Connect with us

POLITIK

Fraksi Gerindra Mempertanyakan Status Hukum Perda AKB

Published

on

KABARAKAYAT, PADANG – Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat mempertanyakan status hukum Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Provinsi Sumatera Barat, karena belum adanya nomor registrasi dari Kemendagri dan belum adanya nomor lembaran daerah.

“Kita sangat menyayangkan belum dilakukan sosialisasi oleh Pemprov Sumbar secara optimal, idealnya harus melibatkan seluruh elemen masyarakat tidak mungkin hanya dilakukan Pemprov Sumbar,” ujar Ketua Fraksi Gerindra Sumbar Hidayat saat rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat penyampaian nota jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda perubahan APBD tahun 2020 dan perubahan RPJPD 2005-2025, di DPRF Sumbar, Senin, 21 September 2020.

Menurut Hidayat, Perda Adaptasi Kebiasan Baru masih dipertanyakan status hukum tersebut, karena ditambah belum adanya melakukan fasilitasi konsultasi di Kemendagri.

“Status hukum Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) masih proses persetujuan di Otonomi Daerah, gubernur hanya mengontak Dirjen Otonomi Daerah dan hanya secara lisan saja Dirjen siap dan Kemendagri sudah mendukung,” ujar Hidayat.

Lanjut Hidayat, barangkali ada nanti konten dalam Perda AKB dilakukan perubahan oleh Kemendagri.

“Mudah- mudahan tidak ada perubahan, kita melihat hasil fasilitasi di Kemendagri,” ujar Hidayat

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumbar Supardi, Irsyad Syafar dan Pemprov Sumbar dihadiri Gubenur Sumbar Irwan Prayitno.

Ketua DPRD Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, adapun agenda penyampaian nota jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi- fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Sumbar 2020

“Penyampaian nota jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi- fraksi terhadap ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumbar tahun 2005- 2025,” ujar Supardi

Menurut Supardi, Pembentukan dan penetapan keanggotaan panitia khusus pembahasan Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005- 2025

“Dalam pandangan umum fraksi- fraksi cukup banyak tanggapan, pertanyaan dan masukan intinya memberikan penguatan dan penjelasan terhadap kedua Ranperda tersebut,”ujarnya.

Lanjut Supardi, fraksi- fraksi pada umumnya mempertanyakan hasil evaluasi dan pemantauan dilakukan Kemendagri terhadap pelaksanaan RPJPD telah berjalan, kejelasan RPJPD yang akam dipedomani calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar tahun 2021- 2026 dalam perumusan visi dan misi serta bagaimana konsistensi dan keseriusan Pemerintah Daerah menggunakan dokumen perencanaan penyusunan program dan alokasi anggaran.

“Sedangkan terhadap Ranperda tentang perubahan APBD tahun 2020 , fraksi- fraksi menyoroti terkait belum keberpihakan anggaran untuk kegiatan recovery akonomi yang terdampak pandemi khususnya bagi usaha mikro dan usaha kecil dan kecil sekali termasuk belum jelasnya program OPD dalam penanganan dampak ekonomi diberbagai sektor pertanian, perikanan, peternakan, serta padat karya infrastruktur untuk mengantisipasi meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di daerah,” ujarnya

Dikatakan supardi,fraksi- fraksi mempertanyakan akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan anggaran hasil recovery serta perencanaan kebutuhan anggaran kedeoan untuk penanganan covid-19 yang belum jelas kapan berakhirnya.

“Kami mengingatkan komisi- komisi dan badan anggaran dalam pembahasan nanti yaitu menggali potensi pendapat daerah terutama dari pos PAD, oleh karena masih diperlukan tambahan anggaran untuk pembiayaan program tambahan dimasukkan dalam perubahan APBD tahun 2020 termasuk program recovery ekonomiz tambahan anggaran penanganan covid-19 sampai akhir tahun 2020 dan program strategis OPD,” ujar Supardi

Melihat secara mendalam program kegiatan dan alokasi anggaran diusulkan dalam perubahan APBD untuk kegiatan recovery ekonomi baik program stimulus bagi UMKM dan koperasi maupun program dilaksanakan langsung OPD – OPD terkait.

Melihat dan memastikan kegaiatan- kegiatan infrastruktur dilaksanakan dengan pola padat karya untuk mengantisipasi peningkatan anggaka pengangguran dan kemiskinan.

Keputusan DPRD diberi nomor 17/SB/DPRD tahun 2020 tentang pembentukan dan penetapan keanggotaan panitia khusus pembahasan Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumbar tahun 2005- 2025.

Sementara itu Gubernur Sumbar ditempat yang sama menjawab bahwa Perda AKB masih menunggu fasilitasi Kemendagri.

“Beberapa waktu lalu bertemu dengan Mendagri, beliau mendukung saja dan memang Perda AKB belum ada nomor registasi kemendagri dan belum ada nomor lembaran daerah,” ujar gubernur sembari menambahkan Perda AKb sudah dikirim dengan ditandatangani Sekda Sumbar. (Adi)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

POLITIK

Sekjen PBB: Kader Brigade Hizbullah Bulan Bintang Wajib Kawal Ideologi Partai

Published

on

By

KabaRakyat.com | Kota Tasikmalaya – Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor mengatakan tugas Brigade Hizbullah Bulan Bintang wajib mengawal ideologi partai. (lebih…)

Continue Reading

POLITIK

Bamsoet: Jangan Sampai Pilkada Rusak Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Published

on

By

BALI – Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Soesatyo sepakat dengan harapan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno, yang berharap Pilkada serentak yang akan diselenggarakan tanggal 9 Desember 2020 berlangsung aman dan damai. Tidak terjadi gesekan-gesekan di masyarakat yang akan menganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Baik dalam proses Pilkada ataupun setelah Pilkada berlangsung.

“Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi tanggungjawab kita semua. Sebagai kader Pemuda Pancasila, kita harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak terkoyak akibat Pilkada. Intruksi Ketua Umum Pemuda Pancasila sangat jelas, jangan sampai kita pecah karena beda pilihan dalam Pilkada. Apalagi ada beberapa kader Pemuda Pancasila yang maju dalam Pilkada,” ujar Bamsoet usai rapat koordinasi Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila dengan Majelis Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia secara virtual dari Bali, Senin malam (27/10/20).

Hadir dalam rakor Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, selain Ketua Umum Japto Soerjosoemarno, Sekjen Arief Rahman, Para Wakil Kerua Umum dan para ketua wilayah dari seluruh Indonesia.

Ketua DPR RI ke-20 ini mengingatkan menjelang Pilkada akan ada pihak-pihak yang memanfaatkan perbedaan untuk menyulut api permusuhan. Tidak ada larangan berbeda pendapat dalam Pilkada, tetapi hati harus tetap dipersatukan dalam bingkai NKRI.

“Sangat penting dipahami bahwa beberapa menit di bilik suara akan menentukan masa depan bangsa. Namun, jangan sampai masa depan bangsa justru hancur karena berbeda pilihan dalam Pilkada,” tegas Bamsoet.

Karenanya, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengajak semua elemen bangsa menghormati perbedaan yang ada. Jika ada perbedaan pendapat bisa diselesaikan dengan cara dialog dan musyawarah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Perbedaan pasti selalu ada. Perluas hati dan pikiran untuk selalu membuka ruang dialog. Melalui ruang dialog kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

POLITIK

Munas Brigade Hizbullah Bulan Bintang Digelar Secara Protokol Covid-19

Published

on

By

KabaRakyat.com | Jakarta – Musyawarah Nasional III Brigade Hizbullah Bulan Bintang akan diselenggarakan pada tanggal 29-30 Oktober 2020 di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kali ini kegiatannya berbeda dengan Munas sebelumnya dikarenakan Covid-19 melanda Indonesia. (lebih…)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending