dari birokrasi maupun dari kalangan pengusaha. Sehingga memiliki kemampuan teknik dalam menata kota dengan baik.

Terkait hal itu Pendiri Rumah Basmalah, Inang Zaenal menyampaikan ungkapannya kepada media, terkait salah satu Sosok yang digadang-gadang pantas untuk melanjutkan estafet pemerintahan Tri Rismaharini untuk periode 2021 yaitu Hj. Ngatmisih, S.H., M.Hum, sang pejuang tanah dari kota Surabaya.

“Ibu Ngatmisih sosok yang cerdas, energik dan bagus dengan didukung kemampuan komunikasinya dengan publik yang cukup luas ketika nanti mencalonkan sebagai Walikota Surabaya,” tegasnya melalui keterangan tertulisnya yang dikirim ke media ini. Sabtu, (23/3/2019).

Selain itu, Ngatmisih sekarang aktif menjadi Ketua organisasi Sultan Aryo (Konsulgan Pertanahan Arek Suroboyo) yang sudah berumur 1 tahun tepat pada tanggal 10 Maret 2019 kemarin, lembaga konsultan non profit yang bertujuan untuk membantu permasalahan-permasalahan pertanahan warga Surabaya,

“Dan memberikan fasilitas konsultasi dan advokasi secara gratis, aktifitas ini dilakukan beliau ketika telah habis masa jabatannya sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Bangkalan provinsi Jawa Timur yang pensiun sejak 1 Maret 2018,“ imbuh Zainal.

Meskipun warga kota Surabaya selama hampir sepuluh tahun di nahkodai oleh seorang pemimpin perempuan, Inang Zainal menganggap, “bukan berarti masyarakat akan menutup mata dengan calon perempuan lagi yang akan memimpin Kota Pahlawan tersebut jika kalau Ngatmisih mencalonkan menjadi Walikota Surabaya,” tandasnya. (ari)

 

Continue Reading

NASIONAL

KH Ma’ruf Amin Akui Kemajuan Pemerintahan Dalam Memberantas Korupsi

Published

on

Jakarta – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 KH. Ma’ruf Amin mengatakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan. Dirinya menilai banyaknya pihak yang ditangkap bukan karena korupsi merajalela.

“Penindakan korupsi di Indonesia sampai saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun ada orang mengatakan karena banyaknya yang ditangkap menunjukkan banyaknya korupsi. Padahal itu justru karena bagusnya sistem penindakan, bukan karena banyaknya korupsi,” ujar Ma’ruf Amin. Selasa, (19/3/2019).

Hal itu disampaikan Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan dalam acara  seminar publik dengan tema, “Strategi Pemberantasan Korupsi untuk Kembalikan Uang Negara”, yang diselenggarakan oleh Seknas Jokowi dan Master C19 Portal KMA di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Ma’ruf Amin menganggap pemberantasan korupsi saat ini jauh lebih baik.

“Dulu tidak ada, atau jarang yang ditangkap, karena penegakan hukum lemah, penindakan hukumnya itu belum sebaik seperti sekarang. Ini saya kira yang mesti dipahami,” terangnya.

Ma’ruf Amin menyadari pemberantasan korupsi di Indonesia harus terus ditingkatkan. Untuk itu, dirinya menyoroti upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

“Meskipun demikian, apa yang telah dicapai tersebut perlu ditingkatkan lebih lanjut terutama dalam hal upaya mengembalikan kebocoran keuangan negara baik yang di dalam negeri maupun yang disimpan di luar negeri. Saya kira itu tujuan kita yang mana dana-dana yang sudah dikorupsi itu bisa dikembalikan,” kata Kyai Ma’ruf Amin.

Ismarilda Priadi ketua Panitia sekaligus Bendahara Umum Seknas Jokowi dalam laporan panitia menyatakan tujuan dari seminar publik ini adalah untuk  mentransformasi kerja nyata pemerintahan, memperkuat kinerja para penegak hukum dan memperkuat peraturan perundang–undangan pemberantasan korupsi yang mengatur kejelasan dan mekanisme pengembalian kerugian keungan negara akibat tindak pidana korupsi. 

Ismarilda Priadi menjelaskan ada beberapa faktor yang membuat upaya pengembalian uang negara belum maksimal. Salah satunya adalah keterbatasan fungsi dan kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum.

M. Yamin Ketua Umum Seknas Jokowi dalam sambutannya menyambut baik terselengaranya acara ini dan mengatakan, penegakan hukum terhadap korupsi melalui tindak pidana korupsi adalah upaya untuk salah satunya memprioritaskan pengembalian kerugian negara untuk dimanfaatkan bagi pemenuhan kesejahteraan bangsa.  

“Meskipun demikian, apa yang telah dicapai tersebut perlu ditingkatkan lebih lanjut terutama dalam hal upaya mengembalikan kebocoran keuangan negara baik yang di dalam negeri maupun yang disimpan di luar negeri. Saya kira itu tujuan kita yang mana dana-dana yang sudah dikorupsi itu bisa dikembalikan,” tutup M. Yamin. (ari)

Continue Reading

NASIONAL

Antusias Warga dan Fans Sambut Caleg DPR RI dari Partai Nasdem Livy Andriani di Sragen

Published

on

Sragen – Kebahagian dirasakan oleh Livy Andriani calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Nasdem nomor urut 6 ini, ketika setiap kunjungan bisa secara langsung bertatap muka dengan masyarakat.

Hal tersebut dilakukan saat mengunjungi beberapa pasar yang berada di daerah pemilihan Jawa Tengah lV yaitu Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri.

Antusias warga dan fans meyambut kedatangan calon anggota legislatif Livy Andriani yang sekaligus artis sinetron mengumbar senyum kepada pengunjung dan foto bersama di pasar Gondang kabupaten Sragen. Jumat, (15/3/2019).

Keluar masuk pasar dan warga secara langsung atau door to door ke pelosok desa sering dilakukan livy Andriani dalam setiap kunjungan dapil 

Livy menceritakan banyak hal positif yang didapatkan dengan terjun langsung ke masyarakat, sehingga kita tau kekurangan kelebihan dari masing daerah, kita juga jadi tau hal-hal baru mulai dari peternak, petani, industri sampai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Ini merupakan pengalaman yang paling berharga, dan ini menjadi bekal kelak kalau dipercaya masyarakat untuk menjadi wakil rakyat,” ucap Livy. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending