Connect with us

PENDIDIKAN

Haus Pengetahuan, Siswa SDN Mekarjaya 29 Depok Outing Class di Museum IPTEK

Published

on

Jakarta – Belajar tidak hanya melulu dilakukan di dalam kelas. Bahkan belajar di luar ruangan kelas sangat menarik juga menyenangkan.  Belajar di luar kelas dapat menghindari kejenuhan siswa dalam mengikuti pembelajaran yang setiap hari dilakukan.

Untuk tujuan tersebut, pada tanggal 4 April 2019, siswa siswi kelas 1-5 SDN Mekarjaya 29 Depok, didampingi kepala sekolah dan para guru serta beberapa orang tua siswa melakukan outing class. 

Kegiatan ini rutin dilakukan 2 tahun sekali. Untuk tahun ini kegiatan outing class dilaksanakan ke museum IPTEK, Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Science Center), Theater Imax keong Mas dan musium Bayt Alquran di komplek Taman Mini Indonesia Indah Jakarta.

Selain bertujuan menghilangkan kejenuhan siswa siswi dalam belajar di sekolah, tujuan lain yang ingin dicapai adalah  untuk menambah wawasan dan pengetahuan siswa siswi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya Indonesia.

Outing class ini memberikan pengalaman langsung kepada siswa siswi terhadap sesuatu Pembelajaran, tak sebatas hanya teori di buku buku pelajaran. Mereka dapat lebih cepat memahami apa yang dipelajari  karena diujicobakan, diperagakan dan dipraktekkan.

Dengan kunjungan ini siswa siswi SD 29  Mekarjaya Depok, menemukan suasana dan atmosfer yang berbeda serta menarik. Mereka  menjumpai hal hal yang baru dan menakjubkan di luar kelas sehingga pada akhirnya akan dapat memotivasi semangat dan antusiasme dalam belajar.

Sumber : Hendra Nazif

PENDIDIKAN

Menristekdikti: Ijazah Bamsoet Sah

Published

on

By

JAKARTA – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir meminta agar No.12 Tahun 2012 Jangan jadi Alat Politisasi.

Sebab, kata Nasir banyak pihak seringkali menggunakan Undang-undang Pendidikan No. 20 tahun 2003 yang dikuatkan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi itu untuk kepentingan tertentu. Diakui oleh Nasir, Aturan dalam perundang undangan ini kerap dijadikan alat politisasi.

“Publik harus tahu, bahwa Undang-undang yang dimaksud tidak berlaku surut. Jadi, sebelum UU itu diatur maka tidak berlaku apapun. Aturan itu berlaku setelah disahkan menjadi undang-undang. Jadi mereka yang lulus sebelum undang-undang ini diberlakukan, ijazahnya tetap sah. Termasuk Bamsoet,” ujarnya.

Ditegaskan, jika UU itu diberlakukan surut, maka akan menjadi ajang politisasi terutama bagi mereka yang lulus lalu kemudian kampusnya kini tutup setelah UU diberlakukan.

“Jadi, jika kampusnya sudah ditutup kemudian ada yang meragukan ijazah yang sudah dikeluarkan, saya tegaskan itu tidak benar. Jika ijazah itu keluar sebelum UU itu diberlakukan maka, kelulusannya tetap sah. Karena UU itu tidak berlaku surut,” tegas Menristekdikti.

Jadi, tambahnya, tidak berarti mahasiswa yang lulus sebelum UU itu diberlakukan, yaitu sebelum tahun 2011 dikatakan tidak sah kelulusannya. Berbeda jika UU itu telah berlaku tapi kemudian terjadi pelanggaran, baru dipertanyakan. Atau Jika masih ada mahasiswa yang lulusan pada saat setelah UU tersebut diberlakukan dan sudah ada penutupan (kampusnya),” lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo mempertanyakan, ada pihak yang mempertanyakan gelar master bisnis yang disandangnya berasal dari universitas fiktif alias bodong. Ia menegaskan, dirinya adalah salah seorang alumni Institute Management Newport Indonesia (IMNI) Angkatan ke-3 tahun 1991. Bamsoet mulai kuliah di IMNI tahun 1988. Atas berbagai tudingan itu, Bamsoet kemudian mempersilahkan jika para alumni IMNI ingin menempuh jalur hukum jika merasa dilecehkan kepada pihak yang mempertanyakan kelulusan mereka dari IMNI.

Bambang Soesatyo mengungkapkan merasakan sekali manfaatnya setelah berjuang studi memperoleh gelar MBA di IMNI tahun 1991 tersebut.
“Sempat gak mandi, gak makan mas, seusai kesibukan kerja sebagai wartawan langsung kerjakan tugas-tugas lalu langsung berangkat ke IMNI, ikut ujian, capai sekali saya saat itu selama tiga tahun,” ungkap Bambang.

Namun dari hasil jerih payahnya itu Bamsoet merasakan banyak manfaat bagi kehidupannya setelah berhasil menyelesaikan kuliahnya di IMNI. “Iya benar dengan penyelesaian tugas dan ujian, setelah selesai di IMNI, rasanya plong juga, dan pola pikir manajemen saya semakin tajam rasanya,” kata Bamsoet. (Dwi)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Gubernur Ajak Perantau Sukseskan MTQ Nasional 2020

Published

on

By

Kabarakyat, (Jakarta)- Gubernur Provinsi Sumatera Barar Irwan Prayitno mengajak seluruh masyarakat Sumatera Barat untuk bekerjasama menyukseskan penyelenggaraan MTQ Nasional ke XXVIII tahun 2020 agar berhasil menjadi tuan rumah yang baik dan juga sukses dalam prestasi.

“Ini tanggung jawab kita bersama seluruh masyarakat Sumatera Barat baik yang di kampung ataupun rantau dengan sinerjisitas kita bersama saya yakin penyelenggaraan MTQ Nasional ke XXVIII tahun 2020 nantinya di Sumbar pada 18 Juli sampai 26 Juli 2020 di Sumbar tak akan sukses, tak akan berjalan dengan baik,” ujar Irwan Prayitno saat acara halal bil halal antara Pemprov Sumbar dengan tokoh perantau Minangkabau sekaligus sosialisasi program pembangunan dalam rangka persiapan pelaksanaan MTQ ke XXVIII tahun 2020 di Sumatera Barat, di Hotel Balairung, Jakarta Minggu (30/06/2019).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, untuk itu pihaknya mengajak seluruh tokoh Minangkabau, baik yang diranah ataupun dirantau, mari bersama-sama kita sukseskan MTQ Nasional ini.

“Kalau ada waktu, pulang kampunglah saat acara MTQ tersebut, biar tambah semarak acara kita. Kesuksesan MTQ tahun 1983 lalu di Sumbar, bisa juga diwujudkan nanti di tahun 2020 dan diharapkan lebih fenomenal, baik dalam penyelenggaraan maupun dalam kualitas hasilnya. Bukankah basamo mangko manjadi dan saikek sakabek arek,” ujar Irwan Prayitno yang disebut-sebut bakal jadi Menteri ini.

Dikatakan Irwan Prayitno,setelah 37 tahun penyelenggaaraan MTQ Nasional di Sumbar yaitu tahun 1983.

“Kita semua masyarakat Sumbar bertekad untuk menyelenggarakan MTQ Nasional ke XXVIII itu dengan sukses. Sukses penyelenggaraan dan sukses dalam kualitas secara keseluruhan. Apalagi nantinya sistim penilaian telah berbasis IT, tentu kualitas hasilpun semakin fair dan adil,” ungkap Gubernur optimis.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam kapasitasnya sebagai Ketua LPTQ Provinsi Sumatera Barat dalam paparannya menyampaikan kesiapan-kesiapan secara keseluruhan dalam pelaksanaan MTQ.

Dikatakan Nasrul Abit, para perantau dapat berkonstribusi langsung untuk membantu penyelenggaraan MTQ Nasional di Sumbar ini.

“Saya ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk bertanggungjawab penuh melaksanakan event besar ini (MTQ Nasional-red). Sangat berbeda kondisi tahun 1983 dengan kondisi tahun 2020. Tahun 1983, kita disupport oleh APBN sangat besar, namun sekarang tidak lagi. Anggaran penyelenggaraan lebih besar porsinya dibebankan kepada daerah penyelenggara,” kata Nasrul Abit.

Lebih lanjut Nasrul Abit menjelaskan “Dulu di tahun 1983, kita banyak dibantu oleh perantau dari segi pendanaan. Itu hal yang luar biasa. Dulu juga kita bisa cari dana dengan cara jual kupon, tetapi sekarang tidak boleh lagi. Makanya kita sekarang mencoba kembali minta bantuan perantau Minangkabau dimanapun berada, kiranya berkenan membantu agar acara ini sukses. Ini adalah harga diri kita orang Minangkabau selaku tuan rumah.Tidak mungkin semua dibebankan kepada APBD Prov Sumbar, karena untuk tahun 2020, ada lima agenda nasional di Sumbar yang juga butuh dana penyelenggaraan yang besar”,ujarnya.

Acara sosialiasi dilanjutkan dengan sambuatan Kepala Biro Umum Kemenag RI dan paparan Elly Kasim tentang persiapan open ceremony yang akan dilaksanakan di Maen Stadium Sikabu Kabupaten Padang Pariaman serta acara penutupan yang berlokasi di Masjid Raya Sumatera Barat, Padang.

Turut hadir sesepuh masyarakat rantau Minangkabau bapak Azwar Anas mantan Gubernur Sumbar, anggota DPR RI Syuir Syam, Leonardy Harmaini, Donny Monek Sekjen DPD RI, tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan Minangkabau, IKM, Gebu Minang, Bupati dan Walikota atau yang mewakili se Sumbar, anggota DPRD Sumbar, SKPD Provinsi Sumbar terkait, anggota LPTQ, staf Kemenag Prov Sumbar serta undangan lainnya.(chandra/birohumassetdaSumbar)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Ketua DPR: Filosofi Permendikbud No.51/2018 Sudah Benar, Pola PPDB Harus Berkeadilan

Published

on

By

JAKARTA – Filosofi yang menjadi pijakan Permendikbud No.51/2018 sudah benar. Bahkan Permendikbud ini layak menjadi langkah awal perbaikan serta pembenahan pendidikan dasar dan menengah guna mewujudkan keadilan bagi semua anak didik.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamseot) setuju bahwa penerapan Permendikbud No.51/2018 pada tahun ini memerlukan evaluasi karena adanya protes dari masyarakat di berbagai daerah. Namun, Ketua DPR juga berharap pemerintah konsisten menerapkan mekanisme PPDB berbasis zonasi demi terwujudnya keadilan bagi semua anak didik.

Bamsoet mengingatkan lagi bahwa dalam bidang pendidikan, prioritas kebijakan dan kewajiban negara yang tidak bisa ditawar-tawar adalah memberi akses yang sama besar bagi semua anak didik. Maka, pola penerimaan siswa berbasis zonasi paling tepat.

“Bukankah posisi atau lokasi sekolah negeri yang didirikan dan dibiayai negara itu disesuaikan dengan kebutuhan warga pada radius wilayah tertentu? Kalau ada anak didik dalam radius itu tidak mendapatkan akses, dia diperlakukan tidak adil.,” kata Bamsoet pada wartawan, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Pada sisi lain, lanjut Bamsoet, tergambar juga kelemahan pengawasan atau pengendalian oleh negara ketika banyak sekolah negeri mengembangkan standar nilai maksimal, yang menyebabkan tertutupnya akses bagi anak didik dengan nilai rata-rata atau standar.

“Mereka yang menjadi korban dari standar tinggi itu harus berjibaku mencari sekolah negeri yang jauh dari domisili keluarga. Di Jabodetabek saja, cukup banyak ditemui siswa/i yang berdomisili sangat jauh dari sekolahnya, karena tertutupnya akses untuk diterima di sekolah terdekat,” ujarnya.

Menurutnya, anak didik berkualifikasi cerdas atau ber-IQ tinggu pun harus diakomodasi oleh negara. Maka, negara bisa menyediakan beberapa sekolah negeri khusus bagi anak didik dengan kualifikasi yang demikian. Terpenting, tidak boleh ada anak didik yang haknya dirampas oleh pola PPDB yang tidak berkeadilan.

Karena itu, pintanya, DPR berharap agar Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tetap mempertahankan kebijakan dan semangat Permendikbud No.51/2018 itu. Semangat atau filosofi Permendikbud ini layak diterima sebagai kebijakan awal melakukan perbaikan.

“Kebijakan holistik seperti itu diperlukan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan yang sudah terjadi. Dalam proses perbaikan itu, segala sesuatunya memang tidak mudah, termasuk menuai protes dari masyarakat seperti yang terjadi tahun ini. Perbaikan memang selalu butuh waktu,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending