Connect with us

NASIONAL

Hadiri Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara, Ini Aspirasi Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara

Published

on

JAKARTA – Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura terus bergerak aktif untuk terlibat dalam proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Terbaru, Sultan Kutai Kartanegara beserta Sekertaris Kesultanan dan perwakilan kerabat hadir dalam acara Dialog Nasional Ke-7 Pemindahan Ibu Kota Negara di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI). Acara ini digelar oleh Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan FISIP UI pada hari selasa (25/2/2020).

Dalam acara tersebut, turut hadir puluhan organisasi nasional, komunitas masyarakat adat, Lembaga Adat Paser, dan pejabat pemerintah dari tingkat Kementerian hingga Bupati Penajam Paser Utara.

Acara dimulai dengan sesi dialog umum yang diisi oleh beberapa pembicara, antara lain Punky Sumadi selaku Deputi bidang Pendudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati selaku Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, hingga Billy Mambassar selaku Staf Ahli Presiden. Dalam sesi dialog, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura hadir sebagai tamu undangan beserta dengan masyarakat adat lainnya.

Usai sesi dialog, acara dilanjutkan dengan diskusi pakar khusus untuk para akademisi, birokrat, serta masyarakat adat. Salah satu topik diskusi yang diangkat adalah Strategi Mitigasi Konflik Pertanahan dari Perspektif Sosial, dengan pembicara Dirjen Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Antropolog FISIP UI, Perwakilan Bappenas, hingga Direktur Eksekutif Institute Ecososc dan beberapa akademisi lainnya. Diskusi ini merupakan forum tematik yang bertujuan untuk mencari solusi atas berbagai masalah dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Kesultanan Kutai Kartanegara turut hadir dalam diskusi ini diwakili oleh Aji Said Iqbal selaku mahasiswa FISIP UI sekaligus Kerabat Kesultanan.

Dalam diskusi tersebut, Aji Said Iqbal menyuarakan beberapa aspirasi dari Kerabat Kesultanan. Aspirasi pertama, menurut Iqbal, adalah kepastian hukum terkait status tanah yang berada di lahan IKN. Pemerintah perlu memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat setempat guna menjaga kelestarian institusi sosial budaya, serta didapatkannya hak-hak masyarakat adat.

“Utamanya bagi masyarakat adat pemilik hak atas tanah, seperti Grand Sultan dan tanah adat lainnya,” ujarnya.

Iqbal melanjutkan, bahwa pemerintah perlu memberikan perlindungan ekonomi-politik bagi masyarakat setempat selama proses pembangunan ibukota baru. Perlindungan ekonomi-politik ini, menurut Aji, perlu dilakukan agar masyarakat tidak dipermainkan oleh spekulan serta pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari agenda besar negara ini.

“Seperti contohnya, pengusaha-pengusaha yang sudah menjual tanah tanpa landasan hukum yang jelas, serta pihak-pihak tertentu yang mengaku-ngaku sebagai pemilik pranata adat tertentu. Mungkin bapak ibu tidak tahu, tapi kami di daerah sudah menghadapi berbagai oknum, dari spekulan tanah hingga Kerajaan palsu seperti Labok yang mengaku-ngaku memiliki tanah di wilayah tertentu. Kalau dibiarkan, hal seperti ini dapat memicu konflik etnis di masyarakat,” terangnya.

Tuntutan ketiga, menurut Iqbal, adalah digunakannya research-based policy dalam pembangunan IKN. Ia menuntut kepada Bappenas dan pemerintah agar menghasilkan kebijakan publik berdasarkan penelitian ilmiah, baik dari segi politik, antropologi, maupun hukum, alih-alih menghasilkan kebijakan pesanan dan hanya mementingkan faktor ekonomi.

“Investasi memang penting, tapi jangan sampai kebijakan publik dimanfaatkan oleh pesanan oknum-oknum tertentu. Gunakan kebijakan publik berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang valid, sehingga usul akademik tidak berhenti di tataran normative,” lanjutnya.

Menurut Iqbal, sudah banyak kajian-kajian dari para akdemisi yang relevan untuk digunakan sebagai acuan pembangunan IKN di Kalimantan Timur, terutama dalam konteks pembangunan sosial-budaya. Iqbal mengambil contoh, apabila pembangunan institusi sosial-budaya memerlukan rujukan dari perspektif politik-historis, pemerintah dapat menggunakan disertasi Prof. Burhan Djabier Magenda yang berjudul “East Kalimantan: The Decline of Commercial Aristocracy”, serta disertasi dari Prof. Rikardo Simarmata yang berjudul “Law and Reality in Delta” terkait hukum agraria dan pelaksanaannya di wilayah Delta Mahakam. Dengan menggunakan rujukan ilmiah, Aji berharap pemerintah dapat menghasilkan pilihan rasional yang memihak kepada masyarakat adat, alih-alih menghasilkan kebijakan publik dalam pembangunan IKN dengan ‘pesanan’ oknum-oknum tertentu.

Sebagai penutup, Iqbal berharap masyarakat adat diberikan hak jawab dan hak bicara dalam diskusi-diskusi selanjutnya, terutama apabila membahas pembangunan sosial-budaya di kawasan IKN. Menurutnya, masyarakat adat tidak boleh hanya menjadi audiens dalam proses pembangunan IKN. Pembangunan IKN yang inklusif harus melibatkan masyarakat adat secara riil dan partisipatoris.

“Hari ini contohnya, masyarakat adat jauh-jauh datang ke Jakarta hanya untuk mendengarkan dialog dan diskusi, tapi sedikit diberi hak bicara. Padahal, merekalah pakar di bidang budaya mereka sendiri. Oleh karenanya, saya berharap pemerintah memberikan panggung bagi masyarakat adat yang representatif agar suara mereka didengar dan dilibatkan dalam pembangunan” tutupnya disambut tepuk tangan peserta diskusi,” tutupnya.[]

NASIONAL

Anggota DPR Ini Pilih Tak Mudik Lebaran untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Published

on

By

JAKARTA – Umat Islam di seluruh dunia merayakan hari kemenangan Lebaran Idul Fitri 1441 dirayakan dengan berbeda dari tahun sebelumnya. Di mana sebelum lebaran tahun 2020 ini umat Islam dunia kebayakan di rumah melaksanakan puasa Ramadhan, tidak ada kegiatan buka puasa bersama lagi.

Untuk itu, Anggota DPR RI Komisi l Mohammad Syaiful Bahri Anshori mengingatkan khususnya umat muslim Indonesia di Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijrah ini lebih bersabar di tengah bencana yang melanda Indonesia yakni non alam, COVID-19.

“Karena virus itu, sehingga kegiatan keagamaan kita lakukan secara rutin selama Ramahan dan tradisi lebaran yang biasa dilakukan setelah melakukan Salat Id tidak sesempurna seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita harus bersabar dengan ujian ini. Moga Covid-19 ini segera berlalu, jelas Syaiful Bahri pada wartawan Lintas Parlemen, Ahad (24/5/2020).

Untuk itu, Syaiful Bahri meminta masyarakat agar memahami kondisi tersebut. Ia berharap umat Islam melaksanakan imbauan pemerintah dalam memaksimalkan pencegahan penularan Covid-19.

Ia tidak berharap pascalebaran hari ketujuh tidak ada lonjakan jumlah penduduk yang terpapar virus yang belum diketahui vaksinnya, dari itu warga agar memperhatikan himbauan.

“Selama lebaran, saya berharap masyarakat tidak lupa untuk memperhatikan protokol kesehatan saat bertemu keluarga dalam proses pencegahan penyebaran Covid-19,” terang Syaiful Bahri.

Politisi PKB asal Jember ini mengaku tahun ini tidak mudik ke kampung halamannya menggelar Hari Raya Idul Fitri ke Kabupaten Jember. Itu, ujarnya, sebagai upaya dirinya menghindari penularan Covid-1. Syaiful Bahri mengungkapkan, ia ingin memberikan keteladanan kepada masyarakat untuk mentaati peraturan yang ditetapkan baik oleh pemerintah pusat dan daerah.

Ketua Ikatan Alumni IAIN Sunan Kalijaga (IKASUKA) Yogyakarta ini tak lupa menyampaikan mengucapkan “Minal Aidin Wal Faizin mohon maaf lahir dan batin” kepada umat muslim dunia.

Mantan Ketua Umum PMII ini sangat berharap ketidak hadiran ke daerah pemilihan (Dapil) mengapa masyarakat tidak mengurangi makna dari dan nilai hari raya tahun ini.

Syaiful Bahri berjaji akan menyapa langsung masyarakat khususnya di Dapilnya seperti sebelumnya jika situasi pendemi ini sudah dinyatakan aman oleh pihak Gugus Tugas Penanganan COVID-19.

“Insya Alloh, Kami akan tetap rutin menyapa masyarakat  kelak jika wabah ini kelar sesuai jadwal reses ataupun program lainnya,” terang Syaiful Bahri.

Seperti diketahui, banyak umat Islam Indonesia menggelar sholat Idul Fitri di rumah masing-masing seperti anjuran pemerintah. (m3)

Continue Reading

NASIONAL

‘Program Kartu Prakerja Memberikan Banyak Manfaat’

Published

on

By

JAKARTA – Politisi Partai Golkar mukhtarudin menilai Program Kartu Prakerja menjadi salah satu yang terbaik sebagai dari pemerintah dalam mengatasi dampak meluas pandemi Covid-19 di Indonesia. Apa alasannya?

Menurut Mukhtarudin Program Kartu Prakerja lebih baik bagi penerima. Selain mendapatkan bimbingan juga peserta mendapatkan uang sebagai insentif dari pemerintah.

“Bagi saya bantuan ini sudah bagus. Sudah on the right track (dijalan yang benar). Karena melalui Program Kartu Prakerja inj, di mana para eserta akan mendapat bantuan uang atau insentif dari pemerintah. Itu diluar mendapatkan keterampilan dari program pelatihan yang diikuti,” ujar Mukhtarudin saat dihubungi, Jumat (21/5/2020).

Anggota Komisi VI DPR RI ini sekaligus menjabat Ketua Bidang Kebencanaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar ini menyampaikan, Kartu Prakerja tersebut tidak hanya membantu penerima, tetapi juga memberdayakan mereka menjalani kehidupannya.

Sebagai informasi, Uang atau instentif tersebut yang dapatkan para peserta digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi Covid-19. Atau bahkan selama peserta belum mendapat pekerjaan yang diinginkan.

Mengingat program tersebut sebagai semi bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PKH) karena terdampak wabah Covid-19.

Pada mulanya, kartu itu ditujukan pada arga ber-KTP atau warga negara Indonesia (WNI) yang berusia 18 tahun yang belum bekerja atau sudah bekerja tapi ingin pindah pekerjaan sebagai peningkatan kompetensi.

Namun, lanjut Mukhtarudin, Kartu Prakerja ini juga memprioritaskan mereka yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Tak hanya itu, kartu itu juga ditujukan bagi pelaku usaha kecil mikro terdampak Pandemi Covid-19.

Mukhtarudin menyampaikan, data Badan Pusat Statistik (BPS) di bulan Februari 2020 jumlah pengangguran meningkat hingga 6,88 juta orang. Di mana dari presentasi itu didominasi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Dari data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), ungkap Mukhtarudin, angka PHK mencapai 2,8 juta pekerja terdampak Covid-19, baik itu alasan dirumahkan, pemangkasan upah, atau bahkan tak diberi upah sama sekali.

Baginya, angka itu kemungkinan besar akan terus bertambah di tengah Pandemi Covid-19. Apalagi dari data yang diperoleh DPR, lebih dari 60 persen peserta Kartu Prakerja yakni korban PHK yang terdampak Covid-19.

Adapaun materi pelatihan Program Kartu Prakerja dari pemerintah itu sendiri ada lebih dari 2.000 jenis materi. Sehingga para peserta bisa memilih materi  sesuai minat yang diinginkan.

“Dari program itu diharapkan peserta memiliki keterampilan sebagai kesempatan mereka memperoleh pekerjaan dan bahkan mampu  bersaing di dunia kerja sesuai kebutuhan standar dunia kerja,” ujar Mukhtarudin.

Alasan itu, Mukhtarudin sangat mendukung program Kartu Prakerja itu menjadi program yang berorientasi pada kepentingan rakyat sehingga benar-benar terasa manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Untuk itu, program Kartu Prakerja ini kita berharap dapat berjalan dengan baik dan memberikan banyak manfaat bagi warga yang mengikutinya,” pungkasnya. (HMS)

Continue Reading

NASIONAL

Spanduk Idul Fitri 1441 Hijriah Formatur PB HMI Ahmad Latupono Bertebaran di Jakarta

Published

on

Jakarta – Spanduk ucapan lebaran Idul Fitri 1441 H/ 2020 M Formatur Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Periode 2020-2022 Ahmad Latupono beredar di Jakarta. Spanduk tersebut terpasang di jalan-jalan protokol ibu kota Indonesia. (lebih…)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending