Connect with us

EKONOMI

Gerakan Pemuda Siaga Fokus Geluti Dunia Entrepreneur

Published

on

Jakarta – Gerakan Pemuda Siaga (GPS) kembali mengadakan diskusi, kali ini mereka mengangkat tema terkait entrepreneur. Ajib Hamdani merupakan sosok narasumber paling tepat, pengusaha muda salah satu kandidat Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) akan bertarung pada Musyawarah Nasional (Munas) bulan Maret mendatang. 

Pria muda enerjik yang menapaki karir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih memilih berhijrah menekuni dunia wirausaha. Tidak mudah untuk merubah haluan dari pegawai ke dunia usaha, restu orang tua menjadi modal utama merintis di dunia usaha. 

“GPS kali ini mengangkat tema, ‘Bisnis tanpa Modal, why not?’, karena banyak pengusaha yang selalu mengeluh tentang modal dalam memulai usaha.” Dimulai dari kegiatan diskusi lalu dilanjutkan dengan eksekusi usaha,” Ketua GPS Raditya Mubdi dalam sambutan awalnya. Rabu, (16/01/2019) malam hari.

Diskusi dimulai dengan pemaparan Neng Nami selaku moderator diskusi. Perawakan yang manis dan lemah lembut tapi lugas membuat peserta antusias menyimak sampai akhir. Selaku moderator, Neng Nami membawa alur diskusi secara interaktif diiringi banyak pertanyaan yang muncul dari peserta diskusi. 

Sementara itu, narasumber lainnya, Ajib Hamdani dalam materinya menyampaikan, ada lima point yang harus dipegang teguh oleh pemula, yakni mencari peluang, mengambil keputusan, meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar dan yakin usaha sampai.

Ajib juga banyak bercerita tentang kehidupan pribadinya mulai dari menjual koran bekas sampai akhirnya sukses seperti sekarang sebagai Ketua HIPMI TAX Center. 

“Saya berharap, anggota GPS untuk tetap semangat, tetap jaga tradisi diskusi agar lebih produktif, semoga 10 tahun mendatang anggota GPS menjadi pemimpin di daerah bahkan di kancah nasional. Dunia ini merupakan deskripsi penyatuan ide dengan realitas, sebab kita dituntut mampu membuat karya dan warisan,” tegasnya.

EKONOMI

‘Bupati Jember harus Segera Menyiapakan Anggaran Khusus untuk Mencegah Santri Terhindar Covid-19’

Published

on

By

JAKARTA – Virus Corona atau Covid-19 tak memandang status sosial dan usia tertentu termasuk santri yang sedang menuntut ilmu di pesantren rawan terinfeksi. Sehingga perlu penangan khusus terhadap pesantren yang ada di Jember, Jawa Timur untuk mencegah penyebaran virus yang berbahaya itu.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV yang meliputi kabupaten  Lumajang dan Jember Syaiful Bahri Anshori‎. Seperti disampaikan pada wartawan Bela Rakyat,  Syaiful Bahri berharap Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR menyiapkan anggaran khusus untuk menangani Pesantren agar para santri terhindar dari Covid-19.

“Menurut saya Bupati dan Pemkab Jember segera menyiapakan anggaran khusus untuk mencegah pesantren biar santrinya terhindar dari Covid-19,” ujar Syaiful Bahri, Jumat (29/5/2020).

Bagi Syaiful Bahri, langkah pencegahan harus segera diambil. Mengingat Kabupaten Jember terdapat banyak pesantren dan ratusan ribu santri yang sedang menuntut ilmu agama.

“Di mana saat ini mereka yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, sudah mulai kembali ke pesantren di Jember,” ujar politisi PKB yang pernah menjabat Ketua Umum PMII ini.

Syaiful Bahri sangat khawatir dengan kondisi santri tersebut. Karena pemerintah Jember telah mewacanakan ke publik akan melakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke istilah barunya new normal. Padahal, virus tersebut belum sepenuhnya bisa dijinakan atau punah.

Syaiful Bahri menyampaikan, Bupati dan bersama jajarannya harus berpikir cerdas dan cepat untuk menyikapi persoalan tersebut. Ia meminta pemerintah setempat menyiapkan strategi khusus sejak ini.

“Langkah pertama, Pemkab Jember harus bergandeng tangan membantu ketersediaan masker dan hand sanitizer, wastafel portabel, penyemprotan disinfektan dan Rapid Test di sejumlah tempat,” terang Syaiful Bahri.

“Adapun langkah Kedua, dalam jangka panjang pemerintah Jember harus siap membantu pesantren untuk menyediakan sarana dan prasarana pesantren yang memadai agar penanganan penyebaran Covid-19 bisa bekerja optimal,” tegas Presiden K-Sarbumusi ini.

Ia mempertanyakan di mana anggaran yang sudah dianggarkan oleh Pemkab Jember sebesar Rp 479,4 milliar untuk penanganan Covid-19.  Namun, masyarakat belum merasakannya dengan anggaran yang cukup besar tersebut.

“Justru itu, saya dan juga masyarakat Jember bertanya-tanya kenapa anggaran untuk melawan Covid begitu besar kok belum dirasakan masyarakat hingga saat ini. Publik sudah bertanya-tanya ini,” pungkas Syaiful Bahri. (HMS)

Continue Reading

EKONOMI

Sri Mulyani Bertanggung Jawab atas Krisis Keuangan RI Akibat Diberlakukan Perppu 1/2020 Menjadi UU

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Badan Anggaran DPR Hermanto mengatakan Sri Mulyani bertanggung jawab atas krisis keuangan akibat diberlakukannya Perppu No. 1/2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menhadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

“Bila tidak lagi mampu mengatur keuangan negara, Sri Mulyani lebih baik mundur saja dari jabatan Menteri Keuangan,” papar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan menanggapi pernyataan Sri Mulyani belum lama ini yang menyebutkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 bakal melebar hingga 6,72 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau mencapai Rp. 1.028,6 triliun.

Menurutnya, defisit anggaran hingga 6,72 persen mengindikasikan Pemerintah gagal menyusun APBN pada masa covid-19. Padahal Pemerintah telah melakukan tiga kali refocusing dan relokasi anggaran dengan prinsip pemotongan dan penghematan. “Pemotongan dan penghematan anggaran telah dilakukan, mengapa kok masih defisit juga ?”, tanya legislator dari FPKS ini.

Hal tersebut, lanjutnya, menandakan Pemerintah gagal menterjemahkan dan menjabarkan amanat yang terkandung dalam UU Nomor 2/2020.

“Lalu pertanyaan yang mendasar adalah darimana sumber dana untuk menutupi defisit tersebut ?,”tanyanya lagi.

Hermanto memprediksi, defisit 6,72 persen akan menjadi sumber krisis keuangan dan ekonomi nasional yang dapat menghadirkan krisis multidimensional.

“Pemerintah harus mewaspadai akan munculnya krisis sosial karena belum teratasinya wabah covid-19. Krisis sosial dapat berdampak pada krisis politik,” ucapnya.

Namun Hermanto berharap krisis multidimensional tidak terjadi. Hal tersebut bisa diusahakan sepanjang Pemerintah terbuka dan demokratis dalam menyusun APBN.

“Menerapkan prinsip good governance, menegakkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas legislator dari dapil Sumbar 1 ini. (Joko)

Continue Reading

EKONOMI

Usulan Syarief Hasan terkait Stimulus Ekonomi dan Penundaan Pembayaran Kredit UMKM dan Koperasi Direspon Pemerintah

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengungkapkan tepatnya pada tanggal 3 Mei 2020 lalu pernah menghimbau kepada Pemerintah agar pelaku Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) dan Koperasi yang terkena dampak pandemi Covid-19 atau virus Corona diberikan stimulus ekonomi.

“Antara lain bantuan kredit dan penundaan cicilan pembayaran kredit sampai Corona virus berakhir,” kata Syarief kepada wartawan, Selasa (12/5/2020) malam.

Ternyata gagasannya itu mendapatkan tanggapan positif dari Menteri keuangan RI Sri MuLyani di sidang Patipurna DPR RI setelah disetujuinya PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang Undang tadi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Untuk diketahui, dalam pidato Sri Mulyani terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2021 (KEM-PPKF) Rapat Paripurna DPR digelar Selasa tadi, Sri menyebutkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan berada di kisaran 4,5%-5,5%, inflasi 2.0%-4,0%, kemudian nilai tukar Rupiah 14.900 serta harga minyak mentah US$ 40-50 per barrel.

Dijelaskan pula oleh Syarief, bahwa sebagian anggaran dari Rp 70 Triliun akan dipergunalan antara untuk stimulus ekonomi dan penundaan pembayaran kredit bagi UMKM dan Koperasi.

“Harapan kita dan Rakyat agar realisasi kebijakan ini jangan ditunda tunda dan pihak Bank pelaksana agar mempermudah kebijakan ini dengan pengawasan yang transparan dan akuntabel agar tepat sasaran,” jelas politisi senior Partai Demokrat itu.

Menurutnya, sejatinya kerangka pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021 nanti mesti memproritaskan pada sektor UMKM dan sektor Informal lainya dengan alokasi pembiayaan modal kerja dengan skema bunga 0%, apalagi paparan pemerintah dalam postur maktro fiskal 2021 menempatkan investasi di posisi terpuruk antara 0,1-0,4.

“Bila kebijakan ini terlaksana dengan baik, maka peran para pelaku UMKM 60 juta dan Koperasi lebih 200.000 units akan signifikant membangun kembali ekonomi Indonesia sehingga minimal dapat bertahan sekitar 3.0 % tahun ini dan naik menjadi 4% tahun 2021,” pungkas Syarief. (HMS)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending