Connect with us

EKONOMI

Impor (Lagi) Jagung, di Antara Dua Menteri Amran Sulaiman vs Darmin Nasution

Published

on

Jakarta – Pemerintah membuka impor jagung 100 ribu ton untuk kebutuhan pakan ternak. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan impor akan dilakukan Perum Bulog.

Bulog juga akan menentukan negara pemasok jagung tersebut.

“Nggak diatur, biar Bulog aja yang nyari,” kata Darmin di Kantor Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Jumat (2/11/2018).

Darmin tak menyebut kapan jagung impor itu tiba di Indonesia. Yang jelas, jagung itu akan didatangkan secepatnya.

“Secepatnya tapi Bulog yang akan melakukan ini. 100 ribu ton,” kata dia.

Dia mengatakan, impor dilakukan karena harga jagung naik, dan keputusan impor itu merupakan rekomendasi dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

“Ya jadi jagung itu harganya kan naik. Padahal itu diperlukan, dan Menteri Pertanian mengusulkan kita impor,” terang Darmin.

Sebekumnya, Pemerintah menyampaikan melalui Menteri Amran, akan mengimpor jagung untuk pakan ternak sebanyak 50 ribu hingga 100 ribu ton sampai akhir tahun ini. Apa alasannya?

Menteri Amran beralasan pemerintah menjaga harga jagung karena saat ini ada pergeseran di mana perusahaan biasanya mengimpor gandum untuk ternak, kini membeli jagung dari petani.

“Jagung harus jaga, khususnya untuk peternak, sekarang memang ada pergeseran karena ada biasanya kita impor gandum untuk ternak, sampai hari ini nggak ada. Ada pergeseran perusahaan-perusahaan tertentu membeli jagung ke petani. Sehingga, harga naik. Insya Allah dalam waktu dekat kita atasi. Kemudian kita tahu masalah jagung dulu kita impor 3,5 juta ton, hari ini ekspor 370 ribu ton sampai hari ini,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai rapat koordinasi pangan di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jumat (2/11/2018).

Menteri Amran tak menyinggung masalah impor untuk memenuhi kebutuhan peternak. Dia hanya mengatakan akan mencarikan jagung untuk memenuhi kebutuhan peternak.

“Peternak sudah siapkan carikan jagung bagaimana caranya peternak kecil kita harus perhatikan mereka,” ujarnya.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso enggan berkomentar terkait hasil rapat. Saat ditanya awak media, pria yang akrab disapa Buwas mengatakan, hasil rapat akan disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution.

“Hanya bicara menyikapi kebutuhan jagung petani itu saja. Itu jadi satu saja (Menko), sudah kesepakatan,” ujar Buwas.

Senada dengan itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga enggan berkomentar soal hasil rapat. Dia bilang, hasil rapat akan disampaikan Menko Perekonomian Darmin Nasution.

“Saya dilarang bicara karena sudah dibicarakan Pak Menko,” tutupnya.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian Ketut Diarmita menambahkan impor jagung untuk pakan ternak akan dilakukan secepatnya.

“50 ribu-100 ribu ton. (Tahun ini?) Sekarang ini, secepatnya, makin cepat makin baik,” kata Ketut usai rapat koordinasi pangan di kantor Menko Perekonomian. (detik/kabarakyat)

EKONOMI

Ikhtiar Misbakhun Genjot Penerimaan Negara Lewat RUU Profesi Penilai

Published

on

By

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun terus mendorong adanya payung hukum bagi profesi penilai. Menurutnya, Rancangan Undang-undang (RUU) Profesi Penilai akan sangat penting bagi upaya penyelamatan aset negara dan sektor keuangan lainnya.

Legislator Golkar itu mengatakan, RUU Profesi Penilai akan mampu mengoptimalkan pemasukan negara dari sektor pajak. Bahkan, pemerintah daerah pun akan ikut memperoleh manfaat dengan keberadaan penilai.

Sebagai contoh adalah keberadaan profesi penilai terkait pajak bumi dan bangunan (PBB) ataupun bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). “Khususnya dari PBB dan BPHTB melalui pemberian NJOP (nilai jual objek pajak, red) yang benar,” ujarnya di Jakarta, Selasa (13/11)

Misbakhun sebelumnya juga menyuarakan hal serupa saat menjadi pembicara pada simposium nasional bertema ‘Urgensi Undang Undang Penilai dalam Akselerasi Pembangunan untuk Kemaslahatan Negeri’ di Semarang, Senin (12/11). Dalam simposium yang digelar Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) itu Misbakhun menegaskan komitmennya untuk mendorong pembahasan RUU tersebut.

Menurut Misbakhun mengatakan, ada hal lain yang ditawarkan RUU Profesi Penilai jika kelak diberlakukan. Yakni jaminan atas informasi dan data transaksi jual beli properti yang benar.

“Tumbuhnya kepastian harga transaksi tanah sebenarnya tanpa mengaitkan kepada NJOP, sehingga akan meminimalisasi efek mafia tanah dan para spekulan dalam memanfaatkan situasi pengadaan tanah atau transaksi pada umumnya,” paparnya.

Misbakhun menjelaskan, profesi penilai juga sangat penting bagi sektor perbankan. Menurutnya, penilai akan memberikan kepastian atas potensi risiko kredit melalui nilai agunan yang dapat dipercaya.

Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu menegaskan, jika ada penilaian seimbang dan benar antara agunan dengan kredit maka potensi terjadinya kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) juga bisa ditekan.

“Jika ada penilaian seimbang dan benar maka NPL, asset disposal, nilai aset dan recovery rate akan sehat, perbankan ikut sehat pula,” tuturnya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan itu lantas memberikan contoh tentang penjualan aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) di Bank Central Asia (BCA) seberar Rp 5 trilin pada 2002. Padahal kewajiban BCA kala itu sebesar Rp 60 triliun.

“Saat itu recovery rate 12 persen dan keuntungan Rp 20 triliun per tahun. Aset diambil negara, ini beban rakyat, siapa yang menikmati?” tuturnya.

Karena itu Misbakhun menegaskan, UU Profesi Penilai sudah layak disegerakan. Wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu juga mendorong MAPPI sebagai lembaga yang menaungi profesi penilai untuk segera membuka keran komunikasi politik dengan fraksi-fraksi di DPR RI.

“Para penilai dan lembaga penilai serta tersedianya data pasar yang valid dan benar. UU ini kan akan memberi perlindungan hukum atas hasil penilaian yang akan digunakan masyarakat,” tuturnya. (MM)

Continue Reading

EKONOMI

KH Ma’ruf Amin: Mobil Esemka Urusan Swasta, Bukan Urusan Pemerintah

Published

on

By

Jakarta ‐ Kembali Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin mengatakan Proyek Mobil Esemka merupakan urusan swasta. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif itu menekankan tak ada unsur pemerintah dalam proyek tersebut.

“Ya itu bukan pemerintah, itu swasta, pengusaha yang ingin membangun dari mobil bengkel menjadi mobil pabrikan,” ujar Ma’ruf saat ditemui di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan, Kamis (8/11).

Ma’ruf berpendapat ide produksi Esemka memang perlu didorong. Namun ia enggan menjelaskan hal apa yang perlu difasilitasi untuk mendorong proyek tersebut.

“Itu kan swasta, enggak ada urusannya, mau jadi apa enggak kan urusan dia,” ucapnya.

Saat berkunjung ke Jawa Timur pada September lalu, Ma’ruf sempat menyampaikan bahwa Mobil Nasional Esemka bakal diluncurkan pada Oktober 2018. Akan tetapi ucapannya itu tak kunjung menjadi kenyataan.

Atas ucapan tersebut, mantan Ketua Rais Aam Nahdlatul Ulama itu sempat dituding menyebar hoaks. Ma’ruf keberatan dengan tuduhan tersebut dan berkilah bahwa dirinya hanya meneruskan kabar peluncuran Esemka dari pihak yang ingin memproduksi mobil itu.

“Ya kita tunggu saja lah,” katanya.

Esemka menjadi perhatian publik sejak dipopulerkan oleh Joko Widodo kala ia masih menjabat Wali Kota Solo. Esemka sendiri merupakan prototipe mobil uji coba karya pelajar SMK yang dibantu oleh teknisi perusahaan mapan. (cnn/kabarakyat)

 

Continue Reading

EKONOMI

Ingin Kaya? Jangan Ambil Jurusan Ini Saat Kuliah

Published

on

By

Jakarta – Anda yang sedang mempertimbangkan jurusan kuliah mungkin bingung memilih antara minat dan masa depan. Banyak pakar menyarankan calon mahasiswa untuk selalu memilih kebidangan yang disukai agar lebih mudah mendalami.

Namun tak sedikit pula yang menyarankan agar Anda juga memikirkan apakah jurusan itu menjanjikan di masa depan. Jika begitu, hasil riset berikut mungkin bisa jadi referensi.

Setelah lulus kuliah, mahasiswa tentu menginginkan ilmu yang telah dipelajarinya berguna dan menghasilkan banyak uang.

Meski jurusan kuliah tak jadi standar kesuksesan, tapi tak dapat dipungkiri pula jika hal tersebut juga mempengaruhi. Pemilihan jurusan yang tepat bisa membuat Anda mendapat kerja lebih cepat dan berpenghasilan lebih besar.

Mengetahui hal tersebut, sebuah riset dilakukan Institure of Fiscal Studies dan BCC. Temuan dari penelitian tersebut pun cukup menarik. Terungkap bahwa orang-orang yang mengambil 10 jurusan kuliah berikut tergolong berpendapatan lebih rendah dalam lima tahun terakhir.

10. Ilmu sejarah dan filosofi
9. Ilmu sosial
8. Sains biologis
7. Ilmu gabungan
6. Pendidikan
5. Bahasa Inggris
4. Psikologi
3. Komunikasi (termasuk ilmu media, jurnalistik, dan publikasi)
2. Agrikultur
1. Seni kreatif dan desain

Meski begitu, sukses atau tidaknya seseorang memang tidak selalu bergantung dengan jurusan kuliah. Apalagi standar kesuksesan semua orang tidak melulu soal finansial. Banyak pula pekerja yang mengambil jalur karier yang bertolak belakang dengan jurusan kuliah pilihannya dan menjadi sukses di bidang tiu.

Jurusan kuliah yang diketahui menghasilkan pendapat lebih besar, seperti kedokteran atau hukum mungkin memang tampak lebih menjanjikan.

Namun disarankan pula untuk kemampuan dan ketertarikan Anda dengan jurusan tersebut agar bisa lebih menjiwaidalammempelajarinnya. Dengan kesungguhan, setiap orang pasti bisa tetap sukses apapun jurusan kuliahnya. (detik/kabar)

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending