Connect with us

OPINI

Industri Masa Depan: Inovasi, Kolaborasi dan Inovasi

Published

on

Oleh : Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulsel 2 Periode (Disampaikan dalam diskusi DPP KNPI)

Mengapa orang menyebutkan tiga hal, yakni: Inovasi, Kolaborasi dan Investasi ketika membicarakan tentang industri masa depan?

Karena ketiganya itu menjadi pilar penting untuk memastikan industri strategis yang bisa menjadi lokomotif untuk mewujudkan Indonesia maju. Tanpa inovasi kita akan berjalan di tempat dan jangan membayangkan Indonesia yang lebih baik.

Albert Einstein sampai harus menyindir mengatakan “If you expecting differen result while you keep doing the same things over and over, that’s we called insanity”

“Kalau anda berharap hasil yang berbeda tapi anda terus melakukan hal yang sama berulang-ulang, itu kita sebut kegilaan atau ketidak warasan.

Maka itu, inovasi harus dikedepankan. Komitmen pemerintah sangat serius. Penyiapan anggaran riset di tahun2 mendatang disiapkan dalam jumlah signifikan besarnya dibanding sebelumnya.

Lalu mengapa kita harus membangun kolaborasi yang kuat? Karena berjalan sendiri2 waktunya akan sangat lama terutama untuk menyiapkan tenaga muda yang menguasai teknologi kekinian dan masa depan.

Jadi sambil melakukan investasi untuk membangun sistem dan manusia yang mengoperasikannya, kolaborasi adalah pilihan terbaik. Berapa lama kita harus menunggu untuk sekedar mendapatkan tenaga kerja dan ahli untuk sekedar memproduksi mobil konvensional. Sementara lebutuhan ke depan bukan lagi mobil yang berbahan bakar minyak bumi yang tidak terbarukan dan tidak ramah lingkungan. Yang kita butuhkan ke depan contohnya adalah sarana transportasi yang menggunakan bahan bakar yang terbarukan dan ramah lingkungan.

‌Maka pilihan lompatan besar kita tentulah mobil yang ramah lingkungan yang bebas asap pembawa polusi udara. Maka industri mobil berbahan bakar tenaga surya atau minimal menggunakan tenaga listrik menjadi pilihan kebijakan pembangunan industri masa depan dari pemerintah.

Presiden Joko Widodo menekankan bahwa kita tidak cukup lagi membuat sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya tetapi harus lebih baik dari bangsa lainnya.

‌Maka untuk mencapai kemajuan itu lebih cepat, kita harus berani berkolaborasi sambil melakukam adopsi dan investasi teknologi2 terkini dari negara2 lain yang lebih dahulu menguasainya.

‌Berbicara mengenai pilihan industri masa depan yang akan digenjot pemerintah setidaknya hingga 2025 adalah:

(1) komunikasi dan telekomunikasi, (2) agrobisnis, dan (3) transportasi.

Ketiga sektor tersebut selain memiliki daya dorong terhadap sektor pembangunan ekonomi, juga yang terpenting menyentuh kehidupan mayoritas rakyat di negeri ini sehingga kesejahteraan bisa ikut terangkat dan lapangan kerja bagi generasi angkatan kerja baru lebih banyak terbuka.

‌Kita harus sadari bahwa kita hidup di era yang berkelimpahan (abundance era) di mana apa yang dulunya sulit kini serba dimudahkan. Telekomunikasi contohnya, dahulu begitu mahal untuk berkomunikasi di antara pihak yang membutuhkan.

Sekarang ini bahkan tak sedikit yang gratis misalnya wifi gratis yang disediakan gratis di tempat umum. Bahkan informasi apa saja melimpah ruah di dunia maya dari seluruh penjuru dunia. Sampai-sampai biaya studi banding yang dulunya sangat mahal, kini tersedia lengkap mengenai apa saja di negara mana saja cukup menggunakan handphone dengan fasilitasi internet.

‌Era sekarang juga dikenal sebagai era kebermungkinan (possibility era) dimana generasi baru pelaku ekonomi berbasis digital dapat menjadi milyarder dalam hitungan satu dua tahun. Kekayaan yang dicapai Ford.

Onnasis Rockfeller dalam puluhan tahun bahkan dekade, dicapai dengan sangat singkat oleh bos Alibaba (Jack Ma) bos Grab, Gojek (Nabiel Makarim) dan ratusan contoh leberhasilan lainnya yang hanya mungkin dicapai di era abundance, era possibility dan digital ini.

‌Kita benar-benar sudah sangat jauh dari zaman serba penuh keterbatasan dan ketidak mungkinan yang bisanya dianalogikan sebagai era flinstone atau zaman batu. Kita saat ini benar-benar hidup di era yang berbeda dengan yang dialami kebanyakan generasi Indonesia yang masih melihat telpon di-engkol sebelum digunakan, tv hitam putih, tayangan berita yang sudah basi yang merupakan rekaman peristiwa beberapa hari sebelumnya, perdagangan yang pelakunya harus selalu tatap muka sebelum taerjadi transaksi.

‌Kini gaya belanja berubah drastis. Pembeli dan penjual tidak semuanya lagi harus di pasar atau di toko yang ada fisiknya. Mereka bisa bertransaksi di dunia maya.

Bukankah dulunya itu hanya ada dalam angan? Sekarang hal yang hampir mustahil dulunya kini menjadi kenyataan. Bagaimana lima atau sepuluh tahun ke depan? Perubahan itu harus dikenali dari sekarang sehingga bisa diraba kemana arahnya. Industri masa depan yang sebahagian tingkatannya sudah mencapai versi 4.0. Bagaiimana prakteknya? Bagaimana rupanya, bagaimana implikasinya bagi peradaban, sosial, ekonomi dan lain-lainnya?

Kita harus bisa merencanakan lebih baik dari perencana sebelumnya. Bahwa industri 4.0 pasti akan trending, maka beruntunglah orang yang mempercayai itu dan mempersiapkan diri menghadapinya.

Kita dan Indonesia percaya dengan perubahan yang semakin cepat dan level permainan yang semakin tinggi. Dan kita semua harus siap menjadi pemenang, menjadi negara maju dalam arti yang sesungguhnya. (SYL).

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

OPINI

Pandemi Covid-19, Pertamina Harus Kembalikan Keuntungan Rakyat

Published

on

By

Saya menanggapi statement PT Pertamina yang menyiapkan Rp 100 milliar untuk pinjaman UMKM. Hal ini merupakan sekedar hiburan disaat Rakyat lagi susah akibat Covid-19. Mengapa?

Karena Pertamina sudah menikmati keuntungan yang diberikan oleh Rakyat Indonesia dari penjualan BBM premiun oleh Pertamina seharga Rp 6.450/liter dimana estimasi kalkulasi harga keekonomiannya Rp 6000/ liter.

Sehingga keuntungan yg diperoleh Pertamina adalah Rp 450/ liter dikalikan 1 juta barrel/ hari atau RP 71.5 milyar/ hari atau Rp 2.1 Trilliun/ bulan.

Rakyat Indonesia telah memberikan keuntungan juga ke Pertamina berupa Cost Saving dari harga minyak dunia turun mencapai +/- US $ 35 sementara harga ICP US$ 63/ barrel.Total Cost saving Pertamina Rp 13.1 Trilliun/ bulan.

Seharusnya Pemerintah/ Pertamina jangan menikmati keuntungan dari Rakyat. Untuk itu Harga BBM Premium harus diturunkan.

Bantuan pinjaman Pertamina Rp100 Miliar itu adalah uang yang diambil dari keuntungan penjualan Premium per hari dari Rakyat yang seyogianya disubsidi oleh Pemerintah sebanyak Rp 18.7 Trilliun. Anggaran subsidi ini tidak terpakai oleh Pemerintah.

Komite Penghapusan Bensin Bertimbal juga sudah memberikan pandangan bahwa harga jual BBM premiun di Indonesia yang diberlakukan kini terlalu mahal bila dibandingkan degan negara-negara lain.

Di tengah pandemi Covid-19 yang menimpa Rakyat bawah, seharusnya Pemerintah/ Pertamina mengembalikan keuntungan tersebut kepada Rakyat dalam bentuk hibah bukan pinjaman dan jumlahnya seharusnya lebih agar dapat membangun ekonomi Rakyat khususnya para pelaku usaha UMKM.

Diingatkan bahwa sesuai amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun1945, (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan, (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Syarief Hasan, Wakil Ketua MPR RI

Continue Reading

OPINI

Pembayaran THR Bertahap Harus Disepakati Pengusaha dan Pekerja

Published

on

By

Oleh: Syaiful Bahri AnshoriPresiden DPP Konfederasi Sarbumusi

THR atau Tunjangan Hari Raya wajib dibayarkan oleh perusahaaa sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Permenaker 06/2016. Artinya kewajiban ini punya konsekwensi hukum dan tidak bisa ditawar tawar lagi, sehingga pada posisi ini DPP Konfederasi Sarbumusi mempunya pandangan yang sama dengan kemnaker dan serikat pekerja lain bahwa secara hukum THR menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengusaha.

Bagi perusahaan yang mampu dan tidak terlalu terdampak covid-19 maka perusahaan tersebut wajib membayar ketentuan THR sebagaimana diamanatkan oleh Permenaker No.6 tahun 2016.

Adapun mekanisme pembayaran THR, karena melihat situasi dan kondisi saat ini apabila perusahaan tidak mampu dikarenakan dampak covid-19 (dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan) maka mekanisme pembayaran bisa di dialogkan dengan pekerja atau serikat pekerja dengan mekanisme;

Pertama pembayaran THR secara bertahap (tahapan disepakati oleh pengusaha dan pekerja)

Kedua bisa dilakukan penundaan apabila perusahaan tidak mampu sama sekali sesuai waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan, dengan waktu sesuai kesepakatan para pihak,

Ketiga kesepakatan ini juga mengatur tatacara denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan pasal 10 permenker 6/2016.

Pertama, DPP konfederasi Sarbumusi mempunyai sikap bahwa untuk menjamin kesepakatan itu dilaksanakan maka kesepakatan ini wajib dilaporkan kepada Disnaker setempat. Dan pengawas harus pro aktif dalam mekanisme kontrol dan pengawasan terhadap pelanggaran bagi perusahaan yang tidak melakukan pembayaran THR dan atau tidak melaporkan ke Disnaker, pengawas bisa memberikan sanksi pelanggaran norma kerja kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut.

Kedua, perlu kita pahami bersama, surat edaran ini hanya berlaku bagi perusahaan yang terdampak covid-19, bukan yang nyata nyata mampu karena perusahaan yang mampu harus dan wajib membayar sesuai dengan permenaker 6/2016, selain itu ketentuan ini berlaku hanya karena dampak covid-19. Bila situasi normal yang berlaku adalah Permenaker 06/2016.

Ketiga,DPP konfederasi Sarbumusi melalui presiden DPP konfederasi Sarbumusi menghimpau kepada perusahaan untuk mengedepankan dialog dan terbuka pada kemampuan dan kesulitan perusahaan sehingga pekerja/buruh tidak dipersulit dalam kondisi yang kesulitan ini.

Keempat, DPP sarbumusi menyerukan kepada semua pihak untuk sama-sama menjaga hubungan industrial yang harmonis, tidak saling mengorbankan dan bersama sama menghadapi dampak pandemi covid-19 ini.

Continue Reading

OPINI

Pemerintah Ingin Cetak Uang, Kebijakan Aneh di Tengah Pandemi Covid-19

Published

on

By

Oleh: DR Hermanto, Anggota Badan Anggaran DPR RI

Rencana Pemerintah mencetak uang baru saat ini sangat tidak relevan mengingat underlaying dan ekonomi nasional tidak memungkinkan untuk itu. Tradisi negara-negara di dunia dalam mencetak uang didasarkan pada dua hal yaitu: cadangan emas yang dimiliki negara atau fiat money (perintah negara atau regulasi). Indonesia hanya memiliki cadangan emas 78,5 ton, berada dibawah Singapura 127, 4 ton apalagi Amerika 8.133,5 ton. Indonesia tidak termasuk 35 negara pemilik cadangan emas terbesar.

Rencana pemerintah akan mencetak uang 600 triliun nampaknya lebih didasarkan pada fiat money. Bukan cadangan emas. Negara tidak memiliki emas yang kuat untuk menggaransi cetak uang.

Hal tersebut sangat jelas keterkaitannya dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menhadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Cetak uang baru berdasarkan fiat money akan sangat membahayakan ekonomi nasional karena tidak didukung underleying yang kuat. Juga sangat kompleks bila cetak uang baru sebagai basis menyusun APBN. Cetak uang baru dengan dasar fiat money akan mengundang sumber penyebab inflasi yaitu: uang beredar semakin banyak, nilai tukar uang menurun, perilaku konsumtif, daya beli masyarakat rendah dan kelangkaan barang.

Uang banyak beredar tapi barang langka dan tidak disertai produktivitas nasional. Itulah sumber petaka inflasi bahkan hiperinflasi. Dalam menguatkan pondasi ekonomi nasional ditengah pandemik Covid-19, ada baiknya Pemerintah mengkonversi anggaran pembangunan IKN (ibukota negara) dan infrastruktur yang belum ada manfaatnya dalam jangka pendek dialihkan untuk keperluan peningkatan produktivitas nasional yang mendesak yaitu: pangan, mencegah covid-19, UMKM dan sektor riil.

Cetak uang baru atas dasar fiat money akan mengundang moral hazard. Potensi perilaku koruptif semakin sulit dikendalikan. Apalagi didukung dengan Perppu No. 1 tahun 2020 dimana para pemangku pengambil kebijakan kebal hukum. Tidak akan dituntut pidana sekalipun ada tindak pidana dalam kebijakan.

Siapa yang diuntungkan dengan cetak uang 600 triliun ?
Dalam kondisi pandemik Covid-19 dan ekonomi saat ini, cetak uang baru tidak menguntungkan bagi ekonomi rakyat. Bisa jadi yang diuntungkan adalah: pengusaha besar, para importir dan industri besar yang mengusai sektor manufaktur, barang dan jasa, perbankan serta petambang emas.

Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah perlu memperkuat cadangan emas milik negara dengan cara memberikan alokasi teknologi modern untuk petambang emas rakyat dan tidak memberikan kesempatan investasi asing menguasai tambang emas karena hasilnya akan menjadi milik negara investor. Deposit emas di Indonesia masih banyak. Ada baiknya bila seluruhnya dikelola oleh anak bangsa untuk memperkuat cadangan emas negara.

Continue Reading














Kategori

Topik Terkini

Trending