Connect with us

PENDIDIKAN

Gubernur Ajak Perantau Sukseskan MTQ Nasional 2020

Published

on

Kabarakyat, (Jakarta)- Gubernur Provinsi Sumatera Barar Irwan Prayitno mengajak seluruh masyarakat Sumatera Barat untuk bekerjasama menyukseskan penyelenggaraan MTQ Nasional ke XXVIII tahun 2020 agar berhasil menjadi tuan rumah yang baik dan juga sukses dalam prestasi.

“Ini tanggung jawab kita bersama seluruh masyarakat Sumatera Barat baik yang di kampung ataupun rantau dengan sinerjisitas kita bersama saya yakin penyelenggaraan MTQ Nasional ke XXVIII tahun 2020 nantinya di Sumbar pada 18 Juli sampai 26 Juli 2020 di Sumbar tak akan sukses, tak akan berjalan dengan baik,” ujar Irwan Prayitno saat acara halal bil halal antara Pemprov Sumbar dengan tokoh perantau Minangkabau sekaligus sosialisasi program pembangunan dalam rangka persiapan pelaksanaan MTQ ke XXVIII tahun 2020 di Sumatera Barat, di Hotel Balairung, Jakarta Minggu (30/06/2019).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, untuk itu pihaknya mengajak seluruh tokoh Minangkabau, baik yang diranah ataupun dirantau, mari bersama-sama kita sukseskan MTQ Nasional ini.

“Kalau ada waktu, pulang kampunglah saat acara MTQ tersebut, biar tambah semarak acara kita. Kesuksesan MTQ tahun 1983 lalu di Sumbar, bisa juga diwujudkan nanti di tahun 2020 dan diharapkan lebih fenomenal, baik dalam penyelenggaraan maupun dalam kualitas hasilnya. Bukankah basamo mangko manjadi dan saikek sakabek arek,” ujar Irwan Prayitno yang disebut-sebut bakal jadi Menteri ini.

Dikatakan Irwan Prayitno,setelah 37 tahun penyelenggaaraan MTQ Nasional di Sumbar yaitu tahun 1983.

“Kita semua masyarakat Sumbar bertekad untuk menyelenggarakan MTQ Nasional ke XXVIII itu dengan sukses. Sukses penyelenggaraan dan sukses dalam kualitas secara keseluruhan. Apalagi nantinya sistim penilaian telah berbasis IT, tentu kualitas hasilpun semakin fair dan adil,” ungkap Gubernur optimis.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam kapasitasnya sebagai Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Barat dalam paparannya menyampaikan kesiapan-kesiapan secara keseluruhan dalam pelaksanaan MTQ.

Dikatakan Nasrul Abit, para perantau dapat berkonstribusi langsung untuk membantu penyelenggaraan MTQ Nasional di Sumbar ini.

“Saya ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk bertanggungjawab penuh melaksanakan event besar ini (MTQ Nasional-red). Sangat berbeda kondisi tahun 1983 dengan kondisi tahun 2020. Tahun 1983, kita disupport oleh APBN sangat besar, namun sekarang tidak lagi. Anggaran penyelenggaraan lebih besar porsinya dibebankan kepada daerah penyelenggara,” kata Nasrul Abit.

Lebih lanjut Nasrul Abit menjelaskan “Dulu di tahun 1983, kita banyak dibantu oleh perantau dari segi pendanaan. Itu hal yang luar biasa. Dulu juga kita bisa cari dana dengan cara jual kupon, tetapi sekarang tidak boleh lagi. Makanya kita sekarang mencoba kembali minta bantuan perantau Minangkabau dimanapun berada, kiranya berkenan membantu agar acara ini sukses. Ini adalah harga diri kita orang Minangkabau selaku tuan rumah.Tidak mungkin semua dibebankan kepada APBD Prov Sumbar, karena untuk tahun 2020, ada lima agenda nasional di Sumbar yang juga butuh dana penyelenggaraan yang besar”,ujarnya.

Acara sosialiasi dilanjutkan dengan sambuatan Kepala Biro Umum Kemenag RI dan paparan Elly Kasim tentang persiapan open ceremony yang akan dilaksanakan di Maen Stadium Sikabu Kabupaten Padang Pariaman serta acara penutupan yang berlokasi di Masjid Raya Sumatera Barat, Padang.

Turut hadir sesepuh masyarakat rantau Minangkabau bapak Azwar Anas mantan Gubernur Sumbar, anggota DPR RI Syuir Syam, Leonardy Harmaini, Donny Monek Sekjen DPD RI, tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan Minangkabau, IKM, Gebu Minang, Bupati dan Walikota atau yang mewakili se Sumbar, anggota DPRD Sumbar, SKPD Provinsi Sumbar terkait, anggota LPTQ, staf Kemenag Prov Sumbar serta undangan lainnya.(chandra/birohumassetdaSumbar)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PENDIDIKAN

Menristekdikti: Ijazah Bamsoet Sah

Published

on

By

JAKARTA – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir meminta agar No.12 Tahun 2012 Jangan jadi Alat Politisasi.

Sebab, kata Nasir banyak pihak seringkali menggunakan Undang-undang Pendidikan No. 20 tahun 2003 yang dikuatkan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi itu untuk kepentingan tertentu. Diakui oleh Nasir, Aturan dalam perundang undangan ini kerap dijadikan alat politisasi.

“Publik harus tahu, bahwa Undang-undang yang dimaksud tidak berlaku surut. Jadi, sebelum UU itu diatur maka tidak berlaku apapun. Aturan itu berlaku setelah disahkan menjadi undang-undang. Jadi mereka yang lulus sebelum undang-undang ini diberlakukan, ijazahnya tetap sah. Termasuk Bamsoet,” ujarnya.

Ditegaskan, jika UU itu diberlakukan surut, maka akan menjadi ajang politisasi terutama bagi mereka yang lulus lalu kemudian kampusnya kini tutup setelah UU diberlakukan.

“Jadi, jika kampusnya sudah ditutup kemudian ada yang meragukan ijazah yang sudah dikeluarkan, saya tegaskan itu tidak benar. Jika ijazah itu keluar sebelum UU itu diberlakukan maka, kelulusannya tetap sah. Karena UU itu tidak berlaku surut,” tegas Menristekdikti.

Jadi, tambahnya, tidak berarti mahasiswa yang lulus sebelum UU itu diberlakukan, yaitu sebelum tahun 2011 dikatakan tidak sah kelulusannya. Berbeda jika UU itu telah berlaku tapi kemudian terjadi pelanggaran, baru dipertanyakan. Atau Jika masih ada mahasiswa yang lulusan pada saat setelah UU tersebut diberlakukan dan sudah ada penutupan (kampusnya),” lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo mempertanyakan, ada pihak yang mempertanyakan gelar master bisnis yang disandangnya berasal dari universitas fiktif alias bodong. Ia menegaskan, dirinya adalah salah seorang alumni Institute Management Newport Indonesia (IMNI) Angkatan ke-3 tahun 1991. Bamsoet mulai kuliah di IMNI tahun 1988. Atas berbagai tudingan itu, Bamsoet kemudian mempersilahkan jika para alumni IMNI ingin menempuh jalur hukum jika merasa dilecehkan kepada pihak yang mempertanyakan kelulusan mereka dari IMNI.

Bambang Soesatyo mengungkapkan merasakan sekali manfaatnya setelah berjuang studi memperoleh gelar MBA di IMNI tahun 1991 tersebut.
“Sempat gak mandi, gak makan mas, seusai kesibukan kerja sebagai wartawan langsung kerjakan tugas-tugas lalu langsung berangkat ke IMNI, ikut ujian, capai sekali saya saat itu selama tiga tahun,” ungkap Bambang.

Namun dari hasil jerih payahnya itu Bamsoet merasakan banyak manfaat bagi kehidupannya setelah berhasil menyelesaikan kuliahnya di IMNI. “Iya benar dengan penyelesaian tugas dan ujian, setelah selesai di IMNI, rasanya plong juga, dan pola pikir manajemen saya semakin tajam rasanya,” kata Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Ketua DPR: Filosofi Permendikbud No.51/2018 Sudah Benar, Pola PPDB Harus Berkeadilan

Published

on

By

JAKARTA – Filosofi yang menjadi pijakan Permendikbud No.51/2018 sudah benar. Bahkan Permendikbud ini layak menjadi langkah awal perbaikan serta pembenahan pendidikan dasar dan menengah guna mewujudkan keadilan bagi semua anak didik.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamseot) setuju bahwa penerapan Permendikbud No.51/2018 pada tahun ini memerlukan evaluasi karena adanya protes dari masyarakat di berbagai daerah. Namun, Ketua DPR juga berharap pemerintah konsisten menerapkan mekanisme PPDB berbasis zonasi demi terwujudnya keadilan bagi semua anak didik.

Bamsoet mengingatkan lagi bahwa dalam bidang pendidikan, prioritas kebijakan dan kewajiban negara yang tidak bisa ditawar-tawar adalah memberi akses yang sama besar bagi semua anak didik. Maka, pola penerimaan siswa berbasis zonasi paling tepat.

“Bukankah posisi atau lokasi sekolah negeri yang didirikan dan dibiayai negara itu disesuaikan dengan kebutuhan warga pada radius wilayah tertentu? Kalau ada anak didik dalam radius itu tidak mendapatkan akses, dia diperlakukan tidak adil.,” kata Bamsoet pada wartawan, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Pada sisi lain, lanjut Bamsoet, tergambar juga kelemahan pengawasan atau pengendalian oleh negara ketika banyak sekolah negeri mengembangkan standar nilai maksimal, yang menyebabkan tertutupnya akses bagi anak didik dengan nilai rata-rata atau standar.

“Mereka yang menjadi korban dari standar tinggi itu harus berjibaku mencari sekolah negeri yang jauh dari domisili keluarga. Di Jabodetabek saja, cukup banyak ditemui siswa/i yang berdomisili sangat jauh dari sekolahnya, karena tertutupnya akses untuk diterima di sekolah terdekat,” ujarnya.

Menurutnya, anak didik berkualifikasi cerdas atau ber-IQ tinggu pun harus diakomodasi oleh negara. Maka, negara bisa menyediakan beberapa sekolah negeri khusus bagi anak didik dengan kualifikasi yang demikian. Terpenting, tidak boleh ada anak didik yang haknya dirampas oleh pola PPDB yang tidak berkeadilan.

Karena itu, pintanya, DPR berharap agar Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tetap mempertahankan kebijakan dan semangat Permendikbud No.51/2018 itu. Semangat atau filosofi Permendikbud ini layak diterima sebagai kebijakan awal melakukan perbaikan.

“Kebijakan holistik seperti itu diperlukan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan yang sudah terjadi. Dalam proses perbaikan itu, segala sesuatunya memang tidak mudah, termasuk menuai protes dari masyarakat seperti yang terjadi tahun ini. Perbaikan memang selalu butuh waktu,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

PENDIDIKAN

‘Lunturnya Nilai Budaya di Kalangan Anak Muda Harus Diwaspadai’

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan lunturnya nilai-nilai kebudayaan di generasi muda harus mendapat perhatian serius dari semua pihak. Para elite politik diminta tidak hanya sibuk bertengkar memperebutkan kekuasaan semata.

Tetapi, lanjut Bamsoet, kaum elit harus menjadi tauladan bagi generasi muda agar bangga menjadi anak Indonesia.

“Terlepas dari suka atau tidak, demam seperti K-Pop telah sangat masif memengaruhi kebudayaan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kini anak-anak muda lebih suka bergaya korean style, harajuku style, arabian style maupun western style. Padahal Indonesia punya banyak ragam budaya, dari mulai fashion, alat musik maupun falsafah kehidupan dari kearifan lokal di berbagai daerah,” ujar Bamsoet saat menerima Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid bersama pengurus Forum Gelora Kebangsaan, di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin (24/06/19).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Koordinator Forum Gelora Kebangsaan Witaryono Reksoprodjo, Anggota Forum Gelora Kebangsaan Jusuf Suroso, Ari Nurcahyo dan Putut Trimusodo.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini berpendapat cara indoktrinasi secara halus yang dilakukan berbagai negara sepeti Korea, Jepang, Timur Tengah maupun negara-negara barat melalui film, lagu, cerita komik maupun fashion, perlu dipelajari untuk dijadikan contoh. Ini menjadi tantangan bagi para pemangku kepentingan, khusunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk menghidupkan ruang-ruang indoktrinasi budaya Indonesia dengan cara-cara halus kepada para generasi muda Indonesia.

“Indoktrinasi tidak selamanya berarti buruk. Indonesia punya Pancasila sebagai ideologi bangsa yang didalamnya memuat keluhuran budaya bangsa. Nilai-nilai tersebut tidak bisa hanya didiamkan saja, melainkan harus ditanamkan kepada generasi bangsa melalui pendekatan yang menarik dan interaktif. Bukan dengan cara paksaan atau otoritarian,” tutur Bamsoet.

Karenanya, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menyambut baik rencana penyelenggaraan seminar ‘Kebudayaan Indonesia dalam Dimensi Kekinian dan Perspektif Masa Depan’, tanggal 3-4 Juli 2019 di Jakarta. Seminar yang diselenggarakan Forum Gelora Kebangsaan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Lemhannas ini akan menjadi kick off penanaman kebudayaan nasional yang bisa dilanjutkan di berbagai provinsi hingga kabupaten/kota.

“Seminar tersebut harus mampu menjawab berbagai tantangan budaya yang dihadapi Indonesia. Semisal, radikalisme dan sektarianisme, ideologi transnasional, krisis karakter dan budaya nasional, serta krisis kebangsaan dan bernegara. Sehingga bisa menjadi jembatan menuju peradaban Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berbudaya. Dengan demikian masa depan Indonesia sebagai sebuah bangsa maupun negara tetap akan jaya,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila yang dalam audiensi tersebut diangkat menjadi Penasehat Forum Gelora Kebangsaan meyakini, melalui seminar tersebut Forum Gelora Kebangsaan juga bisa mempertegas komitmen bersama untuk mewujudkan gerakan ‘Revolusi Mental’ sebagai poros utama pemajuan kebudayaan. Revolusi mental yang digaungkan Presiden Joko Widodo jangan sampai kedodoran ditengah jalan. Harus terus digencarkan, sehingga Indonesia bisa kembali ke jati diri yang sesungguhnya.

“Mari kita kembali ke sifat gotong royong, bukan individualistis. Kembali ke sikap silih asah, asih dan asuh, bukan penebar kebencian atau permusuhan. Kembali menikmati pagelaran kebudayaan seperti wayang maupun sendratari, bukan hanya menikmati konser artis mancanegara. Dengan adanya penghargaan dan apresiasi yang datang dari segenap elemen bangsa, akan semakin menguatkan benteng kebudayaan sebagai penjaga kedaulatan NKRI,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending