Connect with us

INTERNASIONAL

Fraksi PKS DPR Bertemu Kongres AS Bahas Penguatan Demokrasi dan Pembelaan HAM terhadap Palestina, Rohingnya juga Uighur

Published

on

WASHINGTON DC – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dan Sekretaris Fraksi PKS Sukamta mendampingi Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri melakukan lawatan ke Amerika Serikat untuk sejumlah agenda kunjungan kerja resmi Fraksi PKS. Delegasi diantaranya bertemu dengan Anggota Senior Kongres AS David Price di Kantor Kongres AS (Kamis siang, 21/12).

Pada pertemuan hangat yang turut didampingi Wakil Duta Besar Indonesia di AS tersebut dibahas berbagai topik tentang penguatan kerjasama dua negara umumnya serta antarparlemen dan Fraksi PKS khususnya. Selain itu, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini juga menyampaikan kepedulian PKS terhadap sejumlah isu hak asasi manusia di dunia khususnya yang terjadi di Palestina, Rohingnya, dan Uighur di Cina.

“Hari ini kami menemui Anggota Senior Kongres AS David Price dan menyampaikan langsung keinginan untuk meningkatkan kerjasama bilateral antarparlemen Indonesia-AS. Secara khusus Fraksi PKS membuka diri untuk kerjasama peningkatan kualitas demokrasi dalam area kepartaian dan keparlemenan dan mengundang beliau untuk hadir ke Indonesia dalam acara konsolidasi Anggota Legislatif Nasional PKS pada Januari 2018,” kata Jazuli dalam keterangan tertulis yang dikirim ke sejumlah media.

Pada kesempatan tersebut, lanjut Anggota Komisi I DPR ini, kami juga menyerukan AS sebagai negara adidaya untuk semakin berperan aktif dalam upaya mempromosikan dan mewujudkan perdamaian dunia, pembelaan hak asasi manusia dan rakyat tertindas di berbagai belahan dunia seperti yang saat ini terjadi di Palestina, etnis Rohingnya, dan minoritas muslim Uighur di Cina.

“Tanpa bermaksud mengintervensi politik luar negeri Pemerintah AS kami mengharap kesamaan agenda dalam upaya mempromosikan dan mewujudkan perdamaian dunia, pembelaan HAM, dan pembebasan rakyat yang masih terjajah atau tertindas di berbagai belahan dunia khususnya terhadap rakyat Palestina, etnis Rohingnya di Myanmar, dan minoritas muslim di Uighur Cina. Kami suarakan kemerdekaan penuh Palestina dan kebebasan hak asasi manusia bagi etnis Rohingnya dan minoritas muslim Uighur di Cina,” tandasnya.

Upaya tersebut, lanjut Anggota DPR Dapil Banten ini, sebagai satu-satunya jalan untuk mewujudkan tata dunia yang lebih aman, damai, dan bermartabat yang semestinya menjadi tanggung jawab kolektif seluruh bangsa di dunia termasuk Indonesia dan AS.

Maksud kunjungan Fraksi PKS tersebut mendapat sambutan hangat dan bersahabat dari David Price.

Menurutnya, kerjasama AS dan Indonesia semakin kuat dari masa ke masa dan dia berharap akan terus dapat ditingkatkan. Ia juga sangat konsen terhadap peningkatan kualitas demokrasi, perdamaian dunia dan hak asasi manusia sebagaimana harapan Fraksi PKS. Semoga! (J3)

INTERNASIONAL

MPR Bentuk Tim Khusus Pendirian Majelis Syuro Dunia atau World Consultative Assembly

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan saat ini MPR RI sedang mematangkan konsep pendirian Majelis Syuro Dunia atau World Consultative Assembly yang digagas MPR RI sebagai wadah berhimpunnya MPR dari berbagai negara yang memiliki sistem yang sama termasuk negara-negara berpenduduk muslim di dunia. Melalui forum tersebut, MPR RI berusaha mendorong terwujudnya tatanan dunia Islam dan Barat yang harmonis dan berkeadaban.

“Tantangan yang dihadapi negara berpenduduk muslim sangat besar. Dari mulai konflik internal, kesenjangan ekonomi antar umat, kemiskinan, ketertinggalan pembangunan, pengabaian hak asasi manusia terutama terkait hak komunitas Muslim, hak perempuan, dan hak pekerja. Berbagai tantangan tersebut perlu disikapi serius. Penyelesaiannya menuntut partisipasi semua pihak dengan melibatkan kerjasama lintas negara, lintas sektor, dan lintas lembaga pemerintahan maupun lembaga non-pemerintahan. Disinilah letak urgensi perlunya hadir Majelis Syuro Dunia untuk perdamaian atau World Consultative Assembly for Peace ,” ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI, Jakarta, Selasa (23/6/20).

Turut serta dalam Rapim para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Syarief Hidayat, Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani dan Fadel Muhammad.

Mantan Ketua DPR RI ini menambahkan, agar pembentukan Majelis Syuro Dunia atau World Consultative Assembly bisa dideklarasikan pada Agustus 2021, MPR RI akan membentuk Tim Khusus yang dipimpin Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Salah satu tugasnya yakni melakukan komunikasi lebih lanjut dengan negara-negara Islam dan negara-negara Barat yang memiliki kesamaan pandangan tentang perlunya parlemen negara berpenduduk muslim terlibat lebih jauh dalam mewujudkan tatanan dunia yang harmonis dan berkeadaban.

“Nantinya, Majelis tersebut akan fokus pada beberapa isu tertentu, antara lain perdamaian, keamanan, demokrasi, HAM dan toleransi. Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia, sudah memberikan contoh bahwa demokrasi bisa berjalan baik tanpa perlu ada kekerasan. Begitupun dengan toleransi yang tumbuh subur di negeri ini. Semangat inilah yang ingin kita bagi ke berbagai negara lainnya. Sambil kita juga belajar tentang berbagai hal dari berbagai negara,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, Tim Khusus MPR RI akan memfasilitasi diskursus publik tentang pembentukan Majelis Syuro Dunia atau World Consultative Assembly. Dorongan dan fasilitasi itu dilakukan dengan mengadakan diskusi, seminar dan workshop dengan mengundang para tokoh ahli dan praktisi hubungan internasional.

“Diskursus yang mengemuka akan dikembangkan lebih luas ke publik untuk mendapat respon lebih jauh. Tim Khusus juga akan melakukan kajian akademik lebih mendalam yang hasilnya dapat dijadikan kerangka dasar serta anggaran dasar/anggaran rumah tangga pembentukan Majelis Syuro Dunia atau World Consultative Assembly,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, kehadiran Majelis Syuro Dunia akan semakin melengkapi berbagai forum kerjasama internasional yang sudah ada, seperti OKI, PUIC, maupun Liga Muslim Dunia. Mengingat begitu kompleksnya hubungan antar negara juga begitu luasnya persoalan kehidupan manusia, maka mengandalkan satu organisasi internasional saja tidaklah cukup. Diperlukan perluasan institusi untuk meningkatkan kerja sama antar negara atau lembaga-lembaga negara.

“Dengan munculnya beberapa organisasi internasional, maka ketersediaan ruang untuk menghasilkan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerja sama antar negara, khususnya dalam menghasilkan keuntungan besar bagi seluruh bangsa akan semakin luas. Saluran komunikasi antar pemerintahan juga akan semakin kaya alternatif, sehingga ketika masalah muncul maka ide-ide dapat dengan mudah disatukan,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Panitia Diskusi UGM Diancam Dibunuh Habib Aboe: Saya Yakin, Ada Pihak Ketiga Memancing di Air Keruh

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi angkat suara terkait pembatalan diskusi yang diinisiasi oleh Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Habib Aboe mengecam adanya ancaman pembunuhan sehingga oleh panitia kegiatan itu dibatalkan.

Sebagai informasi, rencananya diskusi bertajuk Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan itu sedianya akan digelar secara daring kemarin Jumat (29/05/2020) tepatnya pukul 14.00 WIB.

Kegiatan itu dibatalkan atas kesempatan panitia yang sebelumnya panitia telah berkoordinasi dengan pembicara.

Pertimbangannya, karena situasi dan kondisi dinilai tidak kondusif. Bahkan, menurut panitia,  panitia diskusi sempat mendapat ancaman.

“Saya sangat mengutuk adanya pengancaman yang dilakukan terhadap panitia diskusi ‘Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan’,” tegas Habib Aboe.

“Saya mendengar ada ancaman pemanggilan oleh Kepolisian, ancaman mengenakan pasal makar, hingga ancaman pembunuhan. Akibatnya diskusi tersebut dibatalkan, ini termasuk pemberangusan mimbar akademik,” sambung Habib Aboe.

Menurut Habib Aboe pengancaman seperti ini sangat berbahaya untuk forum akademik, karena akan memberangus kegiatan diskusi dan penumbuhan wacana.

“Tentunya hal ini sangat membahayakan untuk negara demokrasi, karena para akademisi di bungkam dengan berbagai ancaman. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, harus disikapi dengan serius,” terang Politisi senior PKS ini.

Habib Aboe tidak percaya aparat melakukan ancaman serius itu. Sementara FH UGM perlu untuk melindungi segenap civitas akademika, termasuk semua yang terlibat di dalam kegiatan itu, terlebih dengan terjadinya intimidasi, teror, dan ancaman yang ditujukan kepada pihak-pihak di dalam kegiatan tersebut, termasuk keluarga yang terlibat dalam acara itu.

“Saya yakin, ada pihak ketiga yang memancing di air yang keruh. Tidak mungkin aparat mengirim acaman dengan pola demikian. Karenanya, saya minta Polda DIY memberikan atensi serius tergadap persoalan ini. Mari kita tunjukkan bahwa aparat menjamin keamanan mimbar akademik. Hal itu dapat ditunjukkan dengan mengusut dan memproses secara hukum mereka yang menjadi dalang pengancaman tersebut,” jelasnya. (HMS)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Bamsoet Ikut Kecam Pelanggaran HAM ABK WNI di Kapal China

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) ikut mengecam kasus perbudakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) penangkap ikan milik China. Untuk itu, Bamsoet meminta Pemerintah segera turun tangan menyelesaikab kasus yang terjadi di kapal penangkap Long Xin 605, Long Xin 629 dan Tian Yu 8 itu.

Seperti wartakan, penderitaan WNI selama di kapal itu sangat parah seperti yang dilaporkan TV MBC dari Korea Selatan, yang meliput langsung tatkala kapal itu bersandar di Busan, Korea Selatan sekitar bulan Maret 2020 lalu.

Di mana para ABK WNI itu telah direnggut kebebasannya, bekerja dengan kondisi tidak layak, hak atas hidupnya direnggut serta jenazah WNI yang meninggal itu tidak dikubur di daratan seperti agama kepercayaan almarhum, tapi dibuang ke laut laiknya binatang.

“Tindakan membuang jenazah WNI ke laut itu sangat serius. Kuat dugaan adanya perampasan Hak Asasi Manusia dengan mempekerjakan ABK WNI tak ubahnya seperti budak, dengan kondisi memprihatinkan, harus mendapat perhatian serius dari Kementerian Luar Negeri. Di era modern seperti ini, perbudakan tak lagi diperkenankan. Dan setiap manusia diakui hak dan kewajibannya. Kementerian Luar Negeri harus mengangkat ini menjadi isu internasional,” kata Bamsoet kepada wartawan, Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Bamsoet menegaskan, pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia tak cukup melayangkan nota diplomatik melalui Kedutaan Indonesia di Beijing, China sana. Namun, harus segera memanggil Duta Besar China untuk Indonesia untuk mendapatkan penjelasan utuh dari kejadian itu. Jika perlu, dilakukan upaya investigasi kejadian seperti ini sering kali terulang.

“Melindungi segenap tumpah darah Indonesia menjadi tujuan kita berbangsa dan bernegara. Ini menjadi tugas penting pemerintah sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Nyawa satu orang WNI sama berharganya dengan nyawa satu bangsa Indonesia. Untuk itu, jangan sampai kendor dalam pembelaan negara terhadap warganya yang menjadi korban perbudakan,” terang Bamsoet.

Tak hanya langkah diplomatis, Bamsoet meminta aparat Kepolisian dan Kementerian Tenaga Kerja menyelidiki adanya kemungkinan perdagangan WNI yang menjadi ABK di berbagai kapal penangkap ikan. Ia mengira, kemungkinan besar banyak warga yang karena tuntutan ekonomi, tergiur oleh iming-iming uang dari perusahaan penyalur tenaga kerja illegal di kapal.

゛Perusahaan penyalur ABK ini perlu diusut tuntas legalitasnya. Harap kami ini menjadi momentum bagi pemerintah membuktikan keberpihakan dan selalu hadir dalam persoalan kehidupan rakyat Indonesia,” ujar Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending