Connect with us

EKONOMI

Gegara Pemerintah Belum Bayar Utang, Pupuk Ikut Langka

Published

on

JAKARTA -Anggota Komisi IV Hermanto menyebutkan, Pemerintah belum melunasi hutang kepada holding pupuk merupakan faktor utama kelangkaan pupuk yang dialami petani belakangan ini. Jika faktor ini tidak diatasi maka masalah kelangkaan pupuk akan berlanjut di tahun 2021.

“Hutang Pemerintah kepada holding pupuk sebesar lebih dari Rp. 11 triliun. Komisi IV DPR sudah mendesak Menteri Keuangan agar melunasi hutang tersebut,” ungkap Hermanto dalam keterangan tertulis kepada wartawan.

Hutang sebesar itu, lanjutnya, merupakan akumulasi hutang sejak tahun 2017.

“Rinciannya: tahun 2017 Rp. 45 milyar lebih, tahun 2018 Rp. 5,7 triliun lebih dan tahun 2019 Rp. 5,4 triliun lebih,” papar legislator yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPR ini.

Hutang Pemerintah tersebut berarti dana modal yang dimiliki holding pupuk berada di luar.  “Bagaimana bisa memproduksi pupuk bila tidak punya modal untuk beli bahan baku dan biaya operasional perusahaan lainnya,” tanya legislator dari FPKS ini.

Jadi, katanya, solusi untuk kelangkaan pupuk adalah Pemerintah bayar hutang kepada holding pupuk.

“Kalaupun tidak bisa melunasi sepenuhnya, setidaknya bayar 75 persen dulu,” pungkas legislator dari Dapil Sumbar I ini.  (joko)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI

Tiap Desa Miliki Satu BUMDes

Published

on

By

KabaRakyat.com | JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, setiap desa hanya boleh memiliki satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Meski demikian, setiap BUMDes diperbolehkan untuk mendirikan berbagai unit-unit usaha. (lebih…)

Continue Reading

EKONOMI

Pasca Kemenangan Joe Biden, Ekspor PT Sunindo Adipersada Tbk ke Amerika Serikat Terbuka Lebar

Published

on

By

KabaRakyat.com | JAKARTA – Seperti prediksi banyak pelaku bisnis, perang dagang antara Amerika Serikat dengan China dinilai masih akan terus berlangsung. Namun, yang membedakan Joe Biden dengan pendahulunya adalah penerapan kebijakan yang lebih konsisten. Hal ini yang diharapkan oleh para pelaku bisnis untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara Amerika Serikat tersebut. (lebih…)

Continue Reading

EKONOMI

Amin, Ak: Kenaikan Cukai Rokok Harus Sejahterakan Petani Tembakau

Published

on

By

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana untuk menaikan tarif cukai rokok sebesar 17 % hingga 18% pada tahun 2021. Rencana kenaikan tarif cukai rokok itu sendiri terlihat dari adanya kenaikan target penerimaan cukai rokok sebesar Rp7,86 triliun atau 4,8%, dimana target penerimaan cukai rokok tahun 2021 sebesar Rp172,8 triliun.

Anggota DPR RI, Amin Ak mengatakan, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, proporsi target kenaikan cukai rokok diharapkan dapat dialokasikan lebih banyak untuk program kesehatan. Selain itu, merujuk perolehan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sepanjang Januari-September 2020, kenaikan CHT seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani tembakau melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Berdasarkan data Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, realisasi CHT selama Januari-September 2020 sebesar Rp 111,46 triliun. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,53% dibanding tahun sebelumnya, yaitu senilai Rp 102,7 triliun. Bila dibandingkan dengan outlook penerimaan cukai rokok sepanjang 2020, realisasi penerimaan CHT selama Januari-September 2020 setara dengan 67,57% dari Rp 164,94 triliun.

“Pemerintah juga harus dapat mengendalikan Impor tembakau, agar tembakau hasil petani lokal dapat diserap industri secara maksimal” lanjut anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS itu.

Sementara itu Badan Pusat Statistik (BPS) melansir, pada tahun 2019 impor tembakau mencapai 110,92 ton per tahun. BPS juga mencatat, di tengah pandemi COVID-19 Industri Rokok dan Tembakau juatru mengalami pertumbuhan.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Kemenko Perekonomian, per tanggal 17 Juni 2020 pertumbuhan Industri Rokok dan Tembakau mengalami peningkatan sebesar 46% secara year to date (YtD). Menurut Amin, kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok sejak tahun 2015 seharusnya diimbangi upaya untuk dapat menciptakan produk turunan hasil tembakau selain rokok, agar petani tembakau dapat terlindungi dan terus produktif.

“Selain itu, pemerintah harus dapat mengawasi peredaran rokok ilegal. Kenaikan CHT berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal, sehingga penerimaan cukai dari produk hasil tembakau tidak dapat terserap secara maksimal,” pungkas Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) tersebut. (A3)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending