Connect with us

HUKUM

Gerbang Tani Desak Pembahasan RUU Cipta Kerja Dihentikan

Published

on

JAKARTA – Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia ( Gerbang Tani ) menyesalkan siakp DPR yang melanjutkan pembahasan Omnibus Law atau Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja di tengah pandemic Covid-19. Padahal, gelombang protes terhadap RUU tersebut terus mengalir.

“Krisis pangan adalah ancaman di depan mata karena pandemi virus covid-19, tetapi DPR seolah tak peduli dengan situasi nasional, dengan terus melanjutkan RUU Cipta Kerja yang bertentangan dengan semangat bangsa untuk melepaskan diri dari ketergantungan produk-produk pertanian impor, terutama pangan,” tegas Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Gerbang Tani, Idham Arsyad beberapa waktu lalu.

Meskipun Indonesia sebagai negeri agraris yang mempunyai lahan pertanian yang luas dan subur, akan tetapi pertumubuhan sektor pertanian selalu terendah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lain.

Data BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian triwulan III-2019 hanya mampu tumbuh 3.08%, bahkan untuk subsektor pangan pertumbuhannya justru minus 4.8%. Padahal tanaman pangan menjadi sangat penting karena penyumbang sekitar 30% terhadap total PDB pertanian.

“Pertumbuhan pertanian yang selalu lebih rendah dibandingkan sektor lain salah satunya dipengaruhi oleh kegiatan impor bahan pangan yang menjadi pekerjan rutin tahunan. Sejak 1960 sampai sekarang, kita terus mengimpor beras, dari tahun1989 hingga sekarang impor jagung tidak pernah absen, gula pasir persetuuan impornya sebanyak 781,88 ton sudah keluar dari Kemendag. Bawag putih, kacang tanah dan bahkan garam pun kita impor sekarang ini,” tegasnya.

Lebih jauh Idham Arsyad menjelaskan bahwa bahwa ketergantungan pada impor komoditas pertanian dan pangan inilah yang melatari lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Jelas dan tegas dalam konsideran disebutkan bahwa pangan adalah bagian hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, pemenuhan pangan ini harus dilakukan oleh Indonesia secara mandiri dan berdaulat. Pasal 3 UU Pangan ini menyebutkan bahwa “penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan keberlanjutan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. “Upaya negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian dan ketahanan pangan inilah yang diporak-porandakan oleh Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Seluruh ketentuan pasal dalam UU Pasal yang terkait yang menguatkan produksi pangan dalam negeri diubah dan dihapus ketentuannya oleh RUU Cipta Kerja ini,” kata Idham Arsyad.

Idham mencontohkan, misalnya ketentuan pasal 1 ayat (7) UU Pangan No.18/2012 tentang pengertian ketersediaan pangan yang menyatakan bahwa “Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan”.

Pada draft RUU Cipta Kerja diubah ketentuannya menjadi “Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional dan impor pangan”.

“Penghapusan frasa “apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan” jelas menunjukkan RUU Cipta Kerja ini menjadikan impor pangan menjadi bagian utama ketersedian pangan nasional. Padahal dalam UU Pangan No.18/2012 tegas memposisikan produksi dalam negeri sebagai faktor utama ketersediaan pangan, sedang impor pangan hanya pelengkap,” kata dia.

Dipandang bertentangan dengan semangat anak bangsa untuk melepaskan Indonesia dari jebakan impor pangan, maka Dewan Pengurus Nasional Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) secara tegas menyatakan penolakannya terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan minta untuk dihentikan pembahasannya oleh DPR RI.

“Kami menolak RUUCipta Kerja ini yang hanya berujuan menjadikan Indonesia sebagai PENGIMPOR PANGAN SEJATI dengan melemahkan produksi dalam negeri serta memberi karpet merah pada impor pangan, sebagaimana terlihat dari revisi (mengubah, menghapus) terhadap ketentuan pada Pasal 1 ayat (7), Pasal 36, Pasal 39 dalam UU Pangan No.18/2012. Serta ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 30 dan Pasal 101 dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani No.19/2013” Kata Idham Arsyad.

HUKUM

Bamsoet Apresiasi Polri Gagalkan Peredaran Narkoba Hampir 1 Ton

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja Satgassus Polri dan Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowoyang yang berhasil mengamankan Narkotika jenis Sabu mencapai hampir 1 ton asal Iran dari jaringan pengedar internasional di Serang, Banten. Keberhasilan Satgassus Polri memberantas peredaran Narkoba akan semakin membuat anak bangsa terbebas dari jerat kebiadaban Narkoba.

“Salut untuk Polri. Pandemi Covid-19 rupaya tak menjadi halangan bagi para kriminal melancarkan aksi kejahatan. Mereka mungkin mengira Polri tak bisa mengendus lantaran disibukan dengan Covid-19. Mereka lupa, personil Polri telah dilatih tetap sigap bekerja dalam kondisi apapun dan situasi apapun. Sehingga Covid-19 bukan halangan bagi Polri dalam menegakan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (24/5/20).

Melalui kasus tersebut, Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini mendorong Polri untuk mengembangkan lebih jauh jaringan internasional peredaran Narkoba yang beroperasi di Indonesia. Sehingga bisa mendeteksi dan menangkap para bandar dan pengedar lainnya.

Seperti diketahui Satgasus Bareskrim Mabes Polri menggerebek gudang penyimpanan Narkoba jenis sabu seberat hampir 1 ton di Kampung Kepandean Got, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten, Sabtu (23/5/20).

Sabu dibungkus menggunakan plastik bening dan disimpan di dalam ratusan boks. Selain berhasil mengamankan barang bukti sabu, polisi berhasil mengamankan dua orang pelaku yakni BA asal Pakistan dan AS asal Yaman.

“Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta jiwa ditambah dengan kondisi geografis berupa negara kepulauan menjadi pangsa pasar menggiurkan bagi para bandar dan pengedar Narkoba. Polri tak boleh membiarkan para bandar dan pengedar Narkoba berpesta pora di negeri ini. Pengungkapan peredaran Narkoba yang hampir 1 ton ini setara dengan menyelamatkan generasi muda sebanyak 3.284.000 jiwa orang,” tutur Bamsoet.

Mantan Ketua DPR ini menambahkan, masih tingginya pasokan Narkoba ke Indonesia juga disebabkan tingginya tingkat permintaan. Hukum supply and demand tak bisa dilepaskan. Karenanya, perang memberantas Narkoba tak bisa dilakukan sendirian oleh negara melalui Polri maupun aparatur negara lainnya.

“Butuh kerjasama dari masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran Narkoba. Khususnya edukasi di tingkat keluarga. Jika setiap keluarga bisa menjadi benteng bagi para anggota keluarganya, niscaya mau sehebat apapun para bandar dan pegedar Narkoba beroperasi, pada akhirnya mereka akan angkat kaki. Lantaran Narkoba tak laku oleh anak bangsa,” pungkas Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

HUKUM

Impor Senjata Ilegal Marak, DPR: Koordinasi di Pemerintahan Lemah

Published

on

By

JAKARTA –  Yang menjadi aneh di tengah pandemi corona baru atau Covid-19 di mana angka impor produk senjata dan amunisi mengalamai peningkatan yang tajam. Bahkan sepanjang Maret tahun 2020 ini, Badan Pusat Statistik atau BPS telah mencatat nilai impor senjata mencapai US$ 187,1 juta, atau angka itu sedang naik hingga 7.384 persen bila dibandingkan di bulan Februari 2020 lalu hanya US$ 2,5 juta.

Menanggapi itu, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyayangkan impor itu terjadi. Mengingat senjata itu tak asal usul yang jelas.

“Saya sebagai Wakil Ketua MPR RI dan juga Anggota DPR RI Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menyayangkan terjadi lagi impor senjata yang tidak jelas statusnya dengan jumlah yang besar. Indonesia kebobolan atau pembiaran??, jelas Syarief pada Bela Rakyat, Ahad (17/5/2020) kemarin.

Masih dari data BPS, lonjakan impor 70 kali lipat ini menjadi komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi secara persentase. Sementara secara nilai, kenaikan impor tertinggi terjadi pada produk mesin dan perlengkapan elektronik di dalam negeri. Impor produk mesin naik US$ 422,8 juta (month-to-month/mtm) pada Maret 2020, menjadi US$ 1,6 miliar.

Menurut Syarief, banyak keanehan dari impor senjata ilegal tersebut. Di antaranya, ia menyebutkan, pihak pemerintah tak tahu menahu perihal senjata tersebut.

“Anehnya Kemenhan melalui juru bicaranya menyatakan tidak tahu menahu siapa yang impor senjata tersebut. Artinya import senjata illegal mungkin terjadi. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? dimana kordinasi Kemenhan, Polri, BIN dan BNN ? Siapapun dari institusi tersebut yang import senjata harus diketahui oleh Kemenhan,” tanya politisi senior Partai Demokrat itu

Bahkan, Syarief menuding pihak pemerintah kurang bahkan tidak adanya koordinasi yang baik antara Kementerian Pertahanan dengan lembaga lain yang memiliki kewenangan sama untuk melakukan pembelian import senjata.

“Saya mengharapkan Pemerintah agar kasus ini segera dilakukan investigasi dan diungkapkan karena bila ilegal dapat berpotensi mengganggu keamanan, pertahanan dan NKRI,” ujar Syarief.

Syarief mengungkapkan, kontroversional soal pembelian senjata bukan kali pertama ini terjadi. Pada tahun 2017 lalu, Panglima TNI menyebutkan adanya impor senjata illegal berjumlah 5000 pucuk senjata oleh sebuah instansi.

“Untuk itu, saya berharap agar kasus seperti tidak terjadi lagi dan segala bentuk kebijakan yang strategis, apalagi berhubungan dengan impor senjata dan pertahanan Negara harus berkoordinasi dengan baik antar lembaga terkait,” terangnya.

“Diharapkan juga agar Pemetintah mendorong industri senjata dalam negeri harus diutamakan produknya agar tidak ada lagi impor senjata yang berlebihan. Kasus import senjata ilegal dalam jumlah yang besar ini harus mendapatkan perhatian serius dari Presiden sebab ini berkaitan dengan kedaulatan, pertahanan dan keamanan Negara RI dan utuhnya NKRI,” jelas Syarief. (HMS)

Continue Reading

HUKUM

‘Jaga NKRI dari Ronrongan Paham PKI dan Ajaran Komunisme’

Published

on

By

JAKARTA – Politisi Senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Alhabsyi menolak dengan tegas tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS Tahun 1966 Tentang Pelarangan PKI dan Ajaran Komunisme dalam Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sikap tegas Habib itu sebagai langkah tanggung jawab untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) dari ronrongan paham PKI dan ajaran komunisme.

“Tentunya menjadi aneh jika kemudian RUU HIP tidak merujuk TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme / Marxisme. Karena TAP MPR tersebut lahir sebagai upaya mengingatkan pentingnya ideologi pancasila yang pernah hendak di ganti oleh komunisme,” kata Habib Aboe pada Bela Rakyat, Jumat (15/5/2020).

Menurut Habib Aboe, TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme / Marxisme adalah sumber penting Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Karena lahirnya RUU HIP adalah adanya pemikiran perlunya penegasan pancasila sebagai soko guru ideologi bangsa.

“Dengan UU tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi landasan berpikir dan bertindak bagi penyelenggara negara dan masyarakat,” ujarnya.

“Kita juga, kemudian memperingatinya dengan hari kesaktian pancasila. Itu semua adalah sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan keberadaan pancasila,” sambung Habib Aboe.

Akibatnya, lanjutnya, masyarakat banyak yang mempertanyakan, apa sebenarnya motif penyingkiran TAP MPR tentang Komunisme tersebut dari RUU HIP. Masyarakat kemudian akan melihat, seolah ada upaya pengaburan sejarah bahwa komunisme merupakan musuh dari ideologi pancasila.

“Tentu kita semua tidak boleh menutup nutupi sejarah tersebut. Jas Merah kata Bung Karno, Jangan Sekali Kali melupakan sejarah. Hal ini tentunya harus benar-benar diperhatikan, apalagi para senior kita sudah mengingatkannya dalam bentum TAP MPR, sebuah produk konstitusi yang sangat penting,” jelas Habib Aboe. (HMS)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending