JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi berdirinya think tank ‘Brain Society Center (BS Center)’ pimpinan Achmadi Noor Supit (mantan Ketua Komisi XI DPR RIbdan Ketua Banggar DPR RI) dan Prof Didin Damanhudi (Guru Besar IPB), yang bergerak dalam empat ruang lingkup utama. Pertama, riset dan kajian. Kedua, seminar dan diskusi. Ketiga, pemrosesan data. Dan, keempat publikasi. Fokus utamanya terhadap isu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan demokrasi.

“Kehadiran BS Center diharapkan mampu mengisi ruang partisipasi publik. Khususnya dalam melahirkan ide segar dan bernas dengan perspektif yang holistik dan pemikiran yang komprehensif. Sehingga bisa menawarkan alternatif dan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia,” ujar Bamsoet dalam peluncuran BS Center, di Jakarta, Selasa (10/11/20).

Turut hadir antara lain Wakil Ketua Komisi III DPR RI/Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni, Anggota Ketua MKD DPR RI/Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi, Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro, Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, dan Dosen Universitas Paramadina Prof. Abdul Hadi, serta Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia 2011-2013 Komjen Pol (purn) Nanan Soekarna.

Ketua DPR RI ke-20 ini berharap BS Center sebagai lembaga think tank mampu mendiskusikan, mengkritisi, dan menyodorkan gagasan dan pemikiran yang konstruktif atas berbagai isu-isu aktual dan strategis. Kehadiran BS Center juga diharapkan mampu mengemban misi untuk membantu mengedukasi dan mensosialisasikan kebijakan publik melalui kajian mendalam untuk menawarkan alternatif dan solusi.

“Saya juga merasa banga bahwa di awal kelahirannya, BS Center langsung menghadirkan hasil riset perdana yang sangat relevan dengan kontekstual, dengan tajuk ‘Vaksin Covid-19 dan Arah Pemulihan Ekonomi Indonesia’. Semoga ke depan, BS Center tidak saja semakin produktif melahirkan hasil riset dan penelitian, tetapi juga turut memberi warna kehidupan demokrasi di tanah air, dan memberi kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara,” kata Bamsoet.

Sementara itu, Ketua Umum BS Center Ahmadi Noor Supit menjelaskan, BS Center berisi akademisi dan pakar dengan berbagai keahlian. Ketua Pelaksana/Ketua Dewan Pakar dipegang Prof. Dr. Didin Damanhuri (ahli ekonomi politik). Anggotanya terdiri dari Prof. Dr. Arif Satria (ahli ekologi politik), Prof. Dr. Hamdan Zoelva, SH (ahli hukum), Prof. Dr. Yandra Arkeman (ahli teknologi dan industri 4.0), Prof. Dr. Muhammad Firdaus (ahli ekonomi pertanian), Prof. Dr. Amran Razak (ahli kesehatan masyarakat), Dr. Alfan Alfian (ahli politik), serta Dr. P. Setya Lenggono (ahli sosiologi).

“Ada juga Dr. Laura Navika Yamani (ahli epidemiologi), Awalil Rizki (ahli ekonomi makro), Irvan Rahardjo, SE, MM (ahli keuangan asuransi), Ana Mustamin S.Sos, M.Si (ahli komunikasi), Auhadillah Azizy, S.Pi, M.Si (ahli ekonomi kelautan), dan Bhima Yudistira Adhinegara, SE, M.Ec (ahli ekonomi pembangunan),” ungkap Supit.

Supit menegaskan, sebagai lembaga think tank, BS Center terbebas dari kepentingan politis dan tak berafiliasi ke partai politik maupun golongan tertentu. Independensi maupun kualitas BS Center tak perlu diragukan, karena  diisi para akademisi dan pakar dengan rekam jejak yang jelas.

“BS Center berdiri atas nama ilmu pengetahuan untuk membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Karenanya, hasil riset dan kajiannya murni ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan politis segelintir elite ataupun golongan,” jelas Supit.

Supit menambahkan, selain diisi para akademisi dan pakar, BS Center juga akan diisi para milenial yang mempunyai ide segar dan kreatifitas tanpa batas. Kombinasi para akademisi dan pakar dengan milenial diharapkan dapat melahirkan gagasan cemerlang bagi pembangunan bangsa dan negara.

“BS Center ingin menjadi bagian dalam mempersiapkan Indonesia memasuki 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045 (Indonesia Emas 2045). Pada saat itu, Indonesia sudah harus menduduki peringkat 5 pendapatan domestik bruto (PDB) terbesar dunia, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7 persen, PDB per kapita mencapai USD 23.199, pertumbuhan peranan investasi 6,4 persen, pertumbuhan peranan industri 6,3 persen, dan pertumbuhan peranan pertanian 3,2 persen. Persiapannya harus dimulai sejak sekarang,” pungkas Supit. (dwi)

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan mengenang peran pemuda di masa perjuangan kemerdekaan bukan berarti kita tidak mau beranjak dari romantisme masa lalu. Sejarah adalah media introspeksi diri untuk belajar dari pendahulu. Belajar tentang keteguhan hati dan kegigihan semangat juang, belajar tentang jiwa patriotisme dan nasionalisme, serta belajar tentang cinta Tanah Air dengan segala pengorbanannya.

“Dengan segala keterbatasan, salah satu senjata pamungkas yang mereka miliki adalah tekad baja untuk membela martabat bangsa. Banyak di antara mereka gugur di usia muda sebagai kusuma bangsa. Misalnya, Jenderal Sudirman yang teguh berjuang dalam masa sakitnya, gugur di usia 34 tahun. Robert Wolter Monginsidi gugur di usia 24 tahun, maupun Martha Christina Tiahahu gugur di usia sangat belia, 17 tahun,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Pergerakan Melompat Maju, secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (26/10/20).

Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan berbagai potret generasi muda Indonesia masa kini. Dari aspek demografi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019 jumlah pemuda sekitar 64,19 juta jiwa atau seperempat dari total jumlah penduduk Indonesia. Dari aspek pendidikan, angka melek huruf berupa kemampuan membaca dan menulis pemuda mencapai 99,66 persen.

“Artinya, masih ada sekitar 0,34 persen pemuda masih buta huruf. Meskipun cukup kecil, namun memprihatinkan, karena di tengah upaya mengejar modernitas zaman yang memasuki era Revolusi Industri 4.0 dan era masyarakat 5.0, masih ada sebagian kecil pemuda bangsa yang tertinggal jauh di belakang,” ungkap Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menuturkan, dari aspek ketenagakerjaan, sebanyak 61,72 persen pemuda yang bekerja mempunyai pendidikan terakhir sekolah menengah ke atas, dan sekitar 13,07 persen pemuda adalah pengangguran. Ada hal yang cukup mengejutkan, dari aspek sosial ekonomi, ternyata 44,47 persen pemuda tinggal di rumah tidak layak huni. Kondisi ini harus mendapatkan perhatian khusus dari segenap pemangku kepentingan.

“Secara umum, tolok ukur memotret ‘wajah’ pemuda juga dapat dirujuk dari angka Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), yang merepresentasikan berbagai capaian kepemudaan pada lima bidang dasar. Yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi,” tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menguraikan, IPP Nasional selalu mengalami pasang surut. Tahun 2015, IPP Nasional sebesar 47,33 persen. Tahun 2016 meningkat menjadi 50,17 persen, namun turun di angka 48 persen pad tahun 2017, dan naik kembali menjadi 50,17 persen di 2018. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa IPP Nasional masih berada pada level menengah.

“Berbagai data kepemudaan tadi sangat penting, karena saat ini Indonesia telah menginjakkan kaki pada tahap awal bonus demografi. Menurut perkiraan BPS, rentang waktu antara tahun 2020 hingga 2035 adalah periode di mana jumlah penduduk usia produktif akan berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, mencapai 68 sampai 75 persen dari total jumlah penduduk Indonesia,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umun Pemuda Pancasila ini menguraikan, apakah bonus demografi tersebut dapat dioptimalkan, atau justru menjadi sebuah kemubaziran, akan sangat tergantung pada kemampuan generasi muda beradaptasi dan meningkatkan kompetensi diri. Terlebih bangsa Indonesia telah memiliki Visi Indonesia Emas 2045, yang menggariskan empat pilar utama.

“Pertama, pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, pemerataan pembangunan. Keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI ini menjelaskan, ada beberapa poin penting yang tersirat dalam rumusan pilar-pilar utama tersebut. Pertama, visi ini menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan, yang mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana meraih keberhasilan. Kedua, visi ini hanya bisa diwujudkan melalui proses pembangunan. Ketiga, bahwa pembangunan adalah proses yang berkelanjutan, terus menerus, tidak berhenti pada satu titik pencapaian.

“Keempat, upaya mewujudkannya membutuhkan dukungan lingkungan yang kondusif, antara lain ketahanan nasional yang tangguh dan stabil, serta perbaikan tata kelola pemerintahan sebagai sistem penopang. Dari perspektif demografi, dengan komposisi jumlah pemuda yang cukup banyak dan signifikan, generasi muda mempunyai peran vital mewujudkan cipta kondisi yang kondusif demi keberlangsungan pembangunan nasional,” pungkas Bamsoet. (dwi)

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengirimkan empat belas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI untuk menempuh pendidikan doktoral di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Dirinya juga mendukung beberapa anggota MPR RI dan sejumlah perwira kepolisian yang juga akan menempuh pendidikan serupa.

“Tak ada kata berhenti dalam menempuh pendidikan. Apalagi untuk para ASN, pejabat publik, maupun perwira kepolisian, yang notabene bekerja dalam sektor pelayanan publik. Perlu terus mengembangkan diri dan memperkaya ilmu pengetahuan untuk menunjang pekerjaan mereka,” ujar Bamsoet usai menandatangani kerjasama pendidikan antara MPR RI dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD), secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (5/10/20).

Turut hadir jajaran rektorat UNPAD antara lain Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan Ida Nurlinda, Dekan Fakultas Hukum An An Chandrawulan, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Indra Perwira, Manajer Riset, Inovasi, dan Kemitraan Fakultas Hukum Prita Amalia. Hadir pula Anggota MPR RI Fraksi PAN/Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding, Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Victor Siagian, Kapolres Indramayu AKBP Suhermanto, dan Kapolres Klaten AKBP Edy Suranta Sitepu secara virtual.

Ketua DPR RI ke-20 ini mengingatkan, walaupun dihadapi berbagai kesibukan pekerjaan dan rutinitas lainnya, para calon mahasiswa doktoral tersebut tetap harus totalitas mengikuti program pendidikan doktoral di UNPAD. Terlebih pendidikan dilakukan melalui riset, menuntut para mahasiswa untuk serius belajar.

“Seusai menempuh pendidikan, jangan lupa untuk mengamalkan ilmu yang didapat untuk kebaikan. Jadilah manusia berilmu yang semakin rendah hati, bukan justru semakin besar kepala ataupun merasa lebih pintar dari yang lainnya. Ilmu tak ubahnya seperti cahaya, menerangi manusia dari kegelapan. Karenanya, menjadi manusia berilmu haruslah menjadi manusia yang menerangi sesama,” tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, melalui kerjasama pendidikan MPR RI dengan UNPAD, diharapkan dapat menambah jumlah doktoral berkualitas di Indonesia. Mengingat hingga tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia yang menyelesaikan pendidikan doktoral masih dibawah 100 ribu. Jika rata-rata, per 1 juta penduduk Indonesia, terdapat sekitar 143 doktor. Masih jauh dibanding Malaysia yang memiliki 509 doktor per 1 juta penduduk, India dengan 3.420 doktor, Jerman dengan 3.990 doktor, Jepang dengan 6.438 doktor, apalagi Amerika dengan 9.850 doktor.

“Tak hanya sekadar menambah kuantitas, para ASN, pejabat publik, maupun perwira kepolisian tersebut juga harus menambah kualitas lulusan doktoral dengan publikasi ilmiah di berbagai jurnal internasional. Mengingat publikasi ilmiah dari Indonesia masih sangat kecil,” pungkas Bamsoet. (dwi)