Connect with us

TEKNOLOGI

Hasil Survei, Jokowi Jangan Jumawa

Published

on

Jakarta – Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 17 April mendatang, sejumlah lembaga survei telah merilis hasil survei tentang elektabilitas dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada pilpres 2019. Dari hasil survey itu elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin lebih diunggulkan ketimbang pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Meski begitu, hasil survei terakhir dari Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas beberapa waktu lalu memberi kabar yang cukup mengagetkan bagi Tim Kampanye Nasional (TKN). Hasil survei itu menyebut, elektabilitas Pasangan Calon (Paslon) 01 kini berada di angka 49,2 persen. Angka itu turun 3,4 persen dari rilis survei Kompas sebelumnya pada Oktober 2018, yakni, 52,6 persen. Sebaliknya, hasil survei Kompas justru menaikkan elektabilitas pasangan nomor urut 02 dari sebelumnya 32,7 persen menjadi 37,4 persen. Artinya, selisih antara kedua pasangan kini hanya 11,8 persen dari semula 19,9 persen.

Menanggapi hasil survei Kompas tersebut, kepada media Jokowi mengatakan, hasil itu akan menjadi bahan evaluasi dan koreksi agar kinerja TKN lebih baik lagi. Selama ini, hasil survei Kompas memang dikenal cukup kredibel. Maka, wajar jika hasil survei mereka yang terakhir menjadi wake up call (meminjam bahasa Denny Siregar) bagi TKN. Sebaliknya, di kubu 02, Sandi mengatakan hasil survei itu membuat dirinya semakin optimis dan masih memiliki peluang.

Selain Kompas, empat lembaga survei lain juga merilis hasil survei mereka tentang elektabilitas kedua paslon capres-cawapres kurang dari sebulan menjelang waktu pemilihan. Hasilnya, Paslon nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf mengungguli Paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandi di total empat lembaga yang melakukan survei selama kurun waktu Februari-Maret.

Lembaga survei Indo Barometer misalnya, pasangan Jokowi-Ma’ruf unggul di angka 50,2 persen, sementara Prabowo-Sandi 28,9 persen, dengan selisih 21,3 persen. Konsepindo, Jokowi-Ma’ruf unggul dengan selisih 21,8 persen, yakni 55 persen untuk Paslon 01, dan 33,2 persen untuk paslon 02. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Jokowi juga unggul pada angka 57,6 persen dan Prabowo-Sandi 31,8 persen dengan selisih 25,8 persen.

Sementara itu, persentase paling tinggi dikeluarkan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, dengan keunggulan pasangan Jokowi-Ma’ruf pada angka 58,7 persen, sedangkan Prabowo-Sandi 30,9 persen. Dengan selisih suara 27,8 persen.

Meski unggul di semua lembaga survei di atas, hasil survei Kompas yang rilis pada 20 Maret lalu cukup mengagetkan banyak pihak, khususnya TKN. Sebab, elektabilitas Jokowi—Ma’ruf kini sudah berada di bawah 50 persen.

Apa artinya?

Jika merujuk pada pemilihan sebelumnya, tepatnya dalam dua kali pilpres yang memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden, angka di atas 50 persen merupakan angka paling aman sebagai modal untuk memenangi kontestasi sebenarnya dalam pilpres. Dengan angka di atas 50 persen, ia bisa dibilang begitu mudah merangsek ke kursi Republik Indonesia (RI) 1 dalam dua pilpres yang ia ikuti.

Kala itu, di survei yang dikeluarkan LSI pada 2009 misalnya, SBY yang berpasangan dengan Boediono mendapat persentase di angka 71 persen. Sebuah angka yang cukup fantastis untuk seorang petahana dan barangkali cukup sulit untuk disamai hingga beberapa tahun ke depan oleh pasangan capres-cawapres.

Angka itu memang sempat mengalami penurunan dalam survei-survei berikutnya, tetapi angkanya masih jauh di atas normal. Dalam dua survei LSI berikutnya, elektabilitas SBY berada di angka 67 persen dan 63 persen.

Hasilnya, SBY menang di angka 60,80 persen dalam rilis resmi yang dikelurkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilpres 2009. Angka ini tentu saja membawanya untuk menduduki kursi presiden untuk kedua kalinya tanpa harus melalui putara kedua.

Kasus SBY tentu saja menjadi gambaran bahwa unggul dalam hasil survei yang dikeluarkan lembaga survei tak akan menjamin pasangan capres cawapres akan dengan mudah memenangi kontestasi sesungguhnya dalam pilpres. Artinya, bukan hanya unggul, sebab elektabilitas yang ditunjukkan dengan hasil survey harus berada di atas angka 50 persen.

Hal ini diamini oleh pengamat politik Amerika, Michael S. Lewis-Beck, Tom W. Rice. Menurut mereka, perolehan suara di atas 50 persen akan dapat dengan mudah membawa kandidat petahana untuk terpilih kembali.

TKN tentu saja harus mengevaluasi hasil kinerjanya atas survei yang dirilis Kompas. Sebab, lembaga yang dikenal kredibel ini juga sekaligus menjadi satu-satunya lembaga yang memberikan angka di bawah 50 persen kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf. 

Bagi yang mengerti atau pelaku politik elektoral, penurunan angka 3,4 persen adalah selisih yang cukup besar. Sebab, umumnya, elektabilitas petahana akan terus meningkat atau paling tidak stagnan mendekati hari pemilihan. Namun, tren yang terjadi justru sebaliknya.

Pasangan Jokowi-Ma’ruf juga perlu memperhatikan undecided voters yang angkanya masih relatif tinggi, yakni 14,7 persen. Dengan terjadinya situasi ini, berarti ada yang salah dengan mesin politik yang dimiliki pasangan Jokowi-Ma’ruf, sehingga hal ini berimbas pada naiknya elektabalitas pasangan nomor urut 02.

Selain itu, TKN mestinya juga memperhatikan tingginya kecenderungan pemilih dari generasi Z kepada pasangan nomor urut 02. Dalam rilisnya, Kompas juga mengklasifikasikan kecenderungan pemilih dari setiap generasi. 

Mulai dari silent gen (usia 71+), baby boomers (53-71), millenials, hingga gen Z (<22).

Dari beberapa klasifikasi generasi tersebut, Jokowi-Ma’ruf kalah di pemilih gen Z, yakni  47 persen berbanding 42,2 persen. 

Kita tahu, bahwa pemilih di rata usia 22 (millenials dan gen Z), memiliki otonomi pada aktifitas virtual dunia maya, sehingga perilaku mereka sebagai pemilih aktif di internet akan sangat berpengaruh pada elektabilitas Jokowi-Ma’ruf.

Puthut dalam Mojok.co menyinggung TKN dalam beberapa kali kampanye masih menggunakan cara-cara lama, misalnya dengan menyerang pasangan nomor urut 02 secara pribadi. 

Bagi pemilih rasional seperti gen Z dan millenials cara-cara kampanye seperti itu sudah dianggap kuno dan tidak menunjukkan kualitas sebenarnya dari seorang calon dan wakil presiden.

Cara berkampanye seperti itu sangat tidak disukai oleh pemilih dari gen Z dan millenials yang notabene sebagai pemilih rasional. Walhasil, tentu saja imbasnya ke perolehan suara pasangan Jokowi-Ma’ruf. Belum lagi dengan menguatnya sentimen politik identitas. 

Alih-alih memperbaiki hubungannya dengan pemilih dari kalangan Islam atau kelompok Islam kanan, model kampanye yang diterapkan dengan cara-cara menyerang lawan politik secara pribadi, akan semakin memperkeruh peroleh suara Jokowi-Ma’ruf.

Bagaimanapun, TKN mestinya kembali meracik strategi agar sasaran kampanye mereka bisa membidik dengan tepat sasaran. Bukan pada pertimbangan suka atau tidak sukanya juru kampanye. “Juru racik kampanye boleh saja tidak suka kopi, tapi di masyarakat yang suka kopi, mereka harus bicara kopi dan mengaitkan pentingnya kopi dengan calon yang didukung. Karena itu, juru racik kampanye mensyaratkan kepala dingin”.

Persoalan lain yang patut mendapat perhatian TKN adalah kelompok Golongan Putih (Golput). Siapa yang menduga tulisan Frans Magnis Suseno di harian Kompas beberapa waktu lalu, mendapat respons negatif. Sekalipun itu ditulis oleh seorang Guru Besar, golput bukanlah kelompok yang bisa dengan mudah beralih keputusan.

Mereka, umumnya adalah orang-orang dengan sikap rasional, yang sensitif, kritis, dan skeptis dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.  Mereka adalah kelompok yang paling sering bersuara memberikan kritik. Boleh jadi tulisan Frans Magnis adalah blunder. Dan yang terjadi adalah hasil dari rilis yang dikeluarkan Kompas 22 Februari lalu.

Belajarlah pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Daerah Keistimewaan Ibukota (DKI), Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Tengah (Jateng). Kita tahu, Pilgub DKI tahun lalu telah memberi hasil yang sangat di luar dugaan dengan meloloskan Anis-Sandi ke putaran kedua, dan meninggalkan kandidat terkuat Agus-Sylvi.

Beberapa lembaga survei menjelang pemilihan putaran pertama, seperti  LSI, Indikator Politik, Poltracking Indonesia, hingga Alvara Research Center menempatkan pasangan Anis-Sandi sebagai pasangan Cagub Cawagub dengan elektabilitas paling rendah di antara ketiganya.

Namun apa yang terjadi, meski berada di peringkat kedua dari hasil rekapitulasi yang dikeluarkan KPU, Anis-Sandi menang dengan selisih yang cukup jauh meninggalkan Agus-Sylvi dan bahkan hanya selisih 3 persen dari Ahok-Djarot. 

Dan dengan kemenangannya di putaran kedua, membuktikan bagaimana model kampanye yang diterapkan oleh tim pemenangan mereka telah tepat sasaran sesuai psikologis pemilih di DKI.

Sementara di Jabar, kasus serupa juga terjadi. Pasangan Sudrajat-Syaikhu yang diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) telah melampaui survei yang dirilis lima lembaga survei.

Hingga menempatkan mereka di bawah pasangan Ridwan-UU yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasional Demokrat (Nasdem), dan Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sedangkan pasangan Deddy-Dedi diusung Demokrat dan Golongan Karya (Golkar) yang masing-masing menjadi kandidat terkuat satu dan dua.

Bahkan Indo Barometer memprediksi Sudrajat-Syaikhu hanya memperoleh 6 persen suara dari hasil survei yang mereka keluarkan. Jauh di atas Ridwan-UU dengan 36,9 persen dan Deddy-Dedi 30,1. Sudrajat-Syaikhu hanya satu persen lebih baik dari pasangan TB Hasanuddin-Anton dengan 5 persen.

Tak jauh berbeda dengan keempat lembaga survei lain yang hampir semuanya memprediksi suara pasangan Sudrajat-Syaikhu tak akan lebih dari 10 persen. SMRC, lewat survei yang mereka keluarkan memprediksi Sudrajat-Syaikhu hanya dapat 7,9 persen. Lagi-lagi hanya satu persen di atas TB Hasanuddin-Anton dengan 6,5 persen.

Lalu apa hasilnya? Hasil rekapitulasi resmi KPU menempatkan Sudrajat-Syaikhu di posisi kedua terbanyak dengan 6.317.465 suara dengan persentase 28,74. Ridwan-UU hanya menang dengan selisih 4,14 persen atau 908.789 suara.

Tentu hasil itu jauh di atas prediksi dari beberapa rilis yang dikeluarkan lembaga survei. Dengan menempatkan Sudrajat-Syaikhu di posisi kedua, kini tentu saja Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian TKN. 

Perolehan suara pasangan yang diusung Partai Gerindara, PKS, dan PAN itu sekaligus untuk kedua kalinya menang di luar prediksi banyak lembaga survei.

Di Jateng, dalam beberapa kali survei yang dikeluarkan menjelang hari H, pasangan Ganjar-Taj Yasin bahkan disebut tak terbendung. 

Lingkarang Survei Kebijakan Publik (LSKP) LSI dalam dua kali rilis yang mereka keluarkan, elektabilitas Ganjar-Taj Yasin mencapai angka 54 persen. Angka itu jauh di atas Sudirman Said-Ida Fauziyah yang hanya 13 persen.

Bahkan Charta Politika merilis angka popularitas Ganjar-Taj Yasin berada di angka 70,5 persen. Jauh di atas elektabilitas Said-Ida yang hanya 13,6 persen. Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politik menyebut ada kejomplangan pada elektabilitas kedua paslon cagub cawagub di Jateng.

Namun, lagi-lagi rilis kedua lembaga survei itu tak sepenuhnya benar dari hasil rekapitulasi yang dikeluarkan KPU usai pemilihan. Sudirman-Ida memang kalah, tapi perolehan suaranya jauh melebihi dari prediksi dua lembaga survei yang memprediksi pasangan itu yang tak beranjak dari angka 13 persen.

Rekapitulasi resmi KPU, mencatat perolehan Said-Ida hingga mencapai angka 41,22 persen atau 7.267.993 suara. Jauh dari angka survei mereka yang hanya 13 persen. Melihat beberapa kasus di atas, hasil survei tak selalu berbanding lurus dengan hasil rekapitulasi sebagai kontestasi pemilu di beberapa daerah. 

Di Jateng, kita bahkan bisa melihat angka fantastis dari elektabilitas pasangan Ganjar-Taj Yasin, bahkan hanya selisih tak lebih dari 10 persen. Padahal sebelumnya, hasil survei Charta Politik menyebut elektabilitas Ganjar-Taj Yasin berada di angka 70 persen.

Di DKI, Anis-Sandi yang sebelumnya sama sekali tak dijagokan, bahkan hingga melampaui perolehan suara Ahok-Djarot pada putaran kedua. Sebaliknya elektabilitas Agus-Sylvi yang digadang-gadang sebagai calon kejutan turun jauh dari elektabilitas yang mereka peroleh dari hasil survei.

Begitu pula di Jabar, pasangan Sudrajat-Syaikhu yang angka elektabilitasnya tak beranjak dari angka 7 persen, melesat begitu jauh hingga kalah tipis dengan Ridwan-Uu.

Begitu pula dengan Jokowi-Ma’ruf kini. Meski semua lembaga survei, menyatakan bahwa elektabilitas mereka unggul atas pasangan Prabowo-Sandi, bukan tidak mungkin mereka akan terjerembab dan masuk dalam daftar kejutan berikutnya dari politik elektoral kita. 

Bola panas masih bergulir. Tentu hasil survei Kompas terakhir harus menjadi evaluasi jika kasus serupa tak mau terjadi. Kurang dari sebulan ke depan, strategi kampanye yang dibuat TKN akan sangat menentukan hasil 17 April nanti.

Oleh : Aji Andika Mufti (Analis Politik)

TEKNOLOGI

Alumni ITS Kaltim: Hemat Migas, Calon Ibu Kota Negara Optimalkan Energi Terbarukan

Published

on

 

 

 

 

Alumni ITS di Kalimantan Timur mengadakan diskusi energi dengan tema “Minyak dan Gas Bumi Sebagai Modal Pembangunan”. Acara ini diselenggarakan oleh CENITS (Centre for Energy and Innovation Technology Studies) yang bekerjasama dengan PC IKA ITS Balikpapan, dan dihadiri oleh berbagai alumni ITS di Kalimantan Timur (Balikpapan, Samarinda, Paser Penajam, Bontang, dll). Adapun sebagai narasumber antara lain: M. Ridwan Hisjam (Ketua Senat PP IKA ITS, yang juga Pimpinan Komisi VII DPR RI), Syaifuddin (Kepala SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi), Satriyo Nugroho (Direktur Teknik dan Pengembangan PT. Pupuk Kalimantan Timur), Soni Fahruri (Direktur CENITS), dan bertindak sebagai Moderator adalah Moko Priyambodo (Ketua IKA ITS Balikpapan), pada hari Sabtu, 7 September 2019 di Ballroom Hotel Grand Tjokro, Balikpapan-Kalimantan Timur.

 

Soni Fahruri menyampaikan bahwa perlu adanya paradigma baru dalam pengelolaan energi termasuk migas di negara kita, yakni Migas bukan sebagai komoditas belaka, namun digunakan sebaik-baiknya untuk modal pembangunan dan mensejahterakan masyarakat luas.

 

Syaifuddin menyampaikan tentang upaya dalam mengoptimalkan Migas sebagai modal pembangunan melalui peran pemerintah daerah dalam mengelolanya.

“Kontribusi hulu migas dalam menggerakkan ekonomi daerah antara lain: dana bagi hasil, participating pinterest, CSR, pajak dan kontribusi daerah, tenaga kerja lokal, penggunaan fasilitas penunjang operasi dan pasokan gas”.

 

Sedangkan Satriyo menyampaikan bahwa Kebutuhan Methanol Indonesia akan semakin meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pemakaian Biodisel dari B20 ke B30/B100.

Apabila tidak ada pembangunan pabrik Methanol baru maka diperkirakan pada tahun 2020 Indonesia akan mengimpor methanol diatas 1,1 juta ton.

Perlu ada Pengembangan Petrokimia berbasis gas yang akan memberikan value added dan multiplier effect dibandingkan jika langsung diekspor dalam bentuk LNG. Ketersediaan infrastruktur pendukung proyek seperti lahan, utilitas, dan dermaga cukup lengkap dapat menghemat biaya proyek lebih rendah sekitar 15%. Lebih jauh, Satriyo berpendapat “Pabrik Methanol dapat disinergikan dengan Pabrik Amoniak eksisting PKT dengan memanfaatkan ekses CO2 sebagai bahan
baku methanol sehingga mengurangi konsumsi gas sebesar 3,2
MMSCFD.”

 

 

Ridwan Hisjam, mengingatkan bahwa Amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

Migas yang berada di Kalimatan Timur cukup melimpah, namun ada yang sangat melimpah dan belum dipergunakan dengan baik, yakni PLTA di sungai Tenayan (sekitar 6.000 MW), tenaga matahari, panas bumi dan lainnya.

 

Anehnya pembangkit listrik di Kaltim 70% bersumber batubara (PLTU) yang mencemari lingkungan.

Ridwan berpendapat perlu ada langkah strategis untuk mengoptimalkan pembangkit bersumber energi terbarukan.

“Apabila Ibukota Negara jadi di Kaltim, itu seperti membangun kota baru, saya ingatkan agar potensi energi terbarukan dipergunakan secara optimal, agar kesehatan rakyat dapat terjaga. Misal: Kota Masdar di Uni Emirat Arab, menggunakan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhannya, padahal kaya akan Migas, namun upaya demi menjaga keberlanjutan bagi generasi yang akan mendatang”

Ridwan juga menegaskan bahwa Migas yang berada di perut bumi tidak akan berpindah, oleh karena itu tidak perlu boros menggunakannya, hanya diambil secukupnya untuk kebutuhan rakyat.

Continue Reading

TEKNOLOGI

Bamsoet Sampaikan 2030, Revolusi Industri 4.0 Berdampak Hilangnya 45-50 Juta Lapangan Kerja

Published

on

By

JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memaparkan hasil riset lembaga Internasional McKinsey yang memperkirakan hingga tahun 2030, Revolusi Industri 4.0 akan berdampak pada hilangnya sekitar 45 juta hingga 50 juta pekerjaan. Akan ada banyak pegawai di seluruh dunia yang akan kehilangan pekerjaan.

Karena itu, Bamsoet sampaikan, sebagai gantinya diperlukan inovasi untuk menciptakan lapangan kerja baru serta sumber daya manusia (SDM) yang handal, kompeten serta memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

“Dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu dikuatkan dan diarahkan pada bagaimana perguruan tinggi dapat mempersiapkan dan meningkatkan kualitas SDM yang siap mengisi era ini dengan tantangan yang semakin berat. Program pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang sudah meningkat pesat,” ujar Bamsoet saat mengisi Kuliah Umum di Universitas Islam Atthahiriyah, di Jakarta, Sabtu (07/09/19).

Selain dihadiri para mahasiswa dari berbagai program studi, turut hadir Ketua Dewan Pembina Yayasan Adiniyah Attahariyah KH Khodori Tahir dan Rektor Universitas Islam Attahiriyah Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini menjelaskan, dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, program pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi yang sudah meningkat pesat. Pada dharma pendidikan, perguruan tinggi diharapkan dapat melaksanakan sistem pembelajaran yang lebih inovatif melalui penyesuaian kurikulum pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa. Khususnya, dalam hal data Information Technology (IT), Operational Technology (OT), Internet of Things (IoT), Big Data Analitic, serta integrasi antara objek fisik, digital dan manusia.

Selain itu, Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar ini menambahkan, diperlukan peningkatan kapasitas mahasiswa dalam karakter dan pemikiran, sehingga mampu bersaing dan berjuang dalam kondisi tersulit. Proses pembelajaran juga perlu dioptimalkan sehingga tidak hanya dilaksanakan secara face to face, melainkan juga blended learning maupun full online learning, sehingga dapat meningkatkan intensitas komunikasi belajar antara mahasiswa dan dosen.

“Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif dan terampil. Terutama dalam aspek data literacy, technological literacy dan human literacy. Dengan demikian diharapkan dapat menciptakan generasi angkatan kerja yang memiliki daya saing untuk memenuhi tuntutan pasar dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks,” tandas Bamsoet.

Pada dharma penelitian, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, perguruan tinggi diharapkan mampu responsif dan adaptif terhadap perkembangan iptek serta mengembangkan ilmu pengetahuan baru, menjembatani ilmu pengetahuan agar berdaya guna. Selain, memberikan terobosan dalam riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas riset, bersinergi dengan industri, serta selalu berinovasi untuk kemajuan institusi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sedangkan pada dharma pengabdian pada masyarakat, perguruan tinggi dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung kemajuan institusi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian perguruan tinggi dapat melaksanakan perannya dalam menyiapkan, mengisi, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan SDM dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

TEKNOLOGI

Pasca Dilantik DPRD, Suryadi: Karya Nyata dan Realisasikan Aspirasi Masyarakat sebagai Amanah

Published

on

By

MALANG – Pasca dilantik sebagai Anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur Suryadi disambut hangat penuh dengan keakraban dan rangkula rangkulan bersama konstituen langsung di kalungkan bunga melati sebagai simbol Kemulyaan dan keluhurany dalam mengemban amanah barunya.

Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang yang baru dilantik, Suryadi berjanji akan selalu hadir dan siap menyampaikan serta merealisasikan aspirasi masyarakat yang telah mempercayakan kepada dirinya pada pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019

“Saya tinggal mendengarkan keluh kesah atas pengabdian diri saya ini untuk menyampaikan dan merealisasikan aspirasi masyarakat Kota Malang, barangkali Salah satunya, berkaitan dengan kebijakan daerah terhadap Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, Aspek sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan serta ilmu pengatahuan dan tekhnologi dan lain-lainnya,” kata Suryadi kepada wartawan, Malang (24/8/2019).

“Dan memenuhi hak haknya terutama soal kesejahteraan bagi masyarakat Kota Malang, kita juga harus bisa memastikan bahwa Malang Menjadi MBOIS (Malang Bersaudara, Optimis, Inspiratif dan Sejahterah) Cita cita luhur ini menjadi tekad kedepan bersama sama untuk mewujudkannya,” sambungnya.

Suaryadi bersama istri (pribadi)

Politisi muda Partai Golkar ini mengakui dan menyadari bahwa menjadi anggota dewan bukan hanya sebatas memangku jabatan formal belaka. Akan tetapi memiliki amanah yang harus diemban dan dijaga dengan baik.

Sebab, lanjutnya, nantinya akan dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada sang kuasa, itu sudah tidak bisa ditolak dan menjadi kewajiban utama untuk di wujudkannya. Bismillah dan Insya Allah Amanah.

“Karena itulah tentu Kami harus berjuang dg sepenuh hati untuk kebijakan kebijakan yang bemuara pada kesejahteraan masyarakat, Mohon Doa restunya kepada segenap Masyarakat Kota Malang, semoga dalam mengemban amanah rakyat, kami mampu untuk berbuat dan mendapat ridho Allah SWT dengan nafas perjuanganya,” jelasnya.

Bahkan, ia juga berkomitmen untuk memperjuangkan kaum tidak mampu yang perlu uluran tangan tangan kita sebagai Wakil Rakyat, bagaimana hak hak masyarakat terpenuhi dengan baik sesuai dengan porsinya dan setidaknya peran dan fungsi dalam hal budgeting, anggaran, controling dan peraturan peraturan daerah bisa berpihak kepada masyarakat.

“Sehingga masyarakat lebih sejahtera,” tutup Suryadi. (HMS)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending