Connect with us

HUKUM

Habib Aboe: Saya Maklumi Langkah Kapolri Mencabut Maklumat Penanganan Covid-19

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendukung keputusan Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis yang telah mencabut maklumat secara resmi  tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19) di Indonesia.

Di mana pencabutan maklumat yang bernomor MAK/2/III/2020 yang terbit 19 Maret 2020 lalu. Dalam maklumat itu diatur terkait Surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, dengan Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tanggal 25 Juni 2020 yang ditandatangani Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol Herry Rudolf Nahak.

“Saya memaklumi langkah Kapolri Jenderal Idham Azis mencabut maklumat Nomor MAK/2/III/2020 yang diterbitkan pada 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19,” jelas Habib Aboe pada wartawan Bela Rakyat, Sabtu (27/6/2020).

Dalam telegram itu menyebutkan bahwa adaptasi kebiasaan baru itu dilakukan di daerah-daerah yang berkategori zona hijau dan zona kuning di wilayah masing-masing.

Tak hanya itu, isi dalam telegram itu menyebutkan seluruh jajaran Kepolisian tetap diingatkan adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih tetap dilakukan di daerah-daerah yang masih dalam zona oranye atau daerah dengan risiko atau daerah yang memiliki risiko penyebaran masih tinggi terhadap Covid-19.

“Sepertinya ini mengikuti kebijakan pemerintah yang menuju new normal. Namun saya berharap terbitnya Surat Telegram Rahasia Nomor STR/364/VI/OPS.2./2020 tersebut disikapi dengan bijak. Jangan sampai ada efuria yang dapat membuat second wave dari Covid-19,” harap Habib Aboe.

Sebagaimana kita diketahui, Presiden Joko Widodo terus mengingatkan kepada masyarakat, meski diberlakukan new normal. Namun, harus tetap menjalankan standar protokol kesehatan secara ketat dan sangat disiplin.

Apalagi, lanjut Habib Aboe, Polri terus meningkatkan kerja sama lintas sektoral dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 ini.  Polri telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara terus menerus atas risiko penyebaran second wave Covid-19 ini di Indonesia.

“Kenyataan di lapangan masih banyak zona merah, bahkan saya dengar ada yang sampai hitam. Tentunya ini gak bisa sembarangan, protokol kesehatan harus dipatuhi, jaga jarak harus dipertahankan dan kerumunan tetap harus dilarang. Keberhasilan kita melawan pesebaran Covid-19 sangat bergantung pada kedisiplinan kita,” jelas politisi senior PKS ini.

Oleh karenanya, mintanya, di cabutnya Maklumat Kapolri bukan berarti kita semua bebas mengumpulkan massa.

“Saya minta Polri berkoordinasi dengan para Kepala Daerah yang sekaligus ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” sambung politisi asal Kalimantan Selatan ini.

Menurut Habib Aboe, Kebijakan-kebijakan derah yang mereka buat harus selalu disusun oleh Polri. Termasuk penertipan jaga jarak di tempat umum.

“Apalagi untuk wilayah zona merah, kita minta Polri terus membantu penyelenggaraab tertib masyarakat,” pungkasnya. (HMS)

HUKUM

Jokowi Minta Gunakan 4 Kriteria Ini Cari Pengganti Idham Azis

Published

on

By

JAKARTA – Isu pergantian pimpinan Polri jelang Kapolri Idham Aziz akan memasuki masa pensiun semakin hangat dibicarakan. Sejumlah nama pun beredar ke publik.

Dekan Fakultas Hukum Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin DR. Muammar Bakri saat ditemui di ruangan kerjanya mengatakan ada empat kriteria calon Kapolri pengganti Idham Aziz. Di antaranya, figur yang muncul tersebut harus bersih dipercaya oleh rakyat menegakan hukum di negeri ini.

“Pertama, figur yang diinginakan rakyat yakni bersih dari kasus hukum selama berkarir di lembaga kepolisian,” kata Muammar, Rabu (30/12/2020).

Seperti diwartakan, bursa nama-nama calon Kapolri pengganti Jenderal (Pol) Idham Aziz makin menghangat dan terus menggeliat di tengah isu banyaknya calon yang muncul.

Sementara Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) segera menyodorkan calon kepala Polri (kapolri) sebagai rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Bagi Muammar, yang terpenting dari nama-nama yang disodorkan tersebut memiliki empat kriteria sehingga polisi semakin dipercaya oleh masyarakat.

“Kriteria kedua, yakni nasionalis. Pimpinan penegak hukum yang mengayomi semua agama dan kelompok, tidak penting dia dari kalangan mayoritas atau minoritas sepanjang mampu menjamin rasa aman bagi warga negara dan menjaga stabilitas keamanan dalam negeri,” terang Muammar.

Adapun kriteria ketiga menurut Muammar, yakni sosok kapolri kedepan tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan politik praktis. Karena baginya, akan merusak marwah institusi bayangkara.

“Empat, loyal terhadap presiden, jika ada calon kapolri yang dalam proses suksesi menggunaan tangan-tangan pengusaha maupun politisi untuk memuluskan karirnya maka otomatis Ketika menjabat kapolri pasti loyalitasnya akan semu, membangun loyalitas kerja terhadap pimpinan jika seseorang tidak ada balas jasa dengan orang lain,” pungkas Muammar.

Sementara informasi beredar ke awak media, Wanjakti tengah menggodok 10 nama-nama perwira tinggi dengan pangkat Komjen sebagai calon kandidat Kapolri. Enam orang di antaranya yakni komjen di internal Polri dan empat lainnya bertugas di luar struktur Polri.

Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, pada Pasal 11 ayat (6) huruf B menjelaskan, Kapolri yang baru sebelum dipilih dilihat dari dua aspek, yaitu kepangkatan dan jenjang karier di lembaga kepolisian. (Nas)

Continue Reading

HUKUM

Dua Wamen Jadi Menteri, Kabarnya Jokowi Akan Lantik 9 Wakil Menteri yang Kosong?

Published

on

By

KabaRakyat.com | JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah memilih enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju dan akan dilantik Rabu (23/12). Lalu, kapan Jokowi melantik wakil menteri (wamen) untuk beberapa pos kementerian?. (lebih…)

Continue Reading

HUKUM

Kabareskrim Polri Diharap Turun Tangan Usut “Industri Hukum” di Polda Sulsel

Published

on

By

KabaRakyat.com | Jakarta – Politisi Partai Bulan Bintang, R. Wijaya Dg Mappasomba yang sekaligus Juru Bicara Rajamuddin meminta ketegasan Kabareskrim Polri agar menindak oknum penyidik Polres Bulukumba dan penyidik Polda Sulawesi Selatan yang bekerja tidak berdasarkan Undang-undang atau peraturan yang berlaku. Dimana Rajamuddin bersama kawannya Suhardi Hammado melalui kuasa hukumnya telah mengadukan oknum penyidik tersebut di Bareskrim Polri dan berharap agar keadilan dan kepastian hukum tetap ditegakkan. (lebih…)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending