Connect with us

EKONOMI

Gerakan Pemuda Siaga Fokus Geluti Dunia Entrepreneur

Published

on

Jakarta – Gerakan Pemuda Siaga (GPS) kembali mengadakan diskusi, kali ini mereka mengangkat tema terkait entrepreneur. Ajib Hamdani merupakan sosok narasumber paling tepat, pengusaha muda salah satu kandidat Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) akan bertarung pada Musyawarah Nasional (Munas) bulan Maret mendatang. 

Pria muda enerjik yang menapaki karir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih memilih berhijrah menekuni dunia wirausaha. Tidak mudah untuk merubah haluan dari pegawai ke dunia usaha, restu orang tua menjadi modal utama merintis di dunia usaha. 

“GPS kali ini mengangkat tema, ‘Bisnis tanpa Modal, why not?’, karena banyak pengusaha yang selalu mengeluh tentang modal dalam memulai usaha.” Dimulai dari kegiatan diskusi lalu dilanjutkan dengan eksekusi usaha,” Ketua GPS Raditya Mubdi dalam sambutan awalnya. Rabu, (16/01/2019) malam hari.

Diskusi dimulai dengan pemaparan Neng Nami selaku moderator diskusi. Perawakan yang manis dan lemah lembut tapi lugas membuat peserta antusias menyimak sampai akhir. Selaku moderator, Neng Nami membawa alur diskusi secara interaktif diiringi banyak pertanyaan yang muncul dari peserta diskusi. 

Sementara itu, narasumber lainnya, Ajib Hamdani dalam materinya menyampaikan, ada lima point yang harus dipegang teguh oleh pemula, yakni mencari peluang, mengambil keputusan, meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar dan yakin usaha sampai.

Ajib juga banyak bercerita tentang kehidupan pribadinya mulai dari menjual koran bekas sampai akhirnya sukses seperti sekarang sebagai Ketua HIPMI TAX Center. 

“Saya berharap, anggota GPS untuk tetap semangat, tetap jaga tradisi diskusi agar lebih produktif, semoga 10 tahun mendatang anggota GPS menjadi pemimpin di daerah bahkan di kancah nasional. Dunia ini merupakan deskripsi penyatuan ide dengan realitas, sebab kita dituntut mampu membuat karya dan warisan,” tegasnya.

EKONOMI

Cargill’s Global Scholar Cetak Pemimpin Masa Depan Indonesia

Published

on

JAKARTA – Cargill Indonesia bermitra dengan Institute of International Education (IIE), secara resmi membuka program tahunan Global Scholars di Jakarta.

“Sebanyak 50 generasi muda Indonesia yang cerdas, berbakat, dan potensial dari universitas negeri terkemuka di berbagai daerah, telah bergabung dengan program Cargill’s Global Scholar yang diadakan sejak 2015 di Indonesia”, kata Direktur Senior Sumber Daya Manusia Cargill Indonesia Chika Hutauruk, dalam rilisnya di Jakarta, kemarin.

Chika menambahkan, program ini dirancang untuk mempersiapkan bakat baru, sekaligus mengambil peluang dan tantangan yang menarik di dunia saat ini. “Pada tahun kelima ini, program Cargill Global Scholars di Indonesia, tidak hanya sekadar menawarkan dukungan keuangan”, ujar dia.

Program ini juga, lanjut Chika, menyediakan serangkaian kegiatan kepemimpinan dan pengayaan yang dirancang untuk meningkatkan bakat muda dengan keterampilan berpikir kritis, pengambilan keputusan dan keterampilan kepemimpinan yang diperlukan untuk menavigasi karir profesional mereka di dunia yang terus berubah dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin.

Menurut Chika, sebagai bagian dari pelatihan kepemimpinan, para siswa akan berpartisipasi dalam seminar kepemimpinan tiga hari. “Di mana mereka akan mendapatkan kesempatan berharga untuk mengamati dan belajar dari pelaku bisnis, pemimpin masyarakat, dan juga pemimpin Cargill”, kata Chika.

Peserta Cargill Global Scholars juga mendapat manfaat dari peluang pengayaan kepemimpinan melalui program mentoring dengan pemimpin Cargill di Indonesia. “Melalui program bimbingan ini, mereka akan mendapatkan bimbingan langsung langsung tentang cara membangun dan menumbuhkan karir profesional mereka setelah lulus dari perguruan tinggi”, jelas Chika.

Selain itu, lanjut Chika, pada tahun kedua masa beasiswa, mereka akan mengikuti seminar tingkat kepemimpinan global, yang memungkinkan mereka bertemu dan bekerja sama dengan mahasiswa dari negara lain. Sekaligus memberikan pengalaman untuk berpikir secara global. “Mereka juga akan bergabung dengan jaringan alumni global Cargill Global Scholars, sehingga membuat peluang pengayaan pengetahuan dan jejaring akan terus berlanjut”, papar Chika.

Chika mengaku sangat bangga dengan semua peserta Cargill Global Scholars dari Indonesia. “Mereka menjadi representasi dari Indonesia selama seminar global di kantor pusat Cargill di Minneapolis bulan lalu. Saya yakin tahun ini, perwakilan Cargill Global Scholars dari Indonesia memiliki kualitas yang tidak kalah baik dari sebelumnya,” tutur dia.

Lebih lanjut, Chika menjelaskan, Cargill memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Salah satu cara yang Cargill lakukan dengan berinvestasi dalam mendidik calon pemimpin pada sektor pertanian, pangan, dan nutrisi.

“Melalui Cargill Global Scholars, perusahaan berupaya mendukung Indonesia dengan memberi pengetahuan generasi muda dengan pemikiran global, sambil tetap setia pada budaya lokal karena mereka akan memberikan kontribusi kepada komunitas dan negara di masa depan,” papar Chika.

Dari lebih dari 800 siswa yang mendaftar untuk program ini, setelah melewati proses seleksi yang dilakukan secara independen oleh Institute of International Education (IIE), hanya 10 siswa berprestasi yang dipilih. Siswa-siswa ini dianggap telah memenuhi proses seleksi dan memenuhi semua kriteria termasuk catatan akademik dan potensi kepemimpinan yang tinggi.

“Cargill Global Scholars adalah bagian dari upaya tanggungjawab perusahaan perusahaan yang lebih luas untuk memberi nutrisi kepada dunia, melindungi planet ini dan memperkaya masyarakat”, pungkas Chika.[]

Continue Reading

EKONOMI

Bamsoet: Kementerian ESDM Tak Perlu Percepat Larangan Ekspor Nikel

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 yang memuat ketentuan pelarangan ekspor bijih nikel kadar rendah dilakukan mulai tahun 2022 masih relevan diberlakukan. Sehingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tak perlu mengeluarkan peraturan menteri untuk mempercepat pelarangan ekspor tersebut menjadi akhir Desember 2019.

“Sebagaimana hari ini disampaikan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), bahwa dari sisi pengusaha tambang nasional, mereka masih membutuhkan kuota ekspor sampai 2022, sebagaimana PP No. 1/2017. Menyambut aspirasi mereka, DPR RI akan segera mengirim surat kepada Kementerian ESDM sebagai respon atas penjelasan Dirjen Mineral dan Batu Bara yang siang ini mengumumkan bahwa Kementerian ESDM akan mengeluarkan Peraturan Menteri yang intinya menghentikan insentif ekspor nikel bagi pembangun smelter per tanggal 1 Januari 2020,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus APNI, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin (02/09/19).

Pengurus APNI yang hadir antara lain, Ketua Umum Komjen Pol (purn) Insmerda Lebang, Wakil Ketua Umum I Wiratno, Sekretaris Umum Meidy Katrin Lengkey, Bidang Humas Tri Firdaus, Bidang Perizinan Al Maodudi, Bidang Lingkungan Maria Chandra dan Bidang SDM I.D. Susantyo. Sedangkan Ketua DPR RI ditemani Anggota Komisi IV DPR RI Robert Kardinal, Anggota Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad, Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait dan Mukhammad Misbakhun.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini meminta Kementerian ESDM lebih sensitif lagi dalam mendukung kelangsungan pengusaha tambang nasional. Jangan sampai karena kebijakan yang terburu-buru, malah menyebabkan kerugian besar bagi pengusaha nasional. Karena itu, Kementerian ESDM perlu membangun dialog dan kesepahaman dengan para pelaku tambang nasional.

“Dari perhitungan APNI, apabila pelarangan ekspor tersebut dipercepat, akan ada potensi kehilangan penerimaan negara dari ekspor sebesar USD 191 juta. DPR RI melalui Komisi XI akan mendalami hal ini, karena menyangkut potensi penerimaan negara,” tutur Bamsoet.

Selain menghilangkan potensi penerimaan negara dari ekspor, Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey menambahkan akan ada potensi kerugian terhadap pengusaha tambang nasional yang sedang progres membangun 16 smelter. Kerugian yang ditaksir mencapai Rp 50 triliun.

“Progres pembangunan 16 smelter sudah 30 persen. Target kami selesai pada tahun 2022 sesuai PP No. 1 Tahun 2017. Modal pembangunan tersebut salah satunya didapat dari keuntungan mengekspor nikel. Jika pelarangan ekspor dipercepat, pembangunan smelter tidak bisa dilanjutkan. Akibatnya sekitar 15.000 tenaga kerja lokal yang berada di 16 smelter bisa jadi dirumahkan. Tidak beroperasinya 16 smelter di tahun 2022 juga membuat negara kehilangan potensi penerimaan mencapai USD 261,273 juta pertahun dari output produk smelter berupa NPI/FeNi,” jelas Meidy Katrin Lengkey.

Lebih jauh APNI menuturkan, saat ini mereka juga tak bisa menjual bijih nikel ke investor asing yang membangun smelter di dalam negeri, lantaran selisih harga yang sangat rendah dibanding ekspor. Sebagai gambaran, harga wet metric ton (WMT) free on board Tongkang (lokal) bijih nikel kadar Ni 1,7 persen sebesar USD 15, sedangkan harga free on board vessel (expor) sebesar USD 35. Jika dijual di market domestik, APNI mengaku rugi karena cost produksinya saja mencapai USD 16,57 WMT, diluar biaya perizinan, pembangunan sarana, PPN dan lainnya.

“Selain itu para investor asing yang memiliki smelter di Indonesia menggunakan surveyor yang tidak ditetapkan oleh pemerintah, yaitu INTERTEK. Padahal dalam Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, pemerintah tegas mengatur surveyor yang bisa digunakan antara lain Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Services, Anindya, dan SCC,” terang Meidy.

Menanggapi lebih lanjut aduan APNI, Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan bahwa tugas pemerintah bersama DPR RI adalah mendistribusikan keadilan, baik itu keadilan sosial maupun ekonomi. Termasuk melindungi pengusaha nasional agar tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Kita tidak anti terhadap investor asing. Namun, jangan karena kondisi tata kelola niaga yang tidak bagus, justru membuat pengusaha nasional gulung tikar. Karena itu perlu regulasi dan aturan main yang jelas dari pemerintah untuk memastikan hadirnya keadilan ekonomi. Agar investor dan pengusaha nasional bisa sama-sama diuntungkan. Jangan sampai kita memberi karpet merah terhadap investor asing dengan cara menyingkirkan pengusaha nasional,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

EKONOMI

KNKS Luncurkan Buletin INSIGHT di 4th AIFC

Published

on

SURABAYA – Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) meluncurkan Buletin INSIGHT di acara 4th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) yang diselenggarakan di Hotel JW Marriott.

Peluncuran Buletin INSIGHT dilakukan bersamaan dengan keynote speech Direktur Eksekutif KNKS Ventje Rahardjo Soedigno. “Buletin ini adalah platform yang berisi analisis perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia,” ujar Ventje. Kamis, (25/7/2019).

Buletin INSIGHT dirancang untuk menjadi media literasi terkait perkembangan ekonomi dan keuangan syariah masyarakat. Analisis yang disajikan di bulletin ini dikemas dengan bahasa popular, sehingga mudah dan meyenangkan untuk dibaca.

“INSIGHT berisi analisis-analisis mendalam seputar ekonomi dan keuangan syariah yang ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tujuannya adalah agar seluruh masyarakat bisa mengerti ekonomi syariah dengan mudah,” pungkas Ventje.

Direktur Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah KNKS Sutan Emir Hidayat mengatakan INSIGHT juga diperkaya dengan pemikiran para pakar ekonomi syariah. “Para pakar dan tokoh diwawancarai untuk dimintakan pendapat dan pemikiran tentang ekonomi syariah,” terang Emir.

Emir mengungkapkan bahwa literasi dan inklusi keuangan syariah masih sangat kecil. Hal tersebut menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan ekonomi syariah Indonesia.

“Kehadiran Buletin INSIGHT KNKS diharapkan dapat mengatasi tantangan ini,” ucap Emir. Dia mengharapkan INSIGHT dapat menjadi media komunikasi publik yang dapat membawa manfaat bagi perkembangan ekonomi syariah baik di dalam dan luar negeri. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending