Connect with us

POLITIK

Firman Usulkan PKPU Dibahas 2 Tahun Sebelum Pemilu dan Revisi UU Pemilu Dibahas 10 Tahun Sekali

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo angkat suara terkait mekanisme pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sejatinya, kata Firman, pembahasan PKPU tersebut dibahas jauh-jauh sebelum pelaksanaan Pemilu.

“Sebenarnya, idealnya pembahasan PKPU itu, minimal dua tahun sebelum pelaksanaan Pemilu sudah selesai dilaksanakan pembahasannya. Tujuannya banyak, agar KPU  ini punya waktu yang banyak untuk menyusun turunan dari rancangan perundangan,” kata Firman pada wartawan,  Jakarta, Senin, (14/1/2019).

Seperti diberitakan Kamis (10/1/2019) lalu digelar rapat dengan KPU membahas PKPU  Pemungutan dan Penghitungan Suara. Rapat saat itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II dari F-PKB, Nihayatul Wafiroh (Ninik) dari Fraksi PKB.

“Undang-Undang Pemilu itu kan dibahas tiap lima tahun untuk dilakukan revisi. Dan pembahasannya setidak-tidaknya harus mulai dibahas jauh-jauh sebelumnya. Apalagi kita tahu, dalam aturan pemilu banyak materi kontroversi. Masyarakat di era digital seperti ini harus didengar berpendapatnya. Belum lagi banyak lembaga-lembaga kepemiluan yang perlu didengar. Pendapat mereka harus diserap aspirasi oleh KPU dan Bawaslu,” jelas Firman.

Untuk itu, Magister Hukum lulusan Universitas Padjadjaran (Unpad) ini mengusulkan agar UU Pemilu tak dibahas atau direvisi dalam waktu lima tahun. Ia berharap, UU Pemilu dipakai dalam dua periode pemilu, tidak seperti sekarang tiap lima tahun.

“(UU Pemilu) jangan setiap lima tahun diamandemen atau direvisi. Kalau bisa diberlakukan minimal dua kali masa periode penyelenggaraan Pemilu atua 10 tahun. Apalagi revisi UU dalam jangka waktu yang pendek, belum lagi dengan adanya pergantian Komisioner KPU dan Bawaslu hingga di daerah. Sehingga itu akan menyita waktu dalam pembahasan PKPU dalam prosesnya,” papar mantan pimpinan Baleg ini.

Ia juga menilai adanya keterlambatan pembahasan PKPU. Baginya, keterlambatan itu tak bisa tanggungjawabnya diserahkan penuh pada KPU semata.

“Ini (KPU) tidak bisa serta merta dialamatkan kepada KPU, mengingat selama ini KPU telah melaksanakan amanat UU iitu. Dan ini merupakan konsekuensi dari apa yang ada selama ini. Itu sebab akibatnya tadi dari sistem perundang-undangan terlambat, maka KPU sekarang yang menjadi beban daripada pekerjaannya itu,” ujar Firman politisi asal Golkar dari Dapil Jawa Tengah III ini.

Sebagai informasi, kesimpulan rapat Komisi II DPR dengan KPU telah dibacakan setelah sejumlah anggota fraksi Komisi II menyampaikan pendapat. PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara itu disepakati kesepuluh fraksi.

“Pada dasarnya, kita itu menyerahkan semuanya pada kawan-kawan KPU. Harapan kita, mudah-mudahan pihak KPU bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, pada intinya kita, semua kami setuju,” kata Anggota Komisi laiinnya dari Fraksi Golkar Dadang S Muchtar. (HMS)

HUKUM

Gus Haris Ungkap Gerakan Pembubaran PA 212 Mirip Komunis Gaya Baru

Published

on

Malang –Menyikapi kekhawatiran kelompok tertentu yang ikut membubarkan Pembekalan Alumni 212 yang terjadi Minggu, 20 Januari 2019 di Gedung Muamalat Jalan Nusakambangan petang hari dengan tuduhan separatisme dan kampanye terselubung. Telah mengusik pikiran Haris Budi Kuncahyo yang biasa dipanggil Gus Haris dan selaku pemerhati Pro NKRI Kota Malang. 

Menurut Gus Haris, perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan memberikan kecurigaan berlebihan bila acara tersebut bagian dari kampanye terselubung Pilpres 2019 dan bermuatan Separatisme adalah salah besar. 

Mengapa demikian, gerakan pembubaran yang dipimpin oleh Korlap aksi Dimas Loka Jaya telah berbuat gegabah dan melawan hukum.

Sebab menurut Gus Haris, Kota Malang sudah kondusif dan cinta damai. Dampak dari gerakan Dimas dkk justru membuat Kota Malang tidak kondusif. “Pasti dibelakang Dimas ada oknum aktor intelektual yang menggerakkan, ini tugas BIN, BAIS, Bakesbangpol, Polri, TNI, KPU dan Bawaslu setempat untuk mengungkap dibalik Aksi yang melanggar UU HAM dan KUHP tersebut”, demikian kritik keras tertulis Gus Haris yang diterima di media ini. Selasa, (22/01/2019).

Perlu diketahui, sambung Gus Haris yang juga Alumni FAMI dan Eksponen 98 ini. Perbuatan Dimas dkk telah melawan UU HAM No. 39 Th. 1999 Pasal 23, 24, 29, 30, 31. Sedangkan KUHP yaitu Pasal 167.

“Gedung Muamalat di Jalan Nusakambangan tersebut milik Yayasan bukan milik umum atau Pemerintah. Sah saja digunakan, dan bersifat internal gerakan bukan dishare ke publik. Khusus Alumni 212.”, tambah Gus Haris.

Sehingga dalam perspektif UU HAM dan KUHP telah melanggar perbuatan memasuki pekarangan orang dan hak politik sebagai warga negara.

Maka Gus Haris berpesan agar warga Kota Malang tidak mudah diprovokasi untuk kepentingan sepihak yang akan meretakkan kerukunan dan kedamaian Kota Malang 

“Padahal kalau kegiatan Alumni 212 itu ada pelanggaran dalam temuan Bawaslu Kota Malang maka masih memerlukan kajian lebih lanjut selama 3 hari, Setelah waktu dilaporkan dan ada pemanggilan hingga persidangan, pungkas Gus Haris yang juga mantan Staf Panwaslu (sekarang Bawaslu) Kota Malang. 

Lanjut Gus Haris, maka dari itu, bila gerakan kemarin minggu mengaitkan dengan Kampanye Terselubung, “maka yang berhak membubarkan adalah PL (Pengawas Lapangan) bersama Panwascam dan Bawaslu Kota Malang. Warga cukup melaporkan ke Bawaslu, Panwascam bukan bergerak seenaknya sendiri.”

Gerakan Pembubaran Pembekalan Alumni 212 di Gedung Muamalat pada Minggu, 20 Januari 2019 jelas tindakan makar hukum dan adanya dugaan kuat digerakkan oleh “komunitas tertentu” yang mulai hilangnya netralitas. Gedung Muamalat adalah sejak awal basecamp Gerakan 212 bukan milik umum. Jadi tindakan untuk membubarkan tersebut bertentangan dengan KUHP dan UU HAM.

Gus Haris yang juga Deklarator Hari Santri Nasional bersama Capres Jokowi Tahun 2014 ini mengatakan, Gerakan Dimas dkk di Kota Malang yang masuk Kantor halaman pekarangan milik Yayasan Muamalat untuk Kegiatan Alumni 212 tersebut mirip atau menyerupai Gerakan Komunis Gaya Baru (KGB) yang berbahaya bagi keutuhan dan keharmonisan Umat Beragama dan Kepercayaan di Kota Malang dan sekitarnya.

“Kita menolak tegas segala bentuk perbuatan melawan hukum yang mengganggu kerukunan umat Beragama dan Kepercayaan di Kota Malang”, seru Gus Haris mengakhiri wawancara yang juga satu Alumni S2 Sosiologi Pascasarjana UMM dengan Kapolda Jatim Irjenpol Lucky Hermawan. (ari)

Continue Reading

POLITIK

PSI Jangan Mempolitisir Hukum, Demokrat Ajari PSI Santun Berpolitik

Published

on

By

JAKARTA – PSI lagi-lagi menyinggung Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kali ini politisi PSI singgung Ketum Demokrat itu terkait pemenjaraan terpidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir di era SBY.

Partai Demokrat pun langsung membela sang ketua umum, dan menyebut PSI belajar etika politik. Di mana sebelumnya, PSI menyampaikan apresiasi keputusan Presiden Jokowi membebaskan Abu Bakar Ba’asyir dan mengungkit soal terpidana terorisme itu yang dipenjara di era SBY.

“Mungkin Bro, ko sehat kah? Istilah anak milenial Timur Indonesia ini pantas kita tujukan kepada Toni (sapaan Sekjend PSI) setelah membaca statemennya dalam berita di atas,” kata Wakil Sekjen Demokrat Muhammad Rifai Darus (MRD), Sabtu (19/1’2019).

Menurut MRD, PSI pendidikan politik yang tidak cerdas tatkala kekurangan referensi tentang hukum yang kemudian dipolitisir dalam tahun politik hanya untuk mencari sensasi politik agar dikatakan eksis sebagai politisi baru.

“Memetik mangga di kebun Cilacap.
Mangganya manis berkulit hijau.
Jadilah politisi yang santun berucap
Tuk jadikan rakyat cerdas dan maju,” ujar Ketum KNPI 2015-2018.

“Perlu kita ingat bersama bahwa menjadi politisi yang santun, cerdas dan bersih itu membutuhkan proses, waktu dan jam terbang. Oleh karena itu mari kita lebih sering “membaca” dan “bergaul” agar lebih paham tentang etika politik, etika hukum dan tentunya pemerintahan dan ketatanegaraan agar tidak membabi buta dalam membawa semangat anak muda dalam berpolitik,” sambung MRD.

“Muda adalah kekuatan, jangan dinodai dengan hal-hal yang membuat anak muda Indonesia malah anti terhadap politik, tapi mari kita berikan ruang yang luas dengan semangat dan suritauladan sebagai politisi muda agar kelompok muda dan millenial Indonesia memiliki semangat perubahan yang sama untuk Indonesia yang lebih maju dan tentunya sebagai politisi yang cerdas dan santun,” paparnya. (H3)

Continue Reading

NASIONAL

GMI Surabaya : Pemilih Cerdas Tahu Siapa Kandidat yang Layak Memimpin NKRI

Published

on

Surabaya – Semarakkan debat perdana Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden periode 2019-2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis 17/01/2019 malam hari di Hotel Bidakara Jakarta.

Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandiaga Provinsi Jawa Timur bersama Gerakan Milenial Indonesia (GMI) Surabaya gelar Nonton Bareng (Nobar) di Rumah Pemenangan Prabowo Sandi, Jl. Gayungsari Timur No. 35, Surabaya.

Ketua GMI Surabaya, Ahmad Rayhan Faidh mengatakan, tujuan diadakan acara nobar kali ini, agar masyarakat semua mengetahui visi misi masing-masing Capres Cawapres. 

“Dan yang paling utama, masyarakat bisa mengetahui kualitas dan kapabilitas masing-masing Capres dan Cawapres,” tegasnya saat diwawancarai di sela-sela acara berlangsung.

Rayhan juga menjelaskan bahwa, peserta yang hadir nobar kali ini mencapai 200 orang. Dan peserta sangat senang, nobarnya ditemani dengan kopi, polo pendem, ikan tongkol bakar, dan hiburan musik. 

“Kami dari relawan muda untuk Prabowo Sandi yang terhimpun di GMI Surabaya berharap, anak-anak muda atau pemilih pemula menjadi pemilih cerdas, mengetahui kemampuan dan kepemimpinan para kandidat pasca debat, sehingga pemimpin yang terpilih nanti merupakan amanat rakyat yang sesungguhnya,” tegasnya. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending