Connect with us

NASIONAL

Gelar Tikar, Bawaslu Jakarta Utara Ajak Masyarakat berdiskusi soal Pemilu 2019

Published

on

Jakarta – Bawaslu Kota Jakarta Utara, menyelenggarakan Diskusi Publik melalui Gelar Tikar Refleksi Pemilu 2019: Meneropong Demokrasi Dari Sudut Muda, Rabu (18/9/2019) di Kantor Bawaslu Jakarta Utara

Ketua Bawaslu Jakarta Utara Mochamad Dimyat, mengatakan bahwa acara ini digelar sebagai bentuk tanggung jawab dan pasrtisipasi serta kepedulian dari Bawaslu Jakarta Utara sebagai bagian dari Penyelenggara Pemilu untuk membahas secara komprehensif mengenai Pemilu 2019 lalu.

Pasca perhelatan akbar pesta demokrasi negeri ini, ada beberapa point yang harus di perhatikan.

Pertama, mulai merajut kembali silaturahmi dan hubungan sosial pasca pemilu satu sama lain”

Kedua harus dikaji secara komprehensif, kritis, rasional, dan konstruktif tentang demokrasi yang terwujud saat rakyat terlibat aktif dalam perhelatan pemilu serentak.

“Bawaslu Jakarta Utara sebagai pengawas pemilu mengajak publik untuk ikut berpartisipasi dan berperan aktif melalui diskusi publik ini,” ungkap Dimyati.

Lanjut, ada tiga isu strategis yang harus bisa dijelaskan oleh Bawaslu sebagai pengawas pemilu sehingga publik paham. Yaitu, Ruang Komunikasi untuk menyalurkan aspirasi, kesiapan regulasi, dan skema pembiayaan.

“Jangan sampai pesta demokrasi ini memperpuruk kondisi negara akibat tingginya biaya pemilu misalnya atau akibat perencanaan yang asal-asalan”, ungkapnya.

Padahal kita punya peluang pada hal-hal lain yang seharusnya bisa kita kejar seperti bonus demografi, jangan sampai di era saat ini adanya keterbatasan ruang komunikasi untuk menyalurkan aspirasi perihal kepemiluan.

Intinya harus matang betul dan komprehensif dari perspektif politik, ekonomi, tata negara, sosial, pertahanan keamanan dan lain-lain,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komju Apek Saiman menyampaikan, bahwa diskusi publik ini harus terus dilakukan oleh Bawaslu untuk mensosialisasikan konsep dan jati diri pengawas pemilu serta sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen Bawaslu terhadap Demokrasi Bangsa.

“Kami sangat mengapresiasi Bawaslu Jakarta Utara atas kinerjanya selama ini”.

Di tatanan masyarakat, komitmen Bawaslu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kontribusinya untuk memajukan Demokrasi di Jakarta Utara ini. Terbukti bahwa bawaslu sebagai pengawas pemilu pun ikut di awasi oleh masyarakat. Ini salah satu tolak ukur komitmen Bawaslu dalam mewujudkan demokrasi maju di Jakarta Utara” tegasnya.

Komju sendiri pun telah ikut melakukan partisipasi pengawasan dalam pemilu 2019 lalu di Jakarta Utara, paparnya.

NASIONAL

Ermalena: Generasi Muda Pemimpin Masa Depan Bangsa

Published

on

By

MAKASSAR – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Sulawesi Selatan menggelar Latihan Kepemimpinan Kader Madya (LKKM) di Demelia Hotel sebagai upaya penguatan kader di kalangan milenial, Sabtu (7/12/2019).⁣

Wakil Ketua DPP PPP, Ermalena saat membuka acara mengatakan LKKM merupakan jenjang perkaderan di PPP yang saat ini juga menjadi program unggulan partai berlambang kakbah itu.⁣

“Selain kita akan terus mempertahankan kader-kader militan di kalangan generasi lama, kita juga terus bertransformasi agar partai ini semakin dicintai di kalangan milenial, itu merupakan tantangan,” paparnya.⁣

Dirinya optimis, partainya kedepan akan lebih maju lagi sehingga kedepan bisa lebih banyak berkontribusi bagi masyarakat Indonesia. ⁣

“Perkaderan ini akan menjadi fokus kita, dan PPP akan melibatkan mereka dalam setiap program-program yang dicanangkan, itu harus dilakukan karena generasi muda merupakan pemimpin masa depan bangsa,” katanya.⁣

Sementara itu, Ketua DPW PPP Sulsel, Muhammad Aras mengatakan LKKM menjadi ajang penguatan kader setelah sebelumnya mereka melakukan LKKD sebagai jenjang perkaderan PPP yang paling dasar. ⁣

“Di jenjang ini (LKKM), selain merupakan pelatihan untuk penguatan ideologi, mereka juga diberi materi-materi penerapan yang lebih aplikatif sehingga para kader yang sudah mengikuti pelatihan ini bisa menerapkannya di masyarakat. Mereka dilatih untuk menjadi pemimpin di masyarakat, sehingga kedepan partai ini bisa melahirkan pemimpin bangsa,” kata Anggota DPR RI Komisi V ini.⁣

Selanjutnya, kata Aras, kader yang telah mengikuti jenjang LKKM akan dikirim ke DPP PPP untuk digembleng di jenjang perkaderan yang lebih tinggi, Latihan Kepemimpinan Kader Utama (LKKU).⁣

“Setelah mengikuti semua jenjang perkaderan itu diharapkan para kader akan menjadi generasi unggulan partai yang bukan saja bisa memajukan partai ini, tapi bisa berkontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa,” pungkasnya.⁣

Sementara itu, kader muda PPP, Muhammad Ramli mengatakan dirinya yakin PPP kedepan akan memiliki format baru yang bisa menciptakan generasi milenial yang kreatif dan produktif. Apalagi saat ini generasi Indonesia menghadapi tantangan era industri 4.0.⁣

“Oleh karena itu, para kader muda PPP harus dibekali dengan wawasan yang luas agar bisa berinovasi, tentunya dengan tanpa menghilangkan ideologi Islam, sebagai asas partai ini,” pungkasnya. (rml)

Continue Reading

NASIONAL

Ketua Umum PB HMI Lantik Pengurus HMI Cabang Padang

Published

on

Padang – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam melantik Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padang Periode 2019-2020. Pelantikan ini mengambil tema “Transformasi Gerakan Kader HMI melalui Implementasi Khittah Perjuangan”. Sebagai Cabang yang mempunyai sejarah besar terhadap pergolakan HMI ditahun 80-an, HMI MPO Cabang Padang kembali mengikrarkan diri di ranah Minang. (lebih…)

Continue Reading

NASIONAL

Beritanya Soal LGBT Dipelintir, Arsul: Ini Jelas Framing

Published

on

By

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen) Arsul Sani angkat suara terkait adanya framing dan pemelintiran berita terkait statemennya di sejumlah media yang menyebutkan bahwa PPP tidak terima lebian, jaga Gay, Biseks dan Transgender atau LGBT menjadi PNS di Kejaksaan Agung.

Untuk diketahui, di beberapa media beredar berita yang memuat penjelasan Arsul Sani, terkai larangan orang berstatus LGBT sebagai diskriminasi. Bahkan ada berita yang diturunkan dengan judul “Politikus PPP Tidak Terima LGBT jadi PNS Kejaksaan Agung”.

Untuk itu, Arsul Sani menyampaikan bahwa pemberitaan seperti ini jelas merupakan framing dan pemelintiran tehadap apa yang disampaikannya Kamis (21/11/2019) lalu di Komplek DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.

Menurut Arsul, yang ia sampaikan saat diwawancarai wartawan sehubungan dengan pandangan dari Ombudsman RI (ORI) menyatakan bahwa larangan itu adalah diskriminatif. Karena ORI sebagai institusi pengawasan pemerintahan menyatakan demikian.

“Maka Kejaksaan Agung harus menjelaskan soal kebijakan ini agar tidak dinilai diskriminatif. PPP sendiri melihat soal ini paling tidak pada dua hal. Pertama, penyandang LGBT dengan riwayat perbuatan cabul memang harus dilarang. Kedua, proses penerimaan CPNS harus memperhatikan betul soal LGBT ini seperti melalui pemeriksaan psikologis atau kejiwaan dan lain sebagainya,” jelas Arsul Sani.

Arsul Sani menegaskan PPP bahkan merupakan fraksi yang mengusulkan perluasan Pasal terkait orang dengan status LGBT dan berperilaku cabul dalam RKUHP.

“Jadi tidak sekedar dilarang sebagai ASN tapi PPP juga menginginkan agar hal terkait dengan perbuatan cabul LGBT ini diancam pidana melalui pengaturan di KUHP,” pungkas Arsul yang juga Wakil Ketua MPR RI ini. (HMS)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending