JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Sodik Mudjahid menilai reformasi birokrasi Indonesia masih pendekatan normatif birokratif. Bagi Sodik Mudjahid, reformasi birokrasi harus merujuk dari visi misi Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Sodik di ruang rapat Komisi II DPR RI menanggapi paparan dan jawaban Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo serta BKN DAN KASN dalam rapat dengan komisi II DPR RI, Senin (19/11/2019).

“Reformasi birokrasi untuk mendukung misi presiden dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, mengurangi peraturan dan birokrasi perizinan, mendorong kemudahan dan iklim investasi dan lain sebagainyaa tampaknya masih jauh dari kebutuhan dan dari apa yang diharapkan presiden,゛jelas Sodik.

Menurut Sodik, strategi Reformasi birokrasi yang dirancang oleh MenPANRB, BAKN dan KASN Masih pendekatan normatif birokratif seperti otak atik kriteria, index kinerja,perbaikan rekrutasi, pembinaan peofesinalisme, pemantapan manajemen kelembagaan, penilaian, promosi dan banyak lagi.

“Belum ditemukan strategi atau formula yg reformatif melebihi gagasan presiden seperti pemangkasan eselon,゛ujar mantan aktivis HMI-PII ini.

Berikut disampaikan Sodik pada rapat siang tadi:

3. Strategi yang lebih reformatif, mendasar dan substantif yang diharapkan, belum muncul seperti antara lain:

3.1. Review atau update tentang kinerja, fungsi dan tugas kunci birokratis dalam sebuah pemerintahan modern, sehingga hanya untuk tugas ASN PNS birokaratis perlu dipertahankan. Diluar tugas tersebut diserahkan kepada PPPK;  swasta atau outsourcing.

3.2. Skema bahkan akan lebih baik, (jika sudah ada) analisa/prediksi jumlah pengurangan ASN PNS atau setidaknya skema program moratori penerimaan ASN/PNS di waktu yang ada, atas dasar kebutuhan fungsi fungsi kunci. Sisanya diserahkan kepada PPPK atau swasta /masyarakat

3.3. Sistem, rumusan, manajemen ASN/PNS yg mengakomodasi kekhasan dan kebutuhan daerah sesuai kondisi ipoleksosbud suatu dserah untuk meningkatkan produktilfitas ASN/PNS daerah dan meningkatkan persaimgan antar ASN daerah dengan tetap berpijak kepada kebijakan ASN nasional.

3.4. Evaluasi keberadaan sistem pendidikan kedinasan calon asn PNS IPDN, STIA, STLAN.

3.5. Desrupsi yang signifikan produktif, dalam pekerjaan pekerjaan birokrasi utk mempercepat pelayanan, memperpendek rantai petizinan dan meningkatan semangat berinvestasi

4. Pemindahan ibukota yg memerlukan 170 ribu pegawai baru di IKN baru, juga memerlukan inovasi dan reformasi ASN (ADN dan PPPK). Kebutuhan ASN dalam quantita dan qualita untuk ibukota negara baru, bisa dijadikan momentum untuk reformasi bahkan revolusi penanganan ASN di Indonesia.

Kita harapkan MenPanRB terus membuat rumusan dan langkah langkah inovatif untuk menjadikan birokrasi indonesia yang moderen berkualitas, kapabel dan berdaya saing, sehingga masyarskat mendapat pelayanan yang Lebih cepat
Lebih efisien
Lebih mudah
Lebih pasti
Lebih murah
Lebih bermutu

Terimakasih

SOLO – Di Munas KKSS Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan pada tataran masyarakat, penguatan Pancasila memerlukan institusi yang positif terutama komunitas keluarga sebagai elemen penting, serta kelompok masyarakat yang terdiri dari berbagai keluarga. Keluarga dan komunitas masyarakat yang sehat perlu dijadikan dasar bagi pembentukan mentalitas yang sejalan dengan Pancasila.

“Lingkungan keluarga dan komunitas masyarakat yang sehat juga dapat memperluas pemahaman dan kepedulian anak sambil belajar tentang nilai dan norma sosial lebih jauh. Dalam hubungan ini, Pancasila harus menjadi dasar nilai bagi pembentukan keluarga dan komunitas masyarkat. Sehingga, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara akan menjadi tangguh dan kuat,” ujar Bamsoet saat menghadiri Mubes Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (16/11/19).

Hadir dalam acara Musyawarah Besar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan yang akan berlangsung hingga tanggal 18 November itu antara lain Ibunda Presiden Joko Widodo, Sudjiatmi Widjiatno Notomihardjo, Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla, Menteri Pertanian Yasin Limpo, Gubernur Sulawesi Selatan dan Walikota Makasar.

Sejalan dengan itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengajak semua pihak kembali menumbuhkembangkan budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, juga perlu ditumbuhkembangkan kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat.

“Kita juga perlu menumbuhkan dan mengembangkan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah. Untuk itu, diperlukan penghayatan dan pengamalan agama yang benar, kemampuan adaptasi, ketahanan dan kreativitas budaya dari masyarakat,” tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga menyadari, dalam interaksi sosial keseharian masyarakat, pasti tak terlepas dari potensi konflik. Namun demikian, masalah potensial yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan tersebut, sejatinya bisa diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya.

“Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk atas dasar suku, budaya, ras, dan agama. Anugerah tersebut patut kita syukuri dengan cara menghargai kemajemukan sebagai kekayaan sekaligus kekuatan bangsa Indonesia,” pungkas Bamsoet. (Dwi )

Pekanbaru – Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pekanbaru akan menggelar Intermediate Training/ Latihan Kader II Tingkat Nasional pada tanggal 1 – 8 Desember 2019 di kota yang dikenal dengan sebutan Lancang Kuning. Kegiatan tersebut merupakan proses kaderisasi lanjutan untuk mematangkan pola pikir dan daya intelektual kader untuk HMI dan kemajuan Indonesia. (lebih…)