Connect with us

POLITIK

Indahnya NKRI: Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP dan Presiden Jokowi

Published

on

JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi Garindra MPR RI Sodik Mudjahid menyampaikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) makin indah dan damai jika Ketua DPR RI dijabat dari Fraksi PDIP, Ketua MPR RI dijabat Gerindra dan Presiden dijabat Joko Widodo.

“Presiden sudah ditetapkan KPU.
Ketua DPR sudah diatur oleh UU MD3 sebagai hak pemenang pertama pileg 2019-2024 yakni PDIP,” kata Sodik pada wartawan, Jakarta, Jumat (19/7/2019)

Sodik menjelaskan, jabatan yang sekarang ramai dibahas memperebutkan posisi Ketua MPR. Di mana posisi ketua MPR ditetapkan melalui pemilihan oleh anggota MPR yangerasal dari anggota DPR dan anggota DPD yang biasa dilaksanakan dengan pengajuan sistem paket.

“Komposisi ketua MPR dan DPR diatas tanpa harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan, karena rskyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP serta Gerindra khuzusnya dalam pileg dan pilpres 2019-2024,” jelas Sodik.

Politisi alumni HMI dan PII ini juga menegaskan, pasca pilpres,
rakyat Indonesia diramaikan oleh semangat dan dorongan utk rekonsiliasi.
Padahal sejatinya, rekonsiliasi hanya diperlukan jika ada salah satu kelompok dari bangsa Indonesia yang telah melanggar empat pilar bangsa yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan BTI.

“Akan tetapi faktanya,pasca pilpres yang hanya berupa sebuah konstentasi konstitusional, semangat rekonsiliasi ini sangat kuat didorong oleh Presiden Jokowi dan oleh banyak tokoh tokoh dari bbg kalangan,” paparnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini mengungkapkan, inti rekonsoliasi untuk memperkokoh kembali semangat kebersamaan demi kepetingan yang lebih besar yakni kesatuan dan persatuan bangsa sebagai modal paling penting memperkuat kembali kedaulatan dan kemajuan bangsa Indonesia dslam segala bidang, termsuk dalam bidang ekonomi.

“Hanya atas dasar inilah maka Prabowo Subianto,dengan resiko dikecam bahkan ditinggalkan oleh (sebagian) pendukungnya, berani melakukan pertemuan dengan Jokowi,” terangnya.

Menurutnya, semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa ini harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR. (HMS)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NASIONAL

Bawaslu Jakarta Utara Serahkan Laporan Hasil Pengawasan 2019 ke Bawaslu RI

Published

on

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jakarta Utara Telah menyelesaikan dan menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu 2019, ke Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di kantor Bawaslu RI, Jumat (13/9/2019). penyerahan berkas Langsung di terima oleh Dr. La Bayoni Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Bawaslu RI

Penyampaian laporan ini sesuai dengan Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Abhan, SH, MH Nomor 1408 tentang penyampaian langsung laporan hasil pengawasan pemilu 2019 ke Bawaslu RI.

Ketua Bawaslu Kota Jakarta Utara Mochamad Dimyati mengatakan, penyampaian laporan ini serentak bersama 6 kabupaten/kota se DKI Jakarta yang didampingi oleh Anggota Bawaslu Propinsi DKI Jakarta yang juga Kordiv PHL Propinsi DKI Jakarta Burhanuddin.

“Laporan ini adalah bukti nyata kita bekerja sungguh-sungguh dalam mengawasi pemilu 2019 di daerahnya masing masing sesuai dengan Undang-undang Pemilu dan peraturan yang ada”, ujarnya.

Oleh karena itu, harapan kita bersama untuk pengawasan pada kegiatan Pemilu maupun Pilkada kedepannya kita tetap sukses melaksanakan tugas Pengawasan,” ungkapnya.

Bawaslu Kota Jakarta Utara mengucapkan terimakasih kepada Anggota Bawaslu Kota Jakarta Utara atas kerjasamanya dalam ikut serta penyusunan laporan ini begitu juga seluruh Tim Penyusunan Laporan sehingga laporan ini bisa diselesaikan dan disampaikan langsung ke Bawaslu RI, ujarnya Moch Dimyati Kordiv PHL

Disamping itu, Ucapaan terimakasih juga kami sampaikan kepada KaPolres Metro Jakarta Utara beserta jajaran dan Kejari Kota Jakarta Utara beserta jajaran yang bersama sama tergabung dalam Gakkumdu Kota Jakarta Utara bersama Bawaslu yang luar biasa bersinergi menegakkan keadilan Pemilu di Jakarta Utara.

Tak lupa juga kepada Walikota Jakarta Utara dan aparatur Pemda di lingkungan Jakarta Utara selain memfasilitasi juga selalu berkoordinasi untuk sukses pemilu, Stekholder dan seluruh masyarakat Jakarta Utara yang telah bersama-sama mengawasi setiap tahapan pemilu 2019, begitu juga jajaran Pengawas dari tingkat kecamatan, Desa dan PTPS yang telah melaksanakan tugas pengawasan dengan baik sehingga di Jakarta Utara tidak ada resiko setelah Pemilu.

Kesuksesan pengawasan pada pemilu 2019 ini diharapkan sukses kembali pada Pilkada 2022 di DKI Jakarta,”paparnya” .

Continue Reading

POLITIK

‘Airlangga Tidak Ciptakan Tata Kerja Partai yang Baik’

Published

on

By

JAKARTA – Wakil Koordinator Bidang DPP Partai Golkar, Darul Siska, menyebut kisruh dalam partainya diakibatkan kepengurusan Airlangga Hartarto tidak memahami aturan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART).

Darul, yang juga loyalis Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menilai kepengurusan Airlangga tidak membuat tata kerja partai yang baik.

“Ini yang membuat kisruh, pengurus tidak memahami aturan AD/ART, PO (peraturan organisasi), yang ada yang tidak mengetahui tata kerja yang dibuat pengurus yang sebelumnya . Karena pengurus yang sekarang tidak membuat tata kerja,” kata Darul Siska dalam diskusi ‘AD/ART sebagai landasan dan pondasi utama Partai Golkar’ di Posko Kemenangan Bamsoet, Jl HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Menurut Darul, tak segera dilaksanakannya rapat pleno itu jadi bukti pengurus DPP Golkar saat ini tak memiliki tata kerja. Padahal, rapat pleno itu sudah diatur dalam tata kerja partai.

“Ini yang jadi perdebatan sekarang, kok tidak ada pleno. Padahal itu diatur di tata kerja. Pleno itu harus sekurang 1 kali dalam 2 bulan, kemudian rapat harian sekurang 1 kali dan 1 bulan. Kenapa sekurang-kurang 1 kali dalam 2 bulan, dalam dua bulan itu pasti ada situasi yang dibicarakan dalam Partai Golkar selama dua bulan pasti ada kebijakan-kebijakan yang diambil,” tandasnya. (dwi)

Continue Reading

POLITIK

Edi Muntaha: Ada Oknum yang Bermain dalam Proses Penetapan Ketua DPRD Dompu

Published

on

JAKARTA – Mantan Wakil Ketua DPD Partai NasDem Dompu Edi Muntaha angkat bicara terkait proses penjaringan dan penetapan ketua DPRD Dompu. Edi melihat ada upaya dari oknum Partai NasDem di Dompu yang mencoba bermain dan tidak netral dalam proses penjaringan dan penetapan ketua DPRD.

“Jika ini terus dilakukan, rakyat yang telah menyalurkan suaranya kepada Muttakun akan marah. Jangan membuat rakyat marah,” tegasnya kepada kabarakyat.com, Jumat (13/9/2019).

Mereka pun, sambung Edi, mempertanyakan mengapa justru Partai NasDem Dompu tidak berterima kasih kepada rakyat yang telah memberikan kepercayaan, sehingga Muttakun mampu menarik dan meraih suara terbanyak.

“Suara besar itu juga mengantarkan NasDem memperoleh dua kursi di Dapil 1. Jika saja suara Muttakun tidak besar, maka tidak mungkin NasDem mendapat jatah ketua DPRD sesuai Undang-undang,” ungkapnya.

Karena itu, Edi mengharapkan dan mengingatkan kepada DPP agar tidak salah dalam menetapkan ketua DPRD Dompu. Jika DPP Partai NasDem dalam hal ini Surya Paloh ingin mendapat informasi yang lengkap tentang bagaimana sesungguhnya yang terjadi di internal Partai NasDem saat ini, Edi siap membantu memberikan informasi real.

Dengan demikian, DPP tidak hanya sepihak menerima informasi dari oknum pimpinan Partai NasDem yang justru dikhawatirkan akan merugikan NasDem ke depan. “Dan, jika DPP ingin mengamankan suara NasDem pada Pemilu 2024 nanti dan ingin NasDem bisa menjadi besar, pilihan yang tepat harusnya jatuh pada figur Muttakun,” cetus Edi.

Sebelumnya, mantan Sekretaris DPD Partai NasDem Dompu Periode 2012-2017, Drs. Yusuf Hasan mengingatkan agar dalam Calon Ketua DPRD Dompu tersebut tidak mengabaikan kedaulatan rakyat yang telah memberikan dukungannya pada Caleg NasDem.[]

Continue Reading
Advertisement

Kategori

Topik Terkini

Trending