Connect with us

HUKUM

HMI Badko Jatim Beri Tuntutan Kepada Pemerintahan Jatim Atas Meninggalnya Bagoes Soetjipto

Published

on

Surabaya – Saksi kunci kasus dugaan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat atau P2SEM, dr. Bagoes Soetjipto, dikabarkan meninggal dunia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Kamis, 20 Desember 2018.

Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Jawa Timur, Gayuh Satriyo B. mengatakan, hal ini tentu menjadi sumber pertanyaan di masyarakat bagaimana bisa seorang saksi kunci tersebut yang sebelumnya sempat menyebut beberapa nama yang terlibat, “kini telah ditemukan meninggal dunia di lapasnya,” ucapnya.

Kasus Dana hibah P2SEM adalah dana bantuan dari Pemprov Jatim untuk kelompok masyarakat atau Pokmas senilai lebih Rp200 miliar pada 2008. 

Sepak terjang Bagoes Soetjipto semenjak di tetapkan terpidana dalam proses peradilan in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa telah di vonis bersalah.

“Setelah 8 tahun buron Bagoes Soetjipto akirnya ditangkap di Malaysia pada akhir 2017 lalu dan langsung ditempatkan di Lapas Porong mengingat setatusnya yang sudah terdakwa,” terang Gayuh via WA ke awak media ini. Kamis, (20/12/2018).

Penangkapannya membawa angin segar mengingat Bagoes Soetjipto merupakan saksi kunci dalam kasus mega korupsi Jawa Timur tersebut. 

Saat itu, Kejaksaan mengatakan, beberapa nama muncul dari bibir Dokter Bagoes, kasus ini sudah masuk tahap penyidikan tapi belum ada tersangka.

Kita sebagai masyarakat tentu harus jeli melihat titik permasalahan tersebut, “dan kami HMI bersama Masyarakat menuntut Pemerintahan Jawa Timur segera menyelesaikan permasalahannya,” tegasnya.

Berikut rilis resmi HMI Badko Jatim atas tuntutannya kepada Pemerintahan Jawa Timur yang diterima di media ini : 

– Menuntut pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan kebenaran penyebab meninggalnya Bagoes Soetjipto.

– Membuka kembali dan menuntaskan Kasus Dana hibah P2SEM yang sampai saat ini belum terselesaikan sebagaimana mestinya.

– Menindaklanjuti informasi dari almarhumah Bagoes Soetjipto mengenai pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut dan mengusut tuntas.

“Demikian rilis resmi ini, kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait, semoga ini menjadi perhatian kita bersama untuk membangun Jawa Timur yang lebih baik,” tutup Kader HMI Cabang Malang tersebut. (ari)

HUKUM

Bakornas LKBHMI PB HMI Minta Polri Usut Tuntas Kasus Novel dan Skandal Buku Merah

Published

on

Jakarta – Terkait kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK terhadap Novel Baswedan yang diduga melibatkan Jendral Polisi dan skandal buku merah. 

Bakornas LKBHMI PB HMI pada Jumat petang pukul 18.47 WIB melakukan aksi simbolik dengan memberikan “keranda kematian” sebagai bentuk keprihatinan terhadap instusi penegak hukum yang hingga kini belum juga mampu mengungkap dua kasus besar tersebut.

“Aksi ini sebagai tindak lanjut dari aksi Bakornas LKBHMI PB HMI, sebelumnya di setiap DPP Partai politik,” terang Abdul Rahmatullah Rorano (Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI) pada keterang tertulisnya yang diterima di media ini. Jumat, (12/4/2019).

Oleh sebab itu, LKBHMI mendesak agar Kapolri harus tegas dan transparan dalam menuntaskan dua kasus tersebut sehingga menghilangkan stigma publik yang sebagian besar menganggap kedua kasus tersebut cenderung dipolitisasi, apalagi di tahun politik ini. 

Selain itu, terdapat beberapa tuntutan LKBHMI PB HMI diantaranya : (1) Meminta Pimpinan Parpol agar mendesak Fraksi-Fraksi Parpol di DPR RI khususnya di Komisi III untuk segera memanggil Kapolri guna mempertanyakan kasus novel yang diduga melibatkan Jendral Polisi.

Selain itu memanggil KPK untuk mempertanyakan skandal kasus buku merah yang sampai hari in juga belum menemukan Titik terang. 

(2) Mendesak Presiden Jokowi agar melakukan evaluasi terhadap Polri sebagai bentuk komitmen dalam penegakkan hukum sebagaimana nawacita yang selama ini beliau sampaikan di berbagai forum publik.

Lanjut Rorano, karena dua kasus ini punya kecenderungan mendelegitimasi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. LKBHMI PB HMI meminta isu tersebut menjadi concern para pemangku kepentingan. 

“Desakan ini akan terus kami suarakan dan ikut serta mengawal hingga tuntas dan transparan. Dalam beberapa hari kedepan kami juga akan melakukan diskusi secara terbuka untuk kedua kasus tersebut,” tegasnya. (ari)

Continue Reading

HUKUM

Sudah 700 Hari Kasus Novel Baswedan Tak Kunjung Selesai Temukan Pelaku Penyiraman

Published

on

Jakarta – 700 hari kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Novel Baswedan terjadi. Hingga kini polisi belum juga bisa mengungkap siapa pelaku dan dalang dibalik penyiraman air keras tersebut pada 11 April 2017.

Dalam menyikapi hal tersebut, Badan Koordinasi Nasional Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI) menyampaikan sikap dengan melakukan longmarch dan aksi demontrasi di setiap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik. 

“Hari ini kami melakukan aksi di tiga titik yaitu kantor DPP PDIP, DPP Demokrat, dan DPP PPP untuk mendesak para Ketua Umum Partai Politik (Parpol) agar menyampaikan ke fraksi-fraksinya yang ad di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi III untuk segera melakukan pemanggilan terhadap Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Dan mempertanyakan perkembangan kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel. Bahkan ada dugaan keterlibatan Jendral Polisi dalam kasus tersebut,” ungkap Abd. Rahmatullah Rorano Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI). Jumat, (05/4/2019).

Rorano menambhkan, selama proses pengungkapan kasus ini berjalan, terdapat berbagai macam kejanggalan. Salah satunya ialah rilis sketsa wajah terduga pelaku yang berbeda antara Markas Besar (Mabes) Polri & Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Selain itu beberapa terduga pelaku yang ditangkap tetapi kemudian di bebaskan.

“Desakan ini bukan hanya untuk Parpol, tetapi juga kepada Presiden Joko Widodo agar tegas dan komitmen dalam penegakan hukum sebagaimana nawacita yang selama in beliau sampaikan di berbagai forum publik. 

Sehingga apabila dalam proses kedepannya aksi ini tidak mendapat respon, maka kami meminta Presiden Jokowi segera untuk mencopot Kapolri,” tegasnya. (ari)

Continue Reading

HUKUM

Menyimpang, Dana Desa Aeng Panas Sumenep Tak Kunjung Selesai

Published

on

Sumenep – Lambannya pengerjaan proyek dana desa tahun anggaran 2018 di desa Aeng Panas, kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep yang ditengarai tidak tepat waktu dan diduga telah menyimpang dari prosedur yang ada kini semaki memanas.  

Pasalnya dari dua item kegiatan tahun anggaran 2018 tersebut selain pelaksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu, juga administrasi dari dua kegiatan tersebut menjadi persoalan yang baru, dikarenakan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari dua kegiatan tersebut selesai terebih dahulu sebelum kegiatan dilaksanakan.   

Aktifis Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur), Wani, mengecam salah fatal ketika kegitan 2018 dikerjakan tahun 2019, lebih-lebih jika SPJ sampai deselasikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan dilaksanakan. 

“Jadi itu sudah salah total karena selain peksanaan kegiatan yang tidak tepat waktu,  tambah fatal lagi ketika SPJ itu bisa selesai terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan, jadi itu kan sudah ngawur dan pastinya itu sudah ada kerja sama antar pihak desa, pihak pendamping dan yang lainnya,  karena tidak mungkin hal itu bisa sampai terjadi ketika tidak ada kerja sama antar kelembagaan tersebut,” tegas Wani melalui keterangan tertulisnya yang dikirim ke media ini. Rabu, (20/3/2019).

Pihaknya juga mengecam, seluruh pihak yang berwenang dalam hal kegiatan dana desa di desa Aeng Panas kecamatan Pragaan, untuk bersama-sama mempertanggung jawabkan hal itu.

Terpisah, Arif Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) kecamatan Pragaan ketika dimintai komentarnya via telepon, membenarkan bahwa, kegiatan di desa Aeng Panas tersebut memang program tahun anggaran 2018 namun memang baru dilaksanakan pada bulan 2 tahun 2019, dan ia pun mengakui bahwa SPJ dari dua kegiatan tersebut memang selesai terlebih dahulu, yaitu pada tahun 2018 berkisar pada bulan Desember tahun 2018.

“Ia mas pengerjaan Dana Desa (DD) di desa Aeng Panas yang dua titik itu SPJnya memang sudah selesai sekitar bulan Desember 2018 dan pekerjaannya memang baru dikerjakan 2019 ini, namun mohon maaf mas itu diluar sepengetahuan saya, karena saya tidak hanya memantau yang desa Aeng Panas mas, tapi juga ada desa yang lain, jadi itu merupakan keteledoran saya,” ungkapnya melalui via telepon.

Namun berbeda dengan Rofik Pendamping Lokal Desa (PLD) desa Aeng Panas kecamatan Pragaan, pihaknya mengaku kegiatan di dua titik di desa Aeng Panas tersebut memang dikerjakan pada bulan 2  tahun 2019 namun berkaitan dengan SPJ dari dua titik kegitan tersebut menurutnya belum selesai.

Padahal sebelumnya, Arif Pendamping Desa (PD) kecamatan paragaan Saat dikonfirmasi oleh wartawan TeraDesa.com melalui via teleponnya mengakui bahwa SPJ dari dua kegiatan tersebut sudah selesai pada Desember 2018 (sebelum pekerjaan dilakukan).

Selain itu, dilansir dari pernyataan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD)  kabupaten Sumenep, Masuni menyampaikan bahwa pada awal bulan Maret 2019, hanya ada empat desa saja di kabupaten sumenep ini yang belum menyetorkan SPJ, namun desa Aeng Panas tidak termasuk dari empat desa yang belum menyetorkan SPJ terdebut. (ari)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending