Connect with us

PENDIDIKAN

Gubernur Ajak Perantau Sukseskan MTQ Nasional 2020

Published

on

Kabarakyat, (Jakarta)- Gubernur Provinsi Sumatera Barar Irwan Prayitno mengajak seluruh masyarakat Sumatera Barat untuk bekerjasama menyukseskan penyelenggaraan MTQ Nasional ke XXVIII tahun 2020 agar berhasil menjadi tuan rumah yang baik dan juga sukses dalam prestasi.

“Ini tanggung jawab kita bersama seluruh masyarakat Sumatera Barat baik yang di kampung ataupun rantau dengan sinerjisitas kita bersama saya yakin penyelenggaraan MTQ Nasional ke XXVIII tahun 2020 nantinya di Sumbar pada 18 Juli sampai 26 Juli 2020 di Sumbar tak akan sukses, tak akan berjalan dengan baik,” ujar Irwan Prayitno saat acara halal bil halal antara Pemprov Sumbar dengan tokoh perantau Minangkabau sekaligus sosialisasi program pembangunan dalam rangka persiapan pelaksanaan MTQ ke XXVIII tahun 2020 di Sumatera Barat, di Hotel Balairung, Jakarta Minggu (30/06/2019).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, untuk itu pihaknya mengajak seluruh tokoh Minangkabau, baik yang diranah ataupun dirantau, mari bersama-sama kita sukseskan MTQ Nasional ini.

“Kalau ada waktu, pulang kampunglah saat acara MTQ tersebut, biar tambah semarak acara kita. Kesuksesan MTQ tahun 1983 lalu di Sumbar, bisa juga diwujudkan nanti di tahun 2020 dan diharapkan lebih fenomenal, baik dalam penyelenggaraan maupun dalam kualitas hasilnya. Bukankah basamo mangko manjadi dan saikek sakabek arek,” ujar Irwan Prayitno yang disebut-sebut bakal jadi Menteri ini.

Dikatakan Irwan Prayitno,setelah 37 tahun penyelenggaaraan MTQ Nasional di Sumbar yaitu tahun 1983.

“Kita semua masyarakat Sumbar bertekad untuk menyelenggarakan MTQ Nasional ke XXVIII itu dengan sukses. Sukses penyelenggaraan dan sukses dalam kualitas secara keseluruhan. Apalagi nantinya sistim penilaian telah berbasis IT, tentu kualitas hasilpun semakin fair dan adil,” ungkap Gubernur optimis.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam kapasitasnya sebagai Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Barat dalam paparannya menyampaikan kesiapan-kesiapan secara keseluruhan dalam pelaksanaan MTQ.

Dikatakan Nasrul Abit, para perantau dapat berkonstribusi langsung untuk membantu penyelenggaraan MTQ Nasional di Sumbar ini.

“Saya ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk bertanggungjawab penuh melaksanakan event besar ini (MTQ Nasional-red). Sangat berbeda kondisi tahun 1983 dengan kondisi tahun 2020. Tahun 1983, kita disupport oleh APBN sangat besar, namun sekarang tidak lagi. Anggaran penyelenggaraan lebih besar porsinya dibebankan kepada daerah penyelenggara,” kata Nasrul Abit.

Lebih lanjut Nasrul Abit menjelaskan “Dulu di tahun 1983, kita banyak dibantu oleh perantau dari segi pendanaan. Itu hal yang luar biasa. Dulu juga kita bisa cari dana dengan cara jual kupon, tetapi sekarang tidak boleh lagi. Makanya kita sekarang mencoba kembali minta bantuan perantau Minangkabau dimanapun berada, kiranya berkenan membantu agar acara ini sukses. Ini adalah harga diri kita orang Minangkabau selaku tuan rumah.Tidak mungkin semua dibebankan kepada APBD Prov Sumbar, karena untuk tahun 2020, ada lima agenda nasional di Sumbar yang juga butuh dana penyelenggaraan yang besar”,ujarnya.

Acara sosialiasi dilanjutkan dengan sambuatan Kepala Biro Umum Kemenag RI dan paparan Elly Kasim tentang persiapan open ceremony yang akan dilaksanakan di Maen Stadium Sikabu Kabupaten Padang Pariaman serta acara penutupan yang berlokasi di Masjid Raya Sumatera Barat, Padang.

Turut hadir sesepuh masyarakat rantau Minangkabau bapak Azwar Anas mantan Gubernur Sumbar, anggota DPR RI Syuir Syam, Leonardy Harmaini, Donny Monek Sekjen DPD RI, tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan Minangkabau, IKM, Gebu Minang, Bupati dan Walikota atau yang mewakili se Sumbar, anggota DPRD Sumbar, SKPD Provinsi Sumbar terkait, anggota LPTQ, staf Kemenag Prov Sumbar serta undangan lainnya.(chandra/birohumassetdaSumbar)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PENDIDIKAN

Beri Kuliah Umum di UNPERBA, Ini Disampaikan Bamsoet

Published

on

By

PURBALINGGA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai kesadaran bela negara dan cinta tanah air harus dimulai dengan melihat peta kondisi geopolitik dan pertahanan keamanan, dikaitkan dengan dinamika kehidupan global saat ini.

Bamsoet menyampaikan, kebijakan pertahanan dan keamanan negara pasca perang dingin tidak lagi berfokus pada isu persaingan ideologis Blok Barat dan Timur. Arus demokratisasi dan interdependensi, serta isu lingkungan turut memegang peranan penting dalam mengubah pola interaksi antarnegara dimana semuanya terangkai dalam konstruksi globalisasi sebagai impuls utamanya.

“Perubahan fokus isu secara signifikan merubah peta geopolitik dan geostrategi hampir di seluruh kawasan, diikuti instabilitas yang potensial menjadi ancaman bagi eksistensi sebuah negara. Kondisi tersebut memaksa seluruh negara untuk menata ulang sistem keamanannya. Isu keamanan menjadi lebih komprehensif dan berorientasi global. Studi dan kajian bidang keamanan pun semakin luas,” ujar Bamsoet saat memberikan kuliah umum pada kuliah perdana di Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA) yang baru selesai di bangun di Dapilnya di Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (13/09/19).

Legislator Dapil VII Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menambahkan, perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, serta teknologi transportasi mempercepat arus informasi, arus finansial global, dan mobilitas manusia. Berbagai fenomena perubahan tersebut bukan tidak mungkin membawa ekses yang potensial menjadi ancaman bagi keamanan suatu negara. Ancaman tidak hanya dalam bentuk fisik, akan tetapi ancaman nonfisik, seperti penanaman nilai-nilai kehidupan asing yang dapat menjadi alat penghancur entitas sebuah peradaban bangsa.

“Untuk menghadapi perkembangan ancaman yang makin beragam, Indonesia perlu menata kembali kekuatannya. Dalam konteks pertahanan negara, permasalahan ini tidak cukup ditangani hanya dari aspek kekuatan utama militer saja. Untuk membangun ketahanan nasional setidaknya ada tiga pilar yang harus saling terkait yaitu pemerintahan, rakyat, dan militer. Ketiganya dijalin dalam simpul untuk memperkuat sebuah negara. Pemerintah dengan rakyat diikat dengan simpul ideologi,” jelas Bamsoet.

Sebagai pendiri UNPERBA, Bamsoet menaruh keyakinan mahasiswa UNPERBA bisa secara bersama-sama memperoleh dan menggunakan kesempatan yang sama di dalam peran sertanya membela negara. Beban besar membangun kekuatan pertahanan negara akan lebih ringan apabila ada gerakan sinergi dari seluruh komponen bangsa.

“Sebagai mahasiswa UNPERBA, semangat untuk turut serta dalam upaya bela negara harus terus dikobarkan. Bela negara dapat dilakukan melalui jalur formal dan jalur non formal. Terkait jalur formal, saat ini DPR RI tengah bersiap bersama pemerintah menyusun RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia untuk Pertahanan. Pada saat RUU ini kelak menjadi UU, maka para mahasiswa UNPERBA perlu mempelajarinya dengan seksama, sehingga dapat memahami prosedur-prosedur yang ada apabila berminat untuk mengabdikan diri melakukan bela negara. Misalnya, dengan mendaftarkan diri sebagai Anggota Komponen Cadangan,” urai Bamsoet.

Sedangkan untuk jalur informal dalam melakukan pembelaan negara, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan pengertiannya adalah membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan basis ideologi yang kuat tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam apapun profesi para mahasiswa UNPERBA setelah lulus, entah itu sebagai Pegawai Pemerintah maupun Pengusaha atau Wiraswasta, mereka akan terbentengi secara ideologi dari paham-paham yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa dan bahkan akan menghancurkan NKRI.

“Semua pihak harus menyadari bahwa kondisi masyarakat yang multikultur ini memiliki suatu kelemahan, yaitu rentan terhadap konflik horizontal yang mengakibatkan disintegrasi bangsa. Yang dimaksud dengan konflik horizontal adalah konflik antar kelompok atau masyarakat yang didasari atas adanya perbedaan identitas, seperti suku, etnis, ras, dan agama. Konflik horizontal yang bersifat massal biasanya diawali dengan adanya potensi konflik yang kemudian berkembang dan memanas menjadi ketegangan, sampai akhirnya pecah menjadi konflik fisik,” terang Bamsoet.

Salah satu konflik horizontal yang paling sering terjadi di Indonesia, menurut Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini adalah konflik etnik dan yang terkait dengan kesalahpahaman dalam kehidupan beragama. Sebagai unit sosial dari masyarakat yang multikutur, perbedaan antara kelompok etnik dan agama biasanya menimbulkan permasalahan sendiri. Hal tersebut sejalan dengan ciri-ciri dari masyarakat majemuk, yaitu hidup dalam kelompok-kelompok yang berdampingan secara fisik, tapi tersegregasi karena perbedaan sosial.

“Penyebab konflik tersebut berkaitan erat dengan penurunan nilai-nilai bela negara di dalam masyarakat. Konflik horizontal biasanya terjadi karena adanya identitas lokal yang lebih kuat dibandingkan identitas nasional, sehingga warga negara melupakan hakikat bangsa seperti yang dicantumkan di dalam Pancasila. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pembentukan, sosialisasi, dan pendidikan mengenai nilai-nilai bernegara. Padahal, membangun kesadaran bela negara pada generasi muda merupakan sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh, karena generasi muda merupakan penerus bangsa Indonesia,” tutur Bamsoet.

Lebih jauh Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini memaparkan, untuk membangun bangsa yang kuat dan memiliki kesadaran bela negara, diperlukan sebuah payung yang mendukung proses integrasi di dalam masyarakat, sehingga suku dan etnis yang berbeda dapat mengedepankan identitas nasionalnya sebagai identitas utama. Hal tersebut idealnya mencakup norma, nilai dan tujuan yang berasal dari common idea masyarakat Indonesia, dan dileburkan ke dalam bentuk ideologi sebagai pemersatu gagasan masyarakat. Ideologi yang di maksud dalam hal ini merupakan ideologi Pancasila.

“Lulusan UNPERBA, apapun profesinya, harus ikut ambil bagian dalam melakukan pendidikan kesadaran bela negara minimal dari lingkungan terdekatnya terlebih dahulu, terutama keluarga. Tanamkanlah kesadaran ber-Pancasila secara terus-menerus dalam diri setiap individu, dengan segenap kemampuan atau kesanggupan yang ada pada diri Anda sebagai mahasiswa dan sebagai lulusan Universitas UNPERBA nanti,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Universitas Perwira Purbalingga Awali Perkuliahan Pekan Depan

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Karya Bhakti Purbalingga, yang menaungi Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA), bersiap menyambut kedatangan ratusan mahasiswa baru yang akan menempuh pendidikan di UNPERBA. Dimulai tanggal 9-12 September 2019 dengan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKBM) dilanjutkan dengan kuliah umum oleh Bamsoet pada tanggal 13 September 2019 yang menandai awalnya masa perkuliahan.

“Setelah proses panjang selama lebih kurang empat tahun, alhamdulilah pada awal September 2019 ini UNPERBA akan memulai kegiatan belajar mengajar. Ditunjang berbagai fasilitas seperti gedung empat lantai, perpustakaan, laboratorium, serta berbagai sarana dan prasarana lainnya, UNPERBA akan hadir menjadi salah satu lokomotif memajukan bangsa dan negara melalui jalur pendidikan tinggi, khususnya dalam melahirkan SDM Indonesia yang unggul,” ujar Bamsoet usai menerima jajaran Rektorat UNPERBA di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin (02/09/19).

Jajaran Rektorat UNPERBA yang hadir antara lain Rektor Dr. Ir. Teguh Djuharyanto, M.P, Wakil Rektor I Dr. Eming Sudiana, M.Si, dan Wakil Rektor II Dr. Soeprapto, M.S.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, UNPERBA yang diresmikan langsung oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Prof. Mohamad Nasir pada 11 April 2019, memiliki 2 fakultas dan 5 program studi, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Program Studi S-1 Manajemen, Program Studi S-1 Akuntansi, serta Fakultas Sains dan Teknik dengan Program Studi S-1 Teknik Mesin, Program Studi S-1 Informatika dan Program Studi S-1 Agribisnis.

“UNPERBA tak hanya akan menjadi kampus yang kuat secara keilmuan saja. Melainkan juga menjadi kampus yang kuat dalam pengabdian masyarakat. Mengingat tantangan globalisasi menuntut sumber daya manusia yang mampu berkolaborasi, bukan membutuhkan manusia yang apatis terhadap lingkungan sekitar,” kata Bamsoet.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menerangkan, didukung puluhan dosen berkualifikasi Doktor (S3) dan Magister (S2), UNPERBA juga akan ikut andil dalam mensukseskan agenda ke-4 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, yakni mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Karenanya, tak hanya berhenti pada 2 Fakultas dan 5 Program Studi saja, kedepan UNPERBA juga akan membuka fakultas dan program studi unggulan lainnya.

“Tak menutup kemungkinan UNPERBA akan buka fakultas dan program studi kedokteran, artificial intelligence, ekonomi digital, maupun berbagai disiplin ilmu kekinian lainnya yang punya pengaruh besar di kehidupan masyarakat,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Penasehat Komite SMAN 10 Padang: Sam Salam Kembali Memimpin Komite

Published

on

By

abarakyat,(Padang)- Penasehat Komite Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 Padang
Maidestal Hari Mahesa mengatakan, Sam Salam kembali menjadi Ketua Komite SMA Negeri 10 Padang.

“Alhamdulillah, Sam Salam kembali menjadi Ketua Komite SMA Negeri 10 Padang,saya mengacungkan jempol kepada pihak-pihak yang telah memulihkan nama baik Sam Salam sebagai Ketua Komite,”ujar Maidestal Hari Mahesa melalui keterangan tertulis kepada redaksi Minggu, 25 Agustus 2019.

Menurut Maidestal Hari Mahesa, pihaknya menganggap Sam Salam sangat mamahami pola perkomitean dan juga sangat faham dengan dunia pendidikan yang beliau “kecimpungi’ bertahun tahun sebelum menjabat menjadi ketua komite.

Tampak depan SMA 10 Padang
“Saya dan kawan-kawan alumni berharap tidak lagi ada “pembekuan” atau “caretaker” oleh pihak pihak yang seharusnya memahami aturan perkomitean,”ujar Maidestal Hari Mahesa yang lebih dikenal dengan nama ESA, mantan anggota DPRD kota Padang 3 kali berturut-turut.

Dikatakan Mahesa, Sam Salam didukung oleh anggota komite dan korlas sesuai surat korlas menolak pembekuan Komite kepada Pihak sekolah. Ketua Komite dipilih secara demokrasi oleh anggotanya, bukan pihak sekolah.

“Penggalangan Dana yang “distop” oleh Rapat pleno Korlas tentu bukan tanpa alasan,sebelum Penggalangan Dana, komite diamanahkan aturan untuk menentukan siswa yang kurang mampu dalam bentuk Surat Keputusan Komite,hal ini tidak dilakukan oleh komite terdahulu sebelum Sam Salam,ini akan menjadi masalah besar kalau Sam Salam melanjutkan hal ini,” ujar Esa yang juga alumni SMAN 10 Padang ini.

Lanjut Mahesa,pihaknya mengingatkan ketua komite dan anggotanya (korlas dan anggotanya), agar mematuhi peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

“Saya mengingatkan Ketua Komite dan anggotanya agar mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan terutama larangan pasal 181 ayat b yang berbunyi dilarang memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan,jangan sampai pihak-pihak yang melanggar aturan ini berurusan dengan pihak yang berwajib,” kata Esa mengingatkan.

Dijelaskan Esa,barangkali ini salah satu alasan kenapa ketua komite Sam Salam merestui penghentian penggalangan dana tersebut.

“Silahkan tanya Sam Salam,saya mendengar bahwa AD ART Komite SMA Negeri 10 Padang sudah disepakati oleh pihak sekolah dan pihak komite, sebagai acuan bagi komite dalam menjalankan tugasnya,”ujar Esa.

Ini suatu prestasi bagi Komite SMAN 10 Padang, yang selama ini berjalan “tidak punya aturan tertulis” yang berujung kepada “konflik” di sekolah, padahal AD ART Komite diperintahkan oleh Permen Dikbud Nomor 75 tahun 2016.

“Saya berharap Sam Salam yang dipilih beberapa bulan lalu akan selalu mematuhi aturan, tanpa aturan AD ART tentu beliau belum bisa menjalankan perkomitean dengan sebaiknya,” Tegas Esa.

Disamping itu ada aturan Pergub no 31 tahun 2018 bahwa penggalangan dana agar tidak dilakukan kepada orang yang tidak mampu.

“Saya dan kawan-kawan sudah meminta Ketua Komite agar segera membentuk Korlas dan mengukuhkan melalui Surat Keputusan Komite bagi siswa yang tidak mampu, sesuai dengan amanah Pergub tersebut,kita berharap jangan ada pihak pihak yang tidak faham aturan mencoba untuk merusak “almamater” kami, jelas kami tidak tinggal diam,” Esa mengakhirinya.

Ketua Komite SMA Negeri 10 Padang, Sam Salam mengatakan, ya begitulah adanya.

“Ya begitulah adanya” ujar Sam Salam singkat.(pms)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending