Connect with us

TEKNOLOGI

Gerindra Disebut Gubernur Anies hanya Pencitraan, kok Bisa?

Published

on

JAKARTA – Kamrussamad DPR RI Fraksi Gerindra menilai Gubernur Anies Baswedan kecolongan dalam kasus yang terjadi di Wilayah Ibukota DKI Jakarta.

“Anies kecolongan soal kasus nenek gendong jenazah cucu, warganya sampai gendong jenazah sendiri menunjukkan pelayanan publik kesehatannya belum berjalan optimal,” ujar Kamrussamad DPR RI Fraksi Gerindra.

Kasus Dian Islamiyati yang menggendong jenazah cucunya yang meninggal di Puskesmas Kecamatan Cilincing, Gubernur DKI Anies Baswedan menunggu investigasi di lapangan dan menegaskan SOP yang ada harus ditegakkan. Anies menjelaskan jika melihat SOP maka setelah ada yang meninggal harus menunggu 2 jam kemudian untuk dibawa dengan mobil jenazah.

Sebelumnya, diketahui pihak puskesmas tidak menawarkan ambulans, namun Dian melihat mobil ambulans, tetapi tidak bisa digunakan mengantar jenazah, hanya bisa digunakan untuk pasien darurat, sedangkan untuk mobil jenazah belum ada. Menurut Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Yudi Dinyati, diketahui SA belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).

Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta kembali kecolongan dengan kasus perjudian di Apartemen Robinson yang melibatakan ratusan orang.

“Pergubnya kan ada nomor 132 tahun 2018 tentang pembinaan pengelolaan rumah susun milik, kok bisa kecolongan apartemen jadi tempat perjudian besar, artinya Gubernur DKI Anies belum tuntas dalam sosialisasi dan pelaksanaan regulasinya,” ucap Kamrussamad di Gedung Nusantara I, Senayan.

Minggu (6/10/19) Polda Metro Jaya membongkar tempat judi di lantai 29 dan 30 Apartemen Robinson yang baru beroperasi 3 hari. Dalam tiga hari tempat perjudian yang bernama RBS29 mampu memperoleh keuntungan Rp 700 juta dalam sehari dari empat permaian yang disediakan yaitu Roullate, Pay Kiu, Baccarat, Tashio.

Polisi menangkap 133 orang mulai dari karyawan, pemain hingga orang yang menonton judi. Dari penangkapan itu, polisi menetapkan 91 orang sebagai tersangka, yang terdiri dari 42 tersangka dari penanggung jawab hingga karyawan dan 49 tersangka lainnya pemain.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi terbongkarnya praktek judi di Apartemen Robinson bisa dihindari jika pengelola melaksanakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 132 tahun 2018 tentang pembinaan pengelolaan rumah susun milik bersih dari persoalan sosial.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TEKNOLOGI

Mukhtarudin: Kita Tetap Harus Waspada Kebangkitan Paham Ideologi Komunis

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar Mukhtarudin menilai Rancangan Undang-undangHaluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang telah ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR RI sebagai solusi berbangsa bernegara. Mengingat HIP sebagai penguat Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

“Perlu saya sampaikan bahwa, RUU itu justru akan memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa,” kata Mukhtarudin pada Bela Rakyat, Sabtu (30/5/2020).

Menurut Mukhtarudin, dengan semakin kuatnya ideologi Pancasila maka akan menjamin tidak akan tumbuh dan berkembangnya ideologi Komunis di Indonesia, karena sangat jelas Pancasila sangat bertolak belakang dgn ideologi komunis.

“Semakin baik pengamalan ideologi Pancasila maka semakin membuat ideologi komunis (PKI) tidak ada tempat di bumi Indonesia. Banyak kalangan yang menyoroti TAP MPRS XXV/MPRS/1966 tidak dimasukkan dalam RUU tersebut, perlu saya sampaikan bahwa TAP MPRS XXV/MPRS/1966 tersebut merupakan payung hukum yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dgn RUU HIP,” jelasnya.

Mukhtarudin menyampaikan, TAP MPRS maupun RUU HIP, merupakan satu kesatuan hukum yang tak terpisahkan dan saling kenguatkan dan merupakan pedoman, pegangan bangsa Indonesia dalam rangka implimentasi ideologi Pancasila.

“TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 masih berlaku hingga sekarang dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga kita tak perlu khawatir PKI bakal bangkit lagi,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Ia menegaskan, larangan mengembangkan paham komunisme juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Undang-undang tersebut memuat larangan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, dengan ancaman pidana penjara dua belas tahun sampai dengan 20 tahun penjara.

Dengan demikian, lanjutnya, tidak ada ruang bagi PKI untuk kembali bangkit kembali. Jika RUU HIP ini sudah diundangkan, maka akan punya tiga payung hukum yang saling menguatkan dalam rangka menjaga tidak tumbuh dan berkembangnya ideologi komunis (PKI) di Negara Indonesia. Ketiga payung hukum tersebut adalah : TAP MPRS nomor XXV/MPRS/1966, UU nomor 27 tahun 1999 dan UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Kita tetap harus waspada terhadap kebangkitan paham ideologi komunis (PKI), semua elemen bangsa pasti akan bersatu dan melawan jika komunisme kembali bangkit,” terangnya.

Untuk itu, Politisi asal Kalimantan Tengah ini meminta masyarakat tetap waspada terhadap kebangkitan paham PKI. Namun jangan berlebihan. Ia mengingatkan, jangan sampai kekhawatiran kita berlebihan.

“Tapu itu harus disikapi secara rasional dan komprehensif, dan jangan sampai isu bangkitnya paham komunis (PKI) dimanfaatkan dan ditunggangi oleh pihak / kelompok yang ingin menyebarkan paham ideologi kelompoknya yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,” pungkasnya. (HMS)

Continue Reading

TEKNOLOGI

Pandemi Covid-19 di Hari Fitri, Anggota DPR Ini Bagikan 1900 Paket Ikan Olahan

Published

on

By

Padang – Anggota Komisi VI DPR RI Hermanto dalam perjalanan dinasnya ke daerah pemilihan (Dapil) ia berkesempatan menyerahkan bantuan berupa 1900 paket ikan dan olahan ikan bantuan Pemerintah secara simbolis kepada masyarakat di 12 kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Penyerahan bantuan paket ikan tersebut merupakan bentuk Kegiatan Bulan Mutu Karantina 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengambil tema: Ikan Sehat Bermutu untuk Menanggulangi Covid-19.

“Paket ikan yang dibagikan ini berasal dari jenis ikan tuna, ikan bermutu tinggi kualitas ekspor. Ikan ini bergizi tinggi, bermanfaat untuk meningkatkan imun tubuh. Imun tubuh yang kuat bisa menangkal berbagai macam penyakit, termasuk covid-19,” papar Hermanto dalam sambutannya pada penyerahan secara simbolis paket ikan tingkat Sumatera Barat di halaman Kantor Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang, belum lama ini.

“Karena karakternya yang bergizi tinggi sekaligus bisa meningkatkan imun tubuh tersebut maka paket ikan ini cocok dikonsumsi oleh masyarakat dalam menanggulangi wabah covid-19,” tambah legislator dari FPKS DPR ini.

Hermanto meminta kepada KKP agar kegiatan ini tidak hanya dilakukan tahun ini.

“Saya berharap kegiatan ini bisa dilakukan tiap tahun sebagai upaya meningkatkan gizi masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah,” ucap legislator dari dapil Sumbar 1 ini.

Disamping penyerahan secara simbolis tingkat Sumatera Barat, Hermanto didampingi Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang Rudi Bambara melakukan roadshow penyerahan simbolis paket ikan di Padang Panjang, Tanah Datar, Pariaman, Padang (untuk masyarakat Padang dan Pesisir Selatan), Pelabuhan Muaro Padang (untuk Masyarakat Mentawai), Kabupaten Solok (untuk masyarakat Kabupaten Solok, Kota Solok dan Sawahlunto) dan Silungkang (untuk masyarakat Sawahlunto, Sijunjung dan Dharmasraya). (Joko)

Continue Reading

TEKNOLOGI

Pelatihan Kartu Pra Kerja: Ini Sebagai Kasus Hukum Akan Terbuka Lebar

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Arsul sani menilai skema Pelatihan Kartu-Prakerja bisa jadi kasus hukum di masa depan. Kok bisa?

Arsul menceritakan, dirinya sebagai Anggota Komisi III DPR RI yang bidangi antara lain terkait penegakan hukum dalam cuitan akun twitter-nya @arsul_sani sempat menyampaikan bahwa skema pelatihan kartu-prakerja yang melibatkan beberapa perusahaan star-up berpotensi menjadi kasus hukum setelah tahun 2024.

Dan cuitan Arsul Sani yang juga Wakil Ketua MPR ini bermula dari cuitan akun twitter Yunarto Wijaya yang menganggap tidak seharusnya Presiden Jokowi mendiamkan persoalan skema pelatihan kartu prakerja ini. Di mana para pengkritiknya melalui akun medsos prakerja.org telah menciptakan modul-modul pelatihan yang semuanya gratis.

Dihubungi terpisah, Sekjen PPP ini menyampaikan bahwa program kartu prakerja-nya sendiri tidak bermasalah.

“Apalagi ini merupakan pemenuhan janji Jokowi pada Pilpres 2019 lalu. Yang dianggap bermasalah adalah pelaksanaannya melalui skema pelatihan kerja secara online dimana sebagian anggarannya yang Rp5,6 triliun tersebut menjadi pendapatan dan keuntungan sejumlah perusahaan star up,” jelas Arsul pada Bela Rakyat, Rabu (20/5/2020).

Arsul mengingatkan kasus-kasus hukum terkait kebijakan publik dalam masa krisis tahun 1998 dan 2008, yakni BLBI dan Bank Century. Juga kasus e-KTP.

Semua kasus itu menurutnya, tidak bermasalah pada lingkup kebijakannya, tetapi pada tataran pelaksanaan kebijakan.

Lebih lanjut Arsul menyatakan jika nanti hasil audit BPK atau BPKP menemukan ketidakwajaran pada komponen pembiayaan yang telah dikeluarkan. Misalnya melakukan perbandingan dan pendalaman terhadap pelaksanaan skema pelatihan dengan para penyedia jasa yang memberikannya secara cuma-cuma seperti prakerja.org ini.

“Maka menggelindingnya skema pelatihan kartu prakerja ini sebagai kasus hukum akan terbuka lebar,” ujar Sekjen DPP PPP ini.

Arsul mengingatkan agar para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan terkait skema kartu prakerja ini jangan mengandalkan Pasal 27 Perppu 1/2020 yg sudah menjadi UU No. 2 Tahun 2020 itu.

“Absurd kalau para pembantu Presiden dan jajarannya merasa sudah aman karena diberikan kekebalan hukum oleh Pasal tersebut,” terang Arsul.

Mengakhiri keterangannya, Arsul mengingatkan agar pemerintahan Presiden Jokowi melalui kementerian dan lembaga terkait dengan implementasi skema kartu prakerja ini untuk meninjau kembali skema pelatihan dan penganggarannya.

“Lebih baik mencegah potensi kasus hukum dari sekarang dari pada nanti berhadapan dengan lembaga penegak humum,” pungkas Arsul. (HMS)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending