Connect with us

INTERNASIONAL

Hermanto: Nota Protes ke China Diharapkan Kematian Hasan Afriandi Tidak Terulang Lagi

Published

on

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Hermanto mendesak Presiden Joko Widodo agar mengirimkan nota protes kepada Pemerintah China atas berlanjutnya kekerasan terhadap anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) di kapal nelayan China.

Kekerasan terakhir mengakibatkan tewasnya Hasan Afriandi, nelayan asal Lampung akibat penyiksaan oleh mandor kapal nelayan berbendera China Lu Huang Yuan Yu 118.

“Kematian ABK WNI di kapal nelayan China sudah terjadi berulangkali. Sudah saatnya Presiden memberikan perhatian serius, salahsatunya dengan melayangkan nota protes terkait hal ini kepada Pemerintah China,” papar Hermanto dalam keterangan tertulisnya.

“Dengan pengiriman nota protes tersebut diharapkan kejadian kematian yang sangat mengerikan seperti dialami oleh Hasan Afriandi tidak terjadi lagi di kemudian hari,” tambah legislator FPKS ini.

Diberitakan, Hasan Afriandi mengalami penyiksaan yang tidak berperikemanusiaan sampai akhirnya meninggal. Jasadnya lalu disimpan dalam freezer penyimpangan ikan.

“Saya mengapresiasi kinerja aparat yang berhasil menemukan jenazah Hasan. Kalau aparat tidak menemukan, sangat mungkin jenazah tersebut akan dibuang di laut internasional seperti yang pernah terjadi sebelumnya,” tuturnya.

“Ungkap kasus ini secara menyeluruh dan transparan. Jatuhkan hukuman yang setimpal atas semua pelakunya,” tandas legislator dari dapil Sumbar I ini.

Sebelumnya, awal Mei lalu diberitakan 3 jenazah ABK WNI dibuang ke laut dari kapal nelayan berbendera China. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, M. Abdi Suhufan menginformasikan dalam periode November 2019 – Juni 2020 tercatat 30 orang awak kapal Indonesia menjadi korban kekerasan saat bekerja di kapal nelayan China. Rinciannya: 7 orang meninggal, 3 orang hilang dan 20 orang selamat. (Joko)

INTERNASIONAL

MPR Sampaikan Bela Sungkawa Atas Ledakan di Beirut

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan bela sungkawa mendalam atas ledakan bom yang terjadi di ibukota Lebanon, Beirut, Selasa (4/8/20). Ledakan dasyat tersebut mengakibatkan lebih dari 100 orang tewas dan 4.000 orang lainnya menderita luka-luka.

“Saya menyampaikan duka cita mendalam atas banyaknya korban jiwa yang jatuh akibat ledakan di Beirut. Semoga mereka yang meninggal diberikan tempat yang layak oleh Allah, dan korban yang luka-luka segera diberikan kesembuhan,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (6/8/20).

Mantan Ketua DPR RI meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk terus memantau perkembangan pasca ledakan bom tersebut. Termasuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di Beirut. Saat ini jumlah WNI yang berada di Lebanon sebanyak 1.447 orang.

“Kemenlu harus terus memonitor perkembangan para korban. Sejauh ini, KBRI Beirut melaporkan hanya satu orang yang menjadi korban luka-luka. Kita harapkan tidak ada lagi WNI yang menjadi korban,” kata Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mendorong pemerintah dapat memberikan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah Lebanon. Terlebih, hubungan antara Indonesia dengan Lebanon sudah berlangsung lama.

“Hubungan diplomatik resmi Indonesia dan Lebanon sudah terjalin sejak tahun 1950. Bahkan, Lebanon merupakan negara ketiga yang mengakui kemerdekaan Indonesia, setelah Mesir dan Suriah. Karenanya, saya mendorong pemerintah bisa memberikan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah Lebanon,” tutur Bamsoet.

Lebih jauh, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengimbau semua WNI di Lebanon untuk tetap tenang dan waspada. Para WNI juga diminta untuk mengikuti semua instruksi yang dikeluarkan oleh KBRI Beirut.

“Terus lakukan koordinasi dan ikuti semua kebijakan yang dibuat KBRI Beirut. Jika merasa tidak aman atau khawatir terjadi sesuatu, jangan segan-segan melapor ke KBRI. Sudah menjadi tugas KBRI untuk menjamin keamanan dan keselamatan WNI yang berada disana,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

INTERNASIONAL

MPR Bentuk Tim Khusus Pendirian Majelis Syuro Dunia atau World Consultative Assembly

Published

on

By

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan saat ini MPR RI sedang mematangkan konsep pendirian Majelis Syuro Dunia atau World Consultative Assembly yang digagas MPR RI sebagai wadah berhimpunnya MPR dari berbagai negara yang memiliki sistem yang sama termasuk negara-negara berpenduduk muslim di dunia. Melalui forum tersebut, MPR RI berusaha mendorong terwujudnya tatanan dunia Islam dan Barat yang harmonis dan berkeadaban.

“Tantangan yang dihadapi negara berpenduduk muslim sangat besar. Dari mulai konflik internal, kesenjangan ekonomi antar umat, kemiskinan, ketertinggalan pembangunan, pengabaian hak asasi manusia terutama terkait hak komunitas Muslim, hak perempuan, dan hak pekerja. Berbagai tantangan tersebut perlu disikapi serius. Penyelesaiannya menuntut partisipasi semua pihak dengan melibatkan kerjasama lintas negara, lintas sektor, dan lintas lembaga pemerintahan maupun lembaga non-pemerintahan. Disinilah letak urgensi perlunya hadir Majelis Syuro Dunia untuk perdamaian atau World Consultative Assembly for Peace ,” ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI, Jakarta, Selasa (23/6/20).

Turut serta dalam Rapim para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Syarief Hidayat, Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani dan Fadel Muhammad.

Mantan Ketua DPR RI ini menambahkan, agar pembentukan Majelis Syuro Dunia atau World Consultative Assembly bisa dideklarasikan pada Agustus 2021, MPR RI akan membentuk Tim Khusus yang dipimpin Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Salah satu tugasnya yakni melakukan komunikasi lebih lanjut dengan negara-negara Islam dan negara-negara Barat yang memiliki kesamaan pandangan tentang perlunya parlemen negara berpenduduk muslim terlibat lebih jauh dalam mewujudkan tatanan dunia yang harmonis dan berkeadaban.

“Nantinya, Majelis tersebut akan fokus pada beberapa isu tertentu, antara lain perdamaian, keamanan, demokrasi, HAM dan toleransi. Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia, sudah memberikan contoh bahwa demokrasi bisa berjalan baik tanpa perlu ada kekerasan. Begitupun dengan toleransi yang tumbuh subur di negeri ini. Semangat inilah yang ingin kita bagi ke berbagai negara lainnya. Sambil kita juga belajar tentang berbagai hal dari berbagai negara,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, Tim Khusus MPR RI akan memfasilitasi diskursus publik tentang pembentukan Majelis Syuro Dunia atau World Consultative Assembly. Dorongan dan fasilitasi itu dilakukan dengan mengadakan diskusi, seminar dan workshop dengan mengundang para tokoh ahli dan praktisi hubungan internasional.

“Diskursus yang mengemuka akan dikembangkan lebih luas ke publik untuk mendapat respon lebih jauh. Tim Khusus juga akan melakukan kajian akademik lebih mendalam yang hasilnya dapat dijadikan kerangka dasar serta anggaran dasar/anggaran rumah tangga pembentukan Majelis Syuro Dunia atau World Consultative Assembly,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, kehadiran Majelis Syuro Dunia akan semakin melengkapi berbagai forum kerjasama internasional yang sudah ada, seperti OKI, PUIC, maupun Liga Muslim Dunia. Mengingat begitu kompleksnya hubungan antar negara juga begitu luasnya persoalan kehidupan manusia, maka mengandalkan satu organisasi internasional saja tidaklah cukup. Diperlukan perluasan institusi untuk meningkatkan kerja sama antar negara atau lembaga-lembaga negara.

“Dengan munculnya beberapa organisasi internasional, maka ketersediaan ruang untuk menghasilkan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerja sama antar negara, khususnya dalam menghasilkan keuntungan besar bagi seluruh bangsa akan semakin luas. Saluran komunikasi antar pemerintahan juga akan semakin kaya alternatif, sehingga ketika masalah muncul maka ide-ide dapat dengan mudah disatukan,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

INTERNASIONAL

Panitia Diskusi UGM Diancam Dibunuh Habib Aboe: Saya Yakin, Ada Pihak Ketiga Memancing di Air Keruh

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi angkat suara terkait pembatalan diskusi yang diinisiasi oleh Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Habib Aboe mengecam adanya ancaman pembunuhan sehingga oleh panitia kegiatan itu dibatalkan.

Sebagai informasi, rencananya diskusi bertajuk Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan itu sedianya akan digelar secara daring kemarin Jumat (29/05/2020) tepatnya pukul 14.00 WIB.

Kegiatan itu dibatalkan atas kesempatan panitia yang sebelumnya panitia telah berkoordinasi dengan pembicara.

Pertimbangannya, karena situasi dan kondisi dinilai tidak kondusif. Bahkan, menurut panitia,  panitia diskusi sempat mendapat ancaman.

“Saya sangat mengutuk adanya pengancaman yang dilakukan terhadap panitia diskusi ‘Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan’,” tegas Habib Aboe.

“Saya mendengar ada ancaman pemanggilan oleh Kepolisian, ancaman mengenakan pasal makar, hingga ancaman pembunuhan. Akibatnya diskusi tersebut dibatalkan, ini termasuk pemberangusan mimbar akademik,” sambung Habib Aboe.

Menurut Habib Aboe pengancaman seperti ini sangat berbahaya untuk forum akademik, karena akan memberangus kegiatan diskusi dan penumbuhan wacana.

“Tentunya hal ini sangat membahayakan untuk negara demokrasi, karena para akademisi di bungkam dengan berbagai ancaman. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, harus disikapi dengan serius,” terang Politisi senior PKS ini.

Habib Aboe tidak percaya aparat melakukan ancaman serius itu. Sementara FH UGM perlu untuk melindungi segenap civitas akademika, termasuk semua yang terlibat di dalam kegiatan itu, terlebih dengan terjadinya intimidasi, teror, dan ancaman yang ditujukan kepada pihak-pihak di dalam kegiatan tersebut, termasuk keluarga yang terlibat dalam acara itu.

“Saya yakin, ada pihak ketiga yang memancing di air yang keruh. Tidak mungkin aparat mengirim acaman dengan pola demikian. Karenanya, saya minta Polda DIY memberikan atensi serius tergadap persoalan ini. Mari kita tunjukkan bahwa aparat menjamin keamanan mimbar akademik. Hal itu dapat ditunjukkan dengan mengusut dan memproses secara hukum mereka yang menjadi dalang pengancaman tersebut,” jelasnya. (HMS)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending