Connect with us

HUKUM

HMI Badko Jatim Beri Tuntutan Kepada Pemerintahan Jatim Atas Meninggalnya Bagoes Soetjipto

Published

on

Surabaya – Saksi kunci kasus dugaan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat atau P2SEM, dr. Bagoes Soetjipto, dikabarkan meninggal dunia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Kamis, 20 Desember 2018.

Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Jawa Timur, Gayuh Satriyo B. mengatakan, hal ini tentu menjadi sumber pertanyaan di masyarakat bagaimana bisa seorang saksi kunci tersebut yang sebelumnya sempat menyebut beberapa nama yang terlibat, “kini telah ditemukan meninggal dunia di lapasnya,” ucapnya.

Kasus Dana hibah P2SEM adalah dana bantuan dari Pemprov Jatim untuk kelompok masyarakat atau Pokmas senilai lebih Rp200 miliar pada 2008. 

Sepak terjang Bagoes Soetjipto semenjak di tetapkan terpidana dalam proses peradilan in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa telah di vonis bersalah.

“Setelah 8 tahun buron Bagoes Soetjipto akirnya ditangkap di Malaysia pada akhir 2017 lalu dan langsung ditempatkan di Lapas Porong mengingat setatusnya yang sudah terdakwa,” terang Gayuh via WA ke awak media ini. Kamis, (20/12/2018).

Penangkapannya membawa angin segar mengingat Bagoes Soetjipto merupakan saksi kunci dalam kasus mega korupsi Jawa Timur tersebut. 

Saat itu, Kejaksaan mengatakan, beberapa nama muncul dari bibir Dokter Bagoes, kasus ini sudah masuk tahap penyidikan tapi belum ada tersangka.

Kita sebagai masyarakat tentu harus jeli melihat titik permasalahan tersebut, “dan kami HMI bersama Masyarakat menuntut Pemerintahan Jawa Timur segera menyelesaikan permasalahannya,” tegasnya.

Berikut rilis resmi HMI Badko Jatim atas tuntutannya kepada Pemerintahan Jawa Timur yang diterima di media ini : 

– Menuntut pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan kebenaran penyebab meninggalnya Bagoes Soetjipto.

– Membuka kembali dan menuntaskan Kasus Dana hibah P2SEM yang sampai saat ini belum terselesaikan sebagaimana mestinya.

– Menindaklanjuti informasi dari almarhumah Bagoes Soetjipto mengenai pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut dan mengusut tuntas.

“Demikian rilis resmi ini, kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait, semoga ini menjadi perhatian kita bersama untuk membangun Jawa Timur yang lebih baik,” tutup Kader HMI Cabang Malang tersebut. (ari)

HUKUM

Gus Haris Ungkap Gerakan Pembubaran PA 212 Mirip Komunis Gaya Baru

Published

on

Malang –Menyikapi kekhawatiran kelompok tertentu yang ikut membubarkan Pembekalan Alumni 212 yang terjadi Minggu, 20 Januari 2019 di Gedung Muamalat Jalan Nusakambangan petang hari dengan tuduhan separatisme dan kampanye terselubung. Telah mengusik pikiran Haris Budi Kuncahyo yang biasa dipanggil Gus Haris dan selaku pemerhati Pro NKRI Kota Malang. 

Menurut Gus Haris, perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan memberikan kecurigaan berlebihan bila acara tersebut bagian dari kampanye terselubung Pilpres 2019 dan bermuatan Separatisme adalah salah besar. 

Mengapa demikian, gerakan pembubaran yang dipimpin oleh Korlap aksi Dimas Loka Jaya telah berbuat gegabah dan melawan hukum.

Sebab menurut Gus Haris, Kota Malang sudah kondusif dan cinta damai. Dampak dari gerakan Dimas dkk justru membuat Kota Malang tidak kondusif. “Pasti dibelakang Dimas ada oknum aktor intelektual yang menggerakkan, ini tugas BIN, BAIS, Bakesbangpol, Polri, TNI, KPU dan Bawaslu setempat untuk mengungkap dibalik Aksi yang melanggar UU HAM dan KUHP tersebut”, demikian kritik keras tertulis Gus Haris yang diterima di media ini. Selasa, (22/01/2019).

Perlu diketahui, sambung Gus Haris yang juga Alumni FAMI dan Eksponen 98 ini. Perbuatan Dimas dkk telah melawan UU HAM No. 39 Th. 1999 Pasal 23, 24, 29, 30, 31. Sedangkan KUHP yaitu Pasal 167.

“Gedung Muamalat di Jalan Nusakambangan tersebut milik Yayasan bukan milik umum atau Pemerintah. Sah saja digunakan, dan bersifat internal gerakan bukan dishare ke publik. Khusus Alumni 212.”, tambah Gus Haris.

Sehingga dalam perspektif UU HAM dan KUHP telah melanggar perbuatan memasuki pekarangan orang dan hak politik sebagai warga negara.

Maka Gus Haris berpesan agar warga Kota Malang tidak mudah diprovokasi untuk kepentingan sepihak yang akan meretakkan kerukunan dan kedamaian Kota Malang 

“Padahal kalau kegiatan Alumni 212 itu ada pelanggaran dalam temuan Bawaslu Kota Malang maka masih memerlukan kajian lebih lanjut selama 3 hari, Setelah waktu dilaporkan dan ada pemanggilan hingga persidangan, pungkas Gus Haris yang juga mantan Staf Panwaslu (sekarang Bawaslu) Kota Malang. 

Lanjut Gus Haris, maka dari itu, bila gerakan kemarin minggu mengaitkan dengan Kampanye Terselubung, “maka yang berhak membubarkan adalah PL (Pengawas Lapangan) bersama Panwascam dan Bawaslu Kota Malang. Warga cukup melaporkan ke Bawaslu, Panwascam bukan bergerak seenaknya sendiri.”

Gerakan Pembubaran Pembekalan Alumni 212 di Gedung Muamalat pada Minggu, 20 Januari 2019 jelas tindakan makar hukum dan adanya dugaan kuat digerakkan oleh “komunitas tertentu” yang mulai hilangnya netralitas. Gedung Muamalat adalah sejak awal basecamp Gerakan 212 bukan milik umum. Jadi tindakan untuk membubarkan tersebut bertentangan dengan KUHP dan UU HAM.

Gus Haris yang juga Deklarator Hari Santri Nasional bersama Capres Jokowi Tahun 2014 ini mengatakan, Gerakan Dimas dkk di Kota Malang yang masuk Kantor halaman pekarangan milik Yayasan Muamalat untuk Kegiatan Alumni 212 tersebut mirip atau menyerupai Gerakan Komunis Gaya Baru (KGB) yang berbahaya bagi keutuhan dan keharmonisan Umat Beragama dan Kepercayaan di Kota Malang dan sekitarnya.

“Kita menolak tegas segala bentuk perbuatan melawan hukum yang mengganggu kerukunan umat Beragama dan Kepercayaan di Kota Malang”, seru Gus Haris mengakhiri wawancara yang juga satu Alumni S2 Sosiologi Pascasarjana UMM dengan Kapolda Jatim Irjenpol Lucky Hermawan. (ari)

Continue Reading

HUKUM

Program P3 TGAI Dilaporkan LSM di Jombang

Published

on

Jombang – Menindaklanjuti laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Pengawas Anggaran dan Aset Nasional Indonesia terhadap Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3 TGAI) Desa Barongsawahan Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ditanggapi oleh Achmad Hidayat sebagai Tenaga Ahli DPR RI Dari Henky Kurniadi.

“Laporan itu salah alamat, dan terkesan ‘cari-cari’,  karena program sudah diawasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas bersama Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah, Pembangunan Pusat-Daerah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (TP4D Kejati Jatim) sehingga ‘clear’, buktinya juga tidak ada,” pungkas Achmad dalam keterangan tertulisnya. Senin, (21/01/2019).

Achmad menjelaskan, memang ada laporan itu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang, sehingga dirinya hingga Kepala Desa (Kades) dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) sudah mendatangi Kantor Kejari untuk klarifikasinya dan hasilnya “clear”.

Lanjut Achmad, dirinya mengungkapkan, supaya tidak ada oknum yang berusaha mencari keuntungan maupun memperkeruh suasana dalam tahun politik, selain itu juga mengajak supaya pelapor beradu data.

“Apabila tuduhannya tidak terbukti, kami tuntut balik karena memberikan informasi Palsu,” imbuhnya.

Tambah Achmad, dirinya mengingatkan bahwa, semua berupaya keras serta berkomitmen agar program pemerintah melalui aspirasi DPR RI, dapat dilaksanakan dengan baik berdasar petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak juknis), “selain itu juga mengawasi secara optimal baik capaian fisik maupun kelengkapan administrasinya,” tegasnya. (ari)

Continue Reading

HUKUM

Yusril Yakinkan Jokowi Untuk Bebaskan Abubakar Baasyir

Published

on

Jakarta – Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang juga Penasehat Hukum Jokowi Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra berhasil meyakinkan Presiden Joko Widodo untuk membebaskan Ustadz Abubakar Baasyir dari LP Teroris Gunung Sindur, Bogor. (lebih…)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending