Connect with us

PENDIDIKAN

IKASUKA UIN Yogya Akan Gelar Gowes Bareng

Published

on

JAKARTA – Pengurus Pusat Ikatan Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (PP IKASUKA) akan menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka Dies Natalis IKASUKA yang ke-69. Adapun acara kegiatan itu menggayuh sepeda santai bareng atau disebut sekarang Gowes.

Rencananya IKASUKA  acara Gowes Bareng ini start di UIN Kalijaga Yogyakarta dan finish pelataran Joglo Ayem Tentrem Kalasan gelar Sabtu (26/9/2020) mendatang.

Sebelum mengikuti kegiatan itu, diharapkan mendaftar terlebih dahulu kepada panitia. Ketua Umum IKASUKA Syaiful Bahri Anshori mengungkapkan kegiatan itu dijalankan dengan protokol kesehatan.

“Kita tetap berupaya melakukan kegiatan Dies Natalis ini di tengah Pandemi Covid-19, tentu kita menjalani Protokol Kesehatan seperti dijalankan pemerintah,” kata Syaiful pada Bela Rakyat, Ahad (20/9/2020).

Syaiful mengajak para Alumni UIN Kalijaga Yogyakarta untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mengingat kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi mempererat tali persaudaraan.

“Kita mengajak (alumni UIN Kalijaga Yogyakarta) untuk ikut serta,” ujar Syaiful yang saat ini juga sebagai Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB.

Hingga saat ini, peserta terus bertambah meski kegiatannya digelar pekan depan.

Daftar peserta GOWES Bareng IKASUKA Tgl 26 Sept 2020 jam 06.00- Selesai dalam rangka DIES NATALIS UIN SUKA yang ke 69:

1. Mas SBA Ketum
2. Prof Al Makin
3. Bupati Sleman
4. Wabup Bantul
5. WR 1
6. WR 2
7. WR 3.
8. Ket. IKASUKA DIY
9. Ket. IKASUKA Jateng
10. Ket IKASUKA Jatim
11. Ket IKASUKA Jabar
12. Dekan2
13. Mas Fauzi Rahman
14. Kaji Thoif
15. Mas Sastrouw
16. Syahroini Jamil
17. Zulfikar
18. Ali Shofa
19. Khusnuddin
20. Daryono
21. Imron Rosyadi
22. Ardy sehami
23. Imam Ghozali
24. Eman Hermawan
25. Bukhori
26. Hamim
27. Wulan
28.saefuddin
29. H. Fatihatul Huda
30. H.Rofikoh
31. Kun Laila hanian
32. Mb Fatma
33. Mas Jamil
34. Ibra
35. Prof Machasin
36. Faiz
37. Ellya fuadiyah
38 Mamad
39. Fiah
40. Betty Zubaedah
41. Elfa Tsuroyya
42. Ellysa M Sholeh
43. Isa Anshori
44. Ahmad Said
45. Hidayatut thoyibah
46. Siti Maryam
47. Siti Rohaya
48. Ahmad Salehudin
49. Syamsul
50. Kholilul Rohman
51. M Ichwan Semarang
52. Saifuddin fsh
53. Kun Laela h
54. Anief Afrohi
55. Miftahudin
56. Yanti
57. Diana W
58. Qomarizaman
59. Anshor Budiono
60. Helmi Samsul Hadi
61. Azhari
62. Arifah
63. M. Rohmad
64. Nurjannah
65. Abd. Kholik
66. Kholil Ahmad
67. Masir rambe
68. Achidah
69. Dzanurusyamsi
70. Muh. Muhsin
71. Daryono indosiar
72. Mauludin
73. Atiek Daldiri
74. AAn Marom
75. Pamuji
76. Gus Muwafik
77.
78.

Monggo dilanjut
Start UIN Finish pelataran Joglo Ayem Tentrem Kalasan

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PENDIDIKAN

Bamsoet Ajak Generasi Muda Jadi Ujung Tombak Pembangunan Nasional

Published

on

By

 

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan mengenang peran pemuda di masa perjuangan kemerdekaan bukan berarti kita tidak mau beranjak dari romantisme masa lalu. Sejarah adalah media introspeksi diri untuk belajar dari pendahulu. Belajar tentang keteguhan hati dan kegigihan semangat juang, belajar tentang jiwa patriotisme dan nasionalisme, serta belajar tentang cinta Tanah Air dengan segala pengorbanannya.

“Dengan segala keterbatasan, salah satu senjata pamungkas yang mereka miliki adalah tekad baja untuk membela martabat bangsa. Banyak di antara mereka gugur di usia muda sebagai kusuma bangsa. Misalnya, Jenderal Sudirman yang teguh berjuang dalam masa sakitnya, gugur di usia 34 tahun. Robert Wolter Monginsidi gugur di usia 24 tahun, maupun Martha Christina Tiahahu gugur di usia sangat belia, 17 tahun,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Pergerakan Melompat Maju, secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (26/10/20).

Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan berbagai potret generasi muda Indonesia masa kini. Dari aspek demografi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019 jumlah pemuda sekitar 64,19 juta jiwa atau seperempat dari total jumlah penduduk Indonesia. Dari aspek pendidikan, angka melek huruf berupa kemampuan membaca dan menulis pemuda mencapai 99,66 persen.

“Artinya, masih ada sekitar 0,34 persen pemuda masih buta huruf. Meskipun cukup kecil, namun memprihatinkan, karena di tengah upaya mengejar modernitas zaman yang memasuki era Revolusi Industri 4.0 dan era masyarakat 5.0, masih ada sebagian kecil pemuda bangsa yang tertinggal jauh di belakang,” ungkap Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menuturkan, dari aspek ketenagakerjaan, sebanyak 61,72 persen pemuda yang bekerja mempunyai pendidikan terakhir sekolah menengah ke atas, dan sekitar 13,07 persen pemuda adalah pengangguran. Ada hal yang cukup mengejutkan, dari aspek sosial ekonomi, ternyata 44,47 persen pemuda tinggal di rumah tidak layak huni. Kondisi ini harus mendapatkan perhatian khusus dari segenap pemangku kepentingan.

“Secara umum, tolok ukur memotret ‘wajah’ pemuda juga dapat dirujuk dari angka Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), yang merepresentasikan berbagai capaian kepemudaan pada lima bidang dasar. Yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi,” tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menguraikan, IPP Nasional selalu mengalami pasang surut. Tahun 2015, IPP Nasional sebesar 47,33 persen. Tahun 2016 meningkat menjadi 50,17 persen, namun turun di angka 48 persen pad tahun 2017, dan naik kembali menjadi 50,17 persen di 2018. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa IPP Nasional masih berada pada level menengah.

“Berbagai data kepemudaan tadi sangat penting, karena saat ini Indonesia telah menginjakkan kaki pada tahap awal bonus demografi. Menurut perkiraan BPS, rentang waktu antara tahun 2020 hingga 2035 adalah periode di mana jumlah penduduk usia produktif akan berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, mencapai 68 sampai 75 persen dari total jumlah penduduk Indonesia,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umun Pemuda Pancasila ini menguraikan, apakah bonus demografi tersebut dapat dioptimalkan, atau justru menjadi sebuah kemubaziran, akan sangat tergantung pada kemampuan generasi muda beradaptasi dan meningkatkan kompetensi diri. Terlebih bangsa Indonesia telah memiliki Visi Indonesia Emas 2045, yang menggariskan empat pilar utama.

“Pertama, pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, pemerataan pembangunan. Keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI ini menjelaskan, ada beberapa poin penting yang tersirat dalam rumusan pilar-pilar utama tersebut. Pertama, visi ini menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan, yang mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana meraih keberhasilan. Kedua, visi ini hanya bisa diwujudkan melalui proses pembangunan. Ketiga, bahwa pembangunan adalah proses yang berkelanjutan, terus menerus, tidak berhenti pada satu titik pencapaian.

“Keempat, upaya mewujudkannya membutuhkan dukungan lingkungan yang kondusif, antara lain ketahanan nasional yang tangguh dan stabil, serta perbaikan tata kelola pemerintahan sebagai sistem penopang. Dari perspektif demografi, dengan komposisi jumlah pemuda yang cukup banyak dan signifikan, generasi muda mempunyai peran vital mewujudkan cipta kondisi yang kondusif demi keberlangsungan pembangunan nasional,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

PENDIDIKAN

MPR RI Jalin Kerjasama Pendidikan dengan UNPAD

Published

on

By

 

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengirimkan empat belas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI untuk menempuh pendidikan doktoral di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Dirinya juga mendukung beberapa anggota MPR RI dan sejumlah perwira kepolisian yang juga akan menempuh pendidikan serupa.

“Tak ada kata berhenti dalam menempuh pendidikan. Apalagi untuk para ASN, pejabat publik, maupun perwira kepolisian, yang notabene bekerja dalam sektor pelayanan publik. Perlu terus mengembangkan diri dan memperkaya ilmu pengetahuan untuk menunjang pekerjaan mereka,” ujar Bamsoet usai menandatangani kerjasama pendidikan antara MPR RI dengan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD), secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (5/10/20).

Turut hadir jajaran rektorat UNPAD antara lain Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan Ida Nurlinda, Dekan Fakultas Hukum An An Chandrawulan, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Indra Perwira, Manajer Riset, Inovasi, dan Kemitraan Fakultas Hukum Prita Amalia. Hadir pula Anggota MPR RI Fraksi PAN/Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding, Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Victor Siagian, Kapolres Indramayu AKBP Suhermanto, dan Kapolres Klaten AKBP Edy Suranta Sitepu secara virtual.

Ketua DPR RI ke-20 ini mengingatkan, walaupun dihadapi berbagai kesibukan pekerjaan dan rutinitas lainnya, para calon mahasiswa doktoral tersebut tetap harus totalitas mengikuti program pendidikan doktoral di UNPAD. Terlebih pendidikan dilakukan melalui riset, menuntut para mahasiswa untuk serius belajar.

“Seusai menempuh pendidikan, jangan lupa untuk mengamalkan ilmu yang didapat untuk kebaikan. Jadilah manusia berilmu yang semakin rendah hati, bukan justru semakin besar kepala ataupun merasa lebih pintar dari yang lainnya. Ilmu tak ubahnya seperti cahaya, menerangi manusia dari kegelapan. Karenanya, menjadi manusia berilmu haruslah menjadi manusia yang menerangi sesama,” tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, melalui kerjasama pendidikan MPR RI dengan UNPAD, diharapkan dapat menambah jumlah doktoral berkualitas di Indonesia. Mengingat hingga tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia yang menyelesaikan pendidikan doktoral masih dibawah 100 ribu. Jika rata-rata, per 1 juta penduduk Indonesia, terdapat sekitar 143 doktor. Masih jauh dibanding Malaysia yang memiliki 509 doktor per 1 juta penduduk, India dengan 3.420 doktor, Jerman dengan 3.990 doktor, Jepang dengan 6.438 doktor, apalagi Amerika dengan 9.850 doktor.

“Tak hanya sekadar menambah kuantitas, para ASN, pejabat publik, maupun perwira kepolisian tersebut juga harus menambah kualitas lulusan doktoral dengan publikasi ilmiah di berbagai jurnal internasional. Mengingat publikasi ilmiah dari Indonesia masih sangat kecil,” pungkas Bamsoet. (dwi)

Continue Reading

PENDIDIKAN

Anggota DPR Ini Minta Pesantren Disamakan Pendidikan Formal Ditetapkan 20 Persen dari APBN

Published

on

By

JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI H. Syafiuddin, S.Sos meminta Pondok Pesantren diberikan Anggaran APBN seperti sekolah umum alias pendidikan formal. Syafiuddin mengingatkan Pemerintah Jangan PHP (pemberi harapan palsu) umat Islam dengan UU Pesantren.

Syafiuddin ikut menyoroti UU Pesantren Nomer 18 tahun 2019, hampir satu tahun diundangkan. Namun, UU Pesantren itu menyisakan beberapa pekerjaan rumah (PR).

“Pentingnya pemerintah memberikan alokasi anggaran secara pasti sebagaimana pendidikan formal ditetapkan 20 persen dari APBN, sementara UU Pesantren tidak diamanatkan walaupun 1 persen,” jelas Syaifuddin yang disampaikan saat rapat kerja dengan Kementerian PUPR, Kamendes dan Kemenhub terkait laporan Keuangan Pusat Tahun Anggaran 2019 dan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2020 ,di Gedung Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta (31/8/2020).

Menurut, Politikus PKB asal Dapil XI (Madura) ini, sangat tidak adil dan bijak jika Pondok tidak dialokadikan anggaran, bahkan kalau perlu pesantren diberikan alokasi anggaran atau porsi yang lebih besar dengan pendidikan formal, mengingat sepak terjang perjuangan santri atau pesantren pra dan paska kemerdekaan .

Syafiuddin menjelaskan, UU Pesantren Nomer 10 di Undangkan,sampai saat ini, peraturan turunannya belum juga ada, baik itu Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Meteri (Kepmen), karena tanpan itu tidak bisa dieksekusi UU Pesantren tersebut, jangan sampai UU Pesantren hanya sekedar PHP.

“Oleh karena itu, mendorong Pemerintah Pusat dalam hal ini Presinden jangan setengah hati memperhatikan Pesantren, pemerintah harus memberikan ikatan yang jelas terkait alokasi dana tersebut, jika tidak, hanya seperti ini UU Pesantren hanya life service saja bagi pondok, hanya sekedar ngapusi (PHP) saja,” ujarnya.

“Pemerintah berkewajiban memberikan anggaran atau alokasi,walapupun pesantren sudah terbiasa mandiri,” sambungnya.

Sebagai catatan, meski Kementerian PUPR saat ini memberikan bantuan untuk 100 pondok di sepeluh Propinsi ini tidak ada nilanya, kecil banget dari total dana relokasi refokusing, harus maksimal pemerintah membantu pondok pesantren.

Mengingat beban yang di amanatkan oleh UU Pesanatren Nomor 18 tahun 2019 cukup berat, bukanya hanya sebagai lembaga pendidikan, tetap berfungsi sebagai lembaga dakwak dan pengajaran pendidikan agama Islam (pemberdayaan masyarakat).

Perlu di ketahui oleh pemerintah, bahwa santri yang saat ini sudah menjadi cluster baru terkait penyebaran virus Covid-19. Oleh sebab itu pemerintah harus serius, memberikan kucuran dana kepada pondok pesatren lewat alokasi atau anggaran di APBN khususnya di tahun 2021,” pungkasnya.  (Rofik)

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending