Connect with us

INTERNASIONAL

Fraksi PKS DPR Apresisi Diplomasi Indonesia yang Berhasil Mendesak DK PBB Tegaskan Status Ilegal Pemukiman Israel di Palestina

Published

on

Jakarta (21/11) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi diplomasi RI sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB yang berhasil mendesak DK PBB untuk menegaskan pemukiman Israel di Palestina berstatus Ilegal.

“Apresiasi untuk diplomat kita di PBB dibawah Duta Besar Dian Triansyah Djani yang akhirnya berhasil mendesak DK PBB berbicara dengan mandat penuh guna menegaskan status ilegal pemukiman Israel di Paleatina. Ini langkah politik yang penting untuk menjaga marwah hukum internasional tetap dihormati bangsa-bangsa,” kata Jazuli dalam keterangan tertulis.

Desakan Indonesia ini sebagai buntut dari pernyataan Amerika Serikat terbaru yang menganggap tidak ada pelanggaran hukum internasional pemukiman Israel di Palestina. Fraksi PKS sendiri lanjut Jazuli memberi reaksi keras sikap Amerika Serikat itu sebagai sikap yang menyedihkan dan preseden buruk bagi perdamaian dunia.

“Jelas-jelas kebijakan pemukiman Israel merupakan bentuk pendudukan atau aneksasi atas wilayah Palestina dan melanggar hukum internsional serta resolusi PBB. Indonesia tegas menolak karena inilah bentuk penjajahan di era modern yang masih tersisa,” tegas Anggota Komisi I DPR ini.

Fraksi PKS mendukung penuh langkah-langkah diplomasi RI untuk menggalang solidaritas Internasional untuk menghentikan agresi Israel termsuk melalui aksi boikot divestasi dan sanksi. Indonesia meminta investigasi penuh tindakan Israel dan menghukum Israel sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum internasional yang berulang kali dilakukannya.

“Politik luar negeri Indonesia jelas dan tegas berada di pihak Palestina. Kita mendukung penuh upaya kemerdekaan Palestina, mendesak dunia melindungi rakyat sipil Palestina dan menghentikan kebiadaban Israel,” pungkas Jazuli.

Seperti diberitakan sebelumnya  melalui pernyataan tertulis Wakil Tetap Indonesia Untuk PBB di New York Dian Triansyah Djani (21/11). Pada Pertemuan DK PBB Palestina di New York yang digelar sejak Rabu (20/11), Indonesia akhirnya berhasil mendesak DK PBB untuk menegaskan status ilegal pemukiman Israel di Palestina. Hal ini merupakan kali pertama setelah sekian lama Presiden DK PBB gagal diberikan mandat untuk berbicara atas nama DK PBB terkait isu Palestina. (J3)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

INTERNASIONAL

Timbulkan Banyak Masalah, ART Minta Pemerintah Evaluasi Moratorium TKI

Published

on

DUBAI – Anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART) meminta pemerintah agar mengevaluasi kebijakan moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di beberapa Negara di Timur Tengah. Menurut ART, kebijakan pemerintah tersebut malah menimbulkan banyak masalah.

“Sebaiknya pemerintah mengevaluasi kembali moratorium TKI ke Timur Tengah karena malah muncul agen-agen yang memanfaatkan situasi dengan cara membuatkan visa turis bagi TKI, apalagi adanya kebijakan pemerintah Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) bahwanya visa turis bisa berubah menjadi visa amal (pekerja),” kata ART dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, ada 19 negara yang terkena moratorium TKI yang merupakan negara Timur Tengah, yakni Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Kuwait, Irak, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Sudan, Qatar, Palestina, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab (UEA), Yaman, dan Yordania.

ART menyarankan, hal terpenting yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah perlu adanya perjanjian kembali dalam hal persoalan hak-hak dan perlindungan hukum bagi TKI yang berada di luar negeri.

“Terutama terkait pesoalan keterampilan bagi TKI kita yang mau di kirim ke luar negeri, perlu lagi diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya,” ujar ART.

ART menegaskan, jika pemerintah masih mempertahankan kebijakan moratorium TKI tersebut, konsekuensinya pemerintah harus menyediakan lapangan kerja yang banyak bagi rakyat Indonesia.

“konsekuensinya, lapangan kerja bagi anak bangsa harus terbuka lebar dan tersedia sebanyak-banyaknya. Tapi kalau belum mampu, maka kebijakan moratorium TKI ini sudah semestinya dicabut,” beber dia.

Selain persoalan TKI, Senator Asal Sulawesi Tengah ini juga menyoroti persoalan peluang bisnis antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA). ART menjelaskan bahwa peluang bisnis di UEA sangat potensial bagi pengusaha Indonesia yang mau berinvestasi di Negara tersebut, karena regulasinya mendukung untuk itu.

“Khusus persoalan bisnis sangat berpeluang buat pengusaha Indonesia yang punya keinginan untuk berinvestasi di UAE karena aturan mereka sangat terbuka buat pengusaha,” jelas ART.

Sementara kata dia, untuk Indonesia sendiri masih susah untuk menarik investor dari UEA dan Negara lainnya, karena terbentur oleh aturan yang masih tidak ramah bagi investor luar negeri.

“Mereka mau masuk ke indonesia untuk berinvestasi masih terbentur dengan berbagai aturan yang masih tumpang tindih sebaiknya pemerintah kita harus mengevaluasi kembali regulasi-regulasi yang ada tentang investasi ke negara kita sehingga para investor yang mau masuk ke negara kita jangan terlalu di persulit dengan aturan yang ada, kenapa negara mereka begitu cepat majum dikarenakan aturan-aturan yang ada di negara mereka mudah dan tidak rumit untuk berinvestasi,” jelasnya lagi.

Untuk itu, ART mendukung penuh upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan revormasi birokrasi secara radikal, terutama menyederhanakan persoalan regulasi yang selama ini masih menghambat investor asing berinvestasi di Indonesia.

“Saya mendukung penuh gebrakan Presiden Jokowi dalam memangkas regulasi yang berbelit-belit itu,” pungkas ART.[]

 

 

Continue Reading

INTERNASIONAL

Ini Alasan PKS Mengapresiasi Keberhasilan Tim Kementerian Luar Negeri RI di DK PBB

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi Kementerian Luar Negeri Indonesia yang berhasil mendesak Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB) untuk menegaskan status ilegal pemukiman Israel di Palestina. Desakan yang dilakukan Indonesia berupa negosiasi panjang, yang dilakukan saat Pertemuan DK PBB Palestina di New York, Rabu (20/11/2019).

“Saya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI mengapresiasi keberhasilan lobi team Kementerian Luar Negeri Indonesia di Dewan Keamanan PBB, segala tindakan kejahatan Israel disana tidak dibenarkan sama sekali, pembangunan pemukiman di wilayahnya pendudukan Palestina dan di akui sepihak oleh Amerika jelas menohok akal sehat kita, Alhamdulillah 10 Anggota tidak tetap DK PBB masih punya hati nurani dan akal sehat, hormat kami untuk semua” Jelas Kharis dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jum’at (22/11/2019).

Hal tersebut merupakan kali pertama setelah sekian lama Presiden DK PBB gagal diberikan mandat untuk berbicara atas nama DK terkait isu Palestina. Atas dorongan Indonesia, sepuluh anggota tidak tetap DK PBB mengeluarkan pernyataan bersama untuk menghentikan pembangunan tersebut. Setelah berhasil mendorong dikeluarkannya status ilegal dan pernyataan bersama, Indonesia juga mendesak Israel untuk menghentikan kekerasan yang telah memakan banyak korban jiwa.

Sebagai anggota DPR dari Fraksi PKS yang perduli terhadap Palestina, ia juga meminta agar Pemerintah ditanah air perlu melakukan penggalangan dana bantuan untuk meringankan beban korban serangan Israel dan menghimbau masyarakat Indonesia untk memberi bantuan material dan spiritual kepada korban serangan Israel ini melalui lembaga resmi.

“Disamping amanah konstitusi memperjuangkan kemerdekaan Palestina perlu langkah bersama menggalang solidaritas sebagai umat Islam kita harus membantu meringankan dan dengan segala daya upaya kita untuk menolong Rakyat Palestina baik material maupun moril, Pemerintah Indonesia bahu membahu bersama Rakyat Indonesia salurkan bantuan untuk Rakyat Palestina,” tutup Kharis. (DP)

Continue Reading

INTERNASIONAL

AS Dukung Pemukiman Israel Melanggar Hukum, PKS: Menyedihkan dan Preseden Buruk Bagi Dunia

Published

on

By

Jakarta (19/11) – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengecam kebijakan AS di bawah Presiden Trump yang mengatakan kebijakan pemukiman Israel di Tepi Barat tidak melanggar hukum internasional.

“Ini satu kebijakan AS yang menyedihkan. Dari perspektif AS, sikap itu merupakan preseden yang akan memperburuk upaya perdamaian yg mereka gembar gemborkan,” kata Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini mengkritisi kebijakan Trump yang semakin toleran terhadap Israel. Padahal administrasi pemerintahan AS sebelumnya tidak pernah mensupport atau mensahkan pendudukan dan pemukiman ilegal tsb. AS di bawah Trump semakin menunjukkan pembelaan membabi buta thd penjajahan Israel atas Palestina dan mempertegas standar gandanya terhadap dunia.

“Padahal masyarakat AS sendiri kini semakin kritis bahkan muak dg kebijakan dan represi Israel terbukti dengan protes terbuka Mahasiswa Harvard kepada Dubes Israel saat mengisi kuliah umum di kampus tersebut dan aksi massa besar di jantung kota New York yang mengkritik keras Israel, sebaliknya simpati pada penderitaan rakyat Palestina,” kata Jazuli.

Dari perspektif hukum internasional, lanjut Anggota DPR Dapil Banten ini, jelas hal itu bukan saja mengingkari tapi juga melanggar banyak resolusi PBB dan hukum-hukum humaniter lainnya. Apalagi pendudukan dan pemukiman dilakukan dengan kekerasan dan pembantaian rakyat sipil.

Menurut Jazuli Juwaini, sikap Indonesia jelas sejak dulu. “Kita berada di pihak Palestina dengan seluruh hak atas tanah dan teritori secara berdaulat. Kita dukung penuh upaya kemerdekaan bangsa dan negara Palestina, sebaliknya melawan dan mengecam, segala tindakan dan kelonialisasi Israel atas tanah Palestina,” tegasnya.

Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Menlu RI Retno Marsudi yang berulangkali mengatakan mengatakan bahwa Palestina ada di jantung diplomasi Indonesia dan selalu ada dalam helaan nafas politik luar negeri Indonesia.

“Meski demikian, kita meminta peran Indonesia yang lebih kuat dan determinan terutama dalam kapasitas Indonesia sebgai Anggota Tidak Tetap DK PBB dan Anggota Dewan HAM PBB. Perkuat diplomasi agar semakin banyak negara yang menghukum Israel melalui segala cara termasuk ikut mendorong dan mempromosikan aksi global “boikot, divestasi, dan sanksi” terhadap Israel agar menghentikan penjajahan thd Palestina,” pungkas Jazuli. (J3)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending