Connect with us

NASIONAL

Hasil Pleno DPP KNPI: Kongres KNPI XV Dipindahkan ke Jakarta 18-21 Desember 2018

Published

on

Jakarta – Kongres KNPI XV yang sedianya digelar di Aceh digelar 15-18 Desember 2018 dipindahkan ke Jakarta menjadi tanggal 18-21 Desember 2018. Hal itu sesuai rapat pleno DPP KNPI malam ini di Hotel Sopyan, Menteng, Jakarta (13/12/2018).

“Mempertimbangkan banyak hal, maka Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang digelar tanggal 15-18 Desember 2018 di Provinsi Aceh menjadi tanggal 18-21 bulan ini (Desember 2018). Adapun tempatnya bisa dilaksanakan Jakarta dan sekitarnya. Tergantung rapat besok antara SC dan OC (panitia kongres),” jelas Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus membacakan keputusan Kongres Aceh didampingi Sekjen DPP KNPI Sirajuddin Abdul Wahab dan Ketua Panitia Kongres KNPI XV Nevi Nevi Ervina.

Sebagai informasi, Kongres Aceh 2015 dan amanat Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (Rapimpurnas) Pemuda/KNPI di Kota Batam, Provinsi Riau, 28-30 September 2018 lalu memutuskan Aceh sebagai tuan rumah. Tapi sayang, Aceh ‘belum siap’ menyelenggarakan ajang tersebut.

Padahal, pada Rapimpurna itu, Aceh bersedia menjadi tuan rumah kongres berikutnya seperti kesepakatan Kongres Papua tahun 2015 lalu. Aceh mengalahkan beberapa provinsi lainnya yang juga bersedia menjadi tuan rumah Kongres XV Pemuda/KNPI 2018.

“Kita tak bisa mundur lagi (Kongres KNPI). Karena cara kita ini harus dilaksanakan di bulan ini. Kita tidak bisa menunggu komunikasi semua pihak, termasuk dari pemerintah Aceh dan Pengurus KNPI Aceh. Maka waktunya akan bergeser terus,” papar Rifai yang juga Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat ini.

“Saya minta ke kawan-kawan untuk ‘Satu Nafas’, ‘Satu Energi’ dan ‘Satu Kebahagiaan’. Mari menuju kongres ini dengan enerji yang kuat bersama. Kita tak putus putus asa kongres digelar,” sambung Rifai.

Setelah penyelenggaraan kongres dipindakan ke Jakarta. Maka secara otomatis penyelenggaran kongres diambil alih oleh pengurus DPP KNPI.

“Setelah kongres kita ini dipindahkan ke Jakarta maka semuanya, terkait kesuksesan kongres KNPI adalah tanggung jawab penuh Pengurus DPP KNPI,” ujar Sirajuddin sekaligus menjabat Ketua Penyelenggara Kongres.

Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus (berdiri) didampingi Sekjen KNPI Sirajuddin Abdul Wahab (berpeci), Ketua OC Kongres Nevi Ervina dan Pengurus SC Muhammad Arfan Chaniago, Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

 

Kongres KNPI kali ini, mempertemukan dua kandidat kuat yakni Noer Fajriyansyah yang pernah menjadi calon anggota legislatif dari Partai PDIP di Pemilu 2014 dengan Haris Pratama yang kader Partai Golkar.

Dua kubu dalam satu koalisi, PDIP dan Golkar, akan saling bertarung untuk memperebutkan kursi KNPI-1. Kebetulan, Fajry dan Haris adalah alumni HMI.

Sementara kandidat yang ketiga yakni Jackson Andre William Kumaat. Adalah Jackson putra daerah Sulawesi Utara menjadi calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI. Kans Jackson cukup terbuka lebar.

Pihak Jackson menyampaikan, ada sekitar 40 OKP nasional dan hampir 10 DPD se-Indonesia sudah menyatakan dukungan, agar Jackson sapaannya memimpin organisasi pemuda ini selama 3 tahun ke depan. (Jodira)

 

NASIONAL

KH Ma’ruf Amin Akui Kemajuan Pemerintahan Dalam Memberantas Korupsi

Published

on

Jakarta – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 KH. Ma’ruf Amin mengatakan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan. Dirinya menilai banyaknya pihak yang ditangkap bukan karena korupsi merajalela.

“Penindakan korupsi di Indonesia sampai saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun ada orang mengatakan karena banyaknya yang ditangkap menunjukkan banyaknya korupsi. Padahal itu justru karena bagusnya sistem penindakan, bukan karena banyaknya korupsi,” ujar Ma’ruf Amin. Selasa, (19/3/2019).

Hal itu disampaikan Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan dalam acara  seminar publik dengan tema, “Strategi Pemberantasan Korupsi untuk Kembalikan Uang Negara”, yang diselenggarakan oleh Seknas Jokowi dan Master C19 Portal KMA di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Ma’ruf Amin menganggap pemberantasan korupsi saat ini jauh lebih baik.

“Dulu tidak ada, atau jarang yang ditangkap, karena penegakan hukum lemah, penindakan hukumnya itu belum sebaik seperti sekarang. Ini saya kira yang mesti dipahami,” terangnya.

Ma’ruf Amin menyadari pemberantasan korupsi di Indonesia harus terus ditingkatkan. Untuk itu, dirinya menyoroti upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

“Meskipun demikian, apa yang telah dicapai tersebut perlu ditingkatkan lebih lanjut terutama dalam hal upaya mengembalikan kebocoran keuangan negara baik yang di dalam negeri maupun yang disimpan di luar negeri. Saya kira itu tujuan kita yang mana dana-dana yang sudah dikorupsi itu bisa dikembalikan,” kata Kyai Ma’ruf Amin.

Ismarilda Priadi ketua Panitia sekaligus Bendahara Umum Seknas Jokowi dalam laporan panitia menyatakan tujuan dari seminar publik ini adalah untuk  mentransformasi kerja nyata pemerintahan, memperkuat kinerja para penegak hukum dan memperkuat peraturan perundang–undangan pemberantasan korupsi yang mengatur kejelasan dan mekanisme pengembalian kerugian keungan negara akibat tindak pidana korupsi. 

Ismarilda Priadi menjelaskan ada beberapa faktor yang membuat upaya pengembalian uang negara belum maksimal. Salah satunya adalah keterbatasan fungsi dan kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum.

M. Yamin Ketua Umum Seknas Jokowi dalam sambutannya menyambut baik terselengaranya acara ini dan mengatakan, penegakan hukum terhadap korupsi melalui tindak pidana korupsi adalah upaya untuk salah satunya memprioritaskan pengembalian kerugian negara untuk dimanfaatkan bagi pemenuhan kesejahteraan bangsa.  

“Meskipun demikian, apa yang telah dicapai tersebut perlu ditingkatkan lebih lanjut terutama dalam hal upaya mengembalikan kebocoran keuangan negara baik yang di dalam negeri maupun yang disimpan di luar negeri. Saya kira itu tujuan kita yang mana dana-dana yang sudah dikorupsi itu bisa dikembalikan,” tutup M. Yamin. (ari)

Continue Reading

NASIONAL

Legislator PDI Perjuangan Realisasikan Jembatan Gantung di Desa Mabung Nganjuk

Published

on

Nganjuk – Sore tepi sungai widas desa Mabung, warga menyambut kedatangan Henky Kurniadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi V Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akan meresmikan Jembatan Gantung.

Henky menceritakan bahwa, jembatan tersebut menelan biaya Rp 3,5 milyar dengan bentang 83 meter dan lebar 1,8 meter menghubungkan kecamatan Baron dan Gondang kabupaten Nganjuk.

Bermula dari keluhan masyarakat Mabung yang sebelumnya menggunakan perahu tambang untuk menyebrangi sungai pada tahun 2018 direspon oleh Henky Kurniadi yang merupakan Anggota Komisi V DPR RI membidangi Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dan telah diselesaikan pada awal 2019.

“Jembatan ini akan dinamai sebagai jembatan ‘Amanah’, dimaksudkan seorang pemimpin harus memiliki jiwa amanah untuk dapat merealisasikan keinginan warga,” tegas Henky. Minggu, (17/3/2019).

“Jembatan Gantung ini bermanfaat bagi ekonomi warga Mabung yang didominasi petani,” imbuh Putut Priyanto selaku Kepala Desa (Kades) Mabung.

Dalam peresmian juga dihadiri Suwarsi yang juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Nganjuk dari Fraksi PDI Perjuangan), Satiran (Mantan Kades Mabung), perwakilan Kementerian PUPR dan Forum Kominkasi Pimpinan Kecamatan (Forkompicam). (ari)

Continue Reading

NASIONAL

Rakernas IMORI Ke-VII, Ardian Aji : Olahraga Sebagai Pemersatu Bangsa

Published

on

Surabaya – Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia (IMORI) mengadakan deklarasi pemilu damai di Tugu Pahlawan Surabaya. Dalam serangkaian agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke VII yang diadakan di Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Imori dari seluruh Indonesia. Isi pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia dalam Deklarasi Pemilu Damai yang disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Imori, Burhanudin pada hari Minggu, (10/3/2019) yakni :

1. Menjadi garda terdepan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian Pemilihan Umum (Pemilu) pada tanggal 17 April 2019.

2. Ikut serta mensukseskan terselenggaranya Pemilu pada tanggal 17 April 2019 dengan aman, damai, dan kondusif.

3. Ikut serta menangkal berita hoax yang berkembang dimasyarakat

4. Apapun pilihan politiknya, olahraga tetap menjadi pemersatu bangsa. 

“Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam menyambut dan mensukseskan Pemilu pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Antusias pengunjung Tugu Pahlawan Surabaya sangat luar biasa dalam menandatangani petisi pemilu damai ini,” tuturnya.

Senada dengan Burhanudin, Ketua Pelaksana Rakernas Imori ke VII, Ardian Aji Pranata menjelaskan bahwa, dengan adanya kegiatan ini bertujuan untuk mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam mengawal berjalannya pemilu dengan baik.

“Dan menegakkan persatuan bangsa tanpa membeda-bedakan pilihan. Seperti tema yang kita canangkan sejak awal yaitu olahraga sebagai pemersatu bangsa,” tegas Mahasiswa Jurusan Ilmu Keolahragaan (Ikor) Fakultas Ilmu Olahraga (FIO) Unesa tersebut. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending