Connect with us

RAGAM

GPS Selenggarakan Diskusi Perdana di Penghujung Tahun

Published

on

Jakarta – Gerakan Pemuda Siaga (GPS) adalah sebuah kelompok diskusi yang berkedukukan di Jalan Siaga II Pejaten Barat kecamatan Pasar Minggu kota Jakarta Selatan. Kelompok diskusi ini berfokus untuk mengkaji lebih dalam masalah sosial budaya, ekonomi maupun politik dalam konteks kekinian.

Pada tanggal 31 Desember 2018 pukul 19.00 WIB., Gerakan pemuda siaga secara resmi launching sekaligus memulai kegiatan perdananya melalui diskusi dengan tema refleksi akhir tahun dan proyeksi tahun baru dengan narasumber kakanda Syaiful Chaniago dan kakanda Raja.

Kanda Syaiful Chaniago selaku pengusaha muda berpesan bahwa, sebagai mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia harus kreatif dan gigih dalam mengejar kesuksesan, “tetapi ibadah jangan sampai tertinggal karena itu adalah kunci yang sesungguhnya dalam kehidupan,” tegasnya. Senin, (31/12).

Sementara itu, kakanda Raja yang juga berprofesi sebagai lawyer juga mengatakan, ia berpesan pemuda harus mampu membuktikan bahwa sebagai agen perubahan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

“Komunitas diskusi ini harapannya dapat memotivasi peserta untuk lebih produktif dalam berkarya di penghujung diskusi intelektual kali ini,” imbuh Ketua GPS Radit.

NASIONAL

Anggota DPR RI Fraksi PDIP Kunjungi Beberapa Titik Lokasi Banjir Madiun

Published

on

Madiun – Mengunjungi desa terdampak Banjir di Pilangkenceng dan Saradan, Henky Kurniadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serahkan bantuan biskuit nutrisi dan alat tulis kepada posko penanggulangan bencana.

Henky Kurniadi mengatakan, banjir bandang luapan bengawan solo selama tiga hari berdampak pada potensi gagal panen, ternak yang hanyut dan kerugian materil warga masyarakat. 

“Menurut data Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun Kerugian Pertanian sebesar Rp 7,106 Miliar dengan 497 Hektar Sawah serta mengakibatkan 17.268 Jiwa mengungsi,” ungkap Henky. Sabtu, (09/3/2019).

Dalam kunjungannya, Henky menegaskan akan berupaya untuk mengusulkan normalisasi Bengawan solo dan anak sungai untuk meminimalisir potensi banjir.

“Segera nanti diproses untuk Rumah Swadaya agar diterima masyarakat,” tandasnya.

Menurut data Yang diberikan ada 155 unit rumah yang diprogramkan pada awal tahun 2019 akan di rehabilitasi melalui aspirasi DPR RI. 

Henky juga berharap, kedepan ada langkah antisipatif dan tanggap bencana sehingga kerugian dapat ditekan, selain itu masukan dari masyarakat nantinya akan diperhatikan untuk disampaikan sebagai bahan sidang Komisi V dengan mitra kerja terkait. (ari)

Continue Reading

RAGAM

Wakil Walikota Tomohon Dilantik Sebagai Ketua HKTI Sulawesi Utara

Published

on

Tomohon – Jenderal Purnawirawan Dr. Moeldoko S.IP Kepala Staf Kepresidenan dan juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) diwakili Wakil Ketua Umum DPN HKTI Daryoto Setyawan, melantik Wakil Wali Kota Tomohon, Syerly Adelyn Sompotan (SAS) sebagai Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulawesi Utara (Sulut) periode 2019-2024.

Pelantikan berlangsung di Aula Tunas Karya, Kelurahan Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara, Kabupaten Tomohon. Rabu, (27/2/2019).

Setyawan mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik, selamat menjalankan tugas dan tanggung jawab.

“Mewakili ketua umum, saya ucapkan selamat atas Wakil Wali Kota Tomohon menjabat sebagai ketua HKTI Sulut, selamat bertugas,” ucap Setyawan.

Sementara, SAS mengucapkan puji syukur sehingga pelantikan bisa berjalan dengan baik.

“Kami pengurus yang baru, siap melaksanakan program organisasi dan menjaga nama baik HKTI, menyejahterahkan para petani Sulut,” ujar SAS.

Turut hadir mewakili Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Ir. Novry Wowiling, M.Si, Ketua OKK DPN HKTI Ir. Totok Sugiyarto, S.H., M.M. Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Tomohon. (ari)

Continue Reading

NASIONAL

Rencana Lokasi Bandara di Bali Utara, Ditinjau Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya

Published

on

Buleleng – Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (RI) Lenis Kogoya, meninjau rencana lokasi bandara di Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali, dan berjanji akan berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan dan Presiden Joko Widodo terkait penetapan lokasi (penlok) bandara tersebut.

“Sebelum melakukan koordinasi, saya harus meninjau dulu ke lokasi agar tahu bagaimana kondisi di lokasi,” ucap Lenis Kogoya disela-sela meninjau lokasi pada titik koordinat area hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh PT PEMBARI di Singaraja, Buleleng, Bali. Kamis, (21/2/2019).

Dalam pertemuan itu, Lenis Kogoya menyampaikan sesuai dengan aspirasi dari masyarakat bahwa lokasi rencana pembangunan bandara yang sudah lepas seluas 370 hektare.

Lanjut Lenis, hal ini merupakan sinyal yang cukup baik bagi pemerintah pusat maupun daerah, karena di beberapa tempat permasalahan dalam pembebasan lahan sering berbenturan antara adat dengan pemerintah. “Ini biasanya pemerintah yang menawar, namun di sini warga yang menyerahkan,” tambahnya.

Dalam waktu dekat, Lenis Kogoya akan langsung menemui Menteri Perhubungan RI untuk segera turun mengecek dan menyelesaikan apa saja permasalahan yang ada di lapangan, sehingga izin Penetapan Lokasi (Penlok) bisa segera dikeluarkan.

Lenis menyatakan akan segera mengadakan rapat dengan mengajak pihak pemerintah setempat, perwakilan dari desa adat dan Kementerian Perhubungan di Istana Negara. “Sama-sama kita putuskan, kapan mulainya, sebelum Pilpres mudah-mudahan sudah peletakan batu pertama,“ pungkasnya.

Menurut Lenis, pihaknya bisa saja langsung mengundang komponen masyarakat adat, namun ia harus meninjau lokasi dulu. “Bapak Presiden sering mengatakan kepada kami bahwa jangan hanya terima surat, namun harus langsung turun mengecek ke lapangan,” tegasnya.

Hadir pada kesempatan tersebut, Komisaris utama Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Bali Mandiri (PEMBARI), Ketut Maha Bakti Suardhana, selaku investor yang telah menjalin kerja sama dengan Desa Adat Kubutambahan sejak tahun 2009 untuk merintis usulan Pembangunan Bandara Bali utara.

Pihak PEMBARI juga telah melakukan studi kelayakan mendalam sehingga mendapat surat persetujuan prinsip dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan udara pada 2 Juni 2014 yang mana persetujuan itu berdasarkan hasil kajian lanjutan yang juga disetujui oleh Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan pada 21 Desember 2017.

Dalam kesempatan itu, Kelian (ketua) Desa Pakraman Kubutambahan Jro Pasek Warkadea mengatakan dirinya dan warga desa adat berterima kasih terhadap kesediaan Staf Khusus Presiden meninjau lahan yang direncanakan menjadi lokasi bandara tersebut karena masyarakat adat di wilayahnya sudah siap mendukung pembangunan bandara tersebut,

“Untuk itu, kami minta agar Staf Khusus Presiden memperjuangkan agar penlok bandara di Desa Kubutambahan itu segera diterbitkan. Kami mendesak agar penlok segera turun,” tutup Warkadea. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending