Connect with us

NASIONAL

Golkar Makin Panas, Kantor DPP Dikepung Massa…

Published

on

JAKARTA – Partai Golkar kini makin memanas. Ratusan orang tampak berseragam Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) sedang mengepung kantor DPP di Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat. Menurut informasi mereka melarang kader dan pengurus masuk kantor partai beringin tersebut.

Anehnya lagi kantor DPP Partai Golkar itu dikepung sejak sepekan lalu. Hanta saja, Selasa hari ini (20/8/2019) jumlah massa AMPG itu berlipat. Diperkirakan 400-700 orang berada di sekitar kantor DPP.

Seperti  diwartakan Inews, massa itu tidak hanya melarang, juga mengintimidasi kader serta pengurus yang hendak masuk kantor DPP. Mereka berdalih sedang menjaga kantor tersebut.

Dan, salah satu pengurus yang diadang yakni Pengurus Bidang Pemuda DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Umum AMPG Bidang Pemuda dan Olahraga Nofel Saleh Hilabi.

”Aneh sekali, kok bisa kader dilarang masuk kantor DPP, memang DPP milik siapa? DPP bukan milik ketua umum! Kantor DPP Partai Golkar milik rakyat,” kata Nofel, Selasa (20/8/2019).

Nofel menduga keras kehadiran orang-orang tak dikenal itu atas perintah Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. Tindakan itu disinyalir terkait jelang pelaksanaan munas.

Nofel mengingatkan, pascapilpres 2019, tidak sekalipun kepemimpinan Airlangga menggelar rapat pleno. Padahal peraturan organisasi mengharuskan rapat pleno diselenggarakan minimal sekali dalam dua bulang.

”Kami sudah berkirim surat ke DPP. Hak kami untuk menanyakan kapan rapat pleno digelar dan program apa saja yang akan dibuat. Jangankan dibalas, ketika kami hendak bertanya ke DPP, yang ada malah kantor ditutup dan dijaga oleh massa. Ini kan enggak bener,” kata dia.

Terkait orang-orang berseragam AMPG yang kini berada di kantor DPP, Nofel menegaskan bahwa mereka bukan lah kader badan otonom Golkar itu. Dia tahu persis karena pengurus.

”Saya kan wakil ketua umum AMPG. Coba saja tanya, mereka punya kartu anggota gak? Gak ada mereka,” ujarnya.

Sementara itu sejumlah elite DPP Partai Golkar seperti Ketua Wasekjen Maman Abdurrahman dan Ketua DPP Ace Hasan Syadzily yang dihubungi belum merespons.

Kejadian itu tidak seperti biasanya, kantor DPP Partai Golkar di kawasan Slipi yang selama setahun lebih sepi seperti kuburan karena tidak ada kegiatan partai itu tiba-tiba ramai oleh ratusan preman bayaran yang diberi seragam loreng-loreng AMPG.

Salah seorang fungsionaris partai Golkar dan mantan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia Timur, Azis Samuel membenarkan bahwa dia mendapat laporan pagi ini situasi di DPP Partai Golkarsudah banyak preman diseragamin AMPG. Katanya Airlangga turunin preman sektar 400 lebih.

“Ngga tahu maksudnya apa. Wong kantornya aja selama ini sepi seperti kuburan ngga pernah dipakai2 rapat atau kegiatan partai,” kata Azis.

Azis menyesalkan Tata kelola partai seperti mengelola perusahaan nenek moyangnya saja.

“Pengiriman preman berseragam seolah-olah AMPG menduduki kantor partai itu kan bisa memancing kegaduhan. Karena pengurus yg lain juga bisa kirim orang. Memangnya dia saja yg bisa kirim pasukan?” tanya Azis.

Rupanya Airlangga lupa dan tidak memetik pelajaran dari apa yang terjadi saat Golkar pecah antara Golkar versi Bali dan Golkar versi Ancol yang awalnya bermula dari kependudukan kantor DPP Partai Golkar di Slipi yang berimbas pada situasi politik yang kurang kondusif, terlebih menjelang penyusunan formasi pimpinan dan alat kelengkapan DPR semua tingkatan plus MPR dan koalisi pilkada langsung yang akan dimulai akhir tahun ini. (h3)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Gerindra Gabung Koalisi Jokowi, Habib Aboe: Kami Menghormati Pilihan Politik Pak Prabowo

Published

on

By

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima keputusan Gerindra melalui Ketua Umumnya Prabowo Subianto memilih gabung koalisi Jokowi.

‘Tentu kami menghormati pilihan politik yang diambil oleh Pak Prabowo, kami tidak bisa mengurus dapur orang. Sedangkan PKS siap dengan segala situasi yang ada, Insha Allah kami siap di dalam pemerintahan ataupun di luar,’ kata Bendahara Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Jakarta, Sabtu (12/10/2019).

‘Saat zaman pak SBY kami bersama pemerintah, kemudian di zaman pak Jokowi kami di luar, semuanya baik-baik saja,’ sambung Habib Aboe.

Menurutnya, jika mengingat ketentuan Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 kita dapat menyimpulkan bahwa Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Ini menandakan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia menganut pola Presidensial.

Habib Aboe menjelaskan, sebenarnya dalam sistem presidensial, hubungan antara Presiden dan DPR tidak didesain dalam pola koalisi atau oposisi, melainkan lebih dalam pelaksanaan checks and balances.

‘Jika memang kami harus melaksanakan fungsi checks and balances sendirian, Insha Allah PKS siap menjalani. Ini adalah wujud kecintaan kami kepada bangsa dan negara ini. Artinya, tentu tetap harus ada pihak yang mengambil peran untuk melakukan proses checks and balances. Jangan sampai pemerintah dibiarkan berjalan sendiri tanpa kontrol,’ papar Habib Aboe.

‘Kita harus mendudukkan pilihan politik ini secara proporsional, tidak dalam satu kubu bukan berarti bermusuhan. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita membangun bangsa, harus ada yang mengambil peran menjaga keseimbangan, seperti ketika kita naik sepeda, perlu dikayuh kanan dan kiri agar bisa berjalan dan menjaga keseimbangan,’ tutupnya. (HMS)

Continue Reading

NASIONAL

Bamsoet Ajak Pemuda Aktif Pemberdayaan Masyarakat, Sebut MPR tak Bisa Jalan Sendiri

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak semua pihak untuk bersama-sama lebih mengenali dan memahami landasan ideologi, konstitusi, komitmen kebangsaan serta semangat kesatuan dalam perbedaan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam untaian kemajemukan bangsa, adalah nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dikenali, dipahami dan diimplementasikan.

“Sudah lama, tepatnya dimulai sejak 2004, MPR RI berikhtiar melakukan sosialisasi  Empat Pilar dalam rangka menanamkan nilai-nilai luhur bangsa kepada seluruh lapisan masyarakat. Materi yang sudah disusun sebagai guidance bagi anggota MPR RI kemudian diturunkan dalam metode yang diserahkan kepada Badan Sosialiasi yang bertugas melakukan sosialisasi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang,” ujar Bamsoet dalam acara Serah Terima Kepengurusan DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), di Jakarta, Jumat (11/10/19).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, dalam melakukan salah satu tugas sesuai amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, yakni “mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaanya, serta menyerap aspirasi,” MPR RI melalui alat kelengkapan yakni Badan Pengkajian pada tahun 2018 melakukan survei tentang efektifitas pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR RI.

“Hasil survei menunjukan sebanyak 32,8 persen masyarakat secara nasional telah mengikuti sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilakukan oleh MPR. Jika angka tersebut dikonversi sesuai dengan proyeksi BPS dan Bappenas yang menyebut jumlah penduduk Indonesia di tahun 2018 sebanyak 265 juta, maka jumlahnya menyentuh sekitar 87 juta jiwa,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, hasil survei terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada publik juga menunjukkan sikap yang positif. Sebanyak 99,1 persen publik mengaku bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitupun dengan Bhinneka Tunggal Ika, sebanyak 99,8 persen berpendapat bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menghormati warga lain, walaupun berbeda agama dan keyakinan.

“Salah satu pertanyaan survei yang ditanyakan ke respoden yakni tentang paparan Sosialisasi Empat Pilar berhasil memberikan efek ataukah tidak. Temuannya, sebanyak 65,1 persen responden mengaku mengalami perubahan pandangan dan sikap setelah mengikuti sosialisasi. Sisanya 34,9 persen mengaku tidak ada perubahan. Hal ini mengindikasikan bahwa Sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilaksanakan berjalan cukup efektif. Selain juga memberikan catatan bagi MPR untuk terus meningkatkan efektifitas Sosialiasasi Empat Pilar dalam bidang materi dan media yang digunakan,” tandas Bamsoet.

Bendara Umum Partai Golkar 2014-2016 ini memandang, MPR RI tak bisa berjalan sendiri. Karenanya perlu dukungan pemuda untuk aktif dalam gerakan pemberdayaan masyarakat berbasis kemasyarakatan dalam perspektif kebangsaan.

“Selain tentang kemajemukan, sebagai sebuah bangsa kita juga berada ditengah bayang-bayang tantangan kebangsaan yang berat. Antara lain, masalah kemiskinan, belum optimalnya sektor pendidikan dalam membangun bangsa, kegaduhan para elit politik, terjadinya kerusakan sumberdaya alam, kondisi masyarakat di daerah-daerah perbatasan, konflik horisontal, terorisme, dan masalah ancaman kedaulatan negara di tengah cengkraman hegemoni ekonomi-politik dunia,” urai Bamsoet.

Sebagai salah satu kekuatan sosial masyarakat, Ketua DPR RI 2018-2019 ini mendorong pengurus dan anggota GAMKI terus aktif dalam kegiatan pemberdayaan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Tujuannya untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Hal tersebut memang bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana.

“Sebagai langkah konkrit, bisa diawali dengan menggali dan mengamalkan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia. Pemahaman dan pengimplementasian nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara dalam setiap aspek kehidupan secara menyeluruh dan konsisten, diharapkan mampu menumbuhkan komitmen yang kuat bagi seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

NASIONAL

Bawaslu Jakut Selenggarakan Evaluasi dan Monitoring Pengawasan Pemilu 2019

Published

on

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jakarta Utara menggelar acara Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pengawasan Pemilu Tahun 2019 dengan jargon “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakan keadilan Pemilu “, di Hotel Swiss Belinn, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (9/10).

Walikota Jakarta Utara Sigit Widjatmoko, mengatakan, berterima kasih kepada semua pihak khususnya Bawaslu Jakarta Utara yang sudah membantu terselenggaranya Pemilu dengan baik.

“Pemilu berjalan dengan lancar dan aman serta dalam situasi yang kondusif”, ujarnya

Lanjut, dalam ini kondisi Jakarta Utara yang bertengger di tingkat kedua dalam hal kerawanan.

“Dan ternyata Bawaslu bersama teman – teman di sini bisa mematahkan asumsi masyarakat luas dengan terselenggaranya Pemilu yang aman”.

Potensi konflik bisa dideteksi sejak awal, sehingga tidak mempengaruhi jalannya Pemilu 2019 kemarin. Peran Bawaslu Kota, KPU Kota sangat luar biasa,” tambah mantan Wakadishub ini.

Yang menjadi penting adalah apa yang menjadi hambatan, kendala pada Pemilu yang lalu bisa dijadikan catatan penting agar bisa diperbaiki sekaligus dicarikan solusinya.

Saya berharap kedepannya agar semua pihak yang hadir di sini baik Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Utara, Bawaslu Kota, KPU Kota sampai dengan Panwascam perencanaan yang lebih baik, lebih sempurna di tahun mendatang,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Jakarta Utara Moh. Dimyati, menjelaskan, kegiatan ini sebagai ajang evaluasi dan masukan terhadap apa yang telah dilakukan Bawaslu selama Pemilu 2019 lalu.
“Kegiatan ini selain sebagai evaluasi agar kedepan menjadi bahan Bawaslu untuk menjadi yang lebih baik juga sebagai ajang silahturahmi dengan pengurus Partai – Partai Peserta pemilu Tahun 2019 di Jakarta Utara,” jelas Dimyati.

Acara tersebut dihadiri Asisten Pemerintah Abdul Khalit dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Manson Sinaga. Kepala Sudin Dukcapil Eric, Kantor Kejaksaan, Polres Metro Jakarta Utara, Ketua Dewan kota M. Sidik Dahlan dan seluruh pengurus partai serta Panwascam se Jakarta Utara

Sementara itu Ketua Bawasku Kota Jakarta Utara M Dimyati menyerahkan plakat kepada Walikota Jakarta Utara Sigit Widjatmoko, KPU Jakarta Utara, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Kapolres KP 3,dan Kapolres Jakarta Utara, dalam acara Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Pemilu 2019.

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending