Connect with us

OPINI

HMI MPO Cabang Jakarta di Pusaran Politik Nasional

Published

on

Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945, perubahan demi perubahan, baik itu sistem pemerintahan, ekonomi, politik maupun mekanisme pemilihan Presiden dan kepala daerah. Hal itu diukur dari kecakapan dan kecerdasan para founding father serta pemimpin Negara kepulauan ini dalam mengelola dan membangun bangsa yang berkemajuan.

Saat ini, arus politik Nasional di Negara yang dikenal dengan budaya santun, ramah dan gotong royong ini, mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan para politisi bekerja sesuai dengan kepentingan golongannya saja, tanpa mementingkan kesejahteraan rakyat kecil. Sehingga mengakibatkan ketimpangan sosial di setiap daerah, yang berujung pada konflik sosial-politik di tengah masyarakat.

Untuk mengatasi persoalan di atas, disinilah peran penting Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)[1] untuk memberikan konstribusi yang nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Sebab, mahasiswa masih memiliki independensi – seperti yang dipegang teguh oleh kader HMI MPO[2] – dalam bertindak dan berpikir.

Namun, semenjak HMI pecah menjadi dua pada tahun 1986 terkait asas tunggal Pancasila yang diterapkan pemerintah di bawah Presiden Soeharto. Terjadilah perpecahan besar-besaran, yang mengakibatkan HMI sibuk dengan urusan internal. HMI yang masih berpegang teguh pada asas Islam, menamakan dirinya HMI Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) dan HMI yang menerima asas tunggal Pancasila, disebut HMI Dipo lantaran alamat kantor Pengurus Besar (PB)-nya berada di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat saat itu.

Hal tersebut di atas berawal dari refresif pemerintah kala itu dengan menerapkan Undang-undang No. 8 Tahun 1985 tentang keormasan yang mewajibkan penerapan asas tunggal Pancasila bagi seluruh Ormas atau Orsospol di Indonesia. Demikian itu cukup mempengaruhi bagi internal HMI dan menghasilkan semacam sekte[3] dalam organisasi mahasiswa yang selalu mendengunkan yakin usaha sampai ini.

Maka, tidak heran kader HMI MPO terlihat radikal ketika melihat realitas sosial yang buruk, namun pemerintah tidak mampu memberikan solusi yang konkrit. Seperti menjelang turunnya Soeharto dari tahta kepresidennya pada tahun 1998 silam, HMI MPO saat itu membentuk sayap untuk melakukan aksi di jalan demi perubahan bangsa. HMI MPO di Jakarta membentuk Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Jakarta (FKMIJ), di Yogyakarta dengan Liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta (LMMY) dan di Makassar dengan Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Makassar (FKMIM), serta di daerah yang lain pun membentuk organisasi serupa[4].

Belum lagi HMI MPO Cabang Jakarta yang berada di ibu kota Negara, setiap saat merasakan lansung pergolakan yang tengah terjadi. Hal tersebut lantaran arus informasi yang semakin cepat, membuat kader hijau hitam ini cepat merespon ketika pemerintah pusat lamban dalam menangani sebuah persoalan. Dan itu menjadi konsekuensi logis bagi kader ulul albab, yang senantiasa sadar akan indentitas melekat pada diri mereka masing-masing. Sehingga, tidak jarang pula kader HMI MPO ditangkapi oleh aparat yang berwajib karena gerakan radikalnya[5]. Inilah yang membedakan HMI MPO dengan organisasi mahasiswa lainnya.

Meskipun demikian, hingga saat ini HMI MPO tetap ada dan masih diminati oleh kalangan mahasiswa yang memiliki sikap independen. Dan HMI Cabang Jakarta, kini HMI MPO Cabang Jakarta merupakan salah satu cabang yang menolak untuk diberlakukannya asas tunggal Pancasila pada saat itu. Sehingga konsekuensinya adalah bergerak secara senyap untuk tetap eksis di tengah pragmatisme. Namun, pada akhirnya HMI di Jakarta juga terbagi dua (HMI MPO dan HMI Dipo) dan masing-masing melakukan perekrutan kader, serta bergerak sesuai koridornya.

Terlebih lagi bagi HMI MPO Cabang Jakarta, cukup merasakan derasnya refresif pemerintah terhadap organisasi yang tidak diinginkan keberadaannya. Saat itu, pola perkaderannya melakukan taktik dan strategi agar tidak terendus oleh aparat keamanan. Sebab, pihak pemerintah tidak segan-segan menangkapi mereka jika terbukti melakukan kegiatan, apalagi terlihat simbol-simbol organisasi HMI MPO[6].

Menurut penulis, HMI MPO Cabang Jakarta mampu melawati rintangan yang berat serta tidak sedikit juga kadernya di teror, ditangkapi dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa HMI MPO masih mampu bernafas meskipun tidak pernah disubsidi lansung oleh pemerintah. Bahkan, kader mereka tergolong radikal dalam aksi demonstrasinya dalam menyuarakan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah.

HMI MPO Cabang Jakarta, yang nota bene berada di ibu kota Negara, ia juga bersinggungan lansung dengan pemerintah pusat, baik itu secara sosial, politik maupun ekonomi. Namun, tetap menjaga sikap independensi demi keutuhan organisasi agar terhindar dari intervensi pemerintah dalam menentukan sikap organisasi.

[1] HMI merupakan organisasi kemahasiswaan yang didirikan oleh Ayahanda Lafran Pane beserta kawan-kawannya pada 5 Februari 1947 silam di Yogyakarta. HMI berdiri dengan tujuan untuk menghimpun mahasiswa Islam dan memberikan pemahaman, serta kadernya mampu berperilaku sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Lafran Pane bersama-sama dengan Kartono, Dahlan Husein dan Maisorah Hilal – mereka merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI), kini Universitas Islam Indonesia (UII) – melakukan pertemuan untuk membicarakan sebuah perkumpulan untuk mewadahi mahasiswa Islam. Dari percakapan mereka, membahas tentang tantangan zaman dan menyusun sebuah pedoman yang akan menjadi acuan bagi kaum intelektual muda Islam. Lihat Victor Immanuel Tanja, Himpunan Mahasiswa Islam, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991, cet. Ke-2.

[2] Khittah Perjuangan

[3] Sekte: aliran atau golongan yang membedakan satu diantara yang lainnya.

[4] Sabara Nuruddin, HMI MPO: Ideologi dan Gerakan, Makassar: Cara Baca, 2014, h. 120

[5] Radikal, meminjam kata yang digunakan Kanda Ubaidilah Badrun dalam bukunya, Radikalisasi Gerakan Mahasiswa: Kasus HMI-MPO. Jakarta: Media Raushanfer. 2006.

[6] Percakapan dengan Kanda Ubaidilah Babdrun pada Jum’at, 11 Desember 2015 di kampus Universitas Negeri Jakarta terkait sejarah HMI MPO Cabang Jakarta.

Penulis adalah R. Wijaya Dg Mappasomba, pria asal tanah Bugis yang pernah mengembang amanah sebagai Sekretaris Umum HMI MPO Cabang Jakarta Periode 2015-2016

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

OPINI

Resiko MTQ di Masa Pandemi; Apakah Cluster Terbaru Penyebaran Covid-19?

Published

on

By

MTQ Nasional ke-XXVIII akan digelar di Sumatera Barat secara langsung di saat masa pandemi Covid-19. Bahkan Wakil Gubernur Sumatera Barat mengatakan akan diikuti sekitar 1.924 peserta dari seluruh Provinsi di Indonesia. (lebih…)

Continue Reading

OPINI

Ecocide, Oligarki dan Keberanian Jokowi

Published

on

M. Ridha Saleh*

Transisi demokrasi yang terjadi dari rezim orde baru menuju era-reformasi membawa banyak perubahan khususnya pada aspek kebebasan hak sipil politik. Simbol-simbol yang menghalangi kebebasan hak sipil politik rakyat satu persatu ditata ulang secara proporsional, relasi antar negara dan rakyat tak berjarak lagi.

Namun, kebebasan sipil politik tidak berbanding lurus dengan kualitas demokrasi atau demokrasi substansial yang diharapkan sebahagian kalangan.

Demokrasi yang tumbuh dimasa transisi, bahkan hingga detik ini, justru mengarah pada praktek demokrasi liberal yang jauh berbeda dengan tafsir dan prinsip demokrasi yang dianut oleh konstitusi dan Pancasila.

Tanda Negara masih dalam masalah besar, sebab belum ada perubahan substansial dalam sistim ekonomi politik, khususnya demokrasi ekonomi dan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Transisi nampak sekedar merubah kulit saja, dari kekuasaan otoritarianise negara menuju ke kapitalisme neoliberal.

Bisa dilihat dari sajian ciri pokok kebijakan yang meliputi deregulasi, liberalisasi perdagangan, investasi dan privatisasi. Ciri lain yaitu terjadi kesenjangan antara sektor jasa, industri, pertanian dan penguasaan sumber daya alam.

Negara diatur sedemikian rupa agar tidak turut campur dalam aktivitas mekanisme pasar, prinsipnya negara hanya berfungsi sebagai fasilitator, penjaga modal serta pemungut pajak dari modal itu bekerja.

Masalah besar lainya yaitu makin menguatnya pengaruh oligarki menentukan kebijakan ekonomi politik Negara. Menurut Winters, para oligark memiliki banyak cara mengekspresikan kekuasaan mereka dalam liberalisasi Indonesia.

Oligarki yang dibesarkan oleh rezim Soeharto terus bertransformasi dengan menyesuaikan konteks politik di Indonesia melalui skema neoliberalisme, seperti demokratisasi, desentralisasi, dan deregulasi yang berkelindan dengan agenda politik Negara.

Yang menjadi masalah adalah, terjadi konsentrasi dan kesenjangan kekuatan materil yang begitu besar, bahkan disebut terbesar di dunia. Betapa tidak, oligark yang hanya berjumlah 2/1.000.000 atau sekitar 400 orang (dengan asumsi jumlah penduduk 200 juta), mereka memiliki kekayaan bersih setara 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) – (data 2010).

Ciri Negara dan pemerintahan yang dikuasai oleh oligarki yakni, kekuasaan terkonsentrasi atau dikendalikan oleh kelompok atau segelintir elit politik dan ekonomi, terjadi ketidaksetaraan ataupun kesenjangan dari segi material yang cukup ekstrem, uang dan kekuasaan merupakan hal yang tidak terpisahkan, kekuasaan dimiliki hanya untuk mempertahankan aktivitas bisnis dan kekayaan.

Ecocide

DPR RI telah mengesahkan Undang-undang yang kontroversial, yaitu Undang-undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) saat Negara sedang bertarung dengan Covid 19, para oligrak mencuri momentum itu setelah melewati dan mengabaikan berbagai penolakan dari beragam elemen masyarakat khususnya para aktivis agraria, lingkungan hidup dan korban tambang.

Salah satu isu yang sentral dari penolakan atas UU Minerba, terkait tidak hanya dampak terhadap kerusakan lingkungan dan konsumsi energi kotor, juga kuatnya camput tangan para oligark tambang.

Fatalnya oligark tidak hanya berperan diluar kekuasaan, namun duduk sebagai pengambil kebijakan dan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan oligarkinya.

Itu hanya satu contoh dimana posisi Negara tidak lagi berdaulat dan berfungsi sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam sistim ekonomi politik kapitalistik seperti di Indonesia, tentu bukanlah soal efek kerusakan semata, seperti hutan gundul karena pertambangan, CO2 karena prilaku konsumsi energi fosil atau buang limbah menyebabkan pencemaran. Itu hanya sebagai gelembung permukaan, namun bukan arus dasar yang menghinggapi buruknya tata kelola sumber daya alam.

Kalau persoalanya hanya pada gelembung permukaan, cukup dengan memperbaiki prilaku korporasi, minta mereka babat hutan pakai AMDAL, garuk tambang mengacu pada KLHS atau kampanye ke Eropa jangan beli CPO Indonesia karena perusahaan bakar hutan dan rampas tanah rakyat, artinya sama dengan legalisasi ecocide.

Karena tidak menyentuh dan bukan persoalan dasarnya, persoalan dasar dari kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam ada pada sistim ekonomi politik kapitalistik.

Itulah sebabnya kenapa dalam beberapa tahun belakangan ini krisis lingkungan hidup dan konflik sumber daya alam di Indonesia semakin menjadi-jadi.

Keberanian Jokowi

Lantas, apa yang melatar belakangi kembalinya tendensi tatanan dan rasa seperti Orde Baru, dalam postula dan kerangka ekonomi politik, ini terkait dengan belum berubahnya prinsip dasar bernegara yang diatur dalam Konstitusi dan Pancasila.

Sistim ekonomi politik yang kapitalistik neoliberal justru oligarki dan kekuatan oligark eksis diruang demokrasi dalam mempertahankan modal dan posisinya.

Gerakan penolakan terhadap UU Minerba, bahkan RUU Cipta kerja, dimaksudkan tidak hanya menolak norma terkandung didalam UU atau Rancangan UU tersebut, lebih dari itu menolak sistim ekonomi politik kapitalistik neoliberal yang dititipkan dalam norma dan praktek kebijakan.

Kemudian menggantikanya dengan suatu sistim demokrasi ekonomi kerakyatan, dimana aktivitas ekonomi harus bertumpuh pada pembangunan kapasitas produktivitas rakyat bukan bertumpuh pada ilusi pertumbuhan yang saat ini menjelang kebangkrutanya.

Kondisi seperti ini, kemanuan untuk merubah dan menata secara radikal dari presiden Jokowi sudah tidak memadai lagi, yang dibutuhkan dari presiden Jokowi adalah keberanian untuk merombak melalui langkah-langkah yang luar biasa terukur dan segera dapat dilaksanakan.

*Penulis adalah Wakil Ketua Komnas HAM 2007-2012

Continue Reading

OPINI

Calon Komisioner Komisi Informasi Bulukumba Yang Lolos Berkas

Published

on

By

Kabarakyat.com-Pemerintah kabupaten bulukumba membuka rekrutmen anggota/komisioner Komisi Informasi ( KI ) Kabupaten Bulukumba untuk priode 2020- 2024.

Rekruitment dilakukan berdasarkan UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2020 Tentang Komisi Informasi Kabupaten Bulukumba.

Selain itu, teknis pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi /PERKI No.4 Tahun 2016.

Setelah melalui proses panjang dalam prospek Syarat dan Ketentuan yang berlaku. Maka kemudian pihak penyeleksi dalam hal ini mengeluarkan pengumuman bagi nama-nama yang lulus berkas.

Berikut Nama-namanya:

1. Drs Abdul Rahman

2. Abdul Rauf S.Sos

3. Ahmad S.Sos Med

4. Alimuddin Musbar S.Pdi

5. Amar Ma’ruf H. S.Ag M.Pdi

6. Amrullah SH

7. Andi Abdul Karim S.S

8. Andi Juanda S.Pdi

9. Drs H. Andi Syafrul Patunru

10. Arman S.Pd

11. Arman S.Pd

12. Armanto S.Pd

13. Asdiana S.Pdi

14. Asriyanti Arna S.IP

15. Dhanial Aziz, S. S.Sp

16. Drs Hasanuddin Salassa

17. Idil Akbar S.Pd

18. Ikhwan Bahar S.Pdi M.Pd

19. Jusmin S.Pd

20. Laode Satyawarman SE

21. Muhammad Arsyad S.Pdi

22. Nawaling HR S.Sos

23. Nurdianti Alam S.Pd

24. Parma Indiar SH

25. Quraysi S.Pd M. Hum

26. Rachmawati SH

27. Sudirman S.Pd

28. Sufriadi S.Pd M.Pd

29. Sugianto S.Pd

30. Supriadi SH

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending